Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Value for Money audit memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan efektif, efisien, dan ekonomis. Audit ini tidak hanya menilai apakah anggaran digunakan sesuai aturan, tetapi juga apakah penggunaan anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam sektor publik, VfM audit menjadi alat pengawasan yang mampu menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan menghasilkan hasil sesuai tujuan dengan biaya yang wajar.

Secara lebih rinci, VfM audit berperan meningkatkan ekonomi dengan memastikan pemerintah memperoleh input dengan kualitas tertentu pada harga terbaik. Dari sisi efisiensi, audit ini membantu melihat apakah sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Sementara itu, dari aspek efektivitas, VfM audit menilai apakah program benar-benar mencapai tujuan dan memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat.

Selain itu, VfM audit memperkuat akuntabilitas publik dengan memberikan informasi objektif mengenai kinerja program pemerintah. Hal ini mendorong transparansi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Audit ini juga membantu pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi kelemahan program, merekomendasikan perbaikan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Dengan demikian, Value for Money audit menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dibelanjakan secara bertanggung jawab dan memberikan nilai terbaik bagi kepentingan publik.

Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Laporan keuangan sektor publik umumnya disusun untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah serta memastikan transparansi kepada publik. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan sektor publik terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan dalam satu periode.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan SAL)
Menjelaskan perubahan SAL pada awal dan akhir periode, termasuk penggunaan dan sisa anggaran.
3. Neraca
Menyajikan posisi keuangan pemerintah yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode.
4. Laporan Operasional (LO)
Menggambarkan kinerja operasional pemerintah, termasuk pendapatan-LO, beban operasional, dan surplus/defisit operasional berbasis akrual.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Menjelaskan perubahan ekuitas akibat surplus/defisit LO, koreksi lainnya, dan kebijakan akuntansi.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Berisi penjelasan naratif dan rincian angka-angka dalam laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi dan informasi tambahan.

Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Pemilihan teknik akuntansi sektor publik harus mempertimbangkan berbagai aspek agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, relevansi, dan transparansi. Kapasitas sumber daya manusia serta kesiapan sistem informasi menjadi faktor penting karena penerapan teknik akuntansi tertentu, seperti basis akrual, membutuhkan kompetensi teknis yang memadai. Selain itu, beban biaya implementasi dan pemeliharaan sistem juga harus diperhitungkan, terutama bagi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Regulasi seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman utama dalam menentukan teknik yang digunakan, sehingga seluruh proses pencatatan harus selaras dengan kerangka tersebut. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi akrual sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, budaya organisasi, serta kualitas pengendalian internal. Teknik akuntansi yang dipilih pada akhirnya perlu mampu meningkatkan kualitas informasi, memperkuat akuntabilitas publik, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan negara.

Referensi :
Yafie, M. D. (2014). Penerapan Basis Akrual pada Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Jurnal Akuntansi AKUNESA.
Maqdliyan, R. (2022). Determinasi Implementasi Akuntansi Akrual terhadap Akuntabilitas Sektor Publik. Jurnal Wawasan Manajemen.
Lestari, I. D., Maharani, L., & Fadillah, R. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Cakrawala Akademika.

Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada indikator nonfinansial yang mencerminkan kualitas layanan, kepuasan masyarakat, dan pencapaian tujuan program. Melalui sistem pengukuran kinerja, pemerintah dapat menilai apakah sumber daya telah digunakan secara ekonomis, apakah proses penyelenggaraan layanan berlangsung efisien, dan apakah hasil yang dicapai benar-benar efektif bagi masyarakat.

Pendekatan seperti Balanced Scorecard dan penggunaan indikator kinerja kunci membantu organisasi publik memahami faktor-faktor keberhasilan yang bersifat strategis. Selain itu, konsep Value for Money menjadi landasan evaluasi menyeluruh yang mencakup input, proses, output, hingga outcome. Dengan indikator yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki alokasi sumber daya, dan memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat yang dapat dirasakan.

Secara keseluruhan, pengukuran kinerja sektor publik berfungsi sebagai alat untuk memperjelas arah organisasi, mengevaluasi pencapaian, memotivasi pegawai, serta menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih objektif. Materi minggu ini memperlihatkan bahwa kinerja bukan sekadar angka, tetapi refleksi dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses penting untuk memastikan bahwa instansi pemerintah menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berbeda dengan sektor swasta yang berfokus pada profit, sektor publik memiliki tujuan yang lebih kompleks, seperti pelayanan masyarakat, pemerataan, dan kesejahteraan sosial. Karena itu, pengukuran kinerjanya mencakup berbagai aspek seperti input, output, outcome, serta dampak jangka panjang dari suatu program. Instrumen seperti indikator kinerja utama (IKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) digunakan untuk menilai sejauh mana program publik mencapai targetnya. Selain itu, prinsip 3E economy, efficiency, effectiveness menjadi dasar untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan hasil yang diperoleh. Dengan adanya pengukuran kinerja yang jelas dan terstruktur, pemerintah dapat melakukan perbaikan layanan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa anggaran publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.