Nama : Recky Valerian
NPM : 2315061057
Kelas : TI A

Pendidikan Kewarganegaraan bermakna dalam tiga aspek yang berbeda. Pertama, itu adalah tentang menjadi seorang warga negara yang baik. Kedua, itu adalah upaya sadar untuk membentuk sikap cinta tanah air dan kesetiaan kepada negara, serta keberanian untuk berkorban demi bangsa dan negara. Ketiga, pendidikan ini bertujuan untuk melatih peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan demokratis yang berlandaskan Pancasila. Dasar-dasar ideal dan hukum dari pendidikan kewarganegaraan termasuk Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, serta beberapa undang-undang terkait dan keputusan dari Dirjen DIKTI. Secara historis, sosial, dan politis, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki substansi yang penting, dimulai sebelum Indonesia merdeka. Secara sosial, hal ini penting untuk menjaga eksistensi negara dan masyarakat. Secara politis, kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan telah diatur sejak tahun 1957 hingga 2013. Pendidikan Kewarganegaraan juga harus mendorong warga negara untuk menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara positif demi pembangunan negara. Masa depan Pendidikan Kewarganegaraan sangat tergantung pada konstitusi dan identitas negara Indonesia.

NAMA : Recky Valerian

NPM : 2315061057

KELAS : TI A

Nama : Recky Valerian
Kelas : TI A

Jurnal ini membicarakan peran signifikan Pancasila sebagai filsafat ilmu dan dampaknya terhadap evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila, sebagai pedoman hidup dan filosofi nasional, berasal dari pemikiran mendalam para anak bangsa. Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, baik saat ini maupun ke depan, memiliki pengaruh yang merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk warisan budaya dan adat istiadat bangsa.

Dalam jurnal ini ditekankan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tanpa dasar kuat dari Pancasila, kemajuan tersebut berpotensi menjadi ancaman, terutama dalam hal moralitas dan mentalitas. Di era globalisasi, di mana aliran informasi dengan mudah menyebar, penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat dianggap sebagai hal yang sangat penting. Hal ini menjadi dasar untuk memahami serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seimbang.

Dalam konteks ini, jurnal ini menyoroti bahwa perkembangan cepat ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengakibatkan arus informasi dari seluruh dunia membanjiri Indonesia. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila dianggap sangat krusial untuk menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dalam menghadapi arus informasi global yang begitu pesat. Pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan tidak hanya menekankan kemajuan teknologi itu sendiri, melainkan juga dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Nama : Recky Valerian
Kelas : TI A

A. Sebagai landasan filsafat negara, Pancasila memiliki peran kunci dalam disiplin ilmu yang saya tekuni, terutama dalam aspek kebijakan, etika, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Ketika mengintegrasikan setiap sila ke dalam kebijakan ilmu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa:
Dalam ranah kebijakan ilmu, prinsip ini mengarahkan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Pada sisi etika, hal ini memerlukan pendekatan yang menghormati nilai-nilai agama, menghindari kontroversi, dan mempertimbangkan dimensi etika dalam penelitian.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab:
Dalam konteks kebijakan ilmu, ini mendorong pembuatan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan umum dan inklusivitas. Etika dalam penelitian menekankan perlunya memastikan bahwa setiap penelitian atau inovasi memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Persatuan Indonesia:
Aspek kebijakan ilmu harus mengarah pada penyatuan dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Etika dalam riset dan pengembangan ilmu harus mencerminkan nilai-nilai persatuan, menghindari konflik, dan memperkuat solidaritas.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan:
Dalam kerangka kebijakan ilmu, ini membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ilmiah. Etika dalam penelitian menyoroti transparansi, partisipasi, dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam setiap inovasi atau kebijakan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:
Kebijakan ilmu seharusnya fokus pada keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap inovasi dan pengetahuan. Etika dalam penelitian menitikberatkan perlunya penelitian yang berpihak pada keadilan sosial, menangani ketimpangan, dan memastikan manfaat ilmu untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Dalam tengah dinamika persaingan global, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ilmu dan fondasi etika membuka jalan bagi kemajuan ilmu yang berkelanjutan, memperhatikan kebutuhan lokal, serta memastikan kesejahteraan masyarakat.

B. Harapan saya terhadap model pemimpin, warganegara, dan ilmuwan yang menginternalisasi Pancasila di Indonesia adalah individu yang memahami, menerapkan, dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus memiliki komitmen yang kuat terhadap keadilan, kesetaraan, kesejahteraan umum, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga harus menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan empati terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk masa depan, harapan saya adalah lahirnya generasi pemimpin, warganegara, dan ilmuwan yang memiliki visi jelas tentang kemajuan ilmu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi etika dalam segala aspek kehidupan, dan mampu menjaga harmoni serta kesatuan bangsa di tengah perubahan global yang cepat.

Nama : Recky Valerian
Kelas : TI A

A. Respons saya terhadap berita ini adalah menyadari pentingnya meningkatkan literasi digital di masyarakat. Diperlukan upaya untuk memberikan edukasi yang lebih luas mengenai cara memverifikasi informasi, mengenali sumber informasi yang sah, dan memahami risiko terkait penyebaran hoaks. Saya berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kampanye literasi media dan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi serta merespons hoaks, dan mendukung organisasi atau inisiatif yang fokus pada pemberantasan hoaks.

B. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila di media sosial dapat menciptakan konflik nilai dan perpecahan dalam masyarakat. Sebagai solusi, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan teknologi dan informasi dapat dilakukan, sambil mendorong promosi etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai budaya dan moral juga perlu ditingkatkan.

C. Dalam konteks penyebaran produk teknologi dari negara-negara maju ke Indonesia, program studi atau jurusan tertentu dapat memberikan kontribusi dengan memprioritaskan inovasi lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah satu solusinya adalah menggalakkan riset dan pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal, mendorong kewirausahaan berbasis teknologi di tingkat lokal, dan membangun kolaborasi erat dengan industri untuk mengembangkan teknologi yang mendukung perekonomian lokal dan nasional.