Nama : Muhammad Widan Ghani
NPM : 2353031002

Penentuan harga pelayanan sektor publik pada dasarnya adalah upaya menyeimbangkan tiga hal: efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan kemampuan bayar masyarakat. Pemerintah dibenarkan mengenakan tarif karena layanan yang diberikan sering mengandung unsur “barang privat”, sehingga pengguna yang memperoleh manfaat langsung patut ikut menanggung biaya melalui skema charging for service. Dalam praktik, ada dua pendekatan utama: full cost recovery, di mana tarif ditetapkan agar seluruh biaya penyediaan layanan tertutup, dan marginal cost pricing, di mana tarif mendekati biaya tambahan untuk melayani satu pengguna lagi sehingga alokasi sumber daya lebih efisien. Selain itu, digunakan berbagai strategi seperti two-part tariffs (fixed charge + variable charge), peak-load tariffs (tarif lebih tinggi di jam puncak), serta diskriminasi harga dan pertimbangan distribusional untuk melindungi kelompok rentan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Artinya, diskusi soal harga layanan publik tidak cukup hanya tanya “biayanya berapa”, tetapi juga “siapa yang bayar, kapan, dan seberapa besar” agar kebijakan tarif tetap transparan, akuntabel, dan tidak memutus akses masyarakat miskin terhadap layanan esensial

Nama : Muhammad Widan Ghani
NPM : 2353031002

Analisis investasi sektor publik merupakan proses sistematis untuk menilai kelayakan program atau proyek pemerintah dengan membandingkan seluruh biaya dan manfaat yang timbul bagi masyarakat dalam jangka pendek maupun panjang, baik yang bersifat finansial maupun sosial. Tahap utamanya mencakup penentuan kebutuhan investasi melalui inventarisasi aset dan kondisi layanan saat ini, identifikasi tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan di masa depan, serta penyusunan daftar kebutuhan investasi baru maupun rehabilitasi. Setelah itu dilakukan evaluasi kelayakan yang tidak hanya melihat aspek finansial, tetapi juga aspek teknis, sosial‑budaya, ekonomi, dan distribusi manfaat antarkelompok masyarakat agar penggunaan dana publik lebih adil dan inklusif. Secara kuantitatif, berbagai alat analisis digunakan, seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Average Rate of Return (ARR), Payback Period, Cost‑Benefit Analysis (CBA), dan Cost‑Effectiveness Analysis untuk menangkap dimensi “untung‑rugi” sosial-ekonomi dari proyek yang dinilai. Output analisis ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam memutuskan prioritas proyek ketika anggaran terbatas (capital rationing), sehingga hanya proyek dengan manfaat sosial bersih tertinggi dan efisiensi biaya terbaik yang dipilih. Dengan demikian, analisis investasi sektor publik berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas dan pengambilan keputusan berbasis bukti agar investasi pemerintah benar‑benar mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Nama : Muhammad Widan Ghani
NPM : 2353031002

Jenis anggaran utama
1. Anggaran tradisional (line-item): Fokus ke pos belanja (gaji, barang, jasa), gampang diawasi tapi hampir nggak nunjukin keterkaitan ke kinerja/hasil program.
​2. Anggaran berbasis kinerja (performance budgeting): Ngelink dana dengan output dan outcome program, misalnya anggaran kesehatan dikaitkan sama indikator penurunan penyakit tertentu.
​3. Anggaran berbasis program (program budgeting): Belanja dikelompokkan per program dengan tujuan spesifik, sehingga evaluasi kinerja dan efektivitas penggunaan dana lebih terarah.
​4. PPBS (Planning Programming Budgeting System): Sistem yang menghubungkan perencanaan jangka panjang dengan anggaran, dengan analisis sistematis biaya–manfaat tiap alternatif program.
​5. ZBB (Zero-Based Budgeting): Setiap periode semua kegiatan “di-review dari nol”, setiap unit harus bikin paket keputusan dan justifikasi anggaran, bukan sekadar naik turun dari tahun lalu.
​6. Activity-Based Budgeting (ABB): Anggaran disusun berdasarkan aktivitas, tujuannya identifikasi biaya aktivitas yang tidak memberi nilai tambah dan mengurangi pemborosan.
​7. Outcome-Based / Performance-Based modern: Tekankan hasil akhir (misalnya penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan), bukan sekadar serapan anggaran.
​
Lingkup anggaran sektor publik
1. Ruang lingkup organisasi: Berlaku di seluruh entitas sektor publik: pemerintah pusat, pemda, BUMN/BUMD tertentu, universitas negeri, dan lembaga layanan publik lain yang kelola dana masyarakat.
​2. Ruang lingkup kegiatan: Mencakup perencanaan makroekonomi, mobilisasi pendapatan, penyusunan anggaran (operasional & modal), pelaksanaan, pelaporan, hingga audit dan akuntabilitas ke publik.
​3. Ruang lingkup keuangan: Estimasi pendapatan, belanja rutin (operasional), belanja modal, serta pengelolaan general fund supaya semua transaksi fiskal tercermin dalam satu sistem anggaran yang utuh.
​

Nama : Muhammad Widan Ghani
NPM : 2353031002

Komitmen