Manajemen Publik Reg B Genap 2024

Nama: Septiyan Dwi Amanda
Npm. : 2316041045
Kelas : Reguler B

"Pelayanan Publik Pendidikan"

Pendidikan telah mengalami pergeseran dari sistem sentralisasi, yang sebelumnya dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat, menuju desentralisasi. Hal ini memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola pendidikan dengan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan lokal.
Beberapa alasan di balik perubahan menuju desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan adalah peningkatan responsibilitas terhadap kebutuhan lokal, efisiensi dan akuntabilitas yang lebih baik, serta pemberdayaan komunitas lokal.
Beberapa teori yang relevan untuk menganalisis pengelolaan pendidikan yang terdesentralisasi meliputi teori prinsipal-agenda, teori desentralisasi, teori pilihan publik, dan teori manajemen publik baru.

Analisis terkait desentralisasi manajemen pendidikan 
Desentralisasi manajemen pendidikan telah membawa efek positif, seperti peningkatan hasil siswa, efisiensi yang meningkat, dan pemberdayaan yang lebih besar. Dengan pergeseran pendidikan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi menggambarkan pentingnya memberikan otonomi kepada entitas lokal untuk mengelola pendidikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka sendiri.
Pentingnya responsibilitas terhadap kebutuhan lokal menunjukkan bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua dalam pengelolaan pendidikan tidak selalu efektif. Setiap wilayah memiliki tantangan dan kebutuhan unik yang harus dipertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan.
Efisiensi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam desentralisasi pendidikan dapat terjadi karena entitas lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi mereka sendiri. Hal ini memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan relevan, serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
Pemberdayaan komunitas lokal merupakan inti dari desentralisasi pendidikan. Dengan memberikan kekuatan kepada entitas lokal, pendidikan dapat lebih meresponsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan dari komunitas.
Namun, tantangan yang terkait dengan desentralisasi, seperti keterbatasan kapasitas, kurangnya akuntabilitas, dan ketimpangan, menunjukkan bahwa perubahan ini bukanlah tanpa risiko. Penting untuk memperkuat kapasitas entitas lokal melalui pelatihan dan dukungan yang tepat, serta memastikan bahwa mekanisme akuntabilitas yang kuat diterapkan untuk menjaga transparansi dan kualitas dalam pengelolaan pendidikan.

Secara keseluruhan, desentralisasi pendidikan adalah langkah yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengakomodasi kebutuhan unik dari masyarakat setempat. Namun, implementasinya harus hati-hati dipertimbangkan dan disertai dengan mekanisme kontrol yang efektif untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.
Beberapa cara yang dapat di lakukan untuk Meningkatkan Desentralisasi iyalah dengan memaksimalkan manfaat dari desentralisasi sambil meminimalkan tantangannya, penting untuk memberikan pendanaan dan dukungan yang memadai, membangun kapasitas, menetapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas, dan mendorong keadilan.
Kesimpulan yang dapat di tarik iyalah Desentralisasi pendidikan merupakan proses kompleks dengan potensi manfaat dan tantangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari teori-teori yang relevan dan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan lokal, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.

Nama : Salsa Bilah
Kelas : REG B
NPM : 2316041052

" Perpindahan dari Sentralisasi ke Desentralisasi dalam hal pelayanan dibidang Kesehatan "

Nama : Veni Isva Wanda
Npm : 2316041051
kelas : Reguler B

" Pergeseran dari Sentralisasi ke Desentralisasi dalam Manajemen Publik Transportasi "

Pada awalnya, manajemen transportasi umum cenderung bersifat sentralistik, di mana keputusan dan pengelolaan secara luas dikendalikan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan kebutuhan lokal yang beragam dan tekanan untuk meningkatkan efisiensi serta tanggung jawab dalam pengelolaan transportasi, terjadi pergeseran menuju desentralisasi. Desentralisasi membawa keputusan dan tanggung jawab lebih dekat ke tingkat lokal, seperti pemerintah daerah atau komunitas terkait. 

Pergeseran ini tercermin dalam beberapa aspek, termasuk:
1. Otonomi Daerah: Banyak negara telah memberikan hak otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur dan layanan transportasi.
2. Partisipasi Masyarakat: Desentralisasi membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait transportasi, melalui forum-forum partisipatif dan mekanisme lainnya.
3. Kemitraan Publik-Swasta: Model manajemen transportasi yang melibatkan kemitraan antara sektor publik dan swasta lebih sering ditemui dalam konteks desentralisasi, di mana pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan dan mengelola kontrak dengan pihak swasta.

Analisis Upaya Pengembangan Pengelolaan dengan Teori yang Berkaitan:
1. Teori Keterlibatan Masyarakat (Community Involvement Theory):
Dalam konteks desentralisasi, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam mengembangkan pengelolaan transportasi yang efektif. Pemerintah daerah harus membangun mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan transportasi. Ini bisa dilakukan melalui forum-forum partisipatif, konsultasi publik, atau pembentukan badan-badan transportasi lokal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
2. Teori Manajemen Kemitraan (Partnership Management Theory):
Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah perlu mengembangkan kemitraan yang kuat dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan transportasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan kontrak yang jelas dan adil, kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur, dan pembangunan kapasitas bersama untuk meningkatkan pelayanan transportasi.

Dengan menerapkan teori-teori tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan pengelolaan transportasi yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan, yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi beragam dari masyarakat lokal.

Nama: Niken Puspita Sari
Kelas: Reguler B
NPM: 2316041044

National Health Service (NHS) di Britania Raya

NHS (National Health Service) yang berdiri di Britania Raya adalah sebuah badan otoritas atau lembaga publik yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan kesehatan bagi penduduk Britania Raya. Awalnya didirikan pada tahun 1948, NHS awalnya dioperasikan secara sentralistik oleh pemerintah pusat, namun dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan menuju desentralisasi dalam pengelolaannya.

Proses pergeseran manajemen publik dari sentralisasi menjadi desentralisasi dalam National Health Service (NHS) di Britania Raya merupakan hasil dari berbagai faktor dan reformasi yang terjadi sepanjang waktu. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perubahan ini termasuk:

1. Kebutuhan akan Respons yang Lebih Cepat: Dengan meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan yang beragam dalam layanan kesehatan, terdapat dorongan untuk meningkatkan respons terhadap kebutuhan lokal. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada otoritas kesehatan setempat.

2. Kontrol Biaya: Desentralisasi dapat membantu dalam pengendalian biaya karena pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan lapangan dapat lebih efisien dalam alokasi sumber daya.

3. Penekanan pada Kualitas dan Keamanan: Desentralisasi dapat memungkinkan untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan dan keselamatan pasien di tingkat lokal.

4. Fleksibilitas dalam Inovasi dan Pengembangan: Desentralisasi memungkinkan untuk pengembangan inovasi dan praktik terbaik yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, tanpa harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

Proses pergeseran ini sering kali terjadi melalui serangkaian reformasi kebijakan yang mencakup:

- Devolusi Kewenangan: Pemerintah Britania Raya telah memberikan lebih banyak kewenangan dan kontrol kepada badan kesehatan setempat, seperti otoritas kesehatan lokal dan dewan kesehatan.

- Penetapan Tujuan dan Standar Nasional: Meskipun terjadi desentralisasi, masih ada standar nasional yang harus dipatuhi dan tujuan kesehatan nasional yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

- Pembentukan Pasar Internal: Beberapa reformasi telah memperkenalkan elemen pasar internal dalam NHS, yang memungkinkan untuk persaingan antara penyedia layanan kesehatan di tingkat lokal.

- Kolaborasi Antar-Organisasi: Terdapat upaya untuk meningkatkan kolaborasi antara berbagai organisasi di tingkat lokal, seperti rumah sakit, dokter umum, dan lembaga kesehatan lainnya, untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam penyediaan layanan.

Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan di Britania Raya, sambil mempertahankan kerangka kerja nasional yang konsisten.

Analisis
Salah satu teori yang relevan dalam menganalisis pergeseran manajemen publik dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah teori teori organisasi, khususnya teori struktur organisasi dan teori pembangunan organisasi.

Di bawah ini adalah analisis upaya pengembangan pengelolaan National Health Service (NHS) di Britania Raya dengan menggunakan teori struktur organisasi dan teori pembangunan organisasi.

1. Teori Struktur Organisasi:
- Perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dalam pengelolaan NHS mencerminkan perubahan dalam struktur organisasi. Pengalihan kekuasaan dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke otoritas kesehatan setempat mengubah dinamika struktural organisasi.
- Desentralisasi dapat meningkatkan fleksibilitas organisasi, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan lokal, dan mempercepat respons terhadap perubahan lingkungan. Namun, perubahan ini juga dapat menyebabkan kompleksitas tambahan dalam koordinasi dan komunikasi antar unit atau tingkat organisasi.
- Pengelolaan struktur organisasi dalam NHS harus memperhatikan keseimbangan antara desentralisasi dan koordinasi sentral untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan secara keseluruhan.

2. Teori Pembangunan Organisasi:
- Upaya pengembangan pengelolaan NHS bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Desentralisasi dapat dilihat sebagai strategi untuk mengembangkan organisasi agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan, lebih inovatif dalam menyediakan layanan kesehatan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Pembangunan organisasi juga melibatkan pengembangan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan tanggung jawab di tingkat lokal. Ini dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan staf di tingkat operasional untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas layanan.
- Namun, tantangan dalam pembangunan organisasi NHS termasuk memastikan konsistensi standar pelayanan, memfasilitasi transfer pengetahuan dan praktik terbaik antar unit atau wilayah, dan mengelola perubahan budaya yang mungkin terjadi sebagai akibat dari desentralisasi.

Dengan menerapkan kedua teori ini, NHS dapat terus mengembangkan pengelolaannya dengan mempertimbangkan struktur organisasi yang optimal, memperkuat budaya organisasi yang mendukung, dan memastikan keseimbangan antara desentralisasi dan koordinasi sentral untuk mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan.

Nama : Cahyaning Mutiara Wijaya
NPM : 2316041063

Pergerakan dari sentralisasi ke desentralisasi pelayanan dalam bidang infrastruktur

Desentralisasi pelayanan publik di sektor infrastruktur merupakan langkah penting menuju peningkatan akses dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan untuk mengelola infrastruktur secara lebih efisien dan efektif.
Contohnya seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan. Sebelum desentralisasi, pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan seluruh jalan nasional, regional, dan beberapa kabupaten/kota. Hal ini seringkali menimbulkan kesenjangan aksesibilitas dan kualitas jalan antar wilayah. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membangun dan memelihara jalan kabupaten/kota dan beberapa jalan desa. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan jalan yang paling dibutuhkan masyarakat setempat.

Desentralisasi pelayanan publik di bidang infrastruktur masih dalam proses dan menghadapi beberapa tantangan, seperti
• Ketimpangan antar daerah dalam hal akses dan kualitas infrastruktur. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah menyediakan sumber daya yang cukup bagi daerah tertinggal untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
• Kurangnya kapasitas dan sumber daya di wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan adalah pemerintah pusat perlu memberikan pelatihan dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur.
• Karena kurangnya koordinasi antar daerah, pemerintah pusat perlu membangun sistem koordinasi antar daerah yang efektif untuk menjamin kelangsungan pembangunan infrastruktur.
Meskipun terdapat beberapa tantangan, desentralisasi pelayanan publik di bidang infrastruktur berpotensi meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Melalui upaya pengembangan tata kelola pemerintahan yang tepat, desentralisasi dapat membantu mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Analisis upaya pengembangan pengelolaan dengan teori
Teori New Public Management (NPM) menekankan pada desentralisasi, otonomi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik. NPM mendorong pemerintah daerah untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya dan mengelola infrastrukturnya dengan lebih efisien dan efektif. Upaya dari teori tersebut, adanya penguatan kapasitas dan sumber daya pemerintah daerah, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, peningkatan koordinasi dan kerjasama, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Teori Good Governance juga menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam pengelolaan pelayanan publik. Good governance mendorong pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan publik secara lebih terbuka, bertanggung jawab, dan akuntabel kepada masyarakat.

Desentralisasi pelayanan publik di bidang infrastruktur merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Proses desentralisasi ini masih dalam proses dan membutuhkan upaya pengembangan pengelolaan yang terencana dan sistematis untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, desentralisasi dapat menjadi kunci untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan upaya pengembangan pengelolaan yang tepat berdasarkan teori NPM dan Good Governance desentralisasi dapat membantu mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan akuntabel, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Nama : Adhizsa Kirana Ramadya
Npm : 2316041066

Pengelolaan Kehutanan Dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi

Pengelolaan kehutanan ialah salah satu contoh pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Sebelumnya, pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam mengelola hutan di seluruh Indonesia. Namun, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Upaya Pengembangan Pengelolaan Kehutanan dengan Teori Adhokrasi:
Teori adhokrasi dapat digunakan untuk menganalisis upaya pengembangan pengelolaan kehutanan dalam konteks desentralisasi. Berikut adalah beberapa poin analisis dengan teori adhokrasi:
* Fleksibilitas: Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan pengelolaan hutan dengan kondisi dan kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan hutan.
1. Kreativitaa dan Inovasi: Pemerintah daerah dapat berinovasi dalam mengembangkan model pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
2. Motivasi dan Keterlibatan Masyarakat: Desentralisasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
3. Koordinasi dan Kontrol: Desentralisasi membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan tetap berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, diperlukan mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah penebangan liar dan perusakan hutan.

Tantangan dan Solusi:
Desentralisasi pengelolaan kehutanan juga memiliki beberapa tantangan, di antaranya:
1. Kesenjangan Kapasitas
2. Kurangnya Infrastruktur
3. Kurangnya Koordinasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi, di antaranya:
1. Peningkatan Kapasitas: Pemerintah pusat perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola hutan.
2. Penyediaan Infrastruktur: Pemerintah pusat perlu menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan hutan di daerah, seperti sistem informasi dan teknologi yang canggih, dan sarana dan prasarana untuk patroli hutan.
3. Penguatan Koordinasi: Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan tetap berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Berikut adalah beberapa contoh upaya pengembangan pengelolaan kehutanan dalam konteks desentralisasi:
1. Pengembangan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat: Model ini melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan membantu melestarikan hutan.
2. Pengembangan sistem informasi dan teknologi untuk pengelolaan hutan: Sistem ini dapat membantu pemerintah daerah dalam memantau kondisi hutan, melacak perizinan penebangan kayu, dan mengelola data keuangan.

Desentralisasi pengelolaan kehutanan memiliki potensi untuk meningkatkan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas, infrastruktur, dan koordinasi.

M Naufal Bima Kaipa
2316041065
Regular B

Izin memberikan jawaban ibu

Salah satu pelayanan publik yang beralih dari sentralisasi ke desentralisasi adalah perizinan berusaha
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menyatukan standar dan prosedur perizinan di seluruh Indonesia
Dalam hal ini, partisipasi masyarakat terkonsentrasi pada tingkat nasional sehingga hanya memberikan sedikit ruang bagi partisipasi lokal
Informasi perizinan usaha juga dikelola secara terpusat di tingkat nasional, dengan akses terbatas kepada masyarakat lokal
Pemerintah pusat bertanggung jawab mengelola izin usaha, namun mekanisme tanggung jawabnya tidak jelas
Sistem terpusat di sini juga lambat dalam merespons kebutuhan dan kondisi lokal
Selain itu, pemerintah pusat memiliki kendali yang lebih besar terhadap proses perizinan berusaha, dan perizinan usaha dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM
Namun setelah desentralisasi, izin usaha akan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
Oleh karena itu, dalam hal ini saya akan menggunakan teori tata kelola yang baik untuk meningkatkan perizinan berusaha dengan mengubah sistem pengelolaan yang terpusat menjadi sistem pengelolaan yang terdesentralisasi dengan menggunakan prinsip tata kelola yang baik, sehingga tercapainya tata kelola yang baik bidang
Upaya pengembangan pengelolaan menurut prinsip teori good governance yaitu: 1
Upaya partisipatif
Dalam hal ini, partisipasi masyarakat di tingkat lokal harus disertakan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan konsesi
Hal ini karena memperkuat kepemilikan masyarakat terhadap sistem konsesi, mendorong partisipasi aktif dalam pemantauan dan evaluasi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat
2
Kami berusaha untuk lebih transparan
Terdapat kebutuhan untuk menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami mengenai proses perizinan usaha, peraturan terkait, dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola izin usaha
Sebab, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan berusaha, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
3
Berusaha meningkatkan akuntabilitas
Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya atas kinerja mereka dalam pengelolaan konsesi
Sebab, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan berusaha, mendorong pengambilan keputusan yang baik dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah
4
Berusaha lebih tanggap
Manajemen izin harus merespons kebutuhan dan kondisi setempat dengan cepat dan tepat
Sebab, dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan daya saing daerah
5
Melakukan upaya peningkatan efektivitas
Pencapaian tujuan pengelolaan izin usaha memerlukan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal
Karena dapat menekan biaya dan waktu proses perizinan berusaha, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
6
Melalui upaya penegakan supremasi hukum
Peraturan perizinan harus diterapkan secara konsisten dan adil, dan hukum harus ditegakkan bila terjadi pelanggaran
Sebab, memperkuat kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan berusaha, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi
7． Melalui upaya mencapai ketertiban
Sistem perizinan usaha perlu dilaksanakan dengan baik, tertib dan disiplin
Sebab, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan berusaha, meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan berusaha
Penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pendistribusian izin usaha memberikan banyak manfaat, antara lain: B
Meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, efektifitas, supremasi hukum, keterbukaan dan ketertiban
Sebab, turut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Nama : Riska Lovrina Cioninina
NPM : 2316041068

Pergerakan dari sentralisasi ke desentralisasi pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

Di Indonesia, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) mengalami pergeseran signifikan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Pergeseran ini didasari oleh berbagai faktor, di antaranya:
• Keinginan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Sistem sentralisasi Dukcapil yang dipegang oleh pemerintah pusat dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.
• Upaya untuk memperluas akses pelayanan. Masyarakat di daerah seringkali kesulitan mengakses layanan Dukcapil karena jarak tempuh yang jauh dan proses yang berbelit-belit.
• Demokratisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi Dukcapil sejalan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan di wilayahnya.

Pergeseran ini dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan Dukcapil. Hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia.

Desentralisasi Dukcapil membawa banyak manfaat, di antaranya:
• Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan. Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya dan dapat menyesuaikan pelayanan Dukcapil dengan kondisi setempat.
• Memperluas akses pelayanan. Masyarakat di daerah kini lebih mudah mengakses layanan Dukcapil karena tersedia di tingkat kelurahan/desa.
• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah lebih akuntabel kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Dukcapil.

Meskipun desentralisasi pelayanan Dukcapil memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, antara lain:
• Kesenjangan kapasitas dan sumber daya. Tidak semua daerah memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan Dukcapil secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan disparitas kualitas pelayanan di berbagai daerah.
• Standarisasi dan integrasi data. Diperlukan standar yang jelas dan terukur untuk memastikan kualitas data kependudukan di seluruh Indonesia. Selain itu, diperlukan integrasi data antar daerah agar data kependudukan dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal.
• Keamanan data. Data kependudukan merupakan data sensitif yang perlu dilindungi dari penyalahgunaan. Diperlukan sistem keamanan data yang kuat dan memadai untuk mencegah kebocoran data.
• Koordinasi dan kerjasama antar instansi. Dukcapil melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi tersebut untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pelayanan Dukcapil.

Analisis upaya pengembangan pengelolaan dengan teori :
- Teori New Public Management (NPM). NPM menekankan pada pentingnya desentralisasi, manajemen berbasis kinerja, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Dukcapil, NPM dapat diterapkan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola pelayanan Dukcapil, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan.
- Teori Good Governance. Good governance menekankan pada pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Dukcapil, good governance dapat diterapkan dengan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pelayanan Dukcapil, meningkatkan transparansi informasi terkait Dukcapil, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan Dukcapil.
- Teori E-Governance. E-governance menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Dukcapil, e-governance dapat diterapkan dengan mengembangkan sistem pelayanan Dukcapil berbasis elektronik, sehingga pelayanan menjadi lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Penerapan teori-teori tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dukcapil di Indonesia, sehingga pelayanan Dukcapil menjadi lebih berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Nama: Fathimah Az-zahra
NPM: 2316041064
REGULER B

Pergeseran dari Sentralisasi ke Desentralisasi dalam pelayanan dibidang Perizinan Usahan Perdagangan

Sebelum reformasi 1998, perizinan usaha perdagangan di Indonesia terpusat di tingkat pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan inefisiensi dan lambatnya proses perizinan, karena pengusaha harus datang ke Jakarta untuk mengurus izin.

Oleh karena itu, UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perpajakan dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan desentralisasi perizinan usaha perdagangan ke daerah. Dengan desentralisasi, kewenangan perizinan didelegasikan kepada pemerintah daerah (pemda) tingkat kabupaten/kota.

Analisis Upaya Pengembangan Pengelolaan dengan Teori:

Desentralisasi perizinan usaha perdagangan membawa beberapa keuntungan, antara lain:

1.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas:
Pemda lebih memahami kondisi dan kebutuhan di daerahnya, sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dan mempercepat proses perizinan.
2.Meningkatkan akuntabilitas:
Pemda lebih mudah diawasi oleh masyarakat karena lebih dekat dengan masyarakat.
3.Meningkatkan partisipasi masyarakat:
Masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses perizinan usaha di daerahnya.

Namun, desentralisasi juga membawa beberapa tantangan, antara lain:

1.Kesenjangan kapasitas pemda:
Tidak semua pemda memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan perizinan usaha perdagangan.
2.Kurangnya koordinasi:
Kurangnya koordinasi antar pemda dapat menyebabkan inkonsistensi dalam kebijakan dan prosedur perizinan.
3.Potensi korupsi:
Desentralisasi dapat membuka peluang korupsi, jika tidak diawasi dengan baik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa upaya pengembangan pengelolaan, antara lain:

1.Peningkatan kapasitas pemda:
Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada pemda untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan perizinan usaha perdagangan.
2.Peningkatan koordinasi:
Perlu dilakukan koordinasi antar pemda untuk memastikan konsistensi dalam kebijakan dan prosedur perizinan.
3.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas:
Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan usaha perdagangan.

Teori yang relevan untuk analisis ini:

1.Teori Desentralisasi:
Teori ini menjelaskan tentang konsep desentralisasi, keuntungan dan tantangannya, serta berbagai model desentralisasi.
2.Teori New Public Management:
Teori ini menekankan pada pentingnya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan sektor publik.
3.Teori Good Governance:
Teori ini menekankan pada pentingnya pemerintahan yang baik, yang dicirikan oleh partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.

Contoh penerapan teori:

1.Teori Desentralisasi:
Penerapan teori desentralisasi dalam kasus ini adalah dengan mendelegasikan kewenangan perizinan usaha perdagangan kepada pemda.
2.Teori New Public Management:
Penerapan teori new public management dalam kasus ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses perizinan usaha perdagangan.
3.Teori Good Governance:
Penerapan teori good governance dalam kasus ini adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemda, transparansi dalam proses perizinan, dan efektivitas pelayanan publik.

Desentralisasi perizinan usaha perdagangan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti kesenjangan kapasitas pemda, kurangnya koordinasi, dan potensi korupsi. Upaya pengembangan pengelolaan dapat dilakukan dengan menerapkan teori desentralisasi, new public management, dan good governance.

Nama : Nyimas Arum Bela S
NPM : 2316041040
Kelas : REG B

“Pelayanan Publik Transportasi”
Dalam sistem transportasi yang sentralisasi, pemerintah pusat mengelola dan mengatur rute, tarif, dan jaringan transportasi. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah dan swasta dapat berpartisipasi dalam pengelolaan transportasi, seperti dengan mengembangkan sistem transportasi yang lebih efektif dan efisien untuk daerah tertentu.

Nama: Muhamad Rifki Macan
Kelas: REG B
NPM: 2316041067

Pergeseran Pelayanan Pajak dari Sentralisasi ke Desentralisasi

Salah satu contoh pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah pelayanan pajak. Sebelumnya, pengelolaan dan administrasi pajak sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Namun, seiring berjalannya waktu dan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan tersebut didesentralisasikan ke daerah.

Analisis Pengembangan Pengelolaan Pelayanan Pajak

Dalam mengembangkan pengelolaan pelayanan publik yang lebih baik, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Salah satu teori yang relevan adalah teori pelayanan publik yang prima. Teori ini menekankan pentingnya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa. Asas-asas pelayanan publik yang harus dipenuhi antara lain adalah kepastian waktu pelaksanaan dan akurasi produk dari hasil pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam menghadapi era globalisasi, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik juga sangat penting. Aparatur negara, terutama aparatur pemerintah, harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan. Selain itu, instansi yang melaksanakan pelayanan publik juga dapat mengembangkan pola penyelenggaraan pelayanan sendiri untuk menemukan dan menciptakan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik.

Dalam pengembangan pengelolaan pelayanan publik, penting juga untuk memperhatikan biaya pelayanan publik. Penetapan besaran biaya pelayanan publik harus mempertimbangkan tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat, nilai/harga yang berlaku atas barang dan jasa, serta rincian biaya yang harus jelas.

Dalam pengelolaan pelayanan publik, terdapat juga asas desentralisasi yang dapat diterapkan. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pengelola teratas dalam suatu struktur organisasi kepada pengelola yang lebih rendah. Asas desentralisasi dapat memicu paham keadilan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik.

Dengan memperhatikan hal-hal ini, pelayanan pajak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Nama : Nindya Soraya Maharani
NPM : 2316041050
Kelas : Reguler B

" Pelajaran publik dalam kesehatan"

1. Dalam konteks pergeseran manajemen pelayanan kesehatan dari sentralisasi ke desentralisasi, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam pendekatan dan praktik manajemen:

Otonomi Lokal: Dalam sistem yang sentralisasi, keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, pengelolaan fasilitas kesehatan, dan kebijakan pelayanan kesehatan diambil oleh pemerintah pusat. Namun, dengan desentralisasi, otoritas dan tanggung jawab tersebut dialihkan kepada pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Penyesuaian Kebutuhan Lokal: Dengan desentralisasi, manajemen pelayanan kesehatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik unik dari masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan adanya pengembangan program-program kesehatan yang lebih sesuai dan efektif dalam menanggapi masalah kesehatan yang spesifik di tingkat lokal.
Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif: Desentralisasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan layanan kesehatan. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen pelayanan kesehatan, serta memungkinkan adanya inisiatif dari masyarakat dalam memperbaiki sistem kesehatan.

Kolaborasi antar Lembaga: Dengan desentralisasi, terdapat lebih banyak ruang untuk kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyediaan layanan kesehatan. Hal ini dapat menghasilkan inovasi, efisiensi, dan efektivitas dalam penyediaan layanan kesehatan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokal: Desentralisasi dapat memberikan kesempatan bagi pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal, termasuk pelatihan dan pengembangan karir bagi tenaga kesehatan lokal. Ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keberlanjutan sistem kesehatan di tingkat lokal.
Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Dekat: Desentralisasi juga memungkinkan adanya pemantauan dan evaluasi yang lebih dekat terhadap kinerja sistem kesehatan di tingkat lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang diterapkan efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

2. Dalam menganalisis kebijakan desentralisasi dalam layanan kesehatan, teori desentralisasi kebijakan sangat relevan. Teori ini menyoroti perubahan dalam distribusi kekuasaan dan otoritas dari pusat ke unit-unit lokal, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pembuatan keputusan, implementasi kebijakan, dan hasil dari kebijakan tersebut.

Pembagian Kekuasaan: Teori desentralisasi mengacu pada pembagian kekuasaan dan otoritas antara berbagai tingkat pemerintahan. Dalam konteks layanan kesehatan, kebijakan desentralisasi mengalihkan wewenang pengelolaan sistem kesehatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau unit-unit lokal. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
Partisipasi Masyarakat: Teori desentralisasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks layanan kesehatan, kebijakan desentralisasi dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kesehatan.
Inovasi dan Adaptasi: Desentralisasi memungkinkan adanya inovasi dan adaptasi kebijakan sesuai dengan konteks lokal. Teori desentralisasi mengakui bahwa setiap wilayah memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik, sehingga solusi yang efektif tidak selalu bersifat satu ukuran untuk semua. Dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, kebijakan desentralisasi dapat mendorong pengembangan model-model pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lokal.
Kolaborasi Antar-lembaga: Teori desentralisasi juga mengakui pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyediaan layanan kesehatan. Dengan memfasilitasi kolaborasi antar-lembaga, kebijakan desentralisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif dan memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Dengan memahami teori desentralisasi kebijakan, pemerintah dapat merancang kebijakan desentralisasi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan di tingkat lokal.

Nama : Fatma Arabel Keisya
Npm : 2316041048
Kelas : Reguler B

Pelayanan Penyuluhan Pertanian

Secara tradisional, layanan penyuluhan pertanian sangat tersentralisasi, dengan pemerintah pusat yang menetapkan agenda dan menyediakan sebagian besar pendanaan dan sumber daya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan yang meningkat menuju desentralisasi layanan ini. Hal ini berarti lebih banyak tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan layanan penyuluhan pertanian dialihkan ke pemerintah daerah. Perubahan dari sentralisasi menuju desentralisasi juga dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyuluhan Pertanian (PP Penyuluhan Pertanian): PP Penyuluhan Pertanian merupakan peraturan turunan dari UU Pemda dan UU Pangan yang secara rinci mengatur tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia. PP Penyuluhan Pertanian menegaskan bahwa penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dengan dukungan dari pemerintah pusat.

Ada beberapa alasan terjadinya pergeseran ini. Salah satu alasannya adalah pemerintah daerah seringkali lebih siap untuk memahami kebutuhan spesifik petani lokalnya. Mereka juga dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan- kebutuhan ini dan menyesuaikan layanan penyuluhan. Selain itu, desentralisasi dapat membantu memberdayakan petani dan masyarakat lokal, dan juga dapat mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan adil.

Desentralisasi layanan penyuluhan pertanian telah membawa sejumlah dampak positif. Misalnya, hal ini telah menyebabkan peningkatan partisipasi petani dalam program penyuluhan, peningkatan penerapan teknologi baru, dan produktivitas pertanian yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, hal ini juga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Berikut beberapa contoh spesifik mengenai desentralisasi layanan penyuluhan pertanian di Indonesia:
• Sistem Informasi Manajemen Agribisnis (SIMAKSI) adalah sistem informasi berbasis web yang memberikan petani akses terhadap berbagai informasi pertanian, termasuk harga pasar, prakiraan cuaca, dan tindakan pengendalian hama dan penyakit. SIMAKSI dikelola oleh Kementerian Pertanian, namun juga dapat diakses oleh pemerintah daerah dan petani.
• Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) merupakan sekolah lapangan petani yang mengajarkan petani cara mengelola hama dan penyakit dengan menggunakan teknik pengelolaan hama terpadu (IPM). SLPHT biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan LSM dan pemangku kepentingan lainnya.

Analisis pengembangan pengelolaan dengan Teori yang ada:

Berbagai teori dapat digunakan untuk menganalisis upaya pengembangan pengelolaan pelayanan penyuluhan pertanian di era desentralisasi. Berikut beberapa contohnya:
1. Teori New Public Management (NPM): NPM menekankan pada efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi pasar dalam pengelolaan sektor publik. Dalam konteks desentralisasi penyuluhan pertanian, NPM dapat mendorong penerapan praktik- praktik terbaik, seperti pengukuran kinerja, manajemen berbasis kinerja, dan pelibatan sektor swasta.
2. Teori Good Governance: Good governance menekankan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Dalam konteks desentralisasi penyuluhan pertanian, good governance dapat memastikan bahwa layanan penyuluhan pertanian dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat petani.
3. Teori Multilevel Governance: Multilevel governance mengakui bahwa pengelolaan isu-isu publik seringkali membutuhkan kerjasama antar tingkatan pemerintahan. Dalam konteks desentralisasi penyuluhan pertanian, teori ini dapat membantu dalam membangun koordinasi dan kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan aktor-aktor lainnya di tingkat lokal.

Upaya pengembangan pengelolaan:

1. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penyediaan sumber daya yang memadai.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok tani, forum diskusi, dan mekanisme lainnya yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan platform online untuk penyebaran informasi pertanian, aplikasi mobile untuk layanan penyuluhan, dan pemanfaatan media sosial untuk edukasi dan komunikasi.
4. Pembinaan Kemitraan: Kemitraan dengan sektor swasta, organisasi non- pemerintah (NGO), dan lembaga penelitian dapat membantu memperkuat pelayanan penyuluhan pertanian. Kemitraan ini dapat dilakukan dalam bentuk pendanaan, penyediaan tenaga ahli, dan pengembangan program-program.

Nama: Zhira zirlayanggari
Npm : 2316041047
Kelas : Reguler B

1. Paradigma sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan diberlakukannya Undang- undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah” Kedua undang-undang itu, daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memperoleh kewenangan dalam bentuk otonomi daerah sebagai konsekwensi dari desentralisasi untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri bersama-sama dengan rakyat dengan melibatkan kearifan lokal. Menurut kedua undang-undang ini pemerintah pusat hanya memiliki lima kewenangan, yakni di bidang pertahanan dan keamanan, hukum, agama, fiskal, dan hubungan luar negeri. Akan tetapi setelah kedua undang- undang ini diberlakukan selama kurun waktu 2001-2004 dirasakan banyak hal yang kurang sesuai dan kurang bermanfaat baik dalam konteks perkembangan pemerintahan daerah maupun pusat. Karena itu pada tahun 2004 dilakukan revisi terhadap kedua undang-undang tersebut untuk kemudian lahirlah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

2. Penerapan teori mengenai pergeseran paradigma sentalisasi ke desentralisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) penting dikaji disebabkan desentralisasi dan good governance, adalah bagian dari demokratisasi yang sedang dijalankan dewasa ini. Artinya dalam kehidupan demokrasi, sistem pemerintahan yang diterapkan haruslah sistem desentralisasi yang dalam pelaksanaannya haruslah mengarah pada konsep good governance. Pengelolaan transparansi, pengelolaan akuntabilitas, jika merujuk pada saat tumbangnya Orde Baru tahun 1998, maka itu berarti paradigma baru ini telah terselenggara selama kurang lebih 11 tahun. Artinya secara teoretik mestinya telah banyak hal yang dihasilkan, khususnya dalam hal pengelolaan pemerintahan di daerah.

1. Pendidikan adalah salah satu contoh pelayanan publik yang mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi dalam proses manajemennya. Banyak negara sebelumnya memiliki kebijakan pendidikan yang terpusat di tingkat pemerintah pusat atau kementerian pendidikan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah mengadopsi pendekatan desentralisasi, di mana sekolah atau wilayah diberi otonomi untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, termasuk anggaran, rekrutmen tenaga pendidik, dan kurikulum. Diharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan pendidikan lokal dan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem pendidikan.

2. Beberapa teori manajemen publik dapat digunakan untuk menganalisis pergeseran pengelolaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Salah satu teori ini adalah teori tata kelola (governance theory), yang menekankan betapa pentingnya aktor non-pemerintah berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, termasuk sekolah, guru, orang tua murid, dan masyarakat setempat, untuk berpartisipasi dalam manajemen pendidikan.

Nama: Eky Anisa Putri
NPM: 2316041057
Kelas: Reguler B

Pergeseran sentralisasi ke desentralisasi perizinan pendirian bangunan Gedung (PBG)

Perizinan Pendirian Bangunan Gedung (PBG) merupakan salah satu contoh pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Sebelumnya, kewenangan penerbitan PBG dipegang oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut didelegasikan kepada pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota.

Analisis Upaya Pengembangan Pengelolaan
Desentralisasi penerbitan PBG membawa beberapa konsekuensi, baik positif maupun negatif. Sisi positifnya, desentralisasi diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan PBG, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan PBG, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perizinan pembangunan gedung.
Namun, di sisi lain, desentralisasi juga dapat menimbulkan beberapa tantangan, seperti tumpang tindih regulasi antar daerah, potensi korupsi, dan kesenjangan akses PBG antar daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya pengembangan pengelolaan PBG yang terarah dan sistematis.

Teori yang dapat digunakan untuk menganalisis upaya pengembangan pengelolaan PBG:

1.Teori New Public Management (NPM): NPM menekankan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti desentralisasi, otonomi, akuntabilitas, dan kinerja, dalam pengelolaan sektor publik.
2.Teori Good Governance: Good governance menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam pengelolaan sektor publik.
3.Teori Equity and Efficiency: Teori ini menekankan pada pentingnya mencapai keseimbangan antara pemerataan (equity) dan efisiensi dalam pengelolaan sektor publik.
4.Teori Public Participation: Teori ini menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sektor publik.

Contoh upaya pengembangan pengelolaan PBG yang dapat dilakukan:

Membangun Sistem Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik (SPPT Online): SPPT Online dapat mempermudah dan mempercepat proses penerbitan PBG, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi potensi korupsi.
Meningkatkan Kapasitas SDM Pemda: Peningkatan kapasitas SDM pemda melalui pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PBG.
Memperkuat Koordinasi Antar Pemda: Pemda perlu memperkuat koordinasi antar pemda untuk memastikan keseragaman regulasi dan proses penerbitan PBG.
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemda perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PBG dengan membuka akses informasi publik dan menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif.
Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan: Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengawasan penerbitan PBG untuk mencegah korupsi dan pungutan liar.

Nama : Najwa Rahma Faradilla
Npm : 2316041059

Implementasi Desentralisasi Dalam Pelayanan Pengelolaan Perikanan

Desentralisasi kini telah menjadi prinsip pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai bentuk penerapannya di setiap negara. Desentralisasi melayani berbagai tujuan, yaitu pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural) dan kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipatif).

Dalam hal ini, saya akan membahas implementasi desentralisasi dalam pelayanan di bidang perikanan Indonesia. Sistem yang diterapkan pemerintah berupa pemusatan pembangunan perikanan pada masa orde baru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang menyebabkan pembangunan kelautan nasional di masa lalu tidak seperti yang kita harapkan, salah satu faktor terpenting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan kelautan sangat terpusat dan top-down.

Dukungan berupa kebijakan politik maupun keberpihakan nyata dari seluruh instansi terkait akan mampu menjauhkan Indonesia dari keterpurukan di sektor perikanan, serta menjadi sektor perikanan sebagai penopang keunggulan kompetitif bangsa dan pembangunan ekonomi serta peningkatan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan, diperlukan kebijakan yang mampu menggerakkan masyarakat dari pusat hingga ke daerah. Otonomi daerah atau desentralisasi adalah salah satunya.

Implementasi desentralisasi memiliki dua efek yang sangat berlawanan pada pengelolaan sumber daya laut tergantung pada pendekatan dan implementasinya. Desentralisasi akan mengarah pada eksploitasi dan perusakan yang berlebihan tanpa pendekatan yang baik, namun sebaliknya dapat memaksimalkan potensi sumber daya laut dengan tetap memperhatikan aspek kelautan berbasis masyarakat lokal yang terdesentralisasi.

Realisasi desentralisasi perlu ditekankan kembali jika bangsa ini ingin mendapatkan hasil yang baik dalam proses pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi masih terasa setengah hati, sehingga permasalahan yang selama ini belum ada tidak kunjung membaik sedikit pun.

Teori : Pembagian kekuasaan negara yang dimaksud di sini adalah kekuasaan eksekutif, tidak termasuk kekuasaan legislatif atau yudikatif, mengambil teori pemisahan kekuasaan menurut teori yang dikembangkan oleh Montesqieu. Kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan mengurus yang lahir sampai mengurus yang meninggal. Namun, di negara yang menganut sistem totaliter, tidak tertutup kemungkinan kekuasaan eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif didominasi oleh elite penguasa.

NAMA: Hasianna Oktaviani Nainggolan
NPM: 2316041069
KELAS: Reguler B

"Pelayanan Pajak Di Indonesia"

Salah satu Pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pelayanan pajak di Indonesia. Pelayanan pajak di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contoh perubahan adalah dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP - 75/PJ/2020, di mana tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah diubah untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan serta penggalian potensi pajak. Pada dasarnya, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks pelayanan pajak, desentralisasi telah diterapkan dengan memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola pendidikan. Dalam analisis upaya pengembangan pengelolaan pendidikan yang telah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi, teori yang relevan adalah teori "New Public Management" (NPM). NPM memfokuskan pada pengembangan sistem yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan pelayanan publik dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam pelayanan pajak, NPM dapat diterapkan dengan cara berikut:

Decentralization:
Memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola pendidikan, sehingga mereka dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan efektif.

Partisipasi Masyarakat:
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dengan cara membentuk komunitas dan organisasi yang dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan, seperti organisasi orang tua siswa, komunitas guru, dan organisasi masyarakat lainnya.

Accountability:
Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan dengan cara mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat memantau kualitas pendidikan dan membuat keputusan yang lebih baik.

Inovasi:
Meningkatkan inovasi dalam pengelolaan pendidikan dengan cara mengembangkan sistem yang lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan, sehingga pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan menerapkan teori NPM, pelayanan pajak dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat.

NAMA:M.REYNOVAL WIDIASAPUTRA
NPM:2316041042
KELAS: REG B

1. Pelayanan publik yang mengalami transisi dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pengelolaan pendidikan dasar (SD dan SMP). Penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia pada mulanya terpusat di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional. Namun penyelenggaraan pendidikan dasar mulai didesentralisasikan ke tingkat pemerintahan daerah (tingkat kabupaten dan kabupaten/kota) setelah kebijakan otonomi daerah diterapkan pada awal tahun 2000an.

2. Analisis upaya pengembangan manajemen pendidikan dasar dengan menggunakan teori manajemen publik:

- New Public Management (NPM)
Desentralisasi manajemen pendidikan dasar sejalan dengan prinsip NPM dalam kaitannya dengan pemberdayaan pemimpin tingkat daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan mengenai pendidikan di daerahnya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan menanggapi kebutuhan lokal.

NAMA : Helena Rosalinda Lumnbantoruan.
NPM : 2316041039
KELAS : Reguler B

Pelayanan publik dalam proses manajemen publiknya yang telah bergeser dari sentralisasi menjadi Desentralisasi

SENTRALISASI adalah ;
Sistem pemerintahan yang memusatkan seluruh wewenang kepada pemerintahan pusat.
DESENTRALISASI adalah :
Sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih banyak kepada pemerintah daerah.

Salah satu pelayanan publik yaitu dalam Bidang Penataan Ruang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memanfaatkan ruang wilayah secara teratur, terarah, dan berkelanjutan.Di Indonesia, proses pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi penataan ruang dimulai sejak era reformasi tahun 1998. Hal ini dilatarbelakangi oleh tuntutan demokratisasi dan otonomi daerah yang lebih luas.Awalnya, pemerintah Indonesia cenderung sentralisasi, di mana keputusan dan kontrol utama ada di tangan pemerintah pusat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada dorongan untuk memperluas kewenangan ke tingkat daerah demi lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.Sebelumnya, pemerintah pusat memiliki kendali yang kuat dalam penataan ruang di seluruh Indonesia, dengan kebijakan dan rencana pembangunan yang diatur dari Jakarta. Namun, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar untuk mengembangkan kebijakan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.Selama dua dekade terakhir, terjadi pergeseran dari pendekatan sentralisasi menuju desentralisasi dalam penataan ruang di Indonesia. Ini tercermin dalam banyaknya kebijakan dan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang. Pemerintah pusat masih memiliki peran dalam memberikan arah dan kerangka kebijakan umum, namun implementasinya lebih tergantung pada pemerintah daerah.

Proses pergantian dari sentralisasi ke desentralisasi dalam penataan ruang di Indonesia didorong oleh beberapa alasan utama ;

1.Otonomi Daerah: Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur urusan lokal mereka sendiri. Ini termasuk pengaturan penataan ruang yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

2.Kedekatan dengan Masalah Lokal: Pemerintah daerah lebih dekat dengan masalah lokal dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dengan memberikan kewenangan kepada mereka dalam penataan ruang, kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata dan kondisi lokal.

3.Mengurangi Sentralisasi Berlebihan: Sistem pemerintahan yang terlalu terpusat di Jakarta telah menyebabkan banyaknya masalah, seperti kesenjangan pembangunan antar wilayah. Desentralisasi dalam penataan ruang bertujuan untuk mengurangi sentralisasi berlebihan dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

4.Partisipasi Masyarakat: Desentralisasi juga memungkinkan partisipasi lebih aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang penataan ruang. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

5.Pemanfaatan Sumber Daya Lokal: Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik unik. Desentralisasi memungkinkan pemanfaatan sumber daya lokal secara lebih efektif, sehingga pembangunan dapat lebih berkelanjutan dan berdaya guna.


Analisis upaya pengembangan pengelolaan Penataan Ruang :

Kebijakan dan Peraturan yaitu Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk memfasilitasi proses desentralisasi dalam penataan ruang. Ini termasuk UU Otonomi Daerah, peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan berbagai peraturan daerah yang mendukung otonomi daerah.
Penguatan Kapasitas yaitu Untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengelola penataan ruang, upaya penguatan kapasitas menjadi penting. Ini meliputi pelatihan, pendidikan, dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan administratif dan teknis pemerintah daerah.
Partisipasi Masyarakat yaitu Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang merupakan langkah kunci. Pemerintah telah mengadakan konsultasi publik, penyuluhan, dan program partisipasi lainnya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang.
Monitoring dan Evaluasi yaitu Penting untuk memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi implementasi desentralisasi dalam penataan ruang. Ini membantu mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan pembangunan.
Kolaborasi Antar Pemerintah yaitu Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar pemerintah daerah, sangat penting. Ini membantu memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
Sumber Daya Finansial yaitu Pengelolaan proses pergeseran sentralisasi ke desentralisasi dalam penataan ruang membutuhkan sumber daya finansial yang memadai. Pemerintah perlu memastikan alokasi dana yang cukup untuk mendukung implementasi kebijakan desentralisasi.

CONTOH IMPLEMENTASI YANG SUDAH ADA :
Pemerintahan provinsi Bali menetapkan RT/RW yang mengatur tentang kawasan wisata dan kawasan lindung di wilayahnya.
Keputusan Pemerintah Provinsi Bali untuk menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencakup kawasan wisata dan kawasan lindung adalah langkah penting dalam pengelolaan penataan ruang di wilayah tersebut. Dengan mengatur kawasan wisata dan kawasan lindung dalam RTRW, Pemerintah Provinsi Bali dapat mengatur pembangunan dan pelestarian lingkungan dengan lebih terarah.
1.Kawasan Wisata dengan menetapkan kawasan wisata dalam RTRW, Pemerintah Provinsi Bali dapat mengatur pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Ini mencakup lokasi pembangunan resor, hotel, fasilitas wisata, dan infrastruktur pendukung lainnya. Pengaturan kawasan wisata membantu menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan bahwa pembangunan pariwisata memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
2. Kawasan Lindung Penetapan kawasan lindung dalam RTRW membantu dalam pelestarian alam dan lingkungan di Bali. Ini meliputi kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan pantai, dan sebagainya. Langkah ini mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati, ketersediaan air, dan keseimbangan ekosistem. Pengaturan kawasan lindung juga dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkontrol.
Dengan penetapan RT/RW yang mengatur kawasan wisata dan kawasan lindung, Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini juga merupakan langkah yang penting dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan serta menjaga keindahan alam dan budaya Bali untuk generasi mendatang.

Dengan demikian, desentralisasi penataan ruang di Indonesia adalah langkah yang penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Nama : Mutia Sani

NPM : 2316041043

Kelas : Reguler B

Pelayanan publik dalam bidang jasa yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pengelolaan jasa Kesehatan. Dalam masa lalu, pengelolaan jasa kesehatan biasanya dilakukan secara sentralisasi, di mana pemerintah memiliki peran dominan dalam mengatur dan mengelola fasilitas kesehatan. Namun, dengan adanya pergeseran ke arah desentralisasi, pemerintah memberikan lebih banyak kebebasan kepada masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan jasa kesehatan.

Analisis upaya pengembangan pengelolaan jasa kesehatan dengan teori manajemen publik dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori seperti:
1. Teori Desentralisasi: Teori ini menjelaskan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan jasa kesehatan. Dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dan organisasi non-pemerintah, pemerintah dapat lebih fokus pada peran regulasi dan supervisi, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
2. Teori Partisipasi: Teori ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan jasa kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dan organisasi non-pemerintah, pemerintah dapat lebih fokus pada peran regulasi dan supervisi, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Teori Kemitraan: Teori ini menjelaskan bahwa kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan jasa kesehatan. Dengan bekerja sama, pemerintah dapat lebih fokus pada peran regulasi dan supervisi, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
4. Teori Good Governance: Teori ini menjelaskan bahwa good governance dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan memiliki sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan responsif, pemerintah dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Upaya pengembangan pengelolaan jasa kesehatan dengan teori manajemen publik dapat dilakukan dengan cara:
a). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jasa kesehatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang jasa kesehatan.
b). Meningkatkan Kemitraan: Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa kesehatan.
c). Meningkatkan Good Governance: Meningkatkan good governance dalam pengelolaan jasa kesehatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan jasa kesehatan.

Dengan menggunakan teori manajemen publik dan upaya pengembangan pengelolaan jasa kesehatan yang telah dijelaskan, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan publik kesehatan, pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi dalam proses manajemen publik memiliki dampak yang signifikan. Sentralisasi merujuk pada sistem di mana keputusan dan kontrol utama berada di tangan pemerintah pusat, sementara desentralisasi melibatkan delegasi keputusan dan tanggung jawab ke tingkat yang lebih rendah, seperti pemerintah daerah atau lembaga lokal.

Dalam konteks kesehatan, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi dapat meningkatkan aksesibilitas, responsivitas, dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan desentralisasi, keputusan yang lebih terdepan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan masyarakat yang dilayani. Hal ini juga dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan meningkatkan akuntabilitas karena keputusan dibuat lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani.

Dalam analisis upaya pengembangan pengelolaan pelayanan kesehatan dengan teori dalam administrasi negara, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan. Salah satunya adalah pendekatan Good Governance, yang menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengelolaan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain itu, konsep New Public Management (NPM) juga dapat menjadi acuan dalam pengembangan pengelolaan pelayanan kesehatan. NPM menekankan pada efisiensi, kinerja, dan orientasi pada hasil dalam pengelolaan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip NPM, pelayanan kesehatan dapat dioptimalkan melalui pengelolaan yang lebih efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, melalui analisis upaya pengembangan pengelolaan pelayanan kesehatan dengan teori dalam administrasi negara, dapat ditemukan pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan dalam konteks desentralisasi manajemen publik.

Nama : Anna Citra Marcelina Halawa
NPM : 2316041072
Kelas : Reguler B

Salah satu contoh pelayanan publik yang dalam proses manajemen publiknya telah bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah "Pengelolaan Lingkungan Hidup." 

Berikut analisisnya:
Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha untuk melestarikan dan menjaga fungsi lingkungan hidup yang terdiri dari pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan, kebijaksanaan penataan, dan pengendalian lingkungan hidup. Setiap harinya tidak jarang kita temui berbagai permasalahan yang menyangkut dengan lingkungan hidup dan permasalahannya semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam, terlebih dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup yang disebabkan oleh ekploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sebelum periode reformasi di Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara sentralisasi, yang mana seluruh keputusan dan tanggung jawab berada di tangan pemerintah pusat. Dapat dilihat dari kebijakan dan regulasinya seperti izin lingkungan dan penegakan hukum lingkungan, diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya Departemen Lingkungan Hidup). Selain itu, dari pengelolaan sumber daya alam yang memiliki dampak lingkungan, seperti hutan, energi, dan pertambangan yang umumnya diatur secara sentral oleh pemerintah pusat melalui berbagai lembaga terkait.

Seiring berjalannya waktu dan sesudah reformasi, pengelolaan lingkungan hidup bergeser ke desentralisasi. Dalam hal ini wewenang pada bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan ini masyarakat dapat memiliki peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mekanisme demokrasi di kehidupan sehari-hari.

Dari bacaan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan pengelolaan lingkungan hidup dari sentralisasi menjadi desentralisasi membuahkan hasil yang positif yang mana kebijakan otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup berpengaruh kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih mengutamakan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal.
Hal ini menegaskan adanya suatu teori yang berkaitan, yaitu Teori Pemberdayaan (Empowerment) yang menekankan pentingnya memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi atau sistem. Dalam konteks manajemen publik, teori pemberdayaan dapat menjadi dasar untuk mendorong desentralisasi, dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah atau unit lokal untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

Nama : Nabila Miyaty Wulandary
NPM : 2316041062
Kelas : REG B
Upaya untuk mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis dan tidak sentralistik serta otoritarian telah diterapkan dengan konsep otonomi daerah yang diterapkan sejak tahun 1999. Dari sisi manajemen pemerintahan, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan instrument utama untuk mencapai suatu Negara yang demokratis dan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Salah satu contoh pelayanan publik yang proses manajemennya mengalami pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah pelayanan Pendidikan dasar di Indonesia. Sebelumnya, pengelolaan Pendidikan dasar, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dilakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD).

Namun, sejak dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian di revisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004), terjadi desentralisasi pengelolaan Pendidikan dasar ke tingkat daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Dengan desentralisasi ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola Pendidikan dasar di wilayahnya, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, kurikulum, dan anggaran/biaya. Penerapan UU No 32 Tahun 2004 ini juga telah membawa konsekuensi terhadap seluruh bidang pemerintahan daerah termasuk pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu bidang kewenangan wajib yang didelegasikan kepada daerah, telah menyebabkan banyak perubahan yang cukup berarti. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari struktur, fungsi dan peran pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi daerah. Melalui desentralisasi berbagai urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan salah satunya adalah “pendidikan” dan “kebudayaan”. Hal ini juga berpengaruh terhadap SDM di dalamnya. Selanjutnya pada sisi keuangan, kebijakan desentralisasi telah meningkatkan peran daerah dan mengurangi peran pusat dalam pembiayaan sektor pendidikan dan perubahan orientasi alokasi anggaran. Begitu juga halnya dengan sarana dan prasarana, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun diupayakan untuk terus ditingkatkan kualitasnya.

Desentralisasi Pendidikan sejalan dengan prinsip New Public Management (NPM) yang menekankan pada penyerahan wewenang pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah (daerah). Tujuannya agar layanan Pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat setempat dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi birokrasi yang sulit.

Nama: Alifia Fitri Rusinanto
NPM: 2316041053

Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan peluang yang
sangat baik untuk meningkatkan demokratisasi pendidikan, efisiensi
mana jemen pendidikan, dan mutu pendidikan. Dengan desentralisasi pen-
didikan daerah terpacu untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik
kepada semua anak, termasuk anak-anak yang berada di daerah terpencil
dan anak-anak kurang beruntung, minimal sesuai tuntutan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun (Sambas, 2010).
Dengan adanya desentralisasi pendidikan daerah dapat mengem-
bangkan potensi wilayahnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
Salah satu kebijakan yang dapat dikembangkan adalah membuat kurikulum
sekolah yang berbasis keunggulan lokal dan global. Desentralisasi pun
mendorong terjadinya efisiensi manajemen pendidikan, karena sebagian
besar wewenang pengelolaan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan,
pembiayaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan diserahkan
kepada pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan,
keinginan, dan kemampuan masing-masing daerah. Dengan wewenang
yangbesar dalampengelolaanpendidikan, pemerintah daerahpun terdorong
untuk menggali berbagai potensi daerah dan mendorong partisipasi
masyarakat untuk membantu membiayai pembangunan pendidikan di
daerahnya. Sebaliknya, partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan jika
manajemen pendidikan di daerah atau sekolah dapat dilaksanakan secara
efisien, transparan, dan akuntabel, serta tanggap terhadap kebutuhan, dan
keinginan masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:
- Sosialisasi secara berkelanjutan akan pentingnya pendidikan
- Kerja sama yang sinergis dalam pengembangan pendidikan.
- Peningkatan komitmen pengambil kebijakan terhadap pembangunan
Pendidikan
- penggalangan partisipasi masyarakat melalui konsensus.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Pemberian bantuan pusat untuk daerah miskin.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia tidak dapat dipungkiri adalah
imbas nuansa politik yang kental sebagai upaya demokratisasi dan upaya
menampung aspirasi masyarakat/daerah, serta sebagai upaya mencegah
terjadinya disintegrasi bangsa. Desentralisasi pendidikan semestinya
bukan hanya ingin menciptakan kesan demokratisasi di bidang pendidikan,
melainkan harus pula membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas
belajar dan mengajar di sekolah dan luar sekolah.
Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan hendaknya didukung oleh
kesadaran dan partisipasi tinggi dari masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan, juga didukung oleh sumber daya yang bermutu dari para
penyelenggara pendidikan di daerah.

Nama : Dea Nanda Tri Sukma Larasati
Npm. : 2316041049

Sebagai contoh, mari kita ambil layanan pendidikan sebagai contoh pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi dalam proses manajemennya.

Di bawah pendekatan sentralisasi, keputusan utama terkait kurikulum, pengelolaan sekolah, dan alokasi sumber daya dilakukan di tingkat pemerintah pusat. Namun, dengan pergeseran menuju desentralisasi, otoritas lebih banyak diberikan kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.

Pengembangan pengelolaan pendidikan di bawah desentralisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menerapkan teori manajemen partisipatif, yang melibatkan para pemangku kepentingan, seperti guru, orang tua, dan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsivitas, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga dapat menjadi upaya pengembangan yang efektif. Sistem informasi manajemen pendidikan dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis data, pemantauan kinerja sekolah, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan di tingkat lokal.

Dengan menerapkan pendekatan yang berbasis pada partisipasi dan teknologi, pengelolaan pendidikan dapat dikembangkan secara holistik dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat.

Nama : Bernadeta Bias Pertiwi
Npm : 2316041046

“ PELAYANAN PUBLIK INFRASTRUKTUR ”
Di Indonesia, pelayanan dalam sektor insfrastuktur mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi. Yang diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan proyek infrastruktur dan layanan publik dengan lebih efisien dan efektif saat menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, masih ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada sentralisme, pengelolaan keuangan daerah, pengembangan infrastruktur, dan kualitas dan ketersediaan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pusat. Keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur ini dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk mengelola proyek infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola infrastruktur dan layanan publik, serta meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan tersebut.

Alasan pelayanan mengalami proses sentralisasi menjadi desentralisasi dalam bidang infrastruktur terjadi karena pemerintah pusat dinilai gagal dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Dalam desentralisasi yang dilakukan, variabel desentralisasi personil ditemukan memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel infrastruktur jalan.

Untuk memahami transformasi dari sentralisasi menjadi desentralisasi dalam pelayanan infrastruktur dapat menggunakan teori administrasi publik. Karena Teori administrasi publik ini mempelajari sistem ketatanegaraan suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan publik, termasuk organisasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Dalam hal pelayanan infrastruktur, teori administrasi publik dapat membantu untuk memahami bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur, serta bagaimana kualitas dan keterjangkauan pelayanan infrastruktur dapat ditingkatkan.
Melalui analisis ini dapat menggunakan teori administrasi publik untuk memahami bagaimana proses desentralisasi infrastruktur dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan infrastruktur. Teori ini dapat membantu dalam memahami bagaimana pemerintah daerah dapat lebih aktif mengelola infrastruktur dan layanan publik, serta bagaimana pengembangan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada sentralisme, pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas dan ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, teori administrasi publik dapat membantu pemerintahan daerah dalam mengelola infrastruktur dan layanan publik dengan lebih baik. Teori ini juga dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Selain itu untuk menganalisis upaya pengembangan pengelolaan pelayanan infrastruktur dari sentralisasi ke desentralisasi, terdapat juga teori administrasi publik yang dapat digunakan salah satu diantaranya ialah Teori Kesejahteraqan Masyarajat (Community Well-being Theory). Karena teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan mereka lebih banyak kontrol dan akses terhadap pengelolaan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, desentralisasi dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas

Upaya pengembangan pengelolaan infrastruktur yang efektif mencakup beberapa langkah :
1. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
2. meningkatkan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan penggunaan dana yang efisien.
3. meningkatkan pengembangan infrastruktur dengan fokus pada infrastruktur yang penting dan strategis.
4. meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan infrastruktur dengan memastikan bahwa
Maka dari itu, upaya pengembangan pengelolaan infrastruktur mampu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah dalam mengelola infrastruktur dan layanan publik, serta meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Nama: intan puspitasari
Npm: 2316041037

layanan transportasi umum
Sebelumnya, manajemen transportasi umum seringkali diatur secara sentral oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang memiliki wewenang penuh. Namun, seiring dengan perkembangan konsep desentralisasi, banyak negara mulai mendelegasikan tanggung jawab manajemen transportasi umum kepada pemerintah lokal atau lembaga swadaya masyarakat setempat.

Analisis teori yang dapat diterapkan dalam pengembangan pengelolaan transportasi umum dengan pendekatan desentralisasi adalah teori manajemen sumber daya manusia (SDM). Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah atau lembaga setempat untuk lebih mendekatkan diri dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dilayani. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen SDM, seperti pemberdayaan karyawan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi umum secara efektif.

Selain itu, teori manajemen perubahan juga relevan dalam konteks ini. Desentralisasi merupakan perubahan struktural dalam manajemen publik yang memerlukan pengelolaan perubahan yang efektif. Penerapan strategi komunikasi yang kuat, konsultasi dengan stakeholder, dan pembangunan kapasitas organisasi menjadi kunci untuk berhasil mengimplementasikan desentralisasi dalam pengelolaan transportasi umum.

Nama: Syakira Rahma El Wilda Ka
NPM: 2316041066
Kelas: Reg B

Salah satu pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi menuju desentralisasi adalah pelayanan pendidikan dasar (SD dan SMP). Sebelumnya, pengelolaan pendidikan dasar bersifat sentralistik, dengan kebijakan dan kurikulum yang diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi upaya desentralisasi pendidikan melalui kebijakan otonomi daerah.

Analisis upaya pengembangan pengelolaan pendidikan dasar yang terdesentralisasi dapat dilakukan dengan menggunakan teori desentralisasi fiskal oleh Oates (1972). Menurut teori ini, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik karena pemerintah daerah lebih memahami preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam konteks pendidikan dasar, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran, mengelola sumber daya, dan merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian terhadap karakteristik lokal, seperti budaya, bahasa, dan kondisi geografis.

Namun, desentralisasi juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah potensi ketimpangan antardaerah dalam hal kualitas pendidikan dan alokasi anggaran. Daerah dengan sumber daya yang terbatas dapat mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat dalam menjaga standar minimal mutu pendidikan dan mendistribusikan sumber daya secara adil menjadi penting.

Selain itu, desentralisasi juga memerlukan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dalam hal manajemen dan tata kelola. Pelatihan dan pembinaan bagi aparatur daerah sangat diperlukan agar pengelolaan pendidikan dasar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, desentralisasi pendidikan dasar merupakan upaya untuk meningkatkan relevansi dan kualitas layanan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Namun, keberhasilannya tergantung pada keseimbangan antara otonomi daerah dan peran pengawasan serta dukungan dari pemerintah pusat.

Nama : Thomas Afrizal
Kelas : Reguler B
NPM : 2316041038

Contoh Pelayanan Publik yang Bergeser dari Sentralisasi ke Desentralisasi adalah Izin Usaha

1. Pergeseran dari Sentralisasi ke Desentralisasi:

Sebelum reformasi 1998, perizinan usaha di Indonesia bersifat sentralistik. Seluruh kewenangan perizinan berada di tangan pemerintah pusat melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini menyebabkan proses perizinan yang lamban, rumit, dan tidak efektif, terutama bagi pengusaha di daerah.

Setelah reformasi, melalui UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan perizinan usaha didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan, serta meningkatkan otonomi daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya.

2. Upaya Pengembangan Pengelolaan Izin Usaha:

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pengelolaan izin usaha di era desentralisasi, antara lain:

• Penyederhanaan Prosedur: Pemerintah telah menyederhanakan prosedur perizinan usaha dengan menerapkan sistem perizinan terpadu (SPPT) dan sistem perizinan berbasis risiko (SBR).
• Pemanfaatan Teknologi Informasi: Pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem perizinan online, seperti Online Single Submission (OSS).
• Peningkatan Kapasitas SDM: Pemerintah telah melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di bidang perizinan usaha di tingkat daerah.
• Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah telah memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perizinan usaha melalui pembentukan Dewan Pertimbangan Perizinan dan Pelayanan Daerah (DP2PD).

3. Dampak Positif Desentralisasi Izin Usaha:

Desentralisasi izin usaha telah membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, antara lain:

• Meningkatnya Jumlah Usaha: Jumlah usaha di Indonesia meningkat pesat setelah desentralisasi izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi telah mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha.
• Meningkatnya Investasi: Desentralisasi izin usaha juga telah mendorong peningkatan investasi di daerah. Hal ini karena investor lebih mudah untuk mendapatkan izin usaha di daerah.
• Terciptanya Lapangan Kerja: Meningkatnya jumlah usaha dan investasi di daerah telah menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

4. Tantangan

Meskipun desentralisasi izin usaha telah membawa dampak positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

• Ketidakseragaman Peraturan: Masih terdapat ketidakseragaman peraturan perizinan usaha di antara daerah. Hal ini dapat membuat investor bingung dan menghambat proses investasi.
• Keterbatasan Kapasitas SDM: Di beberapa daerah, masih terdapat keterbatasan kapasitas SDM di bidang perizinan usaha. Hal ini dapat menyebabkan proses perizinan yang lamban dan tidak efisien.
• Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam proses perizinan usaha dapat membuka peluang korupsi.

Kesimpulan:

Desentralisasi izin usaha telah membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi izin usaha. Dengan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat, desentralisasi izin usaha dapat menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Nama: SOLEHA NOVITA SARI
NPM : 2316041054
Kelas : reguler B

Kelebihan Sentralisasi Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien sebab seluruh aktivitas organisasi terpusat, sehingga pengambilan keputusan jauh lebih mudah.
Perencanaan dan pengembangan organisasi jadi lebih terintegrasi. Tidak perlu adanya jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut.
Peningkatan resource sharing dan sinergi, jadi sumber daya dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien karena dilakukan lebih terpusat dalam sistem pemerintah atau organisasi
Pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain. Dalam hal ini, satu aset dapat digunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan atau divisi yang berbeda-beda.
Penerapan sentralisasi membuat koordinasi antar anggota jadi lebih mudah karena terdapat unity of command.
Adanya pemusatan expertise, di mana keahlian anggota dalam sistem organisasi atau pemerintahan bisa dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.
Kelemahan Sentralisasi
Meski terdapat sejumlah kelebihan, sayangnya penerapan sentralisasi juga memiliki kelemahan di dalamnya.

Terjadinya penurunan dalam hal pengambilan keputusan dan kualitas keputusan, sebab penerapan sentralisasi kerap kali tidak mempertimbangkan sejumlah faktor yang berisiko dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.
Terjadinya demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi, sehingga anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya sebab tidak ada wadah yang disediakan, selain itu akan sulit bagi anggota untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi karena sudah didominasi oleh para pimpinan.
Sentralisasi dapat menurunkan respon suatu organisasi maupun pemerintahan dalam merespons perubahan lingkungan, hal ini disebabkan karena organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja.
Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang ada di bawah, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas pengelolaan organisasi.
Masih banyak sejumlah pimpinan organisasi maupun pemerintahan yang mengambil keputusan berdasarkan perspektif secara keseluruhan, namun jarang sekali untuk mempertimbangkan implementasinya seperti apa, sehingga menimbulkan perspektif yang luas tapi kurang mendalam.

Sebagai contoh, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta telah menerapkan aturan tentang pungutan atau pajak retribusi daerah sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang. Bagi masyarakat yang telat atau tidak membayar pajak, maka dapat dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku.

Contoh lainnya, dalam lembaga keamanan negara yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh wilayah Tanah Air lewat tiga titik, mulai dari darat (TNI AD), laut (TNI AL), dan udara (TNI AU).

Contoh dari sentralisasi adalah didirikannya Bank Indonesia (BI). Selain mengawasi keuangan dan perbankan di Tanah Air, fungsi BI juga untuk mengatur seluruh kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Dari pasal tersebut dapat diketahui perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. sentralisasi bermakna melimpahkan segala kekuasan kepada pemerintah pusat, sementara desentralisasi bermakna melimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Sebagai contoh, dalam hal sentralisasi pemerintah pusat menangani kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing, selain itu pemerintah pusat juga dapat mengangkat kepala daerah.

Lain halnya dengan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas.

Kelebihan Desentralisasi

Dalam organisasi, desentralisasi dilakukan dengan mendelegasikan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kepada beberapa orang dan tidak berfokus kepada satu orang saja. Pada dasarnya, salah satu kelebihan utama dari desentralisasi adalah untuk membuat sistem yang lebih efisien. Selain itu, beberapa kelebihan lainnya dari desentralisasi adalah sebagai berikut. 

Bisa membantu organisasi tumbuh secara keseluruhan.

Mendorong akuntabilitas dan transparansi.

Mengembangkan lebih banyak pemimpin.

Melahirkan inovasi dan fleksibilitas.

Komunikasi yang lebih efisien.

Pengambilan keputusan cepat.

Kemudahan ekspansi

Pengawasan serta kontrol yang lebih baik.

Kelemahan Desentralisasi

Meskipun terlihat membawa banyak dampak positif, terdapat beberapa kekurangan dari sistem desentralisasi dalam suatu organisasi, yaitu: 

Kesulitan koordinasi organisasi secara keseluruhan

Tidak ideal bagi organisasi yang baru berdiri

Menimbulkan potensi persaingan yang tidak sehat

Kemungkinan terjadinya tumpang-tindih pengambilan keputusan dan tanggung jawab.

Contohnya Desa Wisata. Di Indonesia, setiap daerah memiliki potensi-potensi khusus yang berbeda. Bagi sejumlah wilayah yang secara geografis berada di pesisir pantai, desentralisasi memudahkan pengelolaan pantai atau perairan untuk dapat dikembangkan potensi wisatanya. Desa wisata dikelola langsung oleh pemerintah daerah dengan melibatkan warga setempat. Sehingga desa wisata prinsipnya adalah dari warga, oleh warga, dan untuk warga.

Nama : Aliya Khairunnisa
NPM : 231604I060

Pendidikan Dasar di Indonesia

Latar Belakang

Salah satu contoh pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pendidikan dasar di Indonesia. Sebelum era reformasi pada akhir 1990-an, pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia sangat sentralistik, di mana kebijakan, kurikulum, hingga pendistribusian sumber daya ditentukan oleh pemerintah pusat. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan dasar telah didesentralisasikan ke pemerintah daerah.

Analisis Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Dasar dengan Teori Manajemen Publik
1. Teori Desentralisasi dan Efisiensi Menurut teori desentralisasi, pengelolaan yang lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan spesifik dan konteks lokal daripada pemerintah pusat, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih relevan dan responsif. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kurikulum dan alokasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal, misalnya memperkenalkan muatan lokal yang lebih relevan dengan kondisi daerah.

2. Teori Good Governance Prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas menjadi lebih mudah diterapkan dalam sistem desentralisasi. Dengan desentralisasi, masyarakat dan pemangku kepentingan lokal memiliki akses yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan. Pemerintah daerah juga lebih mudah dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat setempat, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.Teori New

3. Public Management (NPM) Teori NPM mendorong penerapan praktik manajemen sektor swasta dalam sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks desentralisasi pendidikan dasar, pemerintah daerah dapat mengadopsi pendekatan NPM seperti pengelolaan berbasis sekolah (school-based management) di mana sekolah memiliki otonomi lebih besar dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan internalnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui peningkatan akuntabilitas