Menurut saya, pajak konsumsi yang efisien secara administratif belum tentu menjadi pajak yang paling adil. Pajak konsumsi memang relatif mudah dipungut dan dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi dampaknya terhadap masyarakat bisa berbeda-beda. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga barang meningkat akibat pajak, daya beli mereka akan lebih tertekan dibandingkan rumah tangga berpendapatan tinggi.
Dari perspektif ekonomi publik, keadilan pajak tidak hanya dilihat dari kemudahan pemungutan dan besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam menanggung beban pajak. Menurut saya, pemerintah perlu memberikan perlakuan khusus terhadap barang kebutuhan pokok, menyediakan bantuan sosial yang tepat sasaran, serta mengombinasikan pajak konsumsi dengan pajak yang lebih progresif. Dengan demikian, pemerintah tetap dapat memperoleh penerimaan untuk membiayai pembangunan tanpa memberikan beban yang terlalu besar kepada masyarakat berpendapatan rendah.
Jadi, pajak yang baik bukan hanya pajak yang mudah dipungut dan menghasilkan penerimaan tinggi, tetapi juga harus mempertimbangkan pemerataan dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.