nama : anggi permata sari
npm : 2315061044
kelas : TI D
prodi : teknik informatika
npm : 2315061044
kelas : TI D
prodi : teknik informatika
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ anggi permata sari
nama : anggi permata sari
npm : 2315061044
kelas : TI D
Berdasarkan jurnal tersebut, beberapa poin penting dapat dirangkum sebagai berikut:
Penegakan hukum menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi, yang menunjukkan komitmen dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri kasus-kasus yang sedang ditangani oleh lembaga-lembaga resmi. Sebagai bagian dari upaya pemerintahannya, telah dibentuk lembaga khusus untuk memberantas pungutan liar di area pelayanan publik. Meskipun demikian, reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka kriminalitas, korupsi, narkoba, asusila, dan pungutan liar masih menjadi tantangan besar. Ketidakjujuran dan ketidakamanan di kalangan aparat penegak hukum serta birokrasi, yang diperburuk oleh ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka, memperparah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kekecewaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah sistem ini untuk menyeimbangkan kekuasaan negara dan menjamin hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi. Reformasi yang efektif memerlukan perubahan sikap dan tanggung jawab dari orang-orang dalam sistem hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.
npm : 2315061044
kelas : TI D
Berdasarkan jurnal tersebut, beberapa poin penting dapat dirangkum sebagai berikut:
Penegakan hukum menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi, yang menunjukkan komitmen dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri kasus-kasus yang sedang ditangani oleh lembaga-lembaga resmi. Sebagai bagian dari upaya pemerintahannya, telah dibentuk lembaga khusus untuk memberantas pungutan liar di area pelayanan publik. Meskipun demikian, reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka kriminalitas, korupsi, narkoba, asusila, dan pungutan liar masih menjadi tantangan besar. Ketidakjujuran dan ketidakamanan di kalangan aparat penegak hukum serta birokrasi, yang diperburuk oleh ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka, memperparah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kekecewaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah sistem ini untuk menyeimbangkan kekuasaan negara dan menjamin hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi. Reformasi yang efektif memerlukan perubahan sikap dan tanggung jawab dari orang-orang dalam sistem hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.
nama : anggi permata sari
npm : 2315061044
kelas : ti d
Berdasarkan video tersebut, Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia disebut sebagai negara hukum. Ini berarti bahwa semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Prinsip negara hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan batasan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, konsep negara hukum lebih dari sekadar keberadaan hukum. Ini juga mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan memperkuat supremasi hukum, negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya oleh semua warganya.
Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi. Pemerintah harus bertindak dalam kerangka hukum, dan setiap pelanggaran hukum oleh pihak mana pun harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai.
npm : 2315061044
kelas : ti d
Berdasarkan video tersebut, Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia disebut sebagai negara hukum. Ini berarti bahwa semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Prinsip negara hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan batasan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, konsep negara hukum lebih dari sekadar keberadaan hukum. Ini juga mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan memperkuat supremasi hukum, negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat dipercaya oleh semua warganya.
Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi. Pemerintah harus bertindak dalam kerangka hukum, dan setiap pelanggaran hukum oleh pihak mana pun harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai.
NAMA:
NPM: anggi permata sari
KELAS: ti d
PRODI: teknik informatika
NPM: anggi permata sari
KELAS: ti d
PRODI: teknik informatika
NAMA : Anggi Permata Sari
NPM : 2315061044
KELAS : TI D
PRODI : Teknik Informatika
NPM : 2315061044
KELAS : TI D
PRODI : Teknik Informatika