Nama : Kaisar Kamara Dhiya Ulhaq
Kelas : Mandiri A
NPM : 2356041001

Kelompok 1 Man A
Anggota Kelompok :
• Kaisar Kamara Dhiya Ulhaq 2356041001
- Vira Eka Novianti 2356041002
- Aldino Revaldi 2356041003
- Decho Pirlian 2356041004
- Jimmy Alamsyah Pubian 2356041005
- ⁠Intan Putri Zahra 2356041007
- Amelia Elidia Candaw 2356041008
- Arif Maulana 2356041018
- Muhammad Fauzi Mufti 2356041023

Link Vidio : https://youtu.be/WB84amxnFxo?si=VDmiI4zFY5LDqFYM

Nama : Kaisar Kamara Dhiya Ulhaq
Kelas : Mandiri A
NPM : 2356041001

Nama : Kaisar Kamara Dhiya Ulhaq
NPM : 2356041001
Kelas : Mandiri A

Pengelolaan pelayanan polisi umum telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada pengembangan manajemen yang lebih efektif dan efisien. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi.

Pengelolaan pelayanan publik polisi sebelumnya biasanya dilakukan secara sentralisasi, di mana keputusan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak yang berwenang di tingkat pusat. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan, karena keputusan yang dibuat tidak selalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Sentralisasi juga dapat menyebabkan birokrasi yang berlebihan dan melemahkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Desentralisasi, sebaliknya, mengarahkan keputusan dan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah, seperti kecamatan atau kabupaten. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, karena keputusan yang dibuat lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan setempat. Desentralisasi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan.

Implementasi desentralisasi dalam pengelolaan pelayanan publik polisi dapat dilakukan melalui beberapa langkah.
1. Perlu dibentuk struktur organisasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan.
2. Perlu dilakukan pengembangan budaya organisasi yang lebih dinamis dan partisipatif.
3. Perlu dibentuk sistem pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel.
4. Perlu dilakukan pengembangan sistem informasi yang lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Teori manajemen publik dapat membantu dalam memahami dan meningkatkan pelayanan publik polisi. Salah satu teori yang relevan adalah teori “New Public Management” (NPM). NPM mengarahkan pada pengembangan manajemen yang lebih efektif dan efisien, dengan fokus pada kinerja, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. NPM juga mengarahkan pada pengembangan budaya organisasi yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan.

Kesimpulannya adalah Pengelolaan pelayanan publik polisi telah mengalami perubahan signifikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Teori manajemen publik, seperti NPM, dapat membantu dalam memahami dan meningkatkan pelayanan publik polisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan implementasi desentralisasi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik polisi.

Nama : Kaisar Kamara Dhiya Ulhaq
Kelas : Mandiri A
NPM : 2356041001

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah pengurangan korupsi dan nepotisme, peningkatan transparansi dan efisiensi, dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ada beberapa pendapat dan teori pendukung yang mendukung hal tersebut.

1.Pengurangan korupsi dan nepotisme: Korupsi dan nepotisme adalah tantangan yang sangat besar dalam reformasi administrasi publik Indonesia. Masyarakat menginginkan sistem yang lebih transparan dan efisien, sedangkan pemerintah menginginkan sistem yang lebih efektif dan efisien. Tetapi, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika pemerintah mengambil langkah-langkah yang tidak transparan atau berdasarkan nepotisme.

2.Peningkatan transparansi dan efisiensi: Peningkatan transparansi dan efisiensi adalah salah satu tantangan utama dalam reformasi administrasi publik Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Teknologi IK), seperti penggunaan sistem informasi publik, e-government, dan e-services.

3.Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah: Pemerintah Indonesia harus menghadapi tantangan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi korupsi dan nepotisme, meningkatkan transparansi dan efisiensi, dan memperjelas tindakan pemerintah terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

4.Penggunaan teori pendukung: Teori pendukung reformasi administrasi publik Indonesia adalah teori pemerintah yang berbasis pada kebijakan yang transparan, efektif, efisien, dan efektif. Teori ini juga mendorong peningkatan tindakan yang efektif, efisien, dan efektif, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemerintah.

5.Peningkatan kewajiban dan tanggung jawab: Peningkatan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah salah satu tantangan dalam reformasi administrasi publik Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi korupsi dan nepotisme, meningkatkan transparansi dan efisiensi, dan memperjelas tindakan pemerintah terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

6.Peningkatan kemampuan dan keterampilan: Peningkatan kemampuan dan keterampilan pemerintah adalah salah satu tantangan dalam reformasi administrasi publik Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi korupsi dan nepotisme, meningkatkan transparansi dan efisiensi, dan memperjelas tindakan pemerintah terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Kesimpulannya, reformasi administrasi publik Indonesia memiliki tantangan yang sangat besar, yang terkait dengan pengurangan korupsi dan nepotisme, peningkatan transparansi dan efisiensi, dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teori pendukung, peningkatan kewajiban dan tanggung jawab, peningkatan kemampuan dan keterampilan, dan pemahaman masyarakat terhadap pemerintah.