Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel ini menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada 2019 yang masih bermasalah, termasuk penanganan pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi gender. Meski begitu, ada upaya reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional serta gerakan masyarakat sipil yang kuat.
B. Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks budaya beragamnya. Nilai musyawarah, gotong royong, dan keberagaman penting dalam demokrasi ini. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya mendukung kesatuan dan menghormati keberagaman agama, meski kadang disalahgunakan untuk kepentingan politik.
C. Demokrasi Indonesia perlu lebih patuh pada Pancasila, UUD 1945, dan nilai HAM. Meskipun ada kebebasan berekspresi dan pers, masih ada pelanggaran HAM yang serius. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghapus diskriminasi.
D. Anggota parlemen yang mengutamakan agenda pribadi di atas kepentingan rakyat merusak prinsip demokrasi dan kepercayaan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemilih harus memilih wakil yang bertanggung jawab.
E. Kekuasaan karismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama bisa melanggar HAM. Demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan dengan penghormatan HAM, memperkuat lembaga demokratis, kebebasan pers, dan pengawasan efektif.
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel ini menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada 2019 yang masih bermasalah, termasuk penanganan pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi gender. Meski begitu, ada upaya reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional serta gerakan masyarakat sipil yang kuat.
B. Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks budaya beragamnya. Nilai musyawarah, gotong royong, dan keberagaman penting dalam demokrasi ini. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya mendukung kesatuan dan menghormati keberagaman agama, meski kadang disalahgunakan untuk kepentingan politik.
C. Demokrasi Indonesia perlu lebih patuh pada Pancasila, UUD 1945, dan nilai HAM. Meskipun ada kebebasan berekspresi dan pers, masih ada pelanggaran HAM yang serius. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghapus diskriminasi.
D. Anggota parlemen yang mengutamakan agenda pribadi di atas kepentingan rakyat merusak prinsip demokrasi dan kepercayaan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemilih harus memilih wakil yang bertanggung jawab.
E. Kekuasaan karismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama bisa melanggar HAM. Demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan dengan penghormatan HAM, memperkuat lembaga demokratis, kebebasan pers, dan pengawasan efektif.