Nama : Elsa triananda
Npm :2313031053
Npm :2313031053
Posts made by Elsa Triananda
ASP B2025 -> Diskusi
by Elsa Triananda -
NAMA :ELSA TRIANANDA
NPM :2313031053
Langkah-Langkah Mengembangkan Laporan Audit Kinerja Sektor Publik
Audit kinerja di sektor publik harus disusun secara sistematis agar hasilnya dapat memberikan informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi perbaikan program pemerintah. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan:
1. Perencanaan Audit (Planning)
Pada tahap ini auditor menentukan tujuan audit, ruang lingkup, metode pemeriksaan, risiko yang mungkin muncul, serta sumber daya yang dibutuhkan. Auditor juga mengumpulkan informasi awal tentang program yang akan diaudit.
Tujuan tahap ini: memastikan audit berjalan fokus, efisien, dan sesuai standar.
2. Pengumpulan dan Analisis Bukti (Fieldwork)
Auditor mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, peninjauan dokumen, pengukuran kinerja, serta analisis anggaran. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk melihat apakah pelaksanaan program ekonomis, efisien, dan efektif (3E)Hasilnya: bukti yang sahih untuk mendukung temuan audit.
3. Identifikasi Temuan dan Penyusunan Rekomendasi
Dari bukti yang ditemukan, auditor mengidentifikasi masalah, penyebab, dan dampaknya. Kemudian auditor menyusun rekomendasi yang dapat membantu instansi meningkatkan efektivitas program, efisiensi anggaran, serta kualitas tata kelola.
Fokus: temuan harus objektif, berbasis bukti, dan relevan.
4. Penyusunan Draft Laporan Audit
Auditor menyusun laporan dalam bentuk draft yang berisi latar belakang, metodologi, temuan, analisis, serta rekomendasi. Bahasa laporan harus jelas, netral, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
5. Pembahasan dengan Pihak Auditee (Exit Meeting)
Draft laporan dibahas dengan instansi yang diaudit untuk memastikan temuan dan rekomendasi dapat dipahami. Instansi diberi kesempatan memberikan tanggapan, klarifikasi, atau bukti tambahanTujuan: menjaga objektivitas dan mencegah kesalahan interpretasi.
6. Finalisasi Laporan Audit
Auditor memperbaiki laporan berdasarkan tanggapan auditee, kemudian menyusun laporan akhir yang siap dipublikasikan atau disampaikan kepada pejabat berwenang.
Isi final report: kesimpulan audit, temuan utama, dampak, rekomendasi, dan tindak lanjut.
7. Penyampaian Laporan dan Tindak Lanjut
Laporan akhir diserahkan kepada pihak yang berwenang (misalnya pimpinan lembaga pemerintah atau DPR/DPRD). Auditor juga memantau tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan perbaikan benar-benar dilakukan.
Daftar Pustaka
BPK RI. (2017). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-Yogyakarta.
INTOSAI. (2019). Performance Audit Standards and Guidelines.
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). Auditing and Assurance Services. Pearson.
NPM :2313031053
Langkah-Langkah Mengembangkan Laporan Audit Kinerja Sektor Publik
Audit kinerja di sektor publik harus disusun secara sistematis agar hasilnya dapat memberikan informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi perbaikan program pemerintah. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan:
1. Perencanaan Audit (Planning)
Pada tahap ini auditor menentukan tujuan audit, ruang lingkup, metode pemeriksaan, risiko yang mungkin muncul, serta sumber daya yang dibutuhkan. Auditor juga mengumpulkan informasi awal tentang program yang akan diaudit.
Tujuan tahap ini: memastikan audit berjalan fokus, efisien, dan sesuai standar.
2. Pengumpulan dan Analisis Bukti (Fieldwork)
Auditor mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, peninjauan dokumen, pengukuran kinerja, serta analisis anggaran. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk melihat apakah pelaksanaan program ekonomis, efisien, dan efektif (3E)Hasilnya: bukti yang sahih untuk mendukung temuan audit.
3. Identifikasi Temuan dan Penyusunan Rekomendasi
Dari bukti yang ditemukan, auditor mengidentifikasi masalah, penyebab, dan dampaknya. Kemudian auditor menyusun rekomendasi yang dapat membantu instansi meningkatkan efektivitas program, efisiensi anggaran, serta kualitas tata kelola.
Fokus: temuan harus objektif, berbasis bukti, dan relevan.
4. Penyusunan Draft Laporan Audit
Auditor menyusun laporan dalam bentuk draft yang berisi latar belakang, metodologi, temuan, analisis, serta rekomendasi. Bahasa laporan harus jelas, netral, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
5. Pembahasan dengan Pihak Auditee (Exit Meeting)
Draft laporan dibahas dengan instansi yang diaudit untuk memastikan temuan dan rekomendasi dapat dipahami. Instansi diberi kesempatan memberikan tanggapan, klarifikasi, atau bukti tambahanTujuan: menjaga objektivitas dan mencegah kesalahan interpretasi.
6. Finalisasi Laporan Audit
Auditor memperbaiki laporan berdasarkan tanggapan auditee, kemudian menyusun laporan akhir yang siap dipublikasikan atau disampaikan kepada pejabat berwenang.
Isi final report: kesimpulan audit, temuan utama, dampak, rekomendasi, dan tindak lanjut.
7. Penyampaian Laporan dan Tindak Lanjut
Laporan akhir diserahkan kepada pihak yang berwenang (misalnya pimpinan lembaga pemerintah atau DPR/DPRD). Auditor juga memantau tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan perbaikan benar-benar dilakukan.
Daftar Pustaka
BPK RI. (2017). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-Yogyakarta.
INTOSAI. (2019). Performance Audit Standards and Guidelines.
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). Auditing and Assurance Services. Pearson.
ASP B2025 -> Summary
by Elsa Triananda -
ASP B2025 -> Diskusi
by Elsa Triananda -
nama : elsa triananda
npm :2313031053
Peran Penting Value for Money Audit dalam Sektor Publik
Audit Value for Money (VfM) merupakan pemeriksaan yang fokus pada apakah instansi pemerintah sudah mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif Pemeriksaan ini tidak hanya memastikan bahwa uang digunakan sesuai aturan, tetapi juga apakah dana tersebut memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.
1. Meningkatkan Efektivitas Program Pemerintah
VfM audit berfungsi mengevaluasi apakah program yang dijalankan benar-benar mencapai sasaran yang sudah direncanakan. Jika belum, auditor memberikan masukan agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang lebih baik.
2. Menjamin Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya
Audit ini membantu pemerintah mengetahui apakah dana, tenaga, dan waktu telah digunakan secara optimal sehingga output yang dihasilkan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
3. Menilai Kehematan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Melalui audit ini dapat diketahui apakah proses pembelian barang dan jasa dilakukan dengan harga yang paling hemat namun tetap memenuhi standar kualitas, sehingga anggaran tidak terbuang sia-sia.
4. Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi Publik
VfM audit memberi dorongan bagi setiap instansi agar lebih bertanggung jawab dalam memakai anggaran. Laporan hasil audit juga membuat masyarakat lebih mudah menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya secara terbuka.
5. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik
Rekomendasi dari auditor membantu pimpinan instansi dalam merancang kebijakan, menyusun anggaran, dan memperbaiki mekanisme kerja agar lebih efektif.
6. Mengidentifikasi Pemborosan dan Risiko Kinerja
Audit ini mampu mengungkap bagian-bagian yang rawan inefisiensi atau berpotensi menimbulkan kegagalan program sehingga tindakan perbaikan bisa segera dilakukan.
Daftar Pustaka
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. Pearson.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-Yogyakarta.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
BPK RI. (2017). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Glynn, J. J., Gray, A., & Jenkins, B. (2020). Public Sector Financial Management. Blackwell.
npm :2313031053
Peran Penting Value for Money Audit dalam Sektor Publik
Audit Value for Money (VfM) merupakan pemeriksaan yang fokus pada apakah instansi pemerintah sudah mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif Pemeriksaan ini tidak hanya memastikan bahwa uang digunakan sesuai aturan, tetapi juga apakah dana tersebut memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.
1. Meningkatkan Efektivitas Program Pemerintah
VfM audit berfungsi mengevaluasi apakah program yang dijalankan benar-benar mencapai sasaran yang sudah direncanakan. Jika belum, auditor memberikan masukan agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang lebih baik.
2. Menjamin Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya
Audit ini membantu pemerintah mengetahui apakah dana, tenaga, dan waktu telah digunakan secara optimal sehingga output yang dihasilkan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
3. Menilai Kehematan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Melalui audit ini dapat diketahui apakah proses pembelian barang dan jasa dilakukan dengan harga yang paling hemat namun tetap memenuhi standar kualitas, sehingga anggaran tidak terbuang sia-sia.
4. Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi Publik
VfM audit memberi dorongan bagi setiap instansi agar lebih bertanggung jawab dalam memakai anggaran. Laporan hasil audit juga membuat masyarakat lebih mudah menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya secara terbuka.
5. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik
Rekomendasi dari auditor membantu pimpinan instansi dalam merancang kebijakan, menyusun anggaran, dan memperbaiki mekanisme kerja agar lebih efektif.
6. Mengidentifikasi Pemborosan dan Risiko Kinerja
Audit ini mampu mengungkap bagian-bagian yang rawan inefisiensi atau berpotensi menimbulkan kegagalan program sehingga tindakan perbaikan bisa segera dilakukan.
Daftar Pustaka
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. Pearson.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-Yogyakarta.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
BPK RI. (2017). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Glynn, J. J., Gray, A., & Jenkins, B. (2020). Public Sector Financial Management. Blackwell.
ASP B2025 -> Diskusi
by Elsa Triananda -
nama : elsa triananda
npm :2313031053
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA adalah laporan yang membandingkan antara rencana anggaran dengan penggunaan uang yang sebenarnya. Jadi dari sini bisa terlihat apakah pemerintah memakai uang sesuai rencana atau justru tidak maksimal. Contohnya jika pemerintah menganggarkan 10 miliar untuk kesehatan, LRA menunjukkan berapa yang benar-benar dibelanjakan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
LPSAL menggambarkan sisa anggaran dari tahun sebelumnya dan apa yang dilakukan terhadap sisa itu. Apakah dipakai, disimpan, atau berubah karena kebijakan tertentu. Sederhananya, ini seperti laporan sisa uang dari tahun lalu dipakai buat apa.
3. Neraca
Neraca menunjukkan apa saja yang dimiliki pemerintah dan apa kewajibanny pada satu waktu tertentu. Isinya daftar aset seperti tanah, gedung, kendaraan dinas, dan kas, serta utang-utang yang perlu dibayar. Laporan ini membantu kita melihat kekayaan dan tanggungan negara.
4. Laporan Operasional (LO)
LO memuat informasi tentang pendapatan dan beban pemerintah selama satu tahun. Dari laporan ini, terlihat apakah keuangan pemerintah mengalami surplus atau defisit. Mirip dengan laporan laba-rugi, tapi fokusnya bukan mencari keuntungan, melainkan melihat seberapa baik pemerintah mengelola layanan publik.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK menjelaskan aliran uang masuk dan keluar. Laporan ini menunjukkan apakah pemerintah punya cukup kas untuk menjalankan program dan membayar pengeluaran. Ibaratnya seperti buku catatan pengeluaran dan pendapatan harian, tapi versi pemerintah.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan ini menggambarkan naik turunnya kekayaan bersih pemerintah dari periode sebelumnya. Perubahan bisa terjadi karena surplus/defisit, penilaian ulang aset, atau kebijakan tertentu. Intinya, laporan ini menjawab “kenapa kekayaan negara bisa bertambah atau berkurang”.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK berfungsi memberikan penjelasan rinci mengenai angka-angka dalam laporan yang lain. Isinya bisa berupa metode akuntansi yang dipakai, rincian aset, penjelasan utang, atau alasan kenapa suatu angka berubah. Ini seperti bagian penjelasan tambahan agar laporan tidak membingungkan.
.
npm :2313031053
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA adalah laporan yang membandingkan antara rencana anggaran dengan penggunaan uang yang sebenarnya. Jadi dari sini bisa terlihat apakah pemerintah memakai uang sesuai rencana atau justru tidak maksimal. Contohnya jika pemerintah menganggarkan 10 miliar untuk kesehatan, LRA menunjukkan berapa yang benar-benar dibelanjakan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
LPSAL menggambarkan sisa anggaran dari tahun sebelumnya dan apa yang dilakukan terhadap sisa itu. Apakah dipakai, disimpan, atau berubah karena kebijakan tertentu. Sederhananya, ini seperti laporan sisa uang dari tahun lalu dipakai buat apa.
3. Neraca
Neraca menunjukkan apa saja yang dimiliki pemerintah dan apa kewajibanny pada satu waktu tertentu. Isinya daftar aset seperti tanah, gedung, kendaraan dinas, dan kas, serta utang-utang yang perlu dibayar. Laporan ini membantu kita melihat kekayaan dan tanggungan negara.
4. Laporan Operasional (LO)
LO memuat informasi tentang pendapatan dan beban pemerintah selama satu tahun. Dari laporan ini, terlihat apakah keuangan pemerintah mengalami surplus atau defisit. Mirip dengan laporan laba-rugi, tapi fokusnya bukan mencari keuntungan, melainkan melihat seberapa baik pemerintah mengelola layanan publik.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK menjelaskan aliran uang masuk dan keluar. Laporan ini menunjukkan apakah pemerintah punya cukup kas untuk menjalankan program dan membayar pengeluaran. Ibaratnya seperti buku catatan pengeluaran dan pendapatan harian, tapi versi pemerintah.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan ini menggambarkan naik turunnya kekayaan bersih pemerintah dari periode sebelumnya. Perubahan bisa terjadi karena surplus/defisit, penilaian ulang aset, atau kebijakan tertentu. Intinya, laporan ini menjawab “kenapa kekayaan negara bisa bertambah atau berkurang”.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK berfungsi memberikan penjelasan rinci mengenai angka-angka dalam laporan yang lain. Isinya bisa berupa metode akuntansi yang dipakai, rincian aset, penjelasan utang, atau alasan kenapa suatu angka berubah. Ini seperti bagian penjelasan tambahan agar laporan tidak membingungkan.
.