གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Aulia Rahmi Shakira

MKU PKN PSTI C dan D -> FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL

Aulia Rahmi Shakira གིས-
Nama: Aulia Rahmi Shakira
NPM: 2315061104
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika

Dari analisis jurnal tersebut, terdapat tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan keputusan menetapkannya sebagai tersangka. Jurnal ini juga menganalisis demonstrasi damai yang terjadi sebagai tuntutan untuk penanganan kasus secara profesional dan hukuman bagi Ahok.

Selanjutnya, jurnal ini menganalisis kewajiban negara dalam melindungi warganya dan memastikan keadilan. Terdapat analisis tentang konsep penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang diperluas dengan eksplorasi tentang profil Ahok, termasuk latar belakang dan prestasinya.

Selain itu, jurnal ini juga menganalisis pentingnya perlindungan hukum dan peran negara dalam menjaga keadilan. Terdapat analisis tentang karier dan perjalanan politik Basuki Cahaya Purnama (Ahok) di Indonesia, serta kepemimpinannya yang ditandai dengan ketegasan dan kemampuan mengimplementasikan kebijakan.

Jurnal ini juga menganalisis kontroversi dan tantangan dalam penegakan hukum selama masa jabatan Ahok sebagai gubernur. Terakhir, jurnal ini menganalisis pentingnya menjunjung tinggi aturan hukum dan perlunya perbaikan dalam sistem hukum Indonesia.

MKU PKN PSTI C dan D -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

Aulia Rahmi Shakira གིས-
Nama: Aulia Rahmi Shakira
NPM: 2315061104
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika
Dalam video tersebut saya menganalisis bahwa pentingnya hokum di Indonesia ini. Supremasi hukum merupakan wujud lembaga yang dipercaya untuk mengatur tatanan Negara dan masyarakat. Hukum sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dalam masyarakat kita sekarang, karena hukum yang bersifat sederhana tidak akan cocok untuk dipakai di zaman modern yang kompleks. Hukum ini sangat penting untuk mengatur tatanan dalam Negara Indonesia. Hukum juga harus dibuat dengan teliti, cermat, dan sedemikian baik sehingga tidak menghasilkan hokum yang keliru. Hukum yang keliru bukan hanya tidak efektif, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru. Hal ini membuka celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya demi keuntungan pribadi.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum Indonesia. Masa ini ditandai dengan demokratisasi dan desentralisasi, yang membuka jalan bagi lahirnya berbagai lembaga independen seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI. Lembaga-lembaga ini berperan dalam mengawasi dan mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan.