གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ INGRID RINDY SYAFITRI 2311011055

MKU PKN Manajemen 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

INGRID RINDY SYAFITRI 2311011055 གིས-
Nama: INGRID RINDY SYAFITRI
NPM: 2311011055
KELAS: GANJIL

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? 
JAWAB: Artikel mengkritik kondisi HAM di Indonesia pada 2019, mencakup kemacetan agenda HAM, serangan terhadap pembela HAM, pembatasan kebebasan, diskriminasi gender, pelanggaran di Papua, dan kurangnya akuntabilitas pemerintah. Namun, ada juga reformasi kunci dan gerakan masyarakat yang memberikan harapan. Setelah membaca artikel ini, kita bisa melihat bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih banyak tantangan, ada kesadaran dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan beberapa institusi untuk memperbaiki kondisi ini. Gerakan mahasiswa dan komunitas lokal yang aktif menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk kemajuan dalam penegakan HAM di masa depan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
  • Nilai Adat Istiadat: Demokrasi Indonesia berakar pada budaya gotong royong, musyawarah, dan mufakat.
  • Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan: Prinsip ini menggabungkan nilai religius dengan demokrasi, mendorong pemerintahan yang beretika.
  • Pendapat: Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan berpotensi mendukung keadilan dan kebenaran, tetapi bisa disalahgunakan untuk intoleransi jika tidak tepat.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

JAWAB: Demokrasi di Indonesia masih menghadapi korupsi dan pelanggaran HAM. Praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta HAM. Banyak kasus yang menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar tersebut, terutama dalam hal kebebasan berekspresi, keadilan, dan pemerataan.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

JAWAB: Saya sangat menentang sikap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan rakyat. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan amanat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

JAWAB: Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa sangat berbahaya jika digunakan untuk memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas. Praktik semacam ini bertentangan dengan konsep HAM yang menghargai martabat dan kebebasan setiap individu. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk mengawasi dan mengkritisi setiap bentuk kekuasaan yang cenderung otoriter dan tidak transparan, agar HAM tetap terjaga dan dihormati.

MKU PKN Manajemen 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL

INGRID RINDY SYAFITRI 2311011055 གིས-

Nama: INGRID RINDY SYAFITRI

NPM: 2311011055

KELAS: MNJM GANJIL

Jurnal ini membahas kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan internasional, mengundang berbagai reaksi dari masyarakat dan pemerintah. Jurnal tersebut memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus yang sangat sensitif dan kontroversial di Indonesia. Beberapa poin penting yang dapat diambil: 

  • Netralisasi hukum: Pentingnya netralitas dalam penegakan hukum untuk mencegah intervensi politik.
  • Keseimbangan antara hukum dan politik
  • Peran pemerintah dalam perlindungan Warga negara
  • Kepemimpinan yang tegas
  • Demonstrasi: Aksi besar-besaran oleh umat Muslim menuntut transparansi proses hukum terhadap Ahok.

Jurnal ini memberikan wawasan tentang dinamika penegakan hukum di Indonesia dalam kasus yang sangat kontroversial, menunjukkan interaksi antara hukum dan politik serta perlunya proses hukum yang transparan dan netral



MKU PKN Manajemen 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

INGRID RINDY SYAFITRI 2311011055 གིས-

NAMA: INGRID RINDY SYAFITRI

NPM:2311011055

KELAS: MNJM GANJIL

  • Meskipun demokrasi sering kali gaduh dan berisik, banyak negara masih menganutnya karena nilai-nilai demokrasi yang penting, seperti kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Penurunan peringkat demokrasi Indonesia menunjukkan adanya permasalahan dalam menjaga kualitas demokrasi di negara tersebut. Konteks kegaduhan demokrasi harus dibatasi pada korupsi, sehingga kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat tetap terjaga. Masalah demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain termasuk Amerika yang memiliki demokrasi yang bagus. Budaya demokrasi yang gaduh dan berisik harus diimbangi dengan tindakan pencegahan korupsi dan penegakan hukum yang kuat. Peringkat demokrasi suatu negara dapat menjadi indikator kualitas demokrasi dan perlunya menjadi perhatian dalam upaya memperbaiki sistem demokrasi. Masalah demokrasi harus diselesaikan dan diselesaikan melalui kerja sama dan partisipasi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil

MKU PKN Manajemen 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL

INGRID RINDY SYAFITRI 2311011055 གིས-

NAMA: INGRID RINDY SYAFITRI

NPM: 2311011055

KELAS: MNJM GANJIL

  1. Dinamika Koalisi Pemerintahan:

    • Dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan pola koalisi yang cenderung pragmatis.
    • Koalisi yang terbentuk seringkali didasarkan pada kepentingan jangka pendek daripada tujuan jangka panjang yang stabil.

  2. Pemilu Serentak 2019:

    • Pemilu Serentak 2019 diharapkan dapat membawa efek coattail, yaitu peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih.
    • Namun, penerapan sistem presidensial dengan sistem multipartai masih menunjukkan kelemahan, seperti adanya presidential threshold dan lemahnya pelembagaan partai politik.

  3. Kritik Terhadap Sistem Pemilu:

    • Tidak ada perubahan besar yang dihasilkan dari penerapan sistem pemilihan umum serentak 2019.
    • Presidential threshold yang tinggi dan pelembagaan partai politik yang lemah menyebabkan pola koalisi yang dibangun tetap bersifat pragmatis.

  4. Penguatan Sistem Presidensial:

    • Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya peningkatan dukungan politik di legislatif, yang berpotensi menguatkan sistem presidensial.
    • Dukungan legislatif yang memadai terhadap pemerintahan terpilih merupakan indikator penting dalam penguatan sistem presidensial.
Dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemilu Serentak 2019 memiliki potensi untuk menguatkan sistem presidensial di Indonesia, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi. Sistem multipartai yang diterapkan, bersama dengan presidential threshold yang tinggi dan lemahnya pelembagaan partai politik, merupakan beberapa faktor yang perlu diperbaiki untuk mencapai penguatan sistem presidensial yang lebih efektif.