Nama : Juan Kamallunniam K.A
NPM : 2315061068
Kelas : Ti D

Menurut saya Jurnal tersebut menyoroti analisis kritis terhadap kasus-kasus yang menampilkan bagaimana proses hukum berjalan, dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus Ahok mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mentalitas aparat penegak hukum yang lemah, rendahnya pemahaman agama, dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Presiden Jokowi telah berusaha memperbaiki proses penegakan hukum dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat, melalui reformasi hukum yang menyeluruh dan peningkatan kualitas manusia yang menjalankan hukum. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, penegakan hukum juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menghadapi tantangan baru seperti kejahatan siber, terorisme, dan perdagangan manusia. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperbaiki sistem hukum yang ada, dengan fokus pada kualitas manusia yang menjalankan hukum, reformasi hukum yang menyeluruh, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Nama : Juan Kamallunniam K.A
NPM : 2315061068
Kelas : Ti D

analisis saya pada Video tersebut menjelaskan prinsip dasar penegakan hukum yang adil, menyoroti perlunya penerapan hukum secara merata tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang adil memastikan bahwa semua individu diperlakukan sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Di Indonesia, tantangan utama dalam mencapai penegakan hukum yang adil termasuk korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

Untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, penegakan hukum yang adil sangat penting. Namun, tantangan seperti korupsi dan pengaruh politik sering menghambat pencapaian keadilan. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum menyeluruh untuk memperbaiki sistem ini. Pendidikan dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil.

Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi dan pendidikan yang tepat, upaya untuk mencapai penegakan hukum yang adil akan menghadapi banyak rintangan. Pendidikan hukum yang berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.

NAMA: Juan Kamallunniam K.A

NPM: 2315061068

KELAS: Ti D

PRODI: Teknik Informatika

Nama : Juan Kamallunniam K.A
NPM : 2315061068
Kelas : Ti D

Menurut analisis jurnal tersebut, pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya implementasi Sila Keempat Pancasila, sangat ditekankan. Meskipun pemilihan umum daerah mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara efektif masih ada. Konflik, interpretasi yang tidak selaras, dan ketidakjelasan dalam undang-undang pemilihan umum menjadi beberapa hambatan yang harus diatasi.

Walaupun demikian, jurnal tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Keempat, menjadi krusial untuk membangun demokrasi yang matang di Indonesia. Mereka menyoroti pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum sebagai fokus utama. Meskipun masih ada tantangan, langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik harus terus ditingkatkan.

Dengan menegakkan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan pemilihan umum dapat mencerminkan semangat demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini diharapkan akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan stabil di Indonesia.

Nama : Juan Kamallunniam K.A
Kelas : Ti D
NPM : 2315061068

Menurut saya perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami sejumlah fase, mulai dari masa revolusi hingga era reformasi. Setiap fase memiliki ciri khasnya sendiri dan menunjukkan pertumbuhan demokrasi yang dinamis serta fluktuatif.

Pada masa revolusi, demokrasi masih terbatas dan belum sepenuhnya diterapkan. Konflik politik dan sosial serta dominasi politik aliran menjadi ciri khas masa ini.

Masa parlementer (1945-1959) mencoba menerapkan demokrasi parlementer, tetapi gagal karena dominasi politik aliran dan basis sosial ekonomi yang lemah. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dan angkatan darat juga mempengaruhi dinamika politik.

Masa terpimpin (1959-1965) ditandai oleh persaingan kuat antara ABRI, Soekarno, dan PKI. Konflik politik dan sosial serta persamaan kepentingan antara Soekarno dan angkatan darat terus berlanjut.

Masa Orde Baru melihat penerapan demokrasi presidensial yang masih terbatas dan tidak sepenuhnya demokratis. Konflik politik dan sosial tetap ada, dengan adanya persamaan kepentingan antara presiden Soeharto dan kalangan militer.

Era reformasi (1998-sekarang) membawa perubahan, dengan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemilihan umum lebih demokratis, terjadi rotasi kekuasaan dari pusat hingga daerah, dan pola rekrutmen yang lebih transparan. Kemerdekaan pers meningkat, partisipasi masyarakat lebih luas, dan pembatasan demokrasi era Orde Baru dihapus.

Karakteristik demokrasi era reformasi mencakup pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan, pola rekrutmen yang lebih transparan, kemerdekaan pers yang lebih luas, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan kemerdekaan berpendapat yang lebih besar.