Nama : Salsa Bilah
Kelas : REG B
NPM : 2316041052
" Perpindahan dari Sentralisasi ke Desentralisasi dalam hal pelayanan dibidang Kesehatan "
Pelayanan kesehatan adalah salah satu pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi dalam pengelolaannya di Indonesia. Sebelumnya, pengelolaan pelayanan kesehatan di Indonesia sangat sentral dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Namun sejak diberlakukannya otonomi daerah atau desentralisasi pengelolaan pelayanan kesehatan mulai dialihkan kepada pemerintah daerah.
Penyerahan wewenang ini dimulai dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan fasilitas kesehatan tingkat primer dan sekunder. Pemerintah daerah mulai bertanggung jawab atas penyediaan sarana prasarana kesehatan dan tenaga medis di tingkat pertama. Selain itu, anggaran untuk pengelolaan fasilitas kesehatan daerah pun dialokasikan secara lebih besar dari APBD masing-masing daerah.
Seiring berjalannya waktu, kewenangan yang diberikan kepada daerah semakin luas, meliputi pengelolaan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, pengadaan obat-obatan, pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan tingkat dasar. Bahkan saat ini program-program kesehatan masyarakat pun telah dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi sosial dan epidemiologi di daerahnya masing-masing. Dengan adanya desentralisasi ini, diharapkan pengelolaan pelayanan kesehatan dapat lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat daerah.
Upaya pengembangan pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat daerah dapat dianalisis menggunakan teori Teori yang relevan untuk menjelaskan perubahan ini adalah teori devolusi kekuasaan karya psychologist politik Harold Lasswell. Menurut Lasswell, setiap pemerintahan akan bergerak dari bentuk yang lebih terpusat (sentralisasi) menjadi lebih terdesentralisasi (devolusi) seiring perkembangan zaman.
Hal ini dikarenakan pemerintah pusat tidak mungkin menangani semua urusan publik secara menyeluruh seiring semakin kompleksnya tuntutan masyarakat. Sentralisasi hanya efektif pada periode awal pembangunan ketika diperlukan kebijakan-kebijakan nasional standar.
Akan tetapi lama kelamaan, sentralisasi dinilai kurang efisien dan fleksibel menanggapi perbedaan potensi daerah. Kebutuhan akan partisipasi dan otonomi daerah semakin meningkat sejalan tumbuhnya kelas menengah yang menuntut kontrol terhadap pemerintahan lokal.
Menurut Lasswell, devolusi kekuasaan merupakan proses alamiah yang terjadi karena beberapa alasan seperti: kompleksitas tugas pemerintah yang semakin meningkat, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan desentralisasi, serta tumbuhnya aspirasi otonomi daerah. Adapun teori lainnya yaitu teori manajemen berbasis masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan program-program publik. Dalam hal pengembangan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek, diantaranya:
- Perencanaan program kesehatan: Mengidentifikasi prioritas kesehatan masyarakat melalui aspirasi dan masukan masyarakat setempat.
- Pengambilan keputusan: Membentuk forum partisipatif yang melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan fasilitas dan program kesehatan.
- Implementasi program: Melibatkan masyarakat sebagai mitra pelaksana dalam berbagai program kesehatan seperti posyandu, jaringan kesehatan keluarga, dan edukasi kesehatan.
- Pengawasan: Membentuk forum masyarakat sebagai pengawas pelaksanaan program untuk meningkatkan akuntabilitas dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
- Sumber daya: Memobilisasi sumber daya masyarakat berupa tenaga, dana, atau sarana untuk mendukung pengembangan pelayanan kesehatan.
Tantangan utama desentralisasi pelayanan kesehatan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia kesehatan di daerah. Akan tetapi, risiko ini dapat dimitigasi dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
Kesimpulannya, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepemilikan masyarakat terhadap program kesehatan daerah melalui manajemen berbasis masyarakat. Dengan demikian, pelayanan kesehatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan pelayanan kesehatan di daerah dapat lebih berorientasi pada kepentingan dan partisipasi masyarakat setempat.
