Posts made by Saqila Rahma Andini

EKO PUBLIK A26 -> STUDI KASUS

by Saqila Rahma Andini -
Nama : Saqila Rahma Andini
NPM : 2313031020

1. Hitung fiscal gap masing-masing daerah.
Fiscal gap adalah selisih antara kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).

- Daerah A: Rp600 M – Rp500 M = Rp100 M
- Daerah B: Rp500 M – Rp100 M = Rp400 M
Jadi, fiscal gap Daerah A sebesar Rp100 miliar, sedangkan Daerah B sebesar Rp400 miliar.

2. Daerah mana yang memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi?
Daerah A memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi karena PAD yang diperoleh sebesar Rp500 miliar, sedangkan Daerah B hanya Rp100 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Daerah A lebih mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik menggunakan pendapatan daerahnya sendiri.

3. Daerah mana yang memiliki kebutuhan fiskal lebih besar?
Daerah A memiliki kebutuhan belanja sebesar Rp600 miliar, sedangkan Daerah B sebesar Rp500 miliar. Jika dilihat dari total kebutuhan belanja, Daerah A lebih besar. Namun, jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan, Daerah B memiliki kebutuhan fiskal yang lebih besar karena jumlah penduduknya mencapai 1,5 juta jiwa dan tingkat kemiskinannya sebesar 20%.

4. Apakah transfer seharusnya sama besar?
Tidak. Transfer antardaerah seharusnya tidak diberikan dengan jumlah yang sama karena setiap daerah memiliki kemampuan fiskal dan kebutuhan yang berbeda. Daerah dengan PAD rendah, jumlah penduduk besar, dan tingkat kemiskinan tinggi seharusnya mendapatkan perhatian serta alokasi transfer yang lebih besar agar pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan secara merata.

5. Bagaimana merancang formula transfer yang adil?
Formula transfer yang adil harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:
- Kapasitas fiskal: semakin rendah PAD suatu daerah, semakin besar kebutuhan transfernya.
- Kebutuhan belanja: mempertimbangkan biaya pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas umum.
- Jumlah penduduk: daerah dengan penduduk lebih banyak membutuhkan anggaran pelayanan publik lebih besar.
- Tingkat kemiskinan: daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi perlu mendapatkan tambahan bantuan untuk mengurangi kesenjangan sosial.
Dengan demikian, transfer tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk, tetapi juga kemampuan keuangan dan kondisi sosial ekonomi daerah.

6. Apakah Daerah B harus diberi transfer lebih besar?
Ya, Daerah B seharusnya mendapatkan transfer lebih besar karena memiliki PAD yang jauh lebih rendah, yaitu Rp100 miliar, sementara kebutuhan belanjanya mencapai Rp500 miliar. Selain itu, Daerah B memiliki jumlah penduduk lebih banyak dan tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Daerah A. Hal ini menyebabkan kesenjangan fiskal Daerah B mencapai Rp400 miliar. Oleh karena itu, tambahan transfer diperlukan agar Daerah B mampu memberikan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat.

7. Bagaimana mencegah daerah menjadi terlalu bergantung pada transfer?
Untuk mencegah ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu:
1. Mengoptimalkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan.
2. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan UMKM.
3. Meningkatkan investasi serta menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan transparan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar aktivitas ekonomi masyarakat berkembang.
Dengan cara tersebut, daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan sendiri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Kesimpulan:
Berdasarkan studi kasus tersebut, Daerah A memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi karena PAD-nya mencapai Rp500 miliar, sedangkan Daerah B hanya Rp100 miliar. Namun, Daerah B memiliki fiscal gap lebih besar, yaitu Rp400 miliar dibandingkan Daerah A sebesar Rp100 miliar. Oleh karena itu, Daerah B layak mendapatkan transfer lebih besar karena memiliki kemampuan fiskal yang rendah, jumlah penduduk lebih banyak, dan tingkat kemiskinan lebih tinggi. Pemberian transfer harus mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan setiap daerah agar tercipta pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal.

EKO PUBLIK A26 -> STUDI KASUS

by Saqila Rahma Andini -
Nama : Saqila Rahma Andini
NPM : 2313031020

1. Kesimpulan pemerintah bahwa masyarakat semakin sejahtera semata-mata karena ekonomi tumbuh tinggi tidak dapat dibenarkan secara mutlak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya menunjukkan peningkatan total output atau PDRB, namun gagal merefleksikan distribusi pendapatan yang adil serta peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

2. Data tambahan yang masih diperlukan untuk mengukur kesejahteraan secara komprehensif meliputi Koefisien Gini atau rasio ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, serta data proporsi upah tenaga kerja terhadap total PDRB (labor share).

3. Hubungan antara pertumbuhan dan kesejahteraan bersifat tidak otomatis (growth does not automatically lead to welfare). Pertumbuhan ekonomi adalah syarat perlu (necessary condition) untuk menghasilkan sumber daya dan pendapatan, tetapi kesejahteraan baru akan terwujud apabila pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, merata, dan dibarengi dengan perluasan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat luas.

4. Pertumbuhan ekonomi belum tentu menurunkan ketimpangan karena sebagian besar aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada sektor padat modal yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja berkeahlian tinggi. Akibatnya, keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal besar, sementara pekerja berupah rendah tidak mendapatkan kenaikan pendapatan yang sebanding.

5. Pihak yang paling menikmati pertumbuhan tersebut adalah pemilik modal, investor, serta tenaga kerja di sektor modern yang padat modal dan berkeahlian tinggi. Sebaliknya, kelompok pekerja informal, buruh berupah rendah, dan masyarakat di sektor tradisional tertinggal dari menikmati kue pembangunan.

6. Kebijakan yang dapat membuat pertumbuhan lebih inklusif meliputi pengalihan fokus ke sektor padat karya, penguatan program perlindungan sosial, peningkatan investasi pada pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta penerapan kebijakan upah minimum yang adil dan pemberdayaan UMKM lokal.

7. Indikator yang akan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut meliputi Indeks Gini untuk mengukur tingkat ketimpangan, tingkat kemiskinan (baik absolut maupun multidimensional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio bagian upah (labor share), serta tingkat partisipasi angkatan kerja dan akses layanan publik dasar.

EKONDUS A26 -> CASE STUDY

by Saqila Rahma Andini -
Nama : Saqila Rahma Andini
NPM : 2313031020

1. Transformasi digital di Indonesia memicu fenomena Schumpeterian creative destruction, di mana otomatisasi dan teknologi berbasis data merevolusi efisiensi industri namun sekaligus mengeliminasi peran kerja konvensional. Dilihat dari Technology Adoption Curve, industri besar berada pada posisi early adopters yang meraih lonjakan produktivitas dan skala ekonomi, sedangkan mayoritas UMKM masih berada pada kelompok laggards akibat keterbatasan pembiayaan dan kapabilitas digital. Kondisi ini menciptakan ketimpangan produktivitas dan pendapatan yang semakin lebar, di mana otomatisasi mengancam penyerapan tenaga kerja berketerampilan rendah (low-skilled labor) dan memicu polarisasi struktur industri nasional.

2. Evaluasi kebijakan publik menunjukkan bahwa agenda Making Indonesia 4.0 masih belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan digital dan disrupsi tenaga kerja secara terpadu. Regulasi dan insentif yang ada saat ini cenderung lebih berpihak pada kesiapan industri skala besar, sementara program inklusi untuk UMKM masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dari hulu ke hilir. Selain itu, skema reskilling dan upskilling tenaga kerja nasional belum dieksekusi secara masif untuk mengimbangi laju otomatisasi, sehingga risiko deindustrialisasi dini dan ketimpangan sosial belum terantisipasi secara optimal.

3. Strategi transformasi digital yang inklusif bagi Indonesia dapat dirancang melalui skema "Digital Synergy & Shared Infrastructure". Strategi ini menggunakan pendekatan kemitraan antara industri besar dengan UMKM melalui integrasi rantai pasok digital, di mana industri besar berfungsi sebagai agregator teknologi dan pasar. Instrumen kebijakan mencakup insentif Super Tax Deduction bagi perusahaan besar yang melakukan pembinaan digital pada UMKM mitra, penyediaan infrastruktur awan (cloud) dan pusat data publik terjangkau untuk IKM, serta program pelatihan vokasi digital bersubsidi guna memastikan transisi tenaga kerja berjalan adil dan adekuat.

