MKU PKN PSTI C dan D 2024

NAMA : NAISYAH NOPRIANI
NPM: 2315061007
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

supremasi hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam suatu negara. Konsep ini menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati dan ditaati oleh semua warga negara, termasuk pemerintah itu sendiri.

Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Artinya, semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi.

Dengan adanya prinsip negara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada yang di atas hukum. Ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, dan tidak boleh sewenang-wenang.

Penting untuk memahami bahwa negara hukum bukan hanya tentang adanya hukum yang berlaku, tetapi juga tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan memperkuat supremasi hukum, sebuah negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya bagi semua warganya.

Nama : Friskila Rohasina Simarmata
NPM: 2315061043
Kelas: PSTI-C
Prodi: Teknik Informatika

Analisis yang saya dapat dari video tersebut adalah supremasi hukum adalah prinsip fundamental yang menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati dan ditaati oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Ini berarti bahwa semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Prinsip negara hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum. Keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Namun, konsep negara hukum lebih dari sekadar keberadaan hukum. Ini juga mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan memperkuat supremasi hukum, sebuah negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya bagi semua warganya.

Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi. Pemerintah harus bertindak dalam kerangka hukum, dan setiap pelanggaran hukum oleh pihak mana pun harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang setimpal.

NAMA : Zahra Aulia Nafisa
NPM    : 2315061028
KELAS : TI D
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Video ini menjelaskan konsep dasar penegakan hukum yang adil, menyoroti pentingnya penerapan hukum yang merata tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang berkeadilan memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai penegakan hukum yang adil di Indonesia termasuk korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

Untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting. Namun, tantangan seperti korupsi dan pengaruh politik sering menghambat tercapainya keadilan. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh untuk memperbaiki sistem ini. Pendidikan dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil.

Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi dan edukasi yang tepat, upaya untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan akan tetap menghadapi banyak rintangan. Pendidikan hukum yang berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.

Nama : Arza Restu Arjuna
Npm : 2315061051
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Video tersebut membahas tentang pentingnya Supremasi hukum buat mengatur keseimbangan kekuasaan di negara kita, dimana hukum jadi otoritas tertinggi yang harus dihormati semua warga negara, termasuk pemerintah. Menurut UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Yang mana semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga, harus sesuai dengan hukum dan nggak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada.

Negara hukum bukan cuma soal ada hukum yang berlaku, tapi juga soal keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan supremasi hukum, negara bisa menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan terpercaya bagi semua warganya.

Di negara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi sama hukum, dimana tidak ada yang di atas hukum. Membuat keputusan dan tindakan pemerintah ada dalam batas-batas hukum dan nggak sewenang-wenang.

Nama : Dimas Faqih Nur Aulia Rohman
NPM : 2315061059
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

setelah saya analisis video yang bapak berikan, video tersebut menunjukkan bahwa supremasi hukum merupakan prinsip esensial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Konsep ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara, termasuk pemerintah.
Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, mengimplikasikan bahwa segala tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sejalan dengan hukum dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Dengan prinsip negara hukum ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada yang berada di atas hukum. Hal ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan batas-batas hukum yang berlaku, dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada keinginan semata.
Dari analisis tersebut, dapat dilihat bahwa supremasi hukum tidak hanya mencakup keberadaan hukum sebagai panduan, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap sistem keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan menguatkan supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dipercaya oleh semua warganya.

Nama : Muhammad Faisal
NPM ; 2315061111
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

menurut analisi saya dalam video Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara, supremasi hukum adalah prinsip utama yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara, termasuk pemerintah. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, yang mengharuskan semua tindakan pemerintah dan warga negara untuk sesuai dengan hukum dan tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Prinsip negara hukum menjamin bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum sehingga tidak ada yang dapat mengambil alih hukum, dan setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus dilakukan tanpa sewenang-wenang dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Selain itu, supremasi hukum mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses ke keadilan, dan penegakan hukum yang efektif dan adil, yang semuanya memastikan bahwa semua orang dilayani dengan setara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Korupsi, kekuasaan politik, dan rendahnya kesadaran hukum adalah beberapa hambatan utama untuk penegakan hukum yang adil di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi hukum yang mendalam serta edukasi hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil. Dengan melakukan upaya ini, sebuah negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya oleh semua warganya dengan memperkuat supremasi hukum.

Nama: Talitha Dalilah Difa
NPM : 2315061012
Kelas : PSTI D
Prodi :Teknik Informatika

Berdasarkan video tersebut dapat saya analisis bahwa dalam berbagai variasinya hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata Negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka Negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menerapkan segala sesuatunya kepada costumary law/ interactional law. Hukum sudah menjadi sistem yang dibuat secara sengaja seperti hukum modern sekarang. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran social politik yang penting dan dicari ditengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Dalam UUD NRI 1945 Indonesia adalah Negara hukum, dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita perlu bernegara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta hukum yang nyaman untuk kebahagiaan rakyatnya. Jika tidak Indonesia bisa dimainkan hukumnya oleh para koruptor. Cara berhukum yang tidak tepat memang apat menimbulkan masalah ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogannya adalah demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Nama : Dhito Aryo Trengginas
NPM : 2315061015
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika

Analisis saya dari video tersebut menunjukkan bahwa supremasi hukum adalah prinsip penting yang menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Melalui prinsip ini menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Negara kita sebagai negara yang berlandaskan hukum, yang berarti setiap tindakan, baik oleh pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan menghormati prinsip-prinsip konstitusi.

Dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, penegakan hukum yang adil sangat penting. Tetapi, masih banyak pengaruh yang menjadi hambatan. Reformasi hukum yang komprehensif dan pendidikan hukum berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, supremasi hukum tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum tetapi juga menciptakan sistem yang adil dan dapat dipercaya. Reformasi hukum dan edukasi yang berkelanjutan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.

Nama : Rendy Antono
NPM : 2315061119
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Hasil analisis video ini mengenai supremasi hukum menurut saya menyatakan bahwa hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Dalam sejarah, masyarakat yang sederhana diatur oleh hukum alam, tetapi seiring dengan kompleksitas masyarakat modern, hukum adat tidak lagi mencukupi. Oleh karena itu, hukum modern diciptakan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang semakin maju dan kompleks. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pentingnya negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat menjadi dasar yang kokoh bagi kebahagiaan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia berisiko menjadi negara di mana koruptor dapat memanipulasi hukum dengan bantuan pengacara yang cerdik. Kesalahan dalam penerapan hukum bisa membawa malapetaka, yang sering kali disebabkan oleh interpretasi undang-undang yang keliru.

Reformasi yang dimulai sejak 1998 menandai era baru dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Ini termasuk penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah berdasarkan asas otonomi. Selain itu, reformasi ini juga mendorong pembangunan masyarakat madani yang aktif mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum, yang ditandai dengan munculnya lembaga swadaya masyarakat, seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI. Reformasi ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Nama : Novia Fitriana Huda
Npm : 2215061024
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Video tersebut membahas tentang pentingnya Supremasi hukum buat mengatur keseimbangan kekuasaan di negara kita, dimana hukum jadi otoritas tertinggi yang harus dihormati semua warga negara, termasuk pemerintah. Menurut UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Yang mana semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga, harus sesuai dengan hukum dan nggak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada.

Negara hukum bukan cuma soal ada hukum yang berlaku, tapi juga soal keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan supremasi hukum, negara bisa menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan terpercaya bagi semua warganya.

NAMA : Alexandrio Ariel Rafidan
NPM : 2315061071
KELAS: PSTI C
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Setelah menganalisis video yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah prinsip esensial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara, termasuk pemerintah. Sebagai negara hukum, Indonesia mengimplikasikan bahwa segala tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sejalan dengan hukum dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Ini berarti kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada yang berada di atas hukum.

Supremasi hukum tidak hanya mencakup keberadaan hukum sebagai panduan, tetapi juga mencakup prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap sistem keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Penegakan hukum yang adil sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, masih banyak hambatan yang mengganggu penegakan hukum yang adil, sehingga reformasi hukum yang komprehensif dan pendidikan hukum berkelanjutan sangat diperlukan.

Dengan menguatkan supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dipercaya oleh semua warganya. Reformasi hukum dan edukasi yang berkelanjutan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.

Nama : Zaskia Jihan Nabila
NPM : 2315061055
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Analisis video ini tentang supremasi hukum menyatakan bahwa hukum merupakan institusi yang dipercayai untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Pada awalnya, masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam, tetapi seiring perkembangan masyarakat menjadi lebih kompleks, hukum adat tidak lagi memadai. Karena itu, hukum modern dibuat secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih maju. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi penting untuk memastikan hukum menjadi dasar yang kuat bagi kesejahteraan rakyat. Tanpa itu, ada risiko bahwa koruptor dapat memanipulasi hukum dengan bantuan pengacara yang pandai. Kesalahan dalam penerapan hukum bisa membawa bencana, sering kali disebabkan oleh interpretasi undang-undang yang salah.

Reformasi yang dimulai pada 1998 menandai era baru dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Ini termasuk penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah berdasarkan prinsip otonomi. Reformasi ini juga mendorong pembangunan masyarakat madani yang aktif mengawasi pelaksanaan hukum, terlihat dari munculnya organisasi masyarakat sipil seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI. Reformasi ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

Nama : Michael Deffrans Cristian
NPM : 2315061087
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Video ini membahas pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Supremasi hukum berarti bahwa hukum adalah yang tertinggi dan harus dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Di Indonesia, sebagai negara hukum, semua tindakan harus sesuai dengan hukum dan konstitusi, sehingga kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum.

Supremasi hukum mencakup keberadaan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap sistem keadilan, dan penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum yang adil penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, terdapat hambatan yang mengganggu penegakan hukum yang adil, sehingga reformasi hukum yang komprehensif dan pendidikan hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan.

Dengan menguatkan supremasi hukum, negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan adil serta meningkatkan kepercayaan warganya. Reformasi hukum dan edukasi hukum berkelanjutan penting untuk pemahaman masyarakat dan penegakan hukum yang efektif dan adil.

Nama : Arfan Andhika Pramudya
NPM : 2315061019
Kelas : PSTI C

Analisis saya berdasarkan video tersebut yaitu supermasi hukum merupakan konsep penting dalam mengatur negara dan masyarakat pada saat ini. Hukum berperan untuk menata kehidupan sosial. Di masa lalu, hukum alami dan hukum adat cukup untuk masyarakat yang sederhana. Namun, masyarakat modern yang lebih kompleks membutuhkan hukum yang lebih terstruktur dan sistematis.

Di Indonesia, sesuai dengan UUD 1945, negara ini adalah negara hukum. Ini berarti semua aspek kehidupan diatur oleh hukum yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan nyaman bagi masyarakat. Jika hukum tidak diterapkan dengan baik, ada risiko hukum akan dimanipulasi oleh koruptor, yang bisa merusak sistem hukum itu sendiri.

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi berarti peralihan ke sistem politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi berarti menyerahkan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat penegakan hukum dengan mendekatkan pengambilan keputusan kepada rakyat dan memastikan hukum bisa dijalankan dengan lebih efektif di semua tingkat pemerintahan.

Namun, hukum yang diterapkan secara kaku dan tidak fleksibel dapat menyebabkan masalah. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara aturan yang jelas dan fleksibilitas dalam penerapannya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Reformasi hukum yang terus berlanjut diharapkan dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nama : Muhammad Rayhan Gumay
NPM : 2355061007
KELAS: TI C
Teknik Informatika

Adapun hasil analisis video adalah sebagai berikut.

Menurut saya berdasarkan video tersebut, supremasi hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur dan menata negara serta masyarakat. Awalnya, masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang muncul secara alami untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Namun, dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, hukum adat tidak lagi memadai. Oleh karena itu, hukum modern diciptakan untuk mengatasi tantangan kehidupan yang lebih maju. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hukum adalah dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara hukum yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi penting untuk memastikan bahwa hukum menjadi pijakan yang kuat demi kesejahteraan rakyat.

Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 membawa perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Fokusnya adalah pada demokratisasi dan desentralisasi, yang berarti penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Ini memungkinkan pengawasan yang lebih dekat dan efektif terhadap penyelenggaraan hukum. Selain itu, reformasi ini juga mendorong peran aktif masyarakat melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Peran masyarakat ini sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, supremasi hukum tidak hanya tentang adanya aturan, tetapi juga tentang penerapan hukum yang benar dan adil. Hukum yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tanpa penegakan hukum yang kuat dan transparan, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum akan sulit tercapai, dan rakyatlah yang akan merasakan dampak negatifnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum menjadi kunci untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

NAMA : ERLIN SARI RAMADHANI
NPM: 2315061056
KELAS: PSTI D
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Video ini menjelaskan bahwa hukum itu penting untuk mengatur negara dan masyarakat. Dulu, orang-orang pakai hukum alam, tapi sekarang karena masyarakat sudah lebih rumit, kita butuh hukum yang lebih canggih. Di Indonesia, UUD 1945 bilang bahwa Indonesia harus jadi negara yang mengikuti hukum. Ini penting supaya semua orang bisa hidup dengan baik dan adil. Kalau hukumnya tidak kuat, orang jahat bisa curang dan bikin masalah.

Sejak reformasi di tahun 1998, Indonesia mulai perhatikan lebih serius tentang hukum. Sekarang, ada lebih banyak kebebasan dan daerah-daerah punya lebih banyak kekuasaan sendiri. Orang-orang juga jadi lebih aktif mengawasi hukum, seperti lewat kelompok-kelompok seperti ICW dan Police Watch. Ini semua buat pastikan bahwa hukum di Indonesia itu jelas dan bisa dipercaya.

Dalam konteks negara hukum, hukum berperan sebagai penjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Ini membantu melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika ada yang melanggar hukum, mereka harus dihadapkan pada konsekuensi yang sesuai, tanpa pandang bulu. Ini adalah prinsip dasar yang menjaga agar negara dan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan adil.

Nama : Eugenia Grasela Maia
NPM : 2355061008
Kelas : PSTI - D

Adapt analysis mengenai video ini yakni, video ini membahas tentang pentingnya penegakan hukum yang adil di Indonesia. Hukum merupakan "Sumber" atau tata cara dari masyarakat Indonesia untuk berperilaku dan melaksanakan kehidupan. Penegakan hukum juga seeaiknya mengikuti perkembangan zaman, pada zaman modern yang kompleks ini, hukum harus dibuat sedemikian rupa supaya dapat relevan dan dapat ditaati oleh masyarakatnya.

Penegakan hukum yang adil berarti memperlakukan semua orang sama di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam mencapai penegakan hukum yang adil di Indonesia, seperti korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan edukasi dałam bidang hukum yang dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mendorong transparansi dan kredibilitas dalam hukum. Edukasi ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan masyarakat Indonesia supaya dapat lebih memahami dan menaati hukum dengan baik dań benar.

Nama: Dara Ayu Rahmadilla
Kelas: PSTI D
NPM: 2315061092

Setelah menonton video tersebut, saya semakin mengerti betapa pentingnya supremasi hukum dalam mengatur suatu negara. Konsep supremasi hukum menegaskan bahwa hukum adalah aturan tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Ini berarti bahwa tidak ada yang berada di atas hukum, dan semua keputusan dan tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia, prinsip negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa hukum adalah dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum juga berarti bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Hal ini penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kata lain, pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum, dan tidak boleh bertindak di luar batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara.

Selain itu, supremasi hukum juga mencakup prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap sistem keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Penegakan hukum yang adil sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, masih banyak hambatan yang mengganggu penegakan hukum yang adil, seperti kekurangan sumber daya dan ketidakpastian hukum.

Reformasi hukum yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam penegakan hukum. Fokus reformasi ini adalah pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi berarti peralihan ke sistem politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi berarti penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Ini memungkinkan pengawasan yang lebih dekat dan efektif terhadap pelaksanaan hukum di semua tingkat pemerintahan. Selain itu, reformasi ini juga mendorong peran aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi penegakan hukum melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat.

Dengan memperkuat supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dipercaya oleh semua warganya. Reformasi hukum yang komprehensif dan pendidikan hukum berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dapat diterapkan secara adil dan efektif bagi seluruh masyarakat. Hanya dengan memperkuat supremasi hukum, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi, di mana keadilan dan keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam sistem hukum.

Nama : Febby Yolanda Putri
NPM :2315061003
Kelas : PSTI C

Dalam video tersebut, membahas tentang supremasi hukum, dengan penekanan pada peran hukum sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara serta masyarakat. Konstitusi Indonesia, khususnya UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menegaskan pentingnya hukum sebagai fondasi bagi tatanan sosial yang beradab dan perlunya negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, menyoroti bahwa kemajuan teknologi juga harus dipertimbangkan dalam pengembangan sistem hukum agar dapat terus menjaga relevansinya dalam menghadapi tantangan zaman.

Reformasi sejak tahun 1998 juga dibahas dalam konteks peningkatan penegakan hukum di Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi menjadi poin penting, di mana demokratisasi menciptakan transisi menuju rezim politik yang lebih inklusif dan partisipatif, sementara desentralisasi memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan lokal mereka. Kedua konsep ini memperkuat prinsip negara hukum dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta memberdayakan daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan demikian, video tersebut mengilustrasikan bagaimana supremasi hukum, didukung oleh demokratisasi dan desentralisasi, menjadi landasan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan beradab di Indonesia.

nama : anggi permata sari
npm : 2315061044
kelas : ti d

Berdasarkan video tersebut, Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia disebut sebagai negara hukum. Ini berarti bahwa semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Prinsip negara hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan batasan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, konsep negara hukum lebih dari sekadar keberadaan hukum. Ini juga mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan memperkuat supremasi hukum, negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya oleh semua warganya.
Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi. Pemerintah harus bertindak dalam kerangka hukum, dan setiap pelanggaran hukum oleh pihak mana pun harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai.

NAMA : INTAN EKA SAFITRI
NPM : 2315061064
KELAS : PSTI D
PPRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Video tersebut membahas tentang pentingnya Supremasi hukum untuk mengatur keseimbangan kekuasaan di Indonesia tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang adil memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka.
Tantangan utama dalam memastikan penegakan hukum yang adil di Indonesia mencakup korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.
Penuntutan yang adil sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat.
Namun, tantangan seperti korupsi dan pengaruh politik sering kali menghambat pemberian keadilan.
Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi kendala utama. Oleh sebab itu, reformasi hukum yang komprehensif diperlukan untuk memperbaiki sistem ini.
Melanjutkan pendidikan dan sosialisasi hukum juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penuntutan yang adil.
Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi dan pendidikan yang tepat, upaya untuk memastikan penuntutan yang adil akan terus menghadapi banyak kendala.
Pendidikan hukum yang berkelanjutan membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.

Nama : M.Valerian Irwansyah
NPM : 2315061027
Kelas : PSTI.C
Prodi : Teknik Informatika

Dalam video tersebut, mereka membahas supremasi hukum dengan menekankan fungsi hukum sebagai lembaga yang mengatur negara dan masyarakat. Konstitusi Indonesia, terkhususnya UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, menegaskan bahwa hukum adalah fondasi bagi tatanan sosial yang beradab, dan bahwa negara hukum harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. UUD 1945 juga menekankan bahwa pengembangan sistem hukum harus mempertimbangkan kemajuan teknologi agar sistem hukum dapat tetap relevan dengan tantangan zaman.

Penegakan hukum Indonesia mengalami perubahan besar sebagai hasil dari reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Fokusnya adalah desentralisasi dan demokratisasi, yang berarti menyerahkan kekuasaan ke daerah dari pemerintah pusat. Ini memungkinkan pengawasan yang lebih dekat dan efisien terhadap penyelenggaraan hukum. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat seperti Watch for Indonesian Corruption (ICW), Watch for Police, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) mendorong partisipasi masyarakat dalam reformasi ini. Peran-peran masyarakat sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Dengan menguatkan supremasi hukum, suatu negara menciptakan lingkungan secara stabil, adil, serta dipercaya oleh semua warganya. Reformasi hukum dan edukasi yang berkelanjutan berperan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.

NAMA : Gerhana Malik Ibrahim
NPM: 2315061032
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Supremasi hukum sangat penting dalam mengatur negara dan masyarakat. Awalnya, hukum alam yang muncul secara alami cukup untuk masyarakat sederhana. Namun, dengan berkembangnya masyarakat, hukum adat menjadi tidak memadai, sehingga hukum modern diciptakan untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Di Indonesia, prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hukum adalah fondasi utama. Negara hukum yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi memastikan kesejahteraan rakyat. Reformasi sejak 1998 membawa perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi, memungkinkan pengawasan lebih efektif. Peran aktif masyarakat melalui lembaga swadaya seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Supremasi hukum bukan hanya tentang aturan, tetapi juga penerapan hukum yang benar dan adil. Penegakan hukum yang kuat dan transparan sangat penting untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara hukum dan memastikan kesejahteraan rakyat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

Nama: Ary nanda pratama
Npm: 2315061039
Kelas : Ti C

Video ini membahas tentang konsep dasar penegakan hukum yang adil dan pentingnya penerapan hukum yang merata tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang berkeadilan memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai penegakan hukum yang adil di Indonesia termasuk korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.
Untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting. Namun, tantangan seperti korupsi dan pengaruh politik sering menghambat tercapainya keadilan. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh untuk memperbaiki sistem ini. Pendidikan dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil.
Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi dan edukasi yang tepat, upaya untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan akan tetap menghadapi banyak rintangan. Pendidikan hukum yang berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.

Nama : Arianti Kartika Dewi
NPM : 2315061047
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika

Dalam video tersebut yang pertama kali dibahas adalah tentang pentingnya hukum dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap hukum yang ada pada negara ini. Hukum hadir sebagai sebuah lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakatnya. Penerapan hukum di era modern ini sangat penting dan terus digencarkan guna untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Hal ini diperlukan agar terbentuklah keselarasan antara hukum dengan zaman dimana hukum itu diberlakukan. Seperti yang telah tercantum dalam UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" hal ini berkaitan dengan keinginan untuk mengeratkan hubungan ilmu dan teknologi di dalam kehidupan berbangsa dan bernengara.
 
Jika tidak diterapkan hukum yang dekat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Indonesia bisa saja dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat dengan mudah untuk mengendalikan hukum yang berlaku. Orang-orang seperti itu dapat menyewa pengacara dan mengatur bagaimana hukum akan berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja, akan tetapi untuk kerugiannya akan dirasakan oleh semua pihak.

NAMA : IIN SUMARNI
NPM : 2315061040
KELAS : TI D
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Dalam video tersebut adaalah Kekuasaan yang adil di Indonesia diatur oleh supremasi hukum. Semua orang dilayani Korupsi, yang sering terjadi di sistem hukum Indonesia, mengganggu keseimbangan kekuasaan dan memungkinkan diskriminasi. Pengaruh politik juga dapat memengaruhi proses penegakan hukum, menyebabkan ketidakadilan. Salah satu kendala utama untuk penegakan hukum yang adil adalah rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, yang dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan hukum dan akses ke informasi.
Untuk menyelesaikan masalah ini, reformasi hukum yang menyeluruh diperlukan. Reformasi ini harus mencakup sistem penegakan hukum yang lebih baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pengawasan yang kuat terhadap korupsi dan pengaruh politik. Oleh karena itu, supremasi hukum dapat diterapkan dan keadilan dapat diberikan secara adil.dengan adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Penegakan hukum yang adil sangat penting di Indonesia untuk mengatasi korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum yang menghambat keadilan.

NAMA : DHINI VADILA SARI
NPM : 2315061048
KELAS : TI D
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Analisis saya berdasarkan video tersebut menyoroti pentingnya supremasi hukum dalam mengatur negara dan masyarakat saat ini. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial. Pada masa lalu, hukum alami dan adat sudah cukup untuk masyarakat yang sederhana. Namun, masyarakat modern yang lebih kompleks memerlukan hukum yang lebih terstruktur dan sistematis.

Di Indonesia, sesuai dengan UUD 1945, negara ini adalah negara hukum. Ini berarti bahwa segala aspek kehidupan diatur oleh hukum yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem hukum yang adil dan nyaman bagi masyarakat. Apabila hukum tidak diterapkan dengan baik, ada risiko hukum dimanipulasi oleh koruptor, yang dapat merusak integritas sistem hukum itu sendiri.

Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengacu pada peralihan menuju sistem politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi berarti pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memperkuat penegakan hukum dengan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada rakyat, sehingga hukum dapat dijalankan dengan lebih efektif di semua tingkat pemerintahan.

Namun, hukum yang diterapkan secara kaku dan tidak fleksibel dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara aturan yang jelas dan fleksibilitas dalam penerapannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Diharapkan, reformasi hukum yang terus berjalan dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif bagi seluruh rakyat Indonesia.

NAMA : M Reza Rohman
NPM: 2315061004
KELAS: TI D
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Dari video tersebut, saya menganalisis bahwa supremasi hukum adalah prinsip dasar yang menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Prinsip ini menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia disebut sebagai negara hukum. Artinya, semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Prinsip negara hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum. Keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Namun, konsep negara hukum tidak hanya tentang keberadaan hukum. Ini juga mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan memperkuat supremasi hukum, sebuah negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya bagi semua warganya.

Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi. Pemerintah harus bertindak dalam kerangka hukum, dan setiap pelanggaran hukum oleh pihak mana pun harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang setimpal.

Nama :Fayiz Akbar Daifullah
Npm :2315061011
Kelas :TI C
Profi :Teknik Informatika

Dapat dilihat dari video tersebut bahwa penegakan hukum yang adil dan relevan merupakan aspek krusial dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sekumpulan aturan, tetapi juga sebagai sistem yang harus terus berkembang sesuai dengan perubahan dan kompleksitas zaman. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum yang adil berarti memastikan bahwa semua individu diperlakukan setara di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya.

Namun, mencapai penegakan hukum yang adil di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Tantangan seperti korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan hambatan yang signifikan.Pengaruh politik bisa menciptakan tekanan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan keputusan hukum yang tidak objektif. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi masalah, karena masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajibannya cenderung kurang patuh pada hukum.

Oleh karena itu, Indonesia perlu terus mengembangkan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, agar tercipta sistem hukum yang tidak hanya adil dan relevan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan adil.

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ ASSYIFA
NPM : 2315061072
KELAS : TI D
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA


Dari analisis video tersebut, saya simpulkan bahwa supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara, termasuk di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Konsep negara hukum menekankan bahwa semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Prinsip negara hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil dan merata menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya bagi semua warga.

Tantangan utama dalam mencapai penegakan hukum yang adil di Indonesia meliputi korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Reformasi hukum menyeluruh, pendidikan, dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Tanpa upaya yang berkelanjutan dalam reformasi dan edukasi hukum, penegakan hukum yang berkeadilan akan terus menghadapi rintangan. Pendidikan hukum yang terus-menerus dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.

Nama : Mutiara Khairunnisa Zulkifli
NPM : 2315061060
Kelas : TI D

Analisis saya terhadap video tersebut adalah bahwa supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam negara dan masyarakat modern. Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, adalah negara hukum yang menjamin keadilan, ketertiban, dan stabilitas. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi berbagai tantangan di era modern. Hukum di Indonesia telah berkembang dari hukum adat yang sederhana menjadi sistem hukum modern yang terstruktur, diperlukan untuk mengatur masyarakat yang kompleks. Reformasi 1998 menekankan demokratisasi dan desentralisasi, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Ini membuka jalan bagi perbaikan dalam penyelenggaraan hukum. Selain itu, LSM seperti Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Police Watch berperan penting dalam mengawasi dan memastikan penegakan supremasi hukum yang baik.

Namun, tantangan besar tetap ada, seperti korupsi dan manipulasi hukum oleh koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penerapan hukum yang terlalu tekstual tanpa mempertimbangkan keadilan substantif juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi menghambat adaptasi hukum dengan perkembangan zaman, yang penting untuk menciptakan sistem hukum yang relevan dan efektif. Meskipun ada kemajuan sejak Reformasi 1998, tantangan seperti korupsi, penerapan hukum yang tekstual, dan keterbatasan teknologi masih ada. Upaya untuk memperkuat integritas, transparansi, dan adaptasi teknologi dalam sistem hukum diperlukan agar supremasi hukum dapat terwujud secara efektif, memberikan keadilan, dan mendukung kemajuan bangsa.

Nama: Aulia Rahmi Shakira
NPM: 2315061104
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika
Dalam video tersebut saya menganalisis bahwa pentingnya hokum di Indonesia ini. Supremasi hukum merupakan wujud lembaga yang dipercaya untuk mengatur tatanan Negara dan masyarakat. Hukum sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dalam masyarakat kita sekarang, karena hukum yang bersifat sederhana tidak akan cocok untuk dipakai di zaman modern yang kompleks. Hukum ini sangat penting untuk mengatur tatanan dalam Negara Indonesia. Hukum juga harus dibuat dengan teliti, cermat, dan sedemikian baik sehingga tidak menghasilkan hokum yang keliru. Hukum yang keliru bukan hanya tidak efektif, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru. Hal ini membuka celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya demi keuntungan pribadi.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum Indonesia. Masa ini ditandai dengan demokratisasi dan desentralisasi, yang membuka jalan bagi lahirnya berbagai lembaga independen seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI. Lembaga-lembaga ini berperan dalam mengawasi dan mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan.

Nama : M. Azmi Edfa Alhafizh
NPM : 2315061115
Kelas : PSTI C

Berdasarkan hasil analisis saya, video tersebut membahas tentang pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Supremasi hukum adalah prinsip fundamental yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, yang berarti semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Prinsip negara hukum mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Ini memastikan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu, menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya.

Reformasi yang dimulai sejak 1998 menandai era baru dalam penegakan hukum di Indonesia dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Reformasi ini mendorong pembangunan masyarakat madani yang aktif mengawasi penyelenggaraan hukum, ditandai dengan munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI. Hambatan utama penegakan hukum yang adil di Indonesia termasuk korupsi, kekuasaan politik, dan rendahnya kesadaran hukum. Mengatasi hambatan ini memerlukan reformasi hukum yang mendalam serta edukasi hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil. Dengan langkah-langkah ini, negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya melalui supremasi hukum.

NAMA: Al-Fachrezi Three Aditya
NPM: 2315061123
KELAS:PSTI C
PRODI: Teknik Informatika

Berdasarkan video tersebut dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum merupakan prinsip dasar yang memastikan keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara dengan menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan, baik oleh pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tertuang dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum, dan semua keputusan serta tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, supremasi hukum tidak hanya berarti adanya hukum, tetapi juga mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Reformasi hukum yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia bertujuan untuk mendemokratisasi dan mendesentralisasi kekuasaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum. Dengan memperkuat supremasi hukum melalui reformasi dan pendidikan hukum berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan terpercaya, serta meminimalisir hambatan seperti korupsi dan pengaruh politik dalam penegakan hukum.

Nama : Tri Septiani
NPM : 2315061036
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Hasil analisis Saya terhadap video tersebut adalah, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara maka supremasi hukum merupakan asas fundamental yang menetapkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang wajib dihormati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara termasuk pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum yang mengharuskan seluruh tindakan pemerintah dan warga negara mengikuti hukum, bukan prinsip konstitusi. Supremasi hukum menjamin bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang sehingga tidak seorang pun dapat merampas hukum, dan setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus dilakukan tanpa wewenang dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, supremasi hukum mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hukum dan penegakan hukum yang efektif dan adil, yang semuanya menjamin bahwa semua orang dilayani secara setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi atau politik mereka. . status . Korupsi, kekuasaan politik, dan rendahnya kesadaran hukum merupakan hambatan utama dalam mewujudkan supremasi hukum yang adil di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi legislatif yang komprehensif dan pendidikan hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum yang adil. Melalui tindakan ini, negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil dan dapat dipercaya bagi seluruh warganya dengan memperkuat supremasi hukum..

Nama: Delon
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika

Berdasarkan Video diatas dapat diambil kesimpulan:
Supremasi hukum sangat penting dalam mengatur negara dan masyarakat. Awalnya, hukum alam mengatur masyarakat sederhana, tetapi dengan perkembangan masyarakat yang kompleks, hukum adat tidak lagi memadai. Maka, hukum modern diciptakan untuk mengatasi tantangan kehidupan yang lebih maju. Di Indonesia, prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hukum adalah dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi sejak 1998 membawa perubahan besar dalam penegakan hukum, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi yang memungkinkan pengawasan lebih efektif. Partisipasi masyarakat melalui lembaga seperti ICW dan MAPPI penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Supremasi hukum bukan hanya tentang adanya aturan, tetapi juga penerapan hukum yang adil dan relevan dengan perkembangan zaman. Hukum yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memastikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tantangan seperti korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum perlu diatasi. Edukasi hukum diperlukan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta mendorong transparansi dan kredibilitas hukum, menjadi agen perubahan untuk menaati hukum dengan baik dan benar.

Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D

Analisis dari video dari judul Supremasi Hukum, adalah menyoroti konsep fundamental dalam sistem hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi yang diakui dan ditaati oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Supremasi hukum memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan melindungi hak asasi manusia melalui mekanisme hukum yang transparan dan adil. Prinsip ini juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan pemerintah, menjamin bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Implementasi supremasi hukum memerlukan sistem peradilan yang independen, undang-undang yang jelas dan adil, serta penegakan hukum yang efektif dan tidak memihak.

Tantangan dalam penerapan supremasi hukum bisa datang dari korupsi, campur tangan politik, dan kelemahan dalam sistem peradilan, yang semuanya dapat merusak kepercayaan publik dan penerapan hukum yang adil. Dampak positif dari supremasi hukum meliputi stabilitas dan keamanan, dukungan terhadap demokrasi dan tata kelola yang baik, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara, yang pada gilirannya mendorong kohesi sosial dan rasa keadilan. Negara-negara dengan supremasi hukum yang kuat, seperti negara-negara Nordik, biasanya memiliki tingkat korupsi yang rendah dan sistem peradilan yang independen. Oleh karena itu, supremasi hukum adalah fondasi penting bagi keadilan, stabilitas, dan tata kelola yang baik dalam masyarakat, serta menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Nama : Luthfi Muthathohirin
NPM : 2315061112
Kelas : PSTI D

Mengenai hasil analisis saya dari video tersebut menunjukkan bahwa supremasi hukum adalah prinsip fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dihormati dan ditaati oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Dalam konteks Indonesia, yang dinyatakan sebagai negara hukum dalam UUD 1945, semua tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Supremasi hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu.

Lebih dari sekadar keberadaan hukum, supremasi hukum juga mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan memperkuat supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan terpercaya bagi semua warganya. Reformasi hukum yang dimulai pada 1998 menandai peralihan ke sistem politik yang lebih demokratis dan desentralisasi kekuasaan ke pemerintah daerah, yang bertujuan memperkuat penegakan hukum dengan mendekatkan pengambilan keputusan kepada rakyat. Namun, hukum harus diterapkan dengan keseimbangan antara aturan yang jelas dan fleksibilitas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Nama : Syahrul Ghufron Al Hamdan
NPM : 2315061063
Kelas : PSTI C

Setelah menonton vidio yang diberikan berikut adalah hasil analisis dari saya, seperti yang kita ketahui supremasi hukum adalah elemen kunci dalam pengaturan negara dan masyarakat. Pada awalnya, hukum alam mengatur masyarakat sederhana, namun seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, hukum adat tidak lagi memadai. Maka, hukum modern diciptakan untuk mengatasi tantangan yang lebih maju. Di Indonesia, prinsip negara hukum dalam UUD 1945 menegaskan bahwa hukum adalah dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi sejak 1998 membawa perubahan besar dalam penegakan hukum dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Partisipasi masyarakat melalui lembaga seperti ICW dan MAPPI sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Supremasi hukum bukan hanya tentang adanya aturan, tetapi juga penerapan hukum yang adil dan relevan dengan perkembangan zaman. Hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tantangan seperti korupsi, pengaruh politik, dan kelemahan dalam sistem peradilan perlu diatasi karena dapat merusak kepercayaan publik dan penerapan hukum yang adil. Edukasi hukum diperlukan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, mendorong transparansi, kredibilitas hukum, dan menjadi agen perubahan yang taat hukum. Dampak positif dari supremasi hukum meliputi stabilitas, keamanan, dukungan terhadap demokrasi, tata kelola yang baik, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara, yang pada gilirannya mendorong kohesi sosial dan rasa keadilan. Negara-negara dengan supremasi hukum yang kuat, seperti negara-negara Nordik, biasanya memiliki tingkat korupsi yang rendah dan sistem peradilan yang independen. Oleh karena itu, supremasi hukum adalah fondasi penting bagi keadilan, stabilitas, dan tata kelola yang baik dalam masyarakat, serta menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Nama : Alfikri Deo Putra
NPM : 2315061075
Kelas : TI C
Prodi : Teknik informatika

Video tersebut membahas tentang pengilustrasian terhadap pentingnya penegakan hukum yang adil dan relevan dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Lebih dari sekadar sekumpulan aturan, hukum berperan sebagai sebuah sistem yang harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan kompleksitasnya. Di Indonesia, penegakan hukum yang adil menjamin kesetaraan perlakuan di hadapan hukum bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Hal ini krusial untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan efektivitasnya dalam menjalankan fungsinya.

Supremasi hukum tidak hanya berbicara mengenai keberadaan regulasi, melainkan juga tentang implementasi hukum yang adil dan relevan dengan evolusi zaman. Hukum yang didasarkan pada pengetahuan dan teknologi dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai tantangan seperti korupsi, intervensi politik, dan kurangnya kesadaran hukum perlu diselesaikan. Edukasi hukum menjadi penting agar masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka serta mendorong transparansi dan kredibilitas hukum. Hal ini akan mengubah masyarakat terhadap perubahan yang mematuhi hukum dengan baik dan benar.

Nama : Aleea Carisa Danielle Kalalo
NPM : 2351061023
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika

Video ini membahas tentang supremasi hukum yang dimana supremasi hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa hukum merupakan otoritas tertinggi yang harus ditaati oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Prinsip ini memastikan kesetaraan di hadapan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui pemisahan kekuasaan. Dengan supremasi hukum, kepastian hukum terjaga, transparansi dan akuntabilitas pemerintah ditingkatkan, sehingga hak-hak warga negara dilindungi dan keseimbangan kekuasaan dalam negara tetap terjaga.

Reformasi hukum yang dimulai sejak 1998 di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam penegakan hukum, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi tercermin dalam pemilu yang lebih bebas dan adil, peningkatan kebebasan berpendapat dan pers, dsb. Desentralisasi memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah, memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta pembagian sumber daya yang lebih adil antara pusat dan daerah. Reformasi ini mengarah pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan desentralistik, dengan kebebasan dan kekuasaan yang lebih besar untuk rakyat dan pemerintah daerah.

NAMA : RAMADHANI AHMAD
NPM : 2365061001
KELAS : PSTI-C
PRODU : TEKNIK INFORMATIKA

Video ini membahas mengenai supremasi hukum yang menunjukkan bahwa hukum dipandang sebagai lembaga yang dipercayakan untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Dalam sejarah, masyarakat yang sederhana diatur oleh hukum alam, namun dengan meningkatnya kompleksitas masyarakat modern, hukum adat tidak lagi mencukupi. Oleh karena itu, hukum modern sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang semakin maju dan kompleks. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pentingnya negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia adalah untuk memastikan hukum dapat menjadi dasar yang kokoh bagi kesejahteraan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia berisiko menjadi negara di mana koruptor dapat memanipulasi hukum dengan bantuan pengacara yang cerdik. Kesalahan dalam penerapan hukum dapat membawa malapetaka, sering kali disebabkan oleh interpretasi undang-undang yang salah.

Reformasi yang dimulai sejak 1998 menandai era baru dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Ini termasuk penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah berdasarkan asas otonomi. Selain itu, reformasi ini juga mendorong pembangunan masyarakat madani yang aktif mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum, ditandai dengan munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI. Reformasi ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

Nama : Abrar Rafii Ibrahim
NPM : 2315061095
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Hasil analisis saya terhadap video tersebut adalah pentingnya supremasi hukum dengan menekankan peran hukum sebagai institusi yang mengatur negara dan masyarakat. Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini menandakan bahwa hukum adalah dasar bagi tatanan sosial yang beradab, dan negara hukum harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. UUD 1945 juga menekankan bahwa pengembangan sistem hukum harus mempertimbangkan kemajuan teknologi agar sistem hukum tetap relevan dengan tantangan zaman.

Penegakan hukum di Indonesia mengalami perubahan besar sebagai hasil dari reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Fokus utama dari reformasi ini adalah desentralisasi dan demokratisasi, yang mengalihkan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Langkah ini memungkinkan pengawasan yang lebih dekat dan efisien terhadap pelaksanaan hukum. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Watch for Police, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses reformasi ini. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Dengan memperkuat supremasi hukum, sebuah negara menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya oleh semua warganya. Reformasi hukum dan pendidikan yang berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil. Supremasi hukum yang kokoh akan mendorong kemajuan sosial dan ekonomi, sehingga penegakan hukum yang adil dan efektif akan bermanfaat bagi stabilitas sosial dan perkembangan ekonomi negara.

Nama : Muhammad Favian Rizki
NPM : 2315061067
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika

Dengan menganalisis video dapat kita lihat bahwa hukum telah berkembang dari hukum normal dan standar menjadi hukum yang kompleks saat ini untuk mengendalikan tatanan sosial yang semakin maju. Perubahan yang sah di Indonesia sejak tahun 1998 telah membawa perubahan besar dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi, serta dinamisnya peran masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan kewenangan hukum, yang dibuktikan dengan bangkitnya LSM seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Supremasi hukum di Indonesia ditekankan sebagai fondasi utama dalam mengatur keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa semua tindakan, baik oleh pemerintah maupun warga negara, harus berada dalam kerangka hukum yang ada. UUD 1945 menegaskan status Indonesia sebagai negara hukum, yang tidak hanya mengacu pada keberadaan hukum tetapi juga pada keadilan, perlindungan HAM, akses keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Pentingnya supremasi hukum juga terlihat dalam pembatasan kontrol pemerintah oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan kontrol. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum dimana pemerintah harus bertindak dalam menetapkan batas-batas yang sah, menjaga kontrol dan menjamin keadilan bagi semua warga negara.

Nama: Naomi Theresia Saragih
NPM : 2315061091
Kelas : PSTI C
Prodi: Teknik Informatika

Analisis saya terhadap video tersebut adalah Supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam negara dan masyarakat modern. Indonesia, yang dicantumkan dalam Konstitusi 1945, adalah negara hukum yang menjamin keadilan, ketertiban, dan stabilitas. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi berbagai tantangan di era kini.
Hukum di Indonesia telah bertransformasi dari hukum adat yang sederhana menjadi sistem hukum modern yang terstruktur, yang dibutuhkan untuk mengatur masyarakat yang kompleks. Reformasi 1998 menekankan demokratisasi dan desentralisasi, menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Ini membuka jalan bagi perbaikan dalam penegakan hukum. Selain itu, organisasi non-pemerintah seperti Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Police Watch memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan penerapan supremasi hukum yang baik.
Meski begitu, tantangan besar tetap ada, seperti korupsi dan manipulasi hukum oleh para koruptor yang menggunakan jasa pengacara, yang mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penerapan hukum yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan keadilan substantif juga dapat menyebabkan ketidakadilan. Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi menghambat adaptasi hukum dengan perkembangan zaman, yang penting untuk menciptakan sistem hukum yang relevan dan efektif.

NAMA : Sultan Bani Hakim
NPM : 2315061103
KELAS : PSTI C
PRODI : Teknik Informatika

Setelah menganalisis video yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum memiliki posisi tertinggi yang harus dihormati dan ditaati oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan bahwa setiap tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada yang berada di atas hukum. Supremasi hukum tidak hanya mencakup keberadaan hukum sebagai panduan, tetapi juga meliputi prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses ke sistem keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Penegakan hukum yang adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, masih banyak kendala yang mengganggu penegakan hukum yang adil, sehingga reformasi hukum yang menyeluruh dan pendidikan hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan. Dengan memperkuat supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya oleh semua warganya. Reformasi hukum dan pendidikan berkelanjutan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.

Nama : Juan Kamallunniam K.A
NPM : 2315061068
Kelas : Ti D

analisis saya pada Video tersebut menjelaskan prinsip dasar penegakan hukum yang adil, menyoroti perlunya penerapan hukum secara merata tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang adil memastikan bahwa semua individu diperlakukan sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Di Indonesia, tantangan utama dalam mencapai penegakan hukum yang adil termasuk korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

Untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, penegakan hukum yang adil sangat penting. Namun, tantangan seperti korupsi dan pengaruh politik sering menghambat pencapaian keadilan. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum menyeluruh untuk memperbaiki sistem ini. Pendidikan dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil.

Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi dan pendidikan yang tepat, upaya untuk mencapai penegakan hukum yang adil akan menghadapi banyak rintangan. Pendidikan hukum yang berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.

Nama : Nabila Putri Ayu Ningtyas
NPM : 2315061016
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika

Menurut analisis saya, hukum diposisikan sebagai otoritas tertinggi dalam negara dan masyarakat kontemporer. Menurut Konstitusi 1945, Indonesia adalah negara hukum yang mempromosikan keadilan, ketertiban, dan stabilitas. Namun, di era kontemporer, banyak tantangan menghadang penerapan prinsip ini. Indonesia memiliki sistem hukum modern yang kompleks, yang telah berkembang dari hukum adat yang sederhana. Dengan mengutamakan demokratisasi dan desentralisasi, Reformasi 1998 menghasilkan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini memungkinkan peningkatan penyelenggaraan hukum. Tetapi penerapan hukum yang terlalu tekstual tanpa mempertimbangkan keadilan substantif juga dapat menyebabkan ketidakadilan. Karena keterbatasan teknologi, hukum tidak dapat berubah sesuai dengan zaman, yang merupakan bagian penting dari pembentukan sistem hukum yang kuat. Tantangan seperti korupsi, penerapan hukum yang tekstual, dan keterbatasan teknologi masih ada, meskipun ada kemajuan sejak Reformasi 1998. Untuk memastikan supremasi hukum, keadilan, dan kemajuan bangsa, diperlukan upaya untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan adaptasi teknologi sistem hukum.

Nama : Firman Farel Richardo
NPM : 2315061099
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Dari video yang saya tonton, dapat saya simpulkan bahwa video ini menjelaskan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Supremasi hukum berarti hukum adalah yang tertinggi dan harus ditaati oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Di Indonesia, sebagai negara hukum, semua tindakan harus sesuai dengan hukum dan konstitusi, sehingga kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum.

Supremasi hukum mencakup keberadaan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap sistem keadilan, dan penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum yang adil penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, ada hambatan yang mengganggu penegakan hukum yang adil, sehingga diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dan pendidikan hukum yang berkelanjutan.

Dengan memperkuat supremasi hukum, negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan adil serta meningkatkan kepercayaan warganya. Reformasi hukum dan pendidikan hukum berkelanjutan penting untuk pemahaman masyarakat dan penegakan hukum yang efektif dan adil.

Nama : Sabilillah Irdo
NPM : 2315061108
Kelas : PSTI D

Jawaban :

Video tersebut membahas tentang pentingnya Supremasi hukum buat mengatur keseimbangan kekuasaan di negara kita, dimana hukum jadi otoritas tertinggi yang harus dihormati semua warga negara, termasuk pemerintah. Menurut UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Yang mana semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga, harus sesuai dengan hukum dan nggak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada.

Negara hukum bukan cuma soal ada hukum yang berlaku, tapi juga soal keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan supremasi hukum, negara bisa menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan terpercaya bagi semua warganya.

Di negara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi sama hukum, dimana tidak ada yang di atas hukum. Membuat keputusan dan tindakan pemerintah ada dalam

Nama : Nuzaim Birri
Npm : 2315061079
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Analisis video ini mengenai supremasi hukum menyatakan bahwa hukum berkembang sebagai institusi yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Pada masa awal, masyarakat yang sederhana diatur oleh hukum alam, tetapi dengan berkembangnya kompleksitas masyarakat modern, hukum adat tidak lagi memadai. Oleh karena itu, hukum modern sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang semakin maju dan kompleks. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pentingnya negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia adalah untuk memastikan hukum dapat menjadi landasan yang kuat bagi kesejahteraan rakyat. Tanpa itu, Indonesia berisiko menjadi negara di mana koruptor dapat memanipulasi hukum dengan bantuan pengacara yang cerdik. Kesalahan dalam penerapan hukum dapat menyebabkan bencana, sering kali disebabkan oleh interpretasi undang-undang yang keliru. Reformasi yang dimulai sejak 1998 menandai era baru dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Ini termasuk penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah berdasarkan prinsip otonomi. Selain itu, reformasi ini juga mendorong pembangunan masyarakat sipil yang aktif mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum, yang ditandai dengan munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI. Reformasi ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

Nama : Galang Pambudi Utama
NPM : 2315061080
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin keseimbangan kekuasaan dalam sebuah negara dengan menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan konstitusi. Di Indonesia, prinsip ini tercantum dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum, dan semua keputusan serta tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, supremasi hukum tidak hanya berarti adanya hukum, tetapi juga mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Reformasi hukum yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia bertujuan untuk mendemokratisasi dan mendesentralisasi kekuasaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum. Dengan memperkuat supremasi hukum melalui reformasi dan pendidikan hukum berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan terpercaya, serta meminimalisir hambatan seperti korupsi dan pengaruh politik dalam penegakan hukum.

NAMA : Surya Bagaskara
NPM: 2315061031
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Analisis dalam video mengenai supremasi hukum menyatakan bahwa hukum berkembang sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan mengatur negara serta masyarakat. Awalnya, masyarakat yang sederhana diatur oleh hukum alam, tetapi dengan kompleksitas yang semakin meningkat dalam masyarakat modern, hukum adat tidak lagi cukup. Sebagai respons, hukum modern diciptakan untuk mengakomodasi kebutuhan kehidupan yang semakin maju dan kompleks. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pentingnya negara hukum yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat menjadi landasan yang kuat bagi kesejahteraan rakyat. Tanpa itu, Indonesia berisiko menjadi negara di mana koruptor dapat memanipulasi hukum dengan bantuan pengacara yang cerdik. Kesalahan dalam penerapan hukum dapat mengakibatkan bencana, seringkali karena interpretasi undang-undang yang salah. Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 menandai era baru dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Ini melibatkan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah berdasarkan prinsip otonomi. Selain itu, reformasi ini juga mendorong perkembangan masyarakat sipil yang aktif dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan hukum, yang ditandai dengan munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI. Reformasi ini menegaskan bahwa peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

Makka Muhammad Mustova
2315061100
TI D

Video ini tentang supremasi hukum, dimana supremasi hukum merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara termasuk pemerintah. Prinsip ini menjamin persamaan di depan hukum, melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui pemisahan kekuasaan. Dengan supremasi hukum, kepastian hukum tetap terjaga, transparansi dan tanggung jawab penyelenggaraan negara ditingkatkan, sehingga hak-hak warga negara terlindungi dan keseimbangan kekuasaan dalam negara tetap terjaga.Reformasi hukum yang dimulai di Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam penegakan hukum, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi dapat dilihat dalam pemilu yang lebih bebas dan adil, peningkatan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, dan lain-lain. Desentralisasi meningkatkan otonomi pemerintah daerah, yang memungkinkan administrasi dan respons terhadap kebutuhan daerah menjadi lebih efisien, dan distribusi sumber daya yang lebih adil antara pusat dan daerah. Reformasi ini menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terdesentralisasi, dengan lebih banyak kebebasan dan kekuasaan bagi warga negara dan pemerintah daerah..