Nama : Khoirun Nisa
Npm : 2313031005

Nama : Khoirun Nisa
Npm : 2313031005

Nama : Khoirun Nisa
Npm : 2313031005

Nama : Khoirun Nisa
Nppm : 2313031005

Menurut Deddy Nordiawan (2010:71) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, jenis-jenis anggaran adalah sebagai berikut:
1. Anggaran operasional dan anggaran modal (Current vs Capital Budgets)
Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal.
a. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. anggaran operasional ini juga dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset.
b. Anggaran modal (capital budget) menunjukkan rencana kerja jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya.
2. Anggaran berdasarkan pengesahan (tentative enacted budgets)
Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif (tentative) dan anggaran enacted.
a. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya.
b. Anggaran enacted adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.
3. Anggaran dana umum vs anggaran dana khusus (general vs special budgets)
Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari sedangkan dana khusus dicadangkan /dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu
4. Anggaran tetap vs anggaran fleksibel (fixed vs flexible budget)
Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun, jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.
5. Anggaran eksekutif vs anggaran legislatif (executive vs legislative budget)
Anggaran penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif, dalam hal ini pemerintah serta angaran legislatif (legislative budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga yang disebut anggaran bersama (joint budget), yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislatif

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 2313031005

1. Paradigma Anggaran Tradisional dan Anggaran Berbasis NPM

Paradigma anggaran tradisional merupakan pendekatan lama yang berfokus pada alokasi dana berdasarkan input dan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Sistem ini cenderung bersifat incremental, yaitu menambah atau mengurangi anggaran dari tahun sebelumnya dengan sedikit perubahan. Fokus utamanya adalah kontrol administratif dan kepatuhan terhadap aturan, sehingga keberhasilan diukur dari seberapa sesuai realisasi pengeluaran dengan rencana yang telah dibuat. Kelemahannya, paradigma ini kurang menekankan pada hasil atau kinerja sehingga sering kali program lama tetap mendapatkan dana meskipun tidak relevan atau tidak efektif. Sebaliknya, paradigma anggaran berbasis New Public Management (NPM) menekankan pada hasil (output dan outcome) dengan orientasi kinerja. NPM mengadopsi prinsip-prinsip manajemen dari sektor swasta, seperti efisiensi, akuntabilitas, dan fleksibilitas. Dalam kerangka ini, alokasi dana dinilai berdasarkan capaian yang ingin diraih, bukan hanya jumlah dana yang digunakan. Paradigma NPM juga mendorong desentralisasi, sehingga unit-unit pelaksana diberi keleluasaan mengelola dana, namun tetap harus bertanggung jawab pada pencapaian target yang jelas. Meskipun begitu, penerapan NPM menghadapi tantangan berupa kesulitan dalam mengukur outcome tertentu serta kebutuhan akan sistem evaluasi dan monitoring yang memadai.

2. Proses Implementasi ZBB dalam Mengatasi Kesenjangan

Zero-Based Budgeting (ZBB) hadir sebagai metode yang mampu menjembatani kelemahan anggaran tradisional dan anggaran berbasis NPM. Dalam ZBB, penyusunan anggaran dimulai dari nol pada setiap siklus, sehingga setiap program atau kegiatan harus dijustifikasi kembali tanpa mengacu pada alokasi tahun sebelumnya. Proses ZBB dilakukan dengan menetapkan tujuan organisasi, menyusun paket keputusan yang berisi kebutuhan dan analisis biaya-manfaat, kemudian mengevaluasi dan memprioritaskan usulan sesuai relevansi dengan tujuan strategis, hingga akhirnya menetapkan alokasi anggaran. Dengan mekanisme ini, ZBB mengatasi kelemahan anggaran tradisional yang cenderung otomatis membiayai program lama. Pada saat yang sama, ZBB juga memperkuat kelemahan NPM, karena meskipun NPM menekankan hasil, sering kali outcome sulit diukur secara objektif. Melalui analisis biaya-manfaat dalam setiap paket keputusan, ZBB membuat setiap kegiatan lebih mudah dievaluasi berdasarkan prioritas dan hasil nyata. Dengan demikian, ZBB tidak hanya mendorong efisiensi dan transparansi, tetapi juga memastikan orientasi kinerja NPM dapat diwujudkan lebih terukur. Walaupun demikian, penerapan ZBB membutuhkan waktu, tenaga, serta kesiapan sumber daya manusia yang lebih besar, sehingga keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan kedisiplinan birokrasi.