Program perlindungan dan pemberdayaan hak anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Mengedukasi anak, orang tua, dan pendidik tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak. Ini dapat dilakukan melalui:
- Pelatihan untuk pendidik dan orang tua mengenai hak anak.
- Kegiatan sosialisasi di lingkungan PAUD untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu perlindungan anak.
2. Kebijakan dan Prosedur Perlindungan: Mengembangkan kebijakan yang jelas dan prosedur untuk menangani kasus pelanggaran hak anak. Ini mencakup:
- Penyusunan pedoman perlindungan anak di PAUD.
- Pembentukan tim respons cepat untuk menangani kasus pelanggaran hak anak.
3. Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak: Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Ini meliputi:
- Penataan ruang kelas yang aman dan nyaman.
- Pengawasan yang ketat untuk mencegah kekerasan dan pelecehan.
4. Partisipasi Anak: Memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Ini dapat dilakukan melalui:
- Forum anak di PAUD untuk mendengarkan suara dan pendapat mereka.
- Kegiatan yang mendorong anak untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi.
5. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung program perlindungan anak. Ini termasuk:

- Kolaborasi dengan UPTD PPA untuk pelatihan dan dukungan.
- Mengadakan seminar dan workshop bersama pihak terkait.
6. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program perlindungan anak yang telah diterapkan. Ini bertujuan untuk:
- Menilai efektivitas program.
Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Sumbernya: “Modul Pelatihan Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Anak”

Beberapa kasus perlindungan dan pemberdayaan anak di luar negeri, yakni :
1. Kasus Perdagangan Anak di India
- Tahun 2015: India meluncurkan program "Beti Bachao Beti Padhao - Tahun 2015: India meluncurkan program "Beti Bachao Beti Padhao" untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap anak perempuan dan perdagangan anak. Pemerintah India meluncurkan program ini untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap anak perempuan dan perdagangan anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan mengurangi praktik aborsi selektif berdasarkan jenis kelamin.
- Tahun 2016: Pemerintah melaporkan penurunan angka perdagangan anak, tetapi masih banyak kasus yang tidak terdeteksi. Meskipun ada upaya pemerintah, banyak kasus perdagangan anak masih terjadi, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang miskin. Laporan menunjukkan bahwa anak-anak sering kali dijadikan alat untuk pekerjaan domestik, eksploitasi seksual, dan pekerjaan berbahaya.
- Tahun 2020: Laporan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan risiko perdagangan anak karena meningkatnya kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi, di mana banyak anak menjadi lebih rentan terhadap perdagangan karena meningkatnya kemiskinan, kehilangan pekerjaan orang tua, dan penutupan sekolah. LSM melaporkan lonjakan dalam kasus perdagangan anak selama masa pandemi.

2. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Amerika Serikat
- Tahun 2018: Kasus pemisahan keluarga imigran di perbatasan AS-Meksiko menarik perhatian dunia, di mana anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka. Kebijakan pemisahan keluarga imigran di perbatasan AS-Meksiko menyebabkan ribuan anak dipisahkan dari orang tua mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan hukum imigrasi, tetapi mengabaikan dampak psikologis yang dialami anak-anak.
- Tahun 2019: Banyak organisasi hak asasi manusia mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan praktik ini dan meminta perlindungan bagi anak-anak.
- Tahun 2021: Pemerintah AS mengumumkan langkah-langkah untuk reunifikasi keluarga dan perlindungan anak-anak yang terdampak.

3. Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Thailand
- Tahun 2014: Thailand menghadapi kritik internasional terkait eksploitasi seksual anak, terutama di industri pariwisata.
- Tahun 2016: Pemerintah Thailand memperkenalkan undang-undang baru untuk memperkuat perlindungan anak dan menindak pelaku eksploitasi.
- Tahun 2020: Meskipun ada kemajuan, laporan menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak masih menjadi masalah serius di beberapa daerah.

4. Kasus Pekerja Anak di Bangladesh
- Tahun 2013: Tragedi Rana Plaza mengungkapkan kondisi kerja yang buruk di pabrik garmen, termasuk pekerja anak.
- Tahun 2016: Pemerintah Bangladesh berkomitmen untuk mengurangi pekerja anak melalui program pendidikan dan pelatihan.
- Tahun 2021: Meskipun ada kemajuan, laporan menunjukkan bahwa banyak anak masih terlibat dalam pekerjaan berbahaya.

5. Kasus Akses Pendidikan di Nigeria
- Tahun 2014: Penculikan 276 gadis di Chibok oleh Boko Haram menarik perhatian global terhadap pendidikan anak perempuan.
- Tahun 2016: Pemerintah Nigeria berjanji untuk meningkatkan keamanan sekolah dan akses pendidikan bagi anak-anak.
- Tahun 2020: Meskipun ada upaya, banyak anak masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas.

Melalui kasus-kasus ini, terlihat bahwa perlindungan dan pemberdayaan anak memerlukan perhatian dan tindakan yang berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat internasional.

Pencegahan dan intervensi terkait perlindungan dan pemberdayaan anak di luar negeri melibatkan berbagai strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak-anak, terutama mereka yang rentan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, atau pelanggaran hak asasi. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan dan intervensi yang biasanya dilakukan:
1. Pencegahan, Upaya pencegahan difokuskan untuk mengurangi risiko pelanggaran hak anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. - -
- Regulasi Internasional dan Hukum Nasional : Ratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak, Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, termasuk larangan eksploitasi anak, pekerja anak, dan perdagangan manusia.
- Edukasi dan Kampanye Kesadaran, seperti Mengadakan kampanye global dan lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan bahaya eksploitasi, Memberikan pelatihan kepada keluarga, guru, dan pekerja sosial tentang pengasuhan positif dan pentingnya pendidikan untuk anak.
- Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Layanan Dasar, seperti Memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas, kesehatan, dan layanan sosial, Menyediakan beasiswa atau bantuan keuangan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mencegah pekerja anak atau pernikahan dini.
- Penguatan Sistem Perlindungan Anak, seperti Membangun sistem pelaporan yang aman dan ramah anak untuk mencegah kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi, Membentuk pusat layanan terpadu untuk anak-anak rentan.
2. Intervensi, Intervensi dilakukan ketika anak-anak sudah berada dalam situasi berisiko atau menjadi korban pelanggaran hak. Langkah-langkahnya meliputi : Penyelamatan dan Pemulihan, seperti Mengidentifikasi dan menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi seksual, atau pekerja anak, Memberikan rehabilitasi fisik dan psikologis untuk anak-anak yang menjadi korban.
- Proses Hukum dan Penegakan Hukum, seperti Mengadili pelaku pelanggaran hak anak sesuai hukum yang berlaku, baik nasional maupun internasional, Memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban atau saksi.
- Reintegrasi Sosial, seperti Membantu anak-anak yang menjadi korban untuk kembali ke keluarga atau komunitas mereka dengan aman, Menyediakan program pelatihan keterampilan, pendidikan non-formal, dan dukungan ekonomi untuk memastikan mereka dapat hidup mandiri di masa depan.
- Kerja Sama Internasional, seperti Melibatkan organisasi internasional seperti UNICEF, ILO, atau UNHCR dalam mengatasi masalah perlindungan anak lintas negara, Meningkatkan kerja sama bilateral atau multilateral untuk menangani perdagangan anak atau eksploitasi internasional.
- Dukungan Psikososial, seperti Memberikan layanan konseling bagi anak-anak korban konflik, kekerasan, atau pengungsi, Melibatkan komunitas untuk mendukung proses pemulihan mereka.

Contoh Implementasi di Berbagai Negara
- Eropa: Program seperti European Child Guarantee memastikan akses pendidikan dan kesehatan gratis untuk anak-anak rentan.
- Asia Tenggara : ASEAN memiliki Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Children (ASEAN RPA EVAC) untuk mengatasi kekerasan terhadap anak.
- Afrika: African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC) menekankan pendidikan universal dan perlindungan dari perdagangan manusia.

Pencegahan dan intervensi ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, LSM, komunitas lokal, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara holistik.