EKONDUS A26 -> ACTIVITY: RESUME

by Saqila Rahma Andini -
Nama : Saqila Rahma Andini
NPM : 2313031020

Artikel karya Joško Lozić dan Katerina Fotova Čiković (2024) mengkaji konsep dasar dan tahapan evolusi transformasi digital, yang bermula dari pengubahan data analog (digitization), penyesuaian proses bisnis (digitalization), optimalisasi digital untuk menekan biaya, hingga transformasi menyeluruh yang mengubah model bisnis perusahaan. Proses ini menegaskan bahwa meskipun teknologi menjadi infrastruktur pendukung, faktor manusia dan strategi manajemen tetap berada di pusat setiap perubahan organisasi agar mampu membangun keunggulan kompetitif jangka panjang di tengah lingkungan global yang dinamis. Kaitannya dengan topik kita hari ini, esensi artikel tersebut sangat relevan dalam memahami bagaimana digitalisasi dan optimalisasi digital menjadi fondasi utama bagi perusahaan maupun industri untuk beradaptasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengubah model pendapatan dari penjualan produk fisik menuju sistem berbasis layanan. Pemahaman ini melengkapi pembahasan mengenai pentingnya kesiapan strategi, struktur manajerial, dan mitigasi dampak sosial dalam menghadapi era transformasi industri yang berkelanjutan.

EKONDUS A26 -> CASE STUDY

by Saqila Rahma Andini -
Nama : Saqila Rahma Andini
NPM : 2313031020

1. Analisis Konteks:
a. Kelebihan posisi Indonesia dalam GVC saat ini adalah melimpahnya ketersediaan sumber daya alam strategis seperti nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet, serta luasnya pasar domestik yang menarik minat investor asing untuk menanamkan modal dan membangun fasilitas produksi di dalam negeri. Namun, kekurangannya adalah Indonesia terjebak dalam posisi rentan sebagai penyuplai bahan mentah atau komoditas bernilai tambah rendah, sehingga sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global dan memperoleh porsi keuntungan yang relatif kecil dari rantai pasok global.

b. Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah yang optimal dalam GVC karena sebagian besar aktivitas industri domestik masih berfokus pada tahapan hulu yang padat sumber daya tanpa penguasaan teknologi pengolahan lanjutan yang memadai. Selain itu, keterbatasan kapabilitas sumber daya manusia, tingginya biaya logistik, serta lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir di dalam negeri membuat rantai produksi domestik terputus dan gagal menguasai tahapan hilir yang bernilai tambah tinggi.

2. Evaluasi Kebijakan:
a. Kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel berpotensi meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC dari sisi ekonomi karena memaksa investor membangun fasilitas smelter di dalam negeri, sehingga produk yang diekspor memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan menyerap tenaga kerja lokal. Dari aspek geopolitik, kebijakan ini memperkuat posisi tawar strategis Indonesia di kancah internasional sebagai pemain kunci transisi energi hijau global, meskipun di sisi lain memicu resistensi dari negara industri pengguna.

b. Kebijakan ini berdampak pada ketegangan hubungan ekonomi dan diplomasi dagang dengan negara mitra mitra seperti Uni Eropa, yang kemudian menggugat kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gugatan tersebut mencerminkan benturan kepentingan antara upaya kedaulatan industri nasional Indonesia dan prinsip perdagangan bebas global yang menuntut kelancaran pasokan bahan baku bagi industri di negara maju.

3. Sintesis dan Solusi:
Jika saya adalah penasihat ekonomi pemerintah, strategi yang akan diusulkan adalah penerapan "Hilirisasi Berkelanjutan dan Kemitraan Strategis" yang memadukan kewajiban pengolahan domestik dengan transfer teknologi secara bertahap. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik bagi investor asing untuk membangun kerja sama joint venture dengan perusahaan lokal, sehingga terjadi alih pengetahuan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja nasional. Selain itu, untuk menjaga hubungan baik internasional tanpa melanggar komitmen WTO, Indonesia dapat merancang instrumen kebijakan berbasis insentif investasi dan perbaikan ekosistem logistik yang ramah pasar, serta memperkuat diplomasi perdagangan bilateral guna meyakinkan mitra dagang bahwa hilirisasi ini dilakukan demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan transisi energi global yang adil.