གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Anisa Tasyakuroh

MKU PKN Arsitektur -> FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

Anisa Tasyakuroh གིས-
Nama : Anisa Tasyakuroh
Npm : 2315012027
Prodi S1- Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" membahas tentang kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Berbagai lembaga dan pakar mengkritik kinerja Indonesia yang masih buruk, dengan beberapa kelemahan seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pengurangan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran. Meskipun demikian, beberapa perkembangan baik juga terlihat, seperti Indonesia terus berupaya untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan mengembangkan langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
Beberapa hal positif yang kita dapatkan setelah membaca artikel
Meskipun kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk, Indonesia terus berupaya untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan mengembangkan langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa demokrasi Indonesia harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Dalam sintesis, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, serta memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia. Beberapa contoh bahwa demokrasi di Indonesia masih lemah :
• Keterbatasan kebebasan berekspresi dan beragama, seperti pengurangan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan1
• Keterbatasan perlindungan HAM, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu1.
• Keterbatasan perlindungan HAM terhadap rasisme, pada artikel ini menunjukkan bahwa rasisme masih terjadi di Indonesia, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran untuk korban rasisme.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak hanya mengkhianati kepercayaan rakyat, tapi juga mengancam stabilitas demokrasi. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau partai politik mereka.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini:Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat sangat berbahaya dalam era demokrasi dewasa. Mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menggerakan massa dan mempengaruhi keputusan politik tanpa memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Hal ini dapat mengancam stabilitas demokrasi dan mempengaruhi keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.Dalam konteks demokrasi Indonesia, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk rakyat dan mempertahankan kepentingan rakyat, serta memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.Dalam sintesis, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, serta memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Mereka harus mempertahankan kepentingan rakyat dan memastikan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat tidak terjadi.

MKU PKN Arsitektur -> FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL

Anisa Tasyakuroh གིས-
Nama : Anisa Tasyakuroh
Nmp: 2315012027
Prodi S1-Arsitektur

Analisis Artikel "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husen Maruapey

Artikel ini membahas tentang pentingnya perlindungan hukum dan keamanan negara dalam menghadapi tantangan sosial dan politik. Artikel ini memfokuskan pada kasus penistaan agama yang dialami oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi situasi tersebut. Analisis isi artikel menunjukkan bahwa penulis berfokus pada pentingnya perlindungan hukum dan keamanan negara dalam menghadapi tantangan sosial dan politik. Penulis juga memfokuskan pada kasus Ahok, yang menjadi simbol penting dalam diskusi tentang perlindungan hukum dan keamanan negara. Dalam bagian Tinjauan Pustaka, penulis membahas teori-teori perlindungan hukum yang relevan untuk Indonesia, termasuk teori Philipus M. Hadjon yang menjelaskan perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Lalu dalam Pembahasan, penulis mengarah pada bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi situasi penistaan agama yang dialami oleh Ahok. Penulis menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena tekanan masyarakat. Penulis juga mempertanyakan apakah keputusan tersebut memiliki risiko dan apakah pemerintah siap menghadapi risiko tersebut.

MKU PKN Arsitektur -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

Anisa Tasyakuroh གིས-
Nama : Anisa Tasyakuroh
Npm : 2315012027
Prodi S1-Arsitektur
Dalam beberapa variasi hukum di Indonesia muncul sebagai forum berfungsi sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur negara dan masyarakat Indonesia.Hukum yang ada diIndonesia sekarang telah dibuat modern sesuai dengan perkembangan zaman.Hukum modern sekarang telah menjadi hal yang sangat penting di dunia ini di antara kehidupan yang modern ini.
Indonesia merupakan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 hal tersebut bertujuan agar rakyat Indonesia memilki tempat yang nyaman dan bahagia. Hukum yang berlaku harus ditegakkan dan dilaksanakan seadil-adilnya agar rata dan tidak terjadi ketimpangan. Para pelanggar hukum akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
Pada tahun 1998, Indonesia telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia yang mana terdapat dua slogan demokratisasi dan desentralisasi. membangunan masyarakat madaniyah telah membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaran hukum terlepas dari sorotan masyarakat. Terbentuklah lembaga2 swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI.

MKU Pancasila 2023 Arsitektur A -> Forum Analisis Jurnal

Anisa Tasyakuroh གིས-
NAMA: ANISA TASYAKUROH
NPM: 2315012027

Dari jurnal yang saya analisis , terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis:
1. Konsep dasar Pancasila adalah nilai-nilai sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.
• Pancasila sebagai dasar pengembangan hukum dalam negeri Indonesia, kerangka acuan, pedoman nilai, kerangka pemikiran, sistem pola pikir yang baku.
• Nilai-nilai Pancasila terdiri atas nilai fundamental (intrinsik), nilai instrumental, dan nilai praktis yang menjadi pilar normatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia.

2. Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
• Pancasila adalah sumber nilai dan kerangka gagasan serta prinsip moral bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
• Prinsip-prinsip yang melandasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut antara lain adalah prinsip-prinsip Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi semua.

3. Pentingnya menegaskan kembali Pancasila sebagai asas dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
• Dengan memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan menghormati keyakinan agama masyarakat, mengupayakan kemajuan masyarakat, menyelaraskan budaya, dan harus terus dipersempit untuk mencapai keadilan.

Oleh karena itu, jurnal ini menekankan pentingnya penegasan kembali Pancasila sebagai nilai inti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pancasila dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia dan diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia.
Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai pegangan, pedoman, rambu normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber nilai dan moral.
Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, menghormati keyakinan agama masyarakat dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang urgensi penegasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MKU Pancasila 2023 Arsitektur A -> Forum Analisis Video

Anisa Tasyakuroh གིས-
Nama: Anisa Tasyakuroh
Npm: 2315012027

Analisis dari video ini adalah IPTEK merupakan hasil kerja manusia, video ini menjelaskan IPTEK merupakan hasil kerja manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dihadapi manusia dalam kehidupan.

IPTEK ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, baik yang mempunyai dampak positif maupun dampak negatif.

Pancasila menjadi dasar perkembangan IPTEK, video ini dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan penting bagi perkembangan IPTEK. Nilai-nilai dalam Pancasila dalam pengembangan ilmu IPTEK, menjelaskan lima sila Pancasila yang membentuk sistem etika dalam pengembangan IPTEK,sebagai berikut:
sila Ketuhanan Yang Maha Esa : Menyempurnakan penciptaan ilmu pengetahuan
keseimbangan antara akal dan irasionalitas, antara akal dan kehendak.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab : Memberikan landasan etika bagi manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang harus berperilaku beradab karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil kebudayaan manusia yang beradab dan beretika.

Sila Persatuan Indonesia: Menambah universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) di antara prinsip-prinsip lainnya.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan: Menjelaskan permusyawaratan perwakila, menghormati dan menghargai kebebasan orang lain.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjaga keseimbangan yang adil dalam hubungan dengan diri sendiri dan Tuhan, dengan manusia dan manusia, dengan manusia dan masyarakat, dengan bangsa dan negara, serta dengan manusia dan lingkungan alamnya.

Jadi video ini membahas pentingnya Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK serta menjelaskan bagaimana setiap sila Pancasila dapat diterapkan dalam pembangunan IPTEK yang berkeadilan, beretika, dan bertanggung jawab.