Nama : Galang Pambudi Utama
Npm : 2315061080
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika

Jurnal tersebut membahas konsep bela negara dalam konteks pandemi virus corona di Indonesia. Bela negara merupakan tindakan dan kesadaran warga negara yang didasari oleh kecintaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan bangsa. Warga negara memiliki tanggung jawab atas negara, dan karena bela negara diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap warga negara tetap memiliki kewajiban untuk melakukannya meskipun dalam situasi pandemi. Warga negara harus menunjukkan kesetiaan dan kecintaan mereka terhadap negara melalui bela negara. Negara-negara lain juga berupaya mempertahankan eksistensinya di dunia. Meskipun dalam situasi sulit seperti pandemi COVID-19, warga negara harus bertindak sebagai patriot dengan tetap tinggal di rumah dan menghindari menyebarkan informasi palsu. Karena ini adalah masalah umum, sebagai warga negara yang baik, kita harus membela negara. Bela negara merupakan hal yang positif karena setiap tindakan kita menguntungkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Negara tidak perlu mengangkat senjata, tetapi warga negara dapat melakukannya dengan mematuhi arahan pemerintah dan menghindari berita palsu. Bela negara harus dikombinasikan dengan pemahaman kewarganegaraan untuk mencegah pelanggaran dan tindakan yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama berwarga negara.

Nama : Galang Pambudi Utama
Npm : 2315061080
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika

Video tersebut membahas konsep ketahanan nasional, yang didefinisikan sebagai keuletan, keterampilan, dan ketangguhan suatu bangsa, serta kemampuannya untuk mengembangkan potensi guna menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengancam integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan pencapaian tujuan nasional. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman ini dapat ditujukan pada lokasi geografis, kondisi alam, kemampuan penduduk, serta aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan suatu bangsa. Untuk menghadapi ancaman tersebut, strategi yang diusulkan adalah penerapan konsep "Tri Gatra" untuk aspek alamiah dan "Panca Gatra" untuk aspek sosial. Tri Gatra meliputi peningkatan potensi laut dan darat, pemanfaatan kekayaan alam secara optimal, dan peningkatan kualitas pendidikan penduduk. Sementara Panca Gatra mencakup penguatan ideologi nasional, sistem politik yang sehat, peningkatan sektor ekonomi, penguatan nilai-nilai sosial budaya, serta penguatan pertahanan keamanan melalui partisipasi dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, video ini menekankan pentingnya pemahaman dan implementasi konsep ketahanan nasional sebagai landasan untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dalam mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Nama : Galang Pambudi Utama
NPM : 2315061080
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika

Artikel membahas tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, ada perkembangan positif seperti ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian HAM internasional dan upaya menuju perlindungan HAM dan supremasi hukum yang lebih baik. Demokrasi Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai budaya, menciptakan sistem unik di mana demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga identitas budaya dan sosial. Meskipun ada tantangan seperti konflik kepentingan dan dinamika politik, prinsip-prinsip dasar dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi, dengan prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan hak asasi manusia, dengan contoh pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan kasus di Papua. Ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam hal penegakan HAM. Anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk kepentingan politik pribadi, bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan publik. Oknum dengan kekuatan karismatik memanipulasi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, merusak prinsip hak asasi manusia dengan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat individu. Ini dapat mengorbankan hak dan kebebasan demi tujuan yang tidak jelas.

Nama : Galang Pambudi Utama
NPM : 2315061080
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin keseimbangan kekuasaan dalam sebuah negara dengan menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum dan konstitusi. Di Indonesia, prinsip ini tercantum dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum, dan semua keputusan serta tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, supremasi hukum tidak hanya berarti adanya hukum, tetapi juga mencakup keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Reformasi hukum yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia bertujuan untuk mendemokratisasi dan mendesentralisasi kekuasaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum. Dengan memperkuat supremasi hukum melalui reformasi dan pendidikan hukum berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan terpercaya, serta meminimalisir hambatan seperti korupsi dan pengaruh politik dalam penegakan hukum.

Nama : Galang Pambudi Utama
NPM : 2315061080
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Kepolisian dan pertahanan negara merupakan isu krusial dalam menjaga kedaulatan dan hak warga negara. Meskipun upaya perbaikan sistem peradilan telah dilakukan, masih terdapat faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, seperti kurangnya pemahaman agama dan proses rekrutmen yang kurang transparan. Gaya kepemimpinan tegas dan transparan dapat berdampak positif, namun harus menghindari arogansi. Tantangan utama adalah kualitas lembaga penegak hukum, sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kredibilitas lembaga tersebut. Lembaga penegak hukum harus mampu memberikan contoh, berkomunikasi dengan baik, dan memenuhi perannya. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum disebabkan oleh lemahnya mentalitas penegakan hukum. Permasalahan seperti kriminalitas, narkoba, korupsi, dan ketidakpuasan pendapatan menjadi prioritas yang harus diperbaiki pemerintah dalam penegakan hukum. Meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dan menjaga integritas aparat kepolisian merupakan kunci perbaikan sistem hukum Indonesia.