Nama : Elsya Gusti Lestari

NPM : 2311011014

Kelas : Manajemen Genap

Prodi : S1 Manajemen

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang mana setiap kebijakan berkaitan dengan permasalahan geografis suatu wilayah atau letak negara. Teori geopolitik negara Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kondisi dan letak wilayah geografis Indonesia. Teori geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Presiden Sukarno pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik Indonesia bukanlah teritorial, melainkan membangun kesatuan nasional daerah. Wawasan Nusantara merupakan wawasan kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Inti dari Wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang negara Indonesia adalah mewujudkan nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Indonesia merupakan negara kesatuan republik berupa kesatuan ribuan pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta antara benua Asia dan Australia.

Nama : Elsya Gusti Lestari

NPM : 2311011014

Kelas : Manajemen Genap

Prodi : S1 Manajemen

Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat. Selain itu, kehadiran negara diharapkan untuk melindungi warga negaranya dari tindakan yang dapat merusak tatanan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum demi melindungi negara, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Nama : Elsya Gusti Lestari

NPM : 2311011014

Kelas : Manajemen Genap

Prodi : S1 Manajemen

Hukum adalah suatu sistem yang tujuannya untuk mengatur dan menyelenggarakan negara serta masyarakat. Jika selama berabad-abad kehidupan masyarakat sederhana  diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang sangat kompleks tidak bisa lagi tunduk pada Custumary Law/Interactional Law. Seperti halnya hukum modern saat ini, telah menjadi suatu tatanan yang diciptakan secara sadar, kehidupan modern dan kemajuannya memerlukan struktur hukum baru yang dapat diandalkan. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting serta dicari dalam dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berhukum dan negara nyaman yang menggerakkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan warga negara dan bangsanya untuk mensejahterakan rakyatnya. Meskipun pendekatan hukum sebelumnya tentu saja berpotensi menimbulkan bencana, reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun lembaga masyarakat terkemuka antara lain ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama : Elsya Gusti Lestari
NPM : 2311011014
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen

Nama : Elsya Gusti Lestari
NPM : 2311011014
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen