FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
Nama : Ghita Melia Aufa Zahrah
NPM : 2315012037
Kelas : A
Prodi : S-1 Arsitektur
Analisis Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN :
Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meski begitu, ada beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat. Hal positif yang didapatkan adalah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN :
Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kebebasan. Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi. Namun, dalam kenyataan, praktik demokrasi Indonesia sering kali terlihat lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan daripada nilai-nilai kebersamaan dan keadilan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari kata sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia sering kali mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dalam keputusan politiknya, dan lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan. Contohnya, pemerintah sering kali mengabaikan hak-hak perempuan dan minoritas dalam keputusan politiknya, serta tidak memberikan perlindungan yang kuat terhadap korban pelanggaran HAM.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN :
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik mereka sendiri. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam keputusan politiknya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWABAN :
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Pihak-pihak ini sering kali menggunakan agama dan tradisi untuk memperoleh kekuasaan dan menggerakan loyalitas rakyat, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan nilai hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak ini harus diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu proses demokrasi yang seimbang dan berkeadilan.
NPM : 2315012037
Kelas : A
Prodi : S-1 Arsitektur
Analisis Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN :
Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meski begitu, ada beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat. Hal positif yang didapatkan adalah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN :
Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kebebasan. Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi. Namun, dalam kenyataan, praktik demokrasi Indonesia sering kali terlihat lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan daripada nilai-nilai kebersamaan dan keadilan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari kata sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia sering kali mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dalam keputusan politiknya, dan lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan. Contohnya, pemerintah sering kali mengabaikan hak-hak perempuan dan minoritas dalam keputusan politiknya, serta tidak memberikan perlindungan yang kuat terhadap korban pelanggaran HAM.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN :
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik mereka sendiri. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam keputusan politiknya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWABAN :
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Pihak-pihak ini sering kali menggunakan agama dan tradisi untuk memperoleh kekuasaan dan menggerakan loyalitas rakyat, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan nilai hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak ini harus diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu proses demokrasi yang seimbang dan berkeadilan.
Nama : Callysta Hasfizahira
NPM : 2315012039
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
Analisis kasus
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
= artikel ini memberikan gambaran yang realistis tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meskipun ada banyak kekurangan dan pelanggaran yang perlu diatasi, langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas, memperkuat gerakan masyarakat sipil, dan mendorong reformasi hukum dan kebijakan adalah kunci untuk memperbaiki kinerja HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
= Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik yang berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi setiap individu. Tantangan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
= Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Meskipun ada beberapa langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang aktif, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi setiap individu.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
= Sikap terhadap anggota parlemen yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat harus tegas. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, edukasi politik, penegakan etika, penguatan civil society, dan reformasi sistem politik adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa demokrasi bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Hanya dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
= Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik yang aktif, dan institusi demokrasi yang kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati.
NPM : 2315012039
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
Analisis kasus
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
= artikel ini memberikan gambaran yang realistis tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meskipun ada banyak kekurangan dan pelanggaran yang perlu diatasi, langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas, memperkuat gerakan masyarakat sipil, dan mendorong reformasi hukum dan kebijakan adalah kunci untuk memperbaiki kinerja HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
= Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik yang berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi setiap individu. Tantangan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
= Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Meskipun ada beberapa langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang aktif, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi setiap individu.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
= Sikap terhadap anggota parlemen yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat harus tegas. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, edukasi politik, penegakan etika, penguatan civil society, dan reformasi sistem politik adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa demokrasi bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Hanya dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
= Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik yang aktif, dan institusi demokrasi yang kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati.
NAMA: RISTA MEDINA
NPM: 2315012077
KELAS: A
PRODI: ARSITEKTUR
Jawaban:
A. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang lebih tegas, dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia setiap individu. Dari kasus-kasus tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya HAM, mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih progresif, serta memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia.
B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demi membangun sistem demokrasi yang inklusif dan berdaya guna. Pendekatan demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis negara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini melibatkan beragam mekanisme, seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Namun, terkadang masih ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten. Walaupun begitu, upaya masih terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.
D. Ketika anggota parlemen menggunakan klaim untuk mewakili suara rakyat tetapi bertindak sesuai dengan agenda politik pribadi atau partai, itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama dalam pembuatan keputusan politik. Sikap yang saya ambil adalah mengamati lalu akan mengambil keputusan apa yang tepat dalam menghadapi anggota parlemen tersebut
E. Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat sering kali memanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Ini dapat merusak hak asasi manusia dalam era demokrasi, di mana kebebasan individu dan kesetaraan dihormati. Praktik semacam itu bisa menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
NPM: 2315012077
KELAS: A
PRODI: ARSITEKTUR
Jawaban:
A. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang lebih tegas, dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia setiap individu. Dari kasus-kasus tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya HAM, mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih progresif, serta memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia.
B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demi membangun sistem demokrasi yang inklusif dan berdaya guna. Pendekatan demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis negara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini melibatkan beragam mekanisme, seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Namun, terkadang masih ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten. Walaupun begitu, upaya masih terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.
D. Ketika anggota parlemen menggunakan klaim untuk mewakili suara rakyat tetapi bertindak sesuai dengan agenda politik pribadi atau partai, itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama dalam pembuatan keputusan politik. Sikap yang saya ambil adalah mengamati lalu akan mengambil keputusan apa yang tepat dalam menghadapi anggota parlemen tersebut
E. Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat sering kali memanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Ini dapat merusak hak asasi manusia dalam era demokrasi, di mana kebebasan individu dan kesetaraan dihormati. Praktik semacam itu bisa menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Nama : Fahri Ramadhan
Npm : 2315012019
Kelas : A
Prodi : S-1 Arsitektur
A.
Isi artikel dalam konteks advokasi hak asasi manusia (HAM) menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama dalam mengatasi pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan kembalinya kediktatoran merupakan ancaman nyata, seperti yang terlihat dari tergulingnya demokrasi secara signifikan dan tertutupnya kebebasan sipil pada tahun ini.
Namun, ada juga beberapa perkembangan positif, termasuk reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat.
Sisi positifnya, masih ada harapan terhadap langkah reformasi pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B.
Demokrasi Indonesia didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya setempat dan mempunyai ciri yang berbeda dengan demokrasi liberal.
Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
Namun prinsip ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dilindungi dari penyalahgunaan dengan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi individu.
Tantangan yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
C.
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia saat ini mencakup berbagai mekanisme seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.
Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten mungkin masih menghadapi tantangan.
Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan.
D.
Pandangan saya terhadap keadaan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya adalah sangat tidak etis nilai-nilai solidaritas.
Dan keadilan.
Anggota Kongres harus mendahulukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politiknya sendiri.
Mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
E Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan tradisi dan agama untuk menggalang loyalitas dan emosi masyarakat seringkali memanipulasinya demi keuntungan pribadi atau kolektif.
Hal ini dapat melemahkan hak asasi manusia di era demokrasi yang menekankan kebebasan individu dan kesetaraan.
Tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Npm : 2315012019
Kelas : A
Prodi : S-1 Arsitektur
A.
Isi artikel dalam konteks advokasi hak asasi manusia (HAM) menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama dalam mengatasi pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan kembalinya kediktatoran merupakan ancaman nyata, seperti yang terlihat dari tergulingnya demokrasi secara signifikan dan tertutupnya kebebasan sipil pada tahun ini.
Namun, ada juga beberapa perkembangan positif, termasuk reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat.
Sisi positifnya, masih ada harapan terhadap langkah reformasi pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B.
Demokrasi Indonesia didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya setempat dan mempunyai ciri yang berbeda dengan demokrasi liberal.
Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
Namun prinsip ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dilindungi dari penyalahgunaan dengan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi individu.
Tantangan yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
C.
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia saat ini mencakup berbagai mekanisme seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.
Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten mungkin masih menghadapi tantangan.
Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan.
D.
Pandangan saya terhadap keadaan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya adalah sangat tidak etis nilai-nilai solidaritas.
Dan keadilan.
Anggota Kongres harus mendahulukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politiknya sendiri.
Mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
E Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan tradisi dan agama untuk menggalang loyalitas dan emosi masyarakat seringkali memanipulasinya demi keuntungan pribadi atau kolektif.
Hal ini dapat melemahkan hak asasi manusia di era demokrasi yang menekankan kebebasan individu dan kesetaraan.
Tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
NAMA : SABRINA AULIA PUTRI
NPM : 2315012010
KELAS : B
PRODI : ARSITEKTUR
1
menurut saya, tidak semua aparat penegak hukum lebih mementingkan dirinya dibandingkan kepentingan negara. terbukti bahwa masih banyak penegak hukum yang berusaha untuk meneggakan hukum, terutama HAM di seluruh masyarakat indonesia. terutama di daerah papua. lalu peran mahasiswa yang saya rasa cukup besar menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan di indonesia. tentu banyak kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan peran masyarakat yang terus berupaya agar HAM ditegakkan pada tiap individu. namun menurut saya hal ini sudah cukup membuktikan bahwa indonesia terus berupaya untuk kembali menegakkan hukum dan menegakkan HAM di indonesia. itu menjadi hal positif yang saya rasakan.
Dan memang tidak bisa dipungkiri bawa kriminalitas di indonesia masih tergolong tinggi. hal ini dikarenakan kurangnya keadilan dalam penegakkan hukum oleh aparat hukum. ini merupakan sakah satu faktor yang menyebabkan angka kriminalitas indonesia menjadi tinggi. kurangnya memberikan HAM pada masyarakat secara adil sehingga masyarakat "memberontak" dan melakukan banyak kekacauan.
2.
demokrasi indonesia memang tak jauh diambil dari pancasila. dan kita ketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai budaya yang ada di indonesia. jadi menurut saya, demokrasi indonesia dapat diambil dari nilai-nilai budaya indonesia. namun ada catatanya! indonesia sangatlah beragam. apabila demokrasi diambil dari tiap budaya di indonesia, maka tidak akan ada kata persatuan dari tiap daerah. jadi, boleh mengaitkan demokrasi indonesia dengan demokrasi yang berasal dari adat istiadat, namun jika budaya tersebut dapat membuat indonesia menjadi terpecah belah maka alangkah baiknya dihindari saja atau digunakan oleh daerah setempat tanpa mengharuskan daerah lain mengikutinya.
Dan mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber-keTuhanan yang Maha Esa, saya rasa hal ini sedikit agak krusial. karena indonesia memliki beragam agama, 6 agama yang dipercaya. apabila tiap umat lebih mengedepankan kepercayaannya tanpa adanya toleransi antaragama maka indonesia tidak bisa menggunakan demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. namun balik lagi, nilai pada sila pertama pancasila ini tidak bisa jauh dari masyarakat. istilahnya masyarakat boleh menggunakan demokrasi ini dalam bermasyarakat karena kita tau bahwa tiap agama pasti mengajarkan hal-hal baik dari bermasyarakat dan bernegara, namun tidak sampai ketahap fanatik. karena sikap ini tentu akan menghancurkan persatuan dan kesatuan di indonesia.
3.
menurut saya praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap elemen daerah. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
4.
saya yang berperan sebagai mahasiswa apabila menemui aparat seperti itu maka ada beberapa hal yang akan saya lakukan. seperti menyuarakan pendapat bersama rekan-rekan yang lain terkait kurangnya implementasi program yang tidak sesuai dengan janjinya dan jika memang ada pemilihan terkait hak ini, maka di pemilihan selanjutnya saya akan lebih memikirkan siapa aparat yang lebih layak lagi.
5.
kalau tujuan yang dicanangkan oleh aparat tersebut jelas dan transparan tentu menggunakan sdm yang ada saya setujui. namun jika tujuan yang lakukan tidak jelas maka saya berupaya agar diri lebih menelaah tujuannya dan jika memang tujuannya buruk maka saya memberitahukan kepada orang-orang terdekat saya agar tidak termakan oleh aparat tersebut. karena lagi dan lagi, tiap individu memiliki kebebasan dalam bertindak, berpendapat, dan lainnya. secara tidak langsung orang tersebut memanipulasi orang lain agar mau mengikuti dirinya. dan menurut saya ini bukanlah hal yang baik dan tidak bisa dibiarkan.
NPM : 2315012010
KELAS : B
PRODI : ARSITEKTUR
1
menurut saya, tidak semua aparat penegak hukum lebih mementingkan dirinya dibandingkan kepentingan negara. terbukti bahwa masih banyak penegak hukum yang berusaha untuk meneggakan hukum, terutama HAM di seluruh masyarakat indonesia. terutama di daerah papua. lalu peran mahasiswa yang saya rasa cukup besar menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan di indonesia. tentu banyak kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan peran masyarakat yang terus berupaya agar HAM ditegakkan pada tiap individu. namun menurut saya hal ini sudah cukup membuktikan bahwa indonesia terus berupaya untuk kembali menegakkan hukum dan menegakkan HAM di indonesia. itu menjadi hal positif yang saya rasakan.
Dan memang tidak bisa dipungkiri bawa kriminalitas di indonesia masih tergolong tinggi. hal ini dikarenakan kurangnya keadilan dalam penegakkan hukum oleh aparat hukum. ini merupakan sakah satu faktor yang menyebabkan angka kriminalitas indonesia menjadi tinggi. kurangnya memberikan HAM pada masyarakat secara adil sehingga masyarakat "memberontak" dan melakukan banyak kekacauan.
2.
demokrasi indonesia memang tak jauh diambil dari pancasila. dan kita ketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai budaya yang ada di indonesia. jadi menurut saya, demokrasi indonesia dapat diambil dari nilai-nilai budaya indonesia. namun ada catatanya! indonesia sangatlah beragam. apabila demokrasi diambil dari tiap budaya di indonesia, maka tidak akan ada kata persatuan dari tiap daerah. jadi, boleh mengaitkan demokrasi indonesia dengan demokrasi yang berasal dari adat istiadat, namun jika budaya tersebut dapat membuat indonesia menjadi terpecah belah maka alangkah baiknya dihindari saja atau digunakan oleh daerah setempat tanpa mengharuskan daerah lain mengikutinya.
Dan mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber-keTuhanan yang Maha Esa, saya rasa hal ini sedikit agak krusial. karena indonesia memliki beragam agama, 6 agama yang dipercaya. apabila tiap umat lebih mengedepankan kepercayaannya tanpa adanya toleransi antaragama maka indonesia tidak bisa menggunakan demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. namun balik lagi, nilai pada sila pertama pancasila ini tidak bisa jauh dari masyarakat. istilahnya masyarakat boleh menggunakan demokrasi ini dalam bermasyarakat karena kita tau bahwa tiap agama pasti mengajarkan hal-hal baik dari bermasyarakat dan bernegara, namun tidak sampai ketahap fanatik. karena sikap ini tentu akan menghancurkan persatuan dan kesatuan di indonesia.
3.
menurut saya praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap elemen daerah. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
4.
saya yang berperan sebagai mahasiswa apabila menemui aparat seperti itu maka ada beberapa hal yang akan saya lakukan. seperti menyuarakan pendapat bersama rekan-rekan yang lain terkait kurangnya implementasi program yang tidak sesuai dengan janjinya dan jika memang ada pemilihan terkait hak ini, maka di pemilihan selanjutnya saya akan lebih memikirkan siapa aparat yang lebih layak lagi.
5.
kalau tujuan yang dicanangkan oleh aparat tersebut jelas dan transparan tentu menggunakan sdm yang ada saya setujui. namun jika tujuan yang lakukan tidak jelas maka saya berupaya agar diri lebih menelaah tujuannya dan jika memang tujuannya buruk maka saya memberitahukan kepada orang-orang terdekat saya agar tidak termakan oleh aparat tersebut. karena lagi dan lagi, tiap individu memiliki kebebasan dalam bertindak, berpendapat, dan lainnya. secara tidak langsung orang tersebut memanipulasi orang lain agar mau mengikuti dirinya. dan menurut saya ini bukanlah hal yang baik dan tidak bisa dibiarkan.
NAMA : M.REZA ASHRIANSYAH AZHAR
NPM : 2315012024
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
Jawaban :
NPM : 2315012024
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
Jawaban :
A. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang lebih tegas, dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia setiap individu. Dari kasus-kasus tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya HAM, mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih progresif, serta memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia. Artikel ini memberikan gambaran realistis tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meski masih banyak kekurangan dan pelanggaran yang perlu diatasi, langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas, memperkuat gerakan masyarakat sipil, dan mendorong reformasi hukum dan kebijakan adalah kunci untuk memperbaiki kinerja HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal yang dapat memperkuat sistem demokrasi yang inklusif dan berdaya guna. Pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan kuat untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis negara. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi setiap individu.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini melibatkan beragam mekanisme seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Namun, terkadang masih ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten, serta kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Meski ada beberapa langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang aktif, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi setiap individu.
D. Ketika anggota parlemen menggunakan klaim untuk mewakili suara rakyat tetapi bertindak sesuai dengan agenda politik pribadi atau partai, itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama dalam pembuatan keputusan politik. Sikap yang saya ambil adalah mengamati lalu akan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi anggota parlemen tersebut. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, edukasi politik, penegakan etika, penguatan civil society, dan reformasi sistem politik adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa demokrasi bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat sering kali memanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Ini sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Praktik semacam itu bisa menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak ini harus diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu proses demokrasi yang seimbang dan berkeadilan. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik yang aktif, dan institusi demokrasi yang kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan hak-hak individu dilindungi dan dihormati.
Nama : Anisa Tasyakuroh
Npm : 2315012027
Prodi S1- Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" membahas tentang kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Berbagai lembaga dan pakar mengkritik kinerja Indonesia yang masih buruk, dengan beberapa kelemahan seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pengurangan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran. Meskipun demikian, beberapa perkembangan baik juga terlihat, seperti Indonesia terus berupaya untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan mengembangkan langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
Beberapa hal positif yang kita dapatkan setelah membaca artikel
Meskipun kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk, Indonesia terus berupaya untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan mengembangkan langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa demokrasi Indonesia harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Dalam sintesis, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, serta memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia. Beberapa contoh bahwa demokrasi di Indonesia masih lemah :
• Keterbatasan kebebasan berekspresi dan beragama, seperti pengurangan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan1
• Keterbatasan perlindungan HAM, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu1.
• Keterbatasan perlindungan HAM terhadap rasisme, pada artikel ini menunjukkan bahwa rasisme masih terjadi di Indonesia, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran untuk korban rasisme.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak hanya mengkhianati kepercayaan rakyat, tapi juga mengancam stabilitas demokrasi. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau partai politik mereka.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini:Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat sangat berbahaya dalam era demokrasi dewasa. Mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menggerakan massa dan mempengaruhi keputusan politik tanpa memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Hal ini dapat mengancam stabilitas demokrasi dan mempengaruhi keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.Dalam konteks demokrasi Indonesia, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk rakyat dan mempertahankan kepentingan rakyat, serta memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.Dalam sintesis, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, serta memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Mereka harus mempertahankan kepentingan rakyat dan memastikan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat tidak terjadi.
Npm : 2315012027
Prodi S1- Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" membahas tentang kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Berbagai lembaga dan pakar mengkritik kinerja Indonesia yang masih buruk, dengan beberapa kelemahan seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pengurangan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran. Meskipun demikian, beberapa perkembangan baik juga terlihat, seperti Indonesia terus berupaya untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan mengembangkan langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
Beberapa hal positif yang kita dapatkan setelah membaca artikel
Meskipun kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk, Indonesia terus berupaya untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan mengembangkan langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa demokrasi Indonesia harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Dalam sintesis, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, serta memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia. Beberapa contoh bahwa demokrasi di Indonesia masih lemah :
• Keterbatasan kebebasan berekspresi dan beragama, seperti pengurangan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan1
• Keterbatasan perlindungan HAM, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu1.
• Keterbatasan perlindungan HAM terhadap rasisme, pada artikel ini menunjukkan bahwa rasisme masih terjadi di Indonesia, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran untuk korban rasisme.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak hanya mengkhianati kepercayaan rakyat, tapi juga mengancam stabilitas demokrasi. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau partai politik mereka.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini:Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat sangat berbahaya dalam era demokrasi dewasa. Mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menggerakan massa dan mempengaruhi keputusan politik tanpa memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Hal ini dapat mengancam stabilitas demokrasi dan mempengaruhi keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.Dalam konteks demokrasi Indonesia, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk rakyat dan mempertahankan kepentingan rakyat, serta memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.Dalam sintesis, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, harus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, serta memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Mereka harus mempertahankan kepentingan rakyat dan memastikan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat tidak terjadi.
NAMA: FAHIRA LUTHFIA HELMI
NPM: 2315012028
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini membahas buruknya kinerja HAM Indonesia pada 2019, mencakup pelanggaran masa lalu yang belum terselesaikan, konflik SDA, dan pembatasan kebebasan sipil. Meski terdapat kemunduran, ada beberapa langkah positif seperti reformasi hukum dan peran aktif gerakan mahasiswa. Tantangan utama termasuk kurangnya keadilan, diskriminasi gender, dan rasisme di Papua. Namun, inisiatif reformasi hukum dan komitmen pada perjanjian HAM internasional serta partisipasi masyarakat memberikan harapan untuk peningkatan penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong yang menekankan kebersamaan dan keputusan kolektif. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa memastikan kebijakan berlandaskan etika dan agama, menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, seperti UUD 1945, terdapat kendala seperti terbatasnya kebebasan berekspresi dan pelaksanaan hukum yang adil. Meski demikian, terdapat perkembangan positif seperti partisipasi politik yang semakin terbuka dan adanya upaya reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan HAM, menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya demokrasi dan HAM di Indonesia.
D. Saya melihatnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan representasi dan kepentingan rakyat. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat yang mereka layani. Melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memperkuat ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
E. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika menyebabkan pengorbanan yang tidak adil, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Hal ini merusak prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan keadilan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendorong akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
NPM: 2315012028
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini membahas buruknya kinerja HAM Indonesia pada 2019, mencakup pelanggaran masa lalu yang belum terselesaikan, konflik SDA, dan pembatasan kebebasan sipil. Meski terdapat kemunduran, ada beberapa langkah positif seperti reformasi hukum dan peran aktif gerakan mahasiswa. Tantangan utama termasuk kurangnya keadilan, diskriminasi gender, dan rasisme di Papua. Namun, inisiatif reformasi hukum dan komitmen pada perjanjian HAM internasional serta partisipasi masyarakat memberikan harapan untuk peningkatan penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong yang menekankan kebersamaan dan keputusan kolektif. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa memastikan kebijakan berlandaskan etika dan agama, menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, seperti UUD 1945, terdapat kendala seperti terbatasnya kebebasan berekspresi dan pelaksanaan hukum yang adil. Meski demikian, terdapat perkembangan positif seperti partisipasi politik yang semakin terbuka dan adanya upaya reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan HAM, menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya demokrasi dan HAM di Indonesia.
D. Saya melihatnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan representasi dan kepentingan rakyat. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat yang mereka layani. Melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memperkuat ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
E. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika menyebabkan pengorbanan yang tidak adil, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Hal ini merusak prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan keadilan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendorong akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
NAMA: LIELIANIE P.R.
NPM: 2315012002
KELAS: B
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut mengulas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dari perspektif beberapa lembaga dan pakar. Secara umum, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa meskipun masih banyak tantangan dan kekurangan dalam penegakan HAM di Indonesia, terdapat juga beberapa perkembangan positif dan harapan untuk masa depan. Demikian pula lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menyampaikan bahwa terdapat pelanggaran HAM yang serius, termasuk kasus pelanggaran berat di masa lalu dan kebebasan sipil yang semakin meningkat, menunjukkan adanya uraian dalam demokrasi dan kebebasan di Indonesia. Kemudian pendapat dari pakar, seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, memberikan gambaran gelap tentang kondisi HAM pada tahun 2019. Beliau menyebutkan adanya kegagalan dalam proses keadilan atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, serta peningkatan diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan. Selain itu, peningkatan pelanggaran HAM di Papua juga menjadi perhatian serius. Namun demikian, ada juga sisi positif yang ditawarkan. Amnesty International mencatat adanya langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah, termasuk meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga dipandang sebagai kontrol sosial yang penting terhadap kekuasaan negara. Misalnya, perlawanan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan upaya masyarakat pegunungan di Kendeng, Jawa Tengah, dalam mempertahankan hak-hak mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, namun ada upaya dan gerakan positif yang memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan. Penting untuk terus memperkuat kontrol sosial, melanjutkan reformasi hukum, dan memastikan perlindungan HAM yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Kritik dan rekomendasi dari lembaga dan pakar ini penting untuk meningkatkan kualitas penegakan HAM di Indonesia.
B. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman adat istiadat dan budaya yang kaya. Dalam konteks demokrasi, nilai-nilai ini dapat menjadi dasar untuk membangun sistem yang inklusif dan menghormati keberagaman. Prinsip gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas merupakan nilai-nilai yang dapat diterjemahkan ke dalam praktik demokrasi modern. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa hal ini menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan dalam tatanan demokrasi. Prinsip ini mencerminkan pengakuan atas pluralitas kepercayaan dan keyakinan di Indonesia, sekaligus menekankan bahwa kekuasaan dan keputusan manusia harus selaras dengan nilai-nilai luhur dan moral yang tinggi, yang diterjemahkan dalam bingkai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Kesadaran akan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam prinsip demokrasi Indonesia juga mencerminkan pengakuan bahwa manusia memiliki kesamaan moral dan etika yang mendalam terhadap sesama manusia dan alam semesta. Hal ini mengingatkan bahwa demokrasi sejati bukan hanya tentang kebebasan politik semata, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan spiritual dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.
C. Artikel tersebut menyampaikan evaluasi tahun 2019 terkait situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih dinilai buruk oleh lembaga seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Komnas HAM mencatat perlunya perbaikan terutama terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam (SDA). LBH Jakarta menambah penurunan demokrasi dan kekhawatiran akan rezim otoritarian, yang diakibatkan oleh penutupan ruang kebebasan sipil. Pandangan dari para pakar, seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia dan Asmin Fransiska dari Universitas Katolik Atma Jaya, menggambarkan tahun 2019 sebagai tahun yang kelam dengan serangan terhadap pembela HAM, kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Namun, terdapat langkah-langkah reformasi positif, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional oleh pemerintah. Dalam konteks demokrasi Indonesia, masih ada pertanyaan sejauh mana praktik demokrasi sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai HAM. Evaluasi ini menggarisbawahi upaya reformasi dan gerakan masyarakat sipil sebagai harapan untuk perbaikan di masa depan dalam perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adalah sangat penting. Prinsip demokrasi menuntut agar wakil rakyat bertanggung jawab secara moral dan etis dalam mewakili suara rakyat. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat merupakan pelanggaran terhadap esensi demokrasi yang seharusnya berfokus pada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Kehadiran anggota parlemen yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat akan merusak integritas sistem demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
E. Terkait dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang bersumber dari tradisi atau agama, yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini merupakan ancaman serius terhadap konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Kekuasaan yang dilandasi oleh kharisma atau tradisi seringkali dapat digunakan untuk mengendalikan atau memanipulasi massa, mengarah pada potensi pelanggaran hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, diskriminasi berbasis agama atau kepercayaan, dan mengira-ngira terhadap kelompok minoritas. Demokrasi yang matang harus menjaga keseimbangan antara kekuasaan yang sah dengan perlindungan hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk berekspresi, beragama, dan hidup tanpa diskriminasi. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik atau berbasis tradisi harus diatasi dengan ketegasan demi menjaga integritas sistem demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia seluruh warganya.
NAMA : AURA SYAFHIRANAYA ERA
NPM : 2315012036
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
Analisis Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN :
Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meski begitu, ada beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat. Hal positif yang didapatkan adalah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN :
Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik yang berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi setiap individu. Tantangan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWABAN :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia. Beberapa contoh bahwa demokrasi di Indonesia masih lemah :
• Keterbatasan kebebasan berekspresi dan beragama, seperti pengurangan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan1
• Keterbatasan perlindungan HAM, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu1.
• Keterbatasan perlindungan HAM terhadap rasisme, pada artikel ini menunjukkan bahwa rasisme masih terjadi di Indonesia, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran untuk korban rasisme.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN :
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik mereka sendiri. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam keputusan politiknya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWABAN :
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik yang aktif, dan institusi demokrasi yang kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati.
NPM : 2315012036
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
Analisis Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN :
Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meski begitu, ada beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat. Hal positif yang didapatkan adalah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN :
Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik yang berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi setiap individu. Tantangan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWABAN :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia. Beberapa contoh bahwa demokrasi di Indonesia masih lemah :
• Keterbatasan kebebasan berekspresi dan beragama, seperti pengurangan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan1
• Keterbatasan perlindungan HAM, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu1.
• Keterbatasan perlindungan HAM terhadap rasisme, pada artikel ini menunjukkan bahwa rasisme masih terjadi di Indonesia, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran untuk korban rasisme.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN :
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik mereka sendiri. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam keputusan politiknya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWABAN :
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik yang aktif, dan institusi demokrasi yang kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati.
Nama: Selvia Yuliaini
NPM: 2315012067
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
IDENTITAS ARTIKEL
Judul artikel: Awan gelap untuk HAM di Indonesia
Penulis: -
SOAL KASUS
A. Artikel tersebut menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran HAM yang terjadi, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi gender. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM dan gerakan masyarakat yang masih kuat menolak pelanggaran HAM. Hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran dan upaya untuk terus meningkatkan perlindungan HAM, serta keberanian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Demokrasi Indonesia jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakatnya, menghargai perbedaan keberagaman yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa dalam menjalankan demokrasi, masyarakat Indonesia diharapkan mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan, serta bersatu dalam keadilan dan persatuan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam hal penegakan hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dan beberapa agenda politik tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah negatif karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Sikap seperti ini merugikan rakyat dan dapat menghambat proses demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat secara utuh.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, seringkali dapat mengabaikan atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, namun harus memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua warga negara.
NPM: 2315012067
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
IDENTITAS ARTIKEL
Judul artikel: