Nama: Ika Rahmadhani
NPM: 2313031072


Penentuan harga pelayanan sektor publik merupakan proses penetapan tarif atau biaya yang harus dibayar masyarakat atas jasa yang disediakan oleh pemerintah, seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, air bersih, dan listrik. Tujuan utama dari penetapan harga di sektor publik bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menjamin pemerataan, efisiensi, dan keberlanjutan pelayanan publik.
Dalam praktiknya, penentuan harga pelayanan sektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu biaya produksi layanan (cost recovery), kemampuan dan daya beli masyarakat, serta kebijakan subsidi pemerintah. Pemerintah biasanya menggunakan pendekatan biaya penuh (full cost pricing) untuk layanan yang bersifat komersial, dan biaya parsial (partial cost pricing) untuk layanan sosial yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas. Untuk layanan dasar seperti pendidikan dasar, vaksinasi, atau air bersih bagi masyarakat miskin, pemerintah sering menerapkan subsidi silang atau tarif nol (gratis) agar akses tetap merata dan adil.
Selain itu, prinsip efisiensi ekonomi dan keadilan sosial harus menjadi dasar dalam penetapan harga. Harga yang terlalu tinggi dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat membebani keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan analisis mendalam terhadap struktur biaya, manfaat sosial, serta dampak ekonomi sebelum menetapkan tarif. Dengan demikian, penentuan harga pelayanan sektor publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya, manfaat, dan keadilan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Nama: Ika Rahmadhani
NPM: 2313031072

Investasi sektor publik merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Investasi ini meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta proyek layanan publik lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tidak seperti investasi swasta yang berorientasi pada keuntungan finansial, investasi sektor publik lebih menekankan pada nilai sosial, efisiensi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Analisis investasi sektor publik dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu proyek memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Metode yang digunakan umumnya mencakup analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analysis), analisis kelayakan ekonomi, dan analisis dampak sosial. Pemerintah harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan dana publik, transparansi, serta keberlanjutan hasil investasi. Selain itu, proses perencanaan investasi publik perlu memperhatikan prinsip good governance agar proyek tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga bebas dari praktik korupsi dan penyelewengan anggaran.
Investasi publik yang efektif akan mendorong peningkatan produktivitas, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, pembangunan jalan baru dapat menurunkan biaya transportasi dan mempercepat distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, analisis investasi sektor publik menjadi alat penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan investasi yang rasional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Nama: Ika Rahmadhani
Npm: 2313031072

Nama: Ika Rahmadhani
NPM: 2313031072

1. Anggaran Tradisional (Line-Item Budgeting)

Lingkup:
Anggaran ini berfokus pada pengendalian input dan kepatuhan administratif, di mana alokasi dana disusun berdasarkan jenis belanja seperti belanja pegawai, barang, dan modal. Lingkup penggunaannya banyak diterapkan pada lembaga pemerintah yang menekankan disiplin fiskal dan kepatuhan terhadap peraturan tanpa menilai hasil atau kinerja kegiatan.

2. Anggaran Kinerja (Performance-Based Budgeting)

Lingkup:
Anggaran ini mengaitkan antara alokasi dana dengan kinerja dan hasil yang dicapai (output/outcome). Lingkupnya mencakup penetapan indikator kinerja, target hasil, serta evaluasi efektivitas program. Biasanya digunakan dalam pemerintahan modern yang menerapkan prinsip New Public Management untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas publik.

3. Anggaran Berbasis Program (Program Budgeting)

Lingkup:
Fokusnya pada tujuan dan kegiatan program yang akan dicapai oleh suatu instansi. Setiap program memiliki tujuan, sasaran, dan sumber daya yang dialokasikan secara jelas. Lingkup penggunaannya berada pada unit kerja atau kementerian yang menjalankan berbagai program pembangunan, sosial, maupun ekonomi.

4. Anggaran Berbasis Nol (Zero-Based Budgeting / ZBB)

Lingkup:
Dalam sistem ini, setiap anggaran disusun mulai dari nol setiap periode, tanpa menggunakan data anggaran sebelumnya. Lingkupnya menuntut justifikasi atau alasan rasional untuk setiap kegiatan yang diusulkan. Cocok digunakan dalam situasi fiskal terbatas atau ketika pemerintah ingin melakukan efisiensi menyeluruh terhadap belanja publik.

5. Anggaran Partisipatif (Participatory Budgeting)

Lingkup:
Jenis anggaran ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran. Lingkup penerapannya biasanya pada pemerintah daerah, terutama dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan rasa memiliki terhadap program publik.

6. Anggaran Surplus dan Defisit

Lingkup:
Anggaran surplus terjadi bila pendapatan pemerintah lebih besar dari belanja, sedangkan defisit terjadi jika belanja lebih besar dari pendapatan. Lingkupnya berada pada manajemen fiskal makro, yaitu pengelolaan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

7. Anggaran Berbasis Kinerja Terpadu (Integrated Performance Budgeting)

Lingkup:
Jenis ini menggabungkan unsur program budgeting dan performance budgeting, sehingga setiap program pemerintah diukur berdasarkan capaian hasil dan indikator kinerja utama. Lingkup penerapannya biasanya pada reformasi birokrasi dan sistem penganggaran modern, seperti yang diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (misalnya di Indonesia melalui Rencana Kerja Pemerintah).