Posts made by Ranum Sri Rahayu

ASP C2025 -> Diskusi

by Ranum Sri Rahayu -
Nama : Ranum Sri Rahayu
NPM : 2313031074

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses krusial dan kompleks yang bertujuan menilai seberapa efektif, efisien, dan ekonomis suatu organisasi pemerintah atau lembaga layanan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana pertanggungjawaban dana publik dilakukan. Berbeda dengan sektor swasta yang fokus pada laba, sektor publik harus mengedepankan prinsip Nilai untuk Uang (Value for Money), yang mencakup penilaian terhadap Ekonomi (biaya input terendah), Efisiensi, dan Efektivitas (pencapaian hasil atau dampak yang diinginkan, seperti peningkatan kesejahteraan atau penurunan angka kemiskinan). Sistem pengukuran ini harus mencakup serangkaian indikator yang tidak hanya terbatas pada data keuangan (input), tetapi juga data non-keuangan, seperti jumlah layanan yang dihasilkan (Output), perubahan perilaku atau kondisi masyarakat akibat layanan tersebut (Outcome), hingga dampak jangka panjang (Impact). Meskipun demikian, pengukuran ini menghadapi tantangan besar, termasuk kesulitan mengkuantifikasi tujuan yang bersifat sosial dan kualitatif, serta isolasi dampak kinerja dari faktor-faktor eksternal dan intervensi lembaga lain, sehingga memerlukan komitmen politik dan kerangka kerja terpadu seperti Balanced Scorecard yang dimodifikasi untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan manajemen berkelanjutan.

ASP C2025 -> Diskusi

by Ranum Sri Rahayu -
Nama : Ranum Sri Rahayu
NPM : 2313031074

Penentuan harga atau tarif pelayanan sektor publik adalah proses pengambilan kebijakan yang sangat kompleks, sebab harus menyeimbangkan tiga tujuan utama yang sering bertolak belakang: Keadilan Sosial (Equity), Efisiensi Ekonomi, dan Keberlanjutan Finansial. Tidak seperti sektor swasta yang murni mencari laba, organisasi publik bertujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa prinsip dan metode utama yang mendasari penentuan harga ini. Secara ideal, harga harus mencerminkan biaya riil penyediaan layanan (prinsip efisiensi). Namun, karena banyak layanan publik yang esensial (seperti air bersih, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan) harus diakses semua warga negara, prinsip keadilan menuntut harga ditetapkan di bawah biaya riil, atau bahkan gratis, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sering diatasi dengan penerapan Subsidi Silang, di mana pendapatan dari konsumen yang mampu atau layanan yang bersifat komersial digunakan untuk menutupi biaya layanan bagi kelompok kurang mampu. Secara teknis, metode yang paling sering menjadi pertimbangan adalah Full Cost Recovery (FCR), yaitu menetapkan harga yang mencakup seluruh biaya operasional, pemeliharaan, dan biaya modal (investasi). Metode ini penting untuk menjamin keberlanjutan finansial penyedia layanan. Alternatifnya adalah Marginal Cost Pricing (MCP), di mana harga ditetapkan sebesar biaya tambahan untuk melayani satu pelanggan lagi, yang sering dianjurkan oleh ekonom untuk alokasi sumber daya yang efisien, meskipun cenderung menghasilkan defisit yang harus ditutup dari pajak.

Keputusan akhir dalam penentuan harga pelayanan publik selalu merupakan hasil dari kompromi politik dan kebijakan yang harus mempertimbangkan kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat, sambil tetap mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

ASP C2025 -> Summary

by Ranum Sri Rahayu -
Nama : Ranum Sri Rahayu
NPM : 2313031074

Analisis investasi sektor publik merupakan proses penilaian terhadap kelayakan dan manfaat suatu proyek pemerintah dengan tujuan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbeda dengan investasi sektor swasta yang berorientasi pada laba, investasi publik berfokus pada pencapaian public value, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria, antara lain nilai sekarang bersih (Net Present Value/NPV), tingkat pengembalian internal (Internal Rate of Return/IRR), serta manfaat yang sulit diukur secara kuantitatif seperti peningkatan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan. Selain itu, faktor risiko, keterbatasan anggaran, serta aspek keberlanjutan juga menjadi pertimbangan utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan manfaat jangka panjang dan tidak membebani keuangan negara di masa depan. Oleh karena itu, analisis investasi sektor publik harus dilakukan secara transparan, berbasis data, dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjamin akuntabilitas. Melalui perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan, investasi sektor publik dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkeadilan.