Kelompok 4 – Kelas Reguler B

1. Lindi Khoyriyah Aulia Syarief (2316041058)
2. Najwa Rahma Faradilla (2316041059)
3. Aliya Khairunnisa (2316041060)
4. Nabila Miyaty Wulandary (2316041062)
5. Cahyaning Mutiara Wijaya (2316041063)
6. Fathimah Az-zahra (2316041064)
7. M. Naufal Bima Kaipa (2316041065)

Link Tugas:

https://youtu.be/CHyDfVi6nCk?si=ThmmkJk8BvWnr6bH

Nama: Fathimah Az-zahra
NPM: 2316041064
REGULER B

Nama: Fathimah Az-zahra
NPM: 2316041064
REGULER B

Pergeseran dari Sentralisasi ke Desentralisasi dalam pelayanan dibidang Perizinan Usahan Perdagangan

Sebelum reformasi 1998, perizinan usaha perdagangan di Indonesia terpusat di tingkat pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan inefisiensi dan lambatnya proses perizinan, karena pengusaha harus datang ke Jakarta untuk mengurus izin.

Oleh karena itu, UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perpajakan dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan desentralisasi perizinan usaha perdagangan ke daerah. Dengan desentralisasi, kewenangan perizinan didelegasikan kepada pemerintah daerah (pemda) tingkat kabupaten/kota.

Analisis Upaya Pengembangan Pengelolaan dengan Teori:

Desentralisasi perizinan usaha perdagangan membawa beberapa keuntungan, antara lain:

1.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas:
Pemda lebih memahami kondisi dan kebutuhan di daerahnya, sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dan mempercepat proses perizinan.
2.Meningkatkan akuntabilitas:
Pemda lebih mudah diawasi oleh masyarakat karena lebih dekat dengan masyarakat.
3.Meningkatkan partisipasi masyarakat:
Masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses perizinan usaha di daerahnya.

Namun, desentralisasi juga membawa beberapa tantangan, antara lain:

1.Kesenjangan kapasitas pemda:
Tidak semua pemda memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan perizinan usaha perdagangan.
2.Kurangnya koordinasi:
Kurangnya koordinasi antar pemda dapat menyebabkan inkonsistensi dalam kebijakan dan prosedur perizinan.
3.Potensi korupsi:
Desentralisasi dapat membuka peluang korupsi, jika tidak diawasi dengan baik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa upaya pengembangan pengelolaan, antara lain:

1.Peningkatan kapasitas pemda:
Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada pemda untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan perizinan usaha perdagangan.
2.Peningkatan koordinasi:
Perlu dilakukan koordinasi antar pemda untuk memastikan konsistensi dalam kebijakan dan prosedur perizinan.
3.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas:
Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan usaha perdagangan.

Teori yang relevan untuk analisis ini:

1.Teori Desentralisasi:
Teori ini menjelaskan tentang konsep desentralisasi, keuntungan dan tantangannya, serta berbagai model desentralisasi.
2.Teori New Public Management:
Teori ini menekankan pada pentingnya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan sektor publik.
3.Teori Good Governance:
Teori ini menekankan pada pentingnya pemerintahan yang baik, yang dicirikan oleh partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.

Contoh penerapan teori:

1.Teori Desentralisasi:
Penerapan teori desentralisasi dalam kasus ini adalah dengan mendelegasikan kewenangan perizinan usaha perdagangan kepada pemda.
2.Teori New Public Management:
Penerapan teori new public management dalam kasus ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses perizinan usaha perdagangan.
3.Teori Good Governance:
Penerapan teori good governance dalam kasus ini adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemda, transparansi dalam proses perizinan, dan efektivitas pelayanan publik.

Desentralisasi perizinan usaha perdagangan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti kesenjangan kapasitas pemda, kurangnya koordinasi, dan potensi korupsi. Upaya pengembangan pengelolaan dapat dilakukan dengan menerapkan teori desentralisasi, new public management, dan good governance.

Nama: Fathimah Azzahra
NPM: 2316041064
REGULER B

1. Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik?

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik meliputi beberapa aspek penting:
1. Korupsi dan Nepotisme: Salah satu tantangan utama adalah korupsi dan nepotisme yang merajalela dalam struktur administrasi publik. Ini menyebabkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik menurun, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Birokrasi yang Tidak Efisien: Birokrasi yang tidak efisien dan proses administrasi yang rumit seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan layanan publik. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga menjadi tantangan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya.
4. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pekerja publik juga menjadi tantangan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan meningkatkan risiko kesalahan.
5. Kurangnya Inovasi dan Adaptasi: Kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman juga menjadi tantangan. Administrasi publik perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi baru untuk meningkatkan layanan publik.
6. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi tantangan. Partisipasi masyarakat dalam administrasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Sertakan pendapat Anda dengan contoh/alasan logis dan teori pendukung!

Dalam mengatasi tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik, pendekatan yang komprehensif dan berbasis teori sangat penting. Berikut adalah beberapa pendapat saya dengan contoh dan alasan logis serta teori pendukung:
1. Mengatasi Korupsi dan Nepotisme:
a.Alasan Logis: Korupsi dan nepotisme merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi efisiensi administrasi publik.
b.Teori Pendukung: Teori New Public Management (NPM) menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik dengan cara yang efisien dan efektif, termasuk pengurangan korupsi dan nepotisme. Implementasi NPM melalui penggunaan teknologi informasi dan pengawasan yang ketat dapat membantu mengatasi masalah ini.
2. Meningkatkan Efisiensi Birokrasi:
a.Alasan Logis: Birokrasi yang tidak efisien menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
b.Teori Pendukung: Teori Administrasi Publik Modern menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam administrasi publik. Penerapan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dapat membantu meningkatkan efisiensi birokrasi.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:
a.Alasan Logis: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya.
b.Teori Pendukung: Teori Transparansi Publik menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Implementasi prinsip-prinsip transparansi, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses informasi publik, dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Publik:
a.Alasan Logis: Kurangnya pendidikan dan pelatihan dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan meningkatkan risiko kesalahan.
b.Teori Pendukung: Teori Pendidikan Profesional menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pekerja publik. Program pendidikan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk pekerja publik dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi risiko kesalahan.
5. Meningkatkan Inovasi dan Adaptasi:
a.Alasan Logis: Kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman dapat menghambat peningkatan layanan publik.
b.Teori Pendukung: Teori Inovasi Organisasi menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Penerapan inovasi, seperti penggunaan teknologi baru dalam administrasi publik, dapat membantu meningkatkan layanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat yang berubah.
6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:
a.Alasan Logis: Kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya.
b.Teori Pendukung: Teori Partisipasi Masyarakat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip partisipasi, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.