Nama : Zahra Syafitri Tunnisa
NPN : 2313031035

Value for money (VfM) audit memainkan peran krusial dalam sektor publik dengan mengevaluasi prinsip ekonomi (pengadaan input murah), efisiensi (maksimalisasi output dari input), dan efektivitas (pencapaian outcome sesuai tujuan), sehingga memastikan penggunaan dana publik optimal dan akuntabel. Peran pentingnya meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui identifikasi pemborosan, dukungan reformasi NPM untuk transparansi, serta perbaikan pengambilan keputusan alokasi anggaran yang berorientasi hasil.

VfM audit memperluas audit keuangan/kepatuhan tradisional menjadi audit kinerja, menghasilkan rekomendasi konkret untuk penghematan biaya (hingga menurunkan inefisiensi), peningkatan kepuasan masyarakat, dan penguatan SAKIP di Indonesia, sehingga mendorong good governance. Manfaatnya juga mencakup pencegahan korupsi, alokasi risiko tepat dalam PPP, dan evaluasi program berkelanjutan.

Nama : Zahra Syafitri Tunnisa
NPM : 2313031035

Laporan keuangan sektor publik di Indonesia, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permenkeu No. 164/PMK.05/2013, mencakup enam komponen utama untuk memberikan gambaran lengkap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas publik.

Pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang disetujui, untuk menilai pengelolaan anggaran. Kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menunjukkan perubahan sisa anggaran lebih (SiLPA) yang tersedia untuk periode berikutnya. Ketiga, Neraca menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas netto pada akhir periode. Keempat, Laporan Operasional (LO) merangkum surplus/defisit dari aktivitas operasional yang memengaruhi ekuitas. Kelima, Laporan Arus Kas (LAK) mengklasifikasikan arus kas operasi, investasi, dan pembiayaan. Keenam, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) memaparkan perubahan ekuitas netto selama periode, ditambah catatan atas laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

Nama : Zahra Syafitri Tunnisa
NPM : 2313031035

Dalam memilih teknik akuntansi sektor publik seperti basis kas, akrual, anggaran, komitmen, atau dana, pertimbangan utama meliputi relevansi dan reliabilitas informasi untuk pengambilan keputusan yang akurat, di mana basis akrual unggul karena mencakup hak serta kewajiban secara lengkap guna hindari overstated saldo dan pemborosan. Selain itu, akuntabilitas serta transparansi harus didukung melalui standar seperti SAK-SP atau IPSAS untuk tingkatkan pelaporan dan audit sesuai prinsip New Public Management. Aspek ekonomis dan objektivitas menekankan biaya implementasi rendah, daya banding antarperiode, materialitas tinggi, serta kesesuaian regulasi lokal seperti SPKN di Indonesia, disesuaikan dengan kapasitas SDM dan sistem IT organisasi untuk transisi bertahap.

referensi :
- Kementerian Keuangan RI. (2016). RMK Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik.
- PPM School of Management. (2023). Akuntansi Sektor Publik: Pengertian, Karakteristik dan Jenis.
- Bina Sarana Informatika (BSI). (n.d.). Modul Akuntansi Sektor Publik.

Nama : Zahra Syafitri Tunnisa
NPM : 2313031035

Pengukuran kinerja sektor publik bertujuan mengevaluasi pencapaian organisasi pemerintah melalui indikator yang mencerminkan value for money, yaitu ekonomi (biaya rendah), efisiensi (input optimal untuk output), dan efektivitas (output sesuai tujuan). Pendekatan ini meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan data finansial (rasio anggaran, pengeluaran) dan nonfinansial (kepuasan masyarakat, waktu respons).

Model utama adalah Balanced Scorecard (BSC), yang membagi perspektif menjadi empat: keuangan (efisiensi dana), pelanggan (kepuasan dan partisipasi warga), proses internal (standar pelayanan cepat dan berkualitas), serta pembelajaran-organisasi (inovasi dan pengembangan SDM). Di Indonesia, diterapkan via SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang melibatkan penyusunan Renaksi (Rencana Strategis dan Kinerja), pengukuran KPI (Key Performance Indicators) seperti indeks kepuasan publik (IKM), dan evaluasi tahunan oleh BPKP.

Prosesnya mencakup:
(1) perencanaan strategi dan indikator,
(2) pengumpulan data via survei/audit,
(3) analisis, dan
(4) perbaikan berbasis umpan balik.

Tantangan utama adalah data tidak akurat dan resistensi birokrasi, tetapi manfaatnya termasuk alokasi anggaran lebih tepat dan reformasi NPM.

Nama : Zahra Syafitri Tunnisa
NPM : 2313031035

Pengukuran kinerja sektor publik bertujuan menilai pencapaian strategi melalui indikator finansial dan nonfinansial, dengan fokus pada prinsip value for money (ekonomi, efisiensi, efektivitas) untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan. Pendekatan tradisional mencakup analisis anggaran dan rasio laporan keuangan, sementara pendekatan New Public Management menggunakan Balanced Scorecard (BSC) yang mengintegrasikan empat perspektif: keuangan (value for money), pelanggan (kepuasan dan partisipasi), proses internal (efisiensi standar pelayanan), serta pembelajaran dan pertumbuhan (inovasi organisasi).

Indikator kinerja utama (KPI) meliputi kepuasan pelanggan via survei atau need assessment, jumlah komplain sebagai proksi, serta faktor keberhasilan kritis seperti waktu pelayanan dan kualitas output. Prosesnya melibatkan tahapan perencanaan strategi, pengembangan indikator, pengukuran, penyempurnaan, dan integrasi dengan manajemen, sering diterapkan di Indonesia melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk evaluasi berbasis data.