Tugas UAS | Kurangnya perhatian pemerintah terhadap perbaikan jalan yang rusak | Teori manajemen pelayanan publik.

Link Video: https://youtu.be/WB84amxnFxo?si=VDmiI4zFY5LDqFYM

Anggota Kelompok 1 MAN A :

• Kaisar Kamara Dhiya Ulhaq 2356041001
- Vira Eka Novianti 2356041002
- Aldino Revaldi 2356041003
- Decho Pirlian 2356041004
- Jimmy Alamsyah Pubian 2356041005
- ⁠Intan Putri Zahra 2356041007
- Amelia Elidia Candaw 2356041008
- Arif Maulana 2356041018
- Muhammad Fauzi Mufti 2356041023

Nama : Intan Putri Zahra
Kelas : Man A
Npm : 2356041007
Matkul : Manajemen publik

Nama: Intan Putri Zahra
Kelas: Man A
Npm: 2356041007

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan perusahaan yang mengelola layanan angkutan feri di Indonesia. Dalam konteks ini, pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi dalam manajemen publik layanan kapal milik negara (Bumn) sebagai berikut:
1. Pengelolaan Rute dan Penjadwalan: dengan adanya desentralisasi memungkinkan delegasi keputusan kepada manajer daerah atau cabang-cabang regional, yang lebih mampu menyesuaikan operasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
2. Penentuan Tarif dan Kebijakan Layanan: Sebelumnya, penetapan tarif dan kebijakan layanan seperti jadwal keberangkatan dan jenis layanan tambahan mungkin ditentukan secara sentral oleh otoritas pusat perusahaan. Namun, dengan desentralisasi, cabang-cabang regional dapat memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan tarif yang sesuai dengan kondisi pasar lokal dan kebijakan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan setempat.
3. Pengelolaan Operasional: Dalam hal pengelolaan operasional sehari-hari seperti perawatan kapal, pengaturan pelabuhan, dan keamanan pelayaran, desentralisasi mungkin memungkinkan cabang-cabang regional untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan operasi mereka dengan kondisi lokal, termasuk regulasi pemerintah daerah dan karakteristik geografis.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia: Pergeseran ke desentralisasi juga dapat memengaruhi manajemen sumber daya manusia, di mana cabang-cabang regional mungkin memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan tenaga kerja lokal, termasuk dalam hal rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan.

Teori desentralisasi:
Dengan menerapkan desentralisasi dalam manajemen publiknya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika setempat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan yang mereka berikan kepada masyarakat pengguna jasa ferry, dan konsep di mana otoritas dan tanggung jawab dalam penyediaan layanan publik dipindahkan dari pusat ke tingkat yang lebih lokal atau regional terpecah pada pt asdp ferry di berbagai wilayah pelabuhan di indonesia Bergesernya proses manajemen publik dari sentralisasi ke desentralisasi di PT ASDP Ferry menunjukkan adopsi prinsip-prinsip tersebut dalam operasional mereka, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah

Teori good governance:
Teori good governance dalam pelayanan publik mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam penyelenggaraan layanan publik. Bergesernya proses manajemen publik dari sentralisasi ke desentralisasi di PT ASDP Ferry merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan mendekatkan pengambilan keputusan kepada level yang lebih dekat dengan masyarakat atau pengguna jasa.

Teori new publik service:
Pelayanan asdp ferry semakin membaik dari yang sebelumnya, dan menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat, inovasi, kolaborasi antarlembaga, dan pemberdayaan pegawai publik.

New public management:
PT. Asdp Indonesia Ferry (Persero) meluncurkan aplikasi bernama ferrizy yg berguna untuk masyarakat dapat membeli tiket dengan mudah melalui aplikasi itu/bisa membeli di counter dalam mall pelabuhan tersedia tempat pembelian tiket untuk yang tidak membawa kendaraan dan guna menghilangkan calo” kapal yang menjual harga tiket dengan harga 2x lipat dan juga sakarang sudah ada kapal express yang dpt menempuh perjalanan laut dengan waktu yang lebih singkat dari kapal regular, contohnya seperti penyebrangan bakauheni - merak yang tadinya 4 jam sekarang hanya 1.5 - 2 jam.

Nama : Intan Putri Zahra
Kelas: Man A
Npm: 2356041007

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik mencakup beberapa hal yang kompleks dan memerlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Adapun tantangan selanjutnya ialah korupsi, korupsi ini telah menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan reponsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut saya dalam reformasi administrasi, intervensi politik dalam penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi banyak dilakukan oleh para pejabat publik.
Contoh nya adalah kondisi birokrasi Indonesia pada era reformasi birokrasi saat ini belum juga memberikan signal kemajuan yang pesat, hal ini disebabkan masih banyaknya birokrat pemerintahan yang terlibat dalam tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kian mencoreng wajah birokrasi dimata masyarakat dan merugikan negara. Praktek tindakan korupsi ini bukan hanya terjadi pada level pemerintah pusat Kementerian/Lembaga namun sangat miris pula pada Level Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tak kalah jauh banyaknya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Teori pendukung
Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, berdasarkan (UU No. 30 Tahun 2014) harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik lagi.