Nama: Lilin Ratnasari
NPM: 2313031056

Simpulan dari materi pekan ini menunjukkan bahwa pengukuran dan pelaporan kinerja sektor publik merupakan aspek krusial dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Berdasarkan laporan Victorian Auditor-General, banyak yurisdiksi dan departemen telah mengembangkan indikator kinerja serta kerangka pelaporan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada pengukuran output dan belum secara konsisten mengaitkannya dengan outcome yang mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat. Kelemahan utama yang ditemukan adalah kurangnya kedalaman analisis, keterbatasan pengukuran efisiensi, serta minimnya narasi atau komentar yang menjelaskan makna dan implikasi dari capaian kinerja yang dilaporkan. Selain itu, meskipun tersedia berbagai sumber data kinerja yang relevan dari lembaga lain, pemanfaatannya belum optimal dalam sistem pelaporan kinerja pemerintah. Hal ini menyebabkan informasi yang disajikan belum sepenuhnya mampu membantu pemerintah, parlemen, dan masyarakat untuk memahami sejauh mana tujuan kebijakan publik tercapai. Dengan demikian, materi pekan ini menegaskan pentingnya pergeseran menuju sistem pengukuran kinerja yang lebih berorientasi pada outcome, dilengkapi indikator yang jelas, analisis yang memadai, serta komentar yang bermakna. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat akuntabilitas publik, dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Nama: Lilin Ratnasari
NPM: 2313031056

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran ini tidak hanya melihat besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga menekankan pada pencapaian output dan outcome dari setiap program atau kegiatan. Melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur, pemerintah dapat menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengukuran kinerja berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, karena hasilnya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, perbaikan kebijakan, dan pengambilan keputusan di periode berikutnya.

Nama: Lilin Ratnasari
NPM: 2313031056

Penentuan harga pelayanan sektor publik pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mencari keuntungan. Harga layanan ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan layanan (cost of service), kemampuan masyarakat untuk membayar (ability to pay), serta asas keadilan dan pemerataan agar layanan tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan manfaat sosial yang dihasilkan, sehingga beberapa layanan ditetapkan dengan tarif rendah atau bahkan disubsidi. Dalam praktiknya, penentuan harga pelayanan sektor publik harus transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan ketimpangan serta tetap mendukung kualitas pelayanan publik.

Nama: Lilin Ratnasari
NPM: 2313031056

Nama: Lilin Ratnasari
NPM: 2313031056

Investasi sektor publik merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga analisis terhadap investasi ini tidak dapat hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, melainkan juga harus mempertimbangkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, analisis investasi sektor publik menekankan pada evaluasi kelayakan program atau proyek berdasarkan pencapaian output dan outcome yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Pemerintah perlu mengkaji efektivitas alokasi dana melalui berbagai indikator, seperti peningkatan kualitas layanan publik, pemerataan akses masyarakat, serta dampak jangka panjang terhadap pembangunan manusia. Selain itu, risiko fiskal dan kapasitas keuangan pemerintah juga menjadi aspek penting dalam analisis investasi sektor publik, mengingat keterbatasan anggaran dan tuntutan akuntabilitas yang tinggi. Investasi yang tidak didukung perencanaan matang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan beban keuangan di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan value for money menjadi landasan utama, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat. Partisipasi publik dan transparansi informasi juga berperan dalam memperkuat kualitas analisis investasi sektor publik, karena melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas kebijakan. Dengan analisis yang komprehensif dan berbasis kinerja, investasi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat belanja negara, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan publik.