NAMA: NAZREY ADITYA RIANDI
NPM: 2313031080

KINERJA

NAMA: NAZREY ADITYA RIANDI
NPM: 2313031080

1. Paradigma Anggaran Tradisional dan Anggaran Berbasis NPM paradigma anggaran tradisional berfokus pada input, yaitu seberapa besar dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan atau unit kerja tanpa terlalu memperhatikan hasil yang dicapai. Dalam sistem ini, anggaran disusun berdasarkan item pengeluaran (line-item budgeting), sehingga orientasinya lebih pada kepatuhan administratif daripada kinerja. Sebaliknya, anggaran berbasis New Public Management (NPM) menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas hasil (output dan outcome). NPM memandang sektor publik seperti organisasi bisnis yang harus memberikan value for money, yaitu memaksimalkan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus: anggaran tradisional menekankan pengendalian input, sedangkan anggaran berbasis NPM menekankan pencapaian kinerja dan hasil nyata.

2. Proses Implementasi ZBB dalam Mengatasi Kesenjangan Anggaran Tradisional dan Anggaran Berbasis NPM zero Based Budgeting (ZBB) dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan antara paradigma tradisional dan NPM karena sistem ini menuntut setiap unit kerja untuk menyusun anggaran dari nol setiap periode, bukan sekadar melanjutkan anggaran tahun sebelumnya. Dalam implementasinya, setiap kegiatan harus dijustifikasi dari awal melalui analisis kebutuhan, manfaat, serta prioritas program. Proses ini mendorong evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi setiap kegiatan, sehingga anggaran tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau rutinitas administratif seperti pada sistem tradisional, tetapi juga mendukung prinsip value for money yang ditekankan oleh NPM. Dengan demikian, penerapan ZBB mampu menciptakan perencanaan anggaran yang lebih rasional, transparan, dan berorientasi pada hasil kinerja.

NAMA: NAZREY ADITYA RIANDI
NPM: 2313031080

Sistem manajemen sektor publik di era digital saat ini mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang mendorong pemerintah untuk bertransformasi menuju pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi layanan publik seperti e-Government, e-Budgeting, dan e-Procurement menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Namun, di sisi lain, penerapan sistem digital juga menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital aparatur, isu keamanan data, serta ketimpangan akses teknologi di beberapa daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan penguatan infrastruktur digital agar sistem ini berjalan optimal. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui platform pengaduan dan media sosial yang mempermudah komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik. Secara keseluruhan, manajemen sektor publik di era digital menuntut kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.