Nama : Fadhil Akbar
NPM : 2315061037
Kelas: PSTI A
NPM : 2315061037
Kelas: PSTI A
Posts made by Fadhil Akbar
MKU PKN PSTI -> ANALISIS KASUS
by Fadhil Akbar -
Nama : Fadhil Akbar
NPM : 2315061037
Kelas : PSTI A
1. Pandangan saya terhadap isi berita tersebut adalah bahwa penularan virus corona yang terjadi akibat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa perilaku yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan kurangnya kesadaran bersama dapat memiliki dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Aspek positif yang dapat ditarik dari situasi tersebut adalah tindakan pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengeluarkan surat edaran untuk mengimbau mahasiswa agar tidak ikut serta dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, serta penyebaran informasi tentang kasus positif Covid-19 yang terkait dengan kegiatan tersebut.
2. Mengenai cara menyuarakan pendapat di tempat umum seperti yang dilakukan oleh demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya namun merasa tidak bersalah, saya berpendapat bahwa perilaku yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan kurangnya kesadaran bersama dapat memiliki dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Alternatif yang lebih baik untuk menyampaikan aspirasi adalah dengan cara yang mematuhi protokol kesehatan dan kesadaran bersama, seperti menggunakan platform media sosial, mengirimkan surat atau email, atau berpartisipasi dalam protes atau demonstrasi yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan.
3. Solusi untuk mengatasi benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah melalui dialog terbuka dan transparan antara kedua belah pihak. Langkah ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan langsung, pembentukan komite, atau melalui pengaduan yang disampaikan melalui kelompok atau asosiasi. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik antara pengusaha dan buruh.
4. Untuk memperkuat penghormatan terhadap hak dan kewajiban antara negara dan warga negara guna menciptakan kehidupan yang harmonis dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara, diperlukan pengembangan sistem pendidikan yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, kesadaran bersama, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Langkah ini dapat dilakukan melalui pendidikan berbasis kompetensi, pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keseimbangan hak dan kewajiban, serta pengembangan sistem pendidikan yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kesadaran bersama.
NPM : 2315061037
Kelas : PSTI A
1. Pandangan saya terhadap isi berita tersebut adalah bahwa penularan virus corona yang terjadi akibat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa perilaku yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan kurangnya kesadaran bersama dapat memiliki dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Aspek positif yang dapat ditarik dari situasi tersebut adalah tindakan pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengeluarkan surat edaran untuk mengimbau mahasiswa agar tidak ikut serta dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, serta penyebaran informasi tentang kasus positif Covid-19 yang terkait dengan kegiatan tersebut.
2. Mengenai cara menyuarakan pendapat di tempat umum seperti yang dilakukan oleh demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya namun merasa tidak bersalah, saya berpendapat bahwa perilaku yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan kurangnya kesadaran bersama dapat memiliki dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Alternatif yang lebih baik untuk menyampaikan aspirasi adalah dengan cara yang mematuhi protokol kesehatan dan kesadaran bersama, seperti menggunakan platform media sosial, mengirimkan surat atau email, atau berpartisipasi dalam protes atau demonstrasi yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan.
3. Solusi untuk mengatasi benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah melalui dialog terbuka dan transparan antara kedua belah pihak. Langkah ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan langsung, pembentukan komite, atau melalui pengaduan yang disampaikan melalui kelompok atau asosiasi. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik antara pengusaha dan buruh.
4. Untuk memperkuat penghormatan terhadap hak dan kewajiban antara negara dan warga negara guna menciptakan kehidupan yang harmonis dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara, diperlukan pengembangan sistem pendidikan yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, kesadaran bersama, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Langkah ini dapat dilakukan melalui pendidikan berbasis kompetensi, pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keseimbangan hak dan kewajiban, serta pengembangan sistem pendidikan yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kesadaran bersama.
Nama : Fadhil Akbar
NPM : 2315061037
Kelas : PSTI A
Perkembangan konstitusi di Indonesia telah melalui beberapa perubahan sejak 1945, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mencakup perjanjian luhur tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, serta aspek fundamental yang menjadi tujuan negara, sambil juga melindungi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan warga negara serta memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta kondisi politik dan hukum yang berubah, mengakibatkan perubahan sistem ketatanegaraan. Untuk mencegah pelanggaran konstitusi, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, pengembangan kepemimpinan dan ketertiban, pembangunan hukum, pendidikan, serta teknologi.
NPM : 2315061037
Kelas : PSTI A
Perkembangan konstitusi di Indonesia telah melalui beberapa perubahan sejak 1945, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mencakup perjanjian luhur tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, serta aspek fundamental yang menjadi tujuan negara, sambil juga melindungi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan warga negara serta memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta kondisi politik dan hukum yang berubah, mengakibatkan perubahan sistem ketatanegaraan. Untuk mencegah pelanggaran konstitusi, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, pengembangan kepemimpinan dan ketertiban, pembangunan hukum, pendidikan, serta teknologi.
Nama : Fadhil Akbar
NPM : 2315061037
Kelas : PSTI A
Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, yang berupa tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian konstitusi juga terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi atau negara. Pengertian konstitusi adalah kesepakatan dasar dalam pembentukan organisasi atau negara yang mungkin pada awalnya tidak tertulis, namun dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus lainnya seiring perkembangan zaman. Konstitusi memiliki kedudukan sebagai sebuah wujud hukum tertinggi dan dapat terbentuk dari hasil pemikiran para pendiri negara.
Menurut saya, di Negara Indonesia masih sering terjadi pelanggaran konstitusi karena kebiasaan masyarakat yang masih sering melanggar aturan sehingga menjadi membudaya. Kurangnya juga pemahaman dari sebuah konstitusi sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaaati aturan.
Tujuan konstitusi adalah
1. untuk menetapkan batasan dan mengawasi wewenang pemerintah, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
2. Konstitusi juga bertindak sebagai penjaga Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatur kekuasaan politik.
3. Konstitusi bertujuan untuk menghindari dominasi kekuasaan oleh penguasa sendiri serta melindungi hak-hak asasi manusia.
Solusi masalah konstitusi di negara Indonesia adalah dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya konstitusi di negara Indonesia. bisa juga dengan menetapkan hukuman yang sesuai bagi yang melanggar konstitusi, jika perlu buat hukuman yang lebih keras lagi agar kebiasaan melanggar bisa dikurangi. bisa juga dengan melakukan pengawasan dari beberapa pihak berwajib.
NPM : 2315061037
Kelas : PSTI A
Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, yang berupa tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian konstitusi juga terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi atau negara. Pengertian konstitusi adalah kesepakatan dasar dalam pembentukan organisasi atau negara yang mungkin pada awalnya tidak tertulis, namun dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus lainnya seiring perkembangan zaman. Konstitusi memiliki kedudukan sebagai sebuah wujud hukum tertinggi dan dapat terbentuk dari hasil pemikiran para pendiri negara.
Menurut saya, di Negara Indonesia masih sering terjadi pelanggaran konstitusi karena kebiasaan masyarakat yang masih sering melanggar aturan sehingga menjadi membudaya. Kurangnya juga pemahaman dari sebuah konstitusi sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaaati aturan.
Tujuan konstitusi adalah
1. untuk menetapkan batasan dan mengawasi wewenang pemerintah, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
2. Konstitusi juga bertindak sebagai penjaga Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatur kekuasaan politik.
3. Konstitusi bertujuan untuk menghindari dominasi kekuasaan oleh penguasa sendiri serta melindungi hak-hak asasi manusia.
Solusi masalah konstitusi di negara Indonesia adalah dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya konstitusi di negara Indonesia. bisa juga dengan menetapkan hukuman yang sesuai bagi yang melanggar konstitusi, jika perlu buat hukuman yang lebih keras lagi agar kebiasaan melanggar bisa dikurangi. bisa juga dengan melakukan pengawasan dari beberapa pihak berwajib.