Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen

Geopolitik adalah ilmu yang mengatur kebijakan nasional mengenai geografi regional.
Di Indonesia, konsep geopolitik dikenal dengan Wawasan Nusantara yang mengedepankan kesatuan meski terdiri dari banyak pulau.
Indonesia memandang wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta menghargai integrasi nasional dan keseimbangan antara persatuan dan keberagaman.
Terletak di persimpangan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, Indonesia mempunyai letak strategis di jalur perdagangan dan pusat persaingan geopolitik.
Meskipun negara kepulauan ini menghadapi tantangan seperti ancaman terhadap keamanan maritim dan konektivitas antar pulau, negara kepulauan ini juga menawarkan sumber daya dan potensi ekonomi yang kaya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya strategis di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia mempunyai peranan penting dalam dinamika geopolitik regional dan global.
Keberagaman etnis dan budaya, kekayaan sumber daya alam, serta tantangan keamanan maritim dan lingkungan menjadi aspek utama yang mempengaruhi kebijakan dan strategi geopolitik.
Mengatasi permasalahan ini secara efektif akan menentukan peran dan masa depan Indonesia di kancah internasional dengan mengoptimalkan peluang ekonomi dan politik sekaligus menjaga integrasi dan stabilitas nasional.
Mengingat dinamika global, Indonesia perlu memperhatikan perkembangan geopolitik yang kompleks, seperti mengatasi persaingan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.
Strategi utama Indonesia adalah mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif serta menghindari keterlibatan dalam konflik kekuatan besar.

Nama : Aulia Syifa Putri
NPM : 2311011088
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen

A.
Artikel ini menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih bermasalah, termasuk pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan sipil, dan penanganan diskriminasi gender.
Namun ada juga upaya reformasi, upaya untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, dan gerakan masyarakat sipil yang kuat.
B.
Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks budayanya yang beragam.
Dalam demokrasi ini, nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan keberagaman menjadi penting.
Prinsip keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus menjunjung tinggi persatuan dan menghargai keberagaman agama, meskipun disalahgunakan untuk tujuan politik.
C.
Demokrasi Indonesia harus lebih menganut nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia.
Meskipun terdapat kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, pelanggaran hak asasi manusia yang serius terus terjadi.
Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghilangkan diskriminasi.
D.
Anggota Kongres yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat merusak prinsip demokrasi dan kepercayaan masyarakat.
Mengatasi permasalahan ini memerlukan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
Para pemilih harus memilih wakil-wakil yang bertanggung jawab.
E.
Kekuatan karismatik yang mengeksploitasi tradisi dan agama dapat melanggar hak asasi manusia.
Negara demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta memperkuat institusi demokrasi, kebebasan pers, dan pengawasan yang efektif.

Nama : Aulia Syifa Putri
NPM : 2311011088
Kelas : S1 Manajemen Genap

Artikel ini mengkritisi situasi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan hukuman brutal.
Namun, terdapat juga perkembangan positif, seperti reformasi hak asasi manusia dan ratifikasi perjanjian internasional.
Gerakan mahasiswa dan komunitas lokal berfungsi sebagai pengawas sosial terhadap pemerintah.
Prinsip demokrasi Indonesia berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertujuan untuk menghormati keberagaman budaya dan agama.
Nilai-nilai tradisional seperti solidaritas, musyawarah, dan keadilan sosial dapat mendukung demokrasi inklusif dan menghormati hak asasi manusia.
Praktik demokrasi di Indonesia perlu dievaluasi untuk memastikan konsistensinya dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia.
Negara demokrasi mengizinkan kebebasan berekspresi dan partisipasi politik, namun masih terdapat tantangan dalam melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama dan keadilan sosial.
Anggota DPR yang mengejar tujuan pribadi selain kepentingan umum melanggar prinsip demokrasi.
Sikap ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.
Pemimpin politik harus mengutamakan kepentingan rakyat.
Kekuatan karismatik yang memobilisasi loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat melanggar hak asasi manusia.
Demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan dengan menghormati hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Nama : Aulia Syifa Putri
NPM : 2311011088
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen

Nama : Aulia Syifa Putri
NPM : 2311011088
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen