Kiriman dibuat oleh Kholifatus Sabrina

MKU PKN Manajemen 2024 -> FORUM JAWABAN ANALIS KASUS

oleh Kholifatus Sabrina -
Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen

A. Artikel ini menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada 2019 yang masih bermasalah, termasuk penanganan pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi gender. Meski begitu, ada upaya reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional serta gerakan masyarakat sipil yang kuat.

B. Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks budaya beragamnya. Nilai musyawarah, gotong royong, dan keberagaman penting dalam demokrasi ini. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya mendukung kesatuan dan menghormati keberagaman agama, meski kadang disalahgunakan untuk kepentingan politik.

C. Demokrasi Indonesia perlu lebih patuh pada Pancasila, UUD 1945, dan nilai HAM. Meskipun ada kebebasan berekspresi dan pers, masih ada pelanggaran HAM yang serius. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghapus diskriminasi.

D. Anggota parlemen yang mengutamakan agenda pribadi di atas kepentingan rakyat merusak prinsip demokrasi dan kepercayaan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemilih harus memilih wakil yang bertanggung jawab.

E. Kekuasaan karismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama bisa melanggar HAM. Demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan dengan penghormatan HAM, memperkuat lembaga demokratis, kebebasan pers, dan pengawasan efektif.
Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap

Artikel ini mengkritik kondisi HAM di Indonesia pada 2019, mencatat banyaknya pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan hukuman kejam. Namun, ada juga perkembangan positif seperti reformasi perlindungan HAM dan ratifikasi perjanjian internasional. Gerakan mahasiswa dan masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa berusaha menghormati keragaman budaya dan agama. Nilai adat seperti kebersamaan, musyawarah, dan keadilan sosial dapat mendukung demokrasi yang inklusif dan menghormati HAM.

Praktik demokrasi di Indonesia perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai HAM. Meskipun demokrasi memungkinkan kebebasan berekspresi dan partisipasi politik, masih ada tantangan dalam menegakkan HAM, termasuk kebebasan beragama dan keadilan sosial.

Anggota parlemen yang mengejar agenda pribadi di luar kepentingan masyarakat melanggar prinsip demokrasi. Sikap ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Pemimpin politik harus memprioritaskan kepentingan rakyat.

Kekuasaan karismatik yang menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan tidak jelas bisa melanggar HAM. Demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan dengan penghormatan terhadap HAM, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi.
Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen

Geopolitik adalah ilmu yang mengatur kebijakan negara terkait geografi wilayah. Di Indonesia, konsep geopolitik dikenal sebagai Wawasan Nusantara, yang menekankan persatuan meski terdiri dari banyak pulau. Indonesia memandang seluruh wilayahnya—darat, laut, dan udara—sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mengutamakan integrasi nasional serta keseimbangan antara persatuan dan keberagaman.

Indonesia, berada di persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia, memiliki lokasi strategis yang vital bagi jalur perdagangan dan pusat persaingan geopolitik. Kepulauannya menimbulkan tantangan seperti ancaman keamanan maritim dan konektivitas antar pulau, namun juga menawarkan kekayaan sumber daya dan potensi ekonomi.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis antara dua benua dan dua samudera, memainkan peran penting dalam dinamika geopolitik regional dan global. Keragaman etnis dan budaya, kekayaan sumber daya alam, serta tantangan keamanan maritim dan lingkungan menjadi aspek-aspek utama yang mempengaruhi kebijakan dan strategi geopolitiknya. Pengelolaan yang efektif terhadap isu-isu ini akan menentukan peran dan masa depan Indonesia di kancah internasional, mengoptimalkan peluang ekonomi dan politik sekaligus menjaga integrasi nasional dan stabilitas.

Dalam menghadapi dinamika global, Indonesia perlu berhati-hati dalam menavigasi langkah geopolitik yang kompleks, termasuk mengatasi persaingan AS dan Tiongkok. Strategi utama Indonesia adalah mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif serta menghindari keterlibatan dalam konflik kekuatan besar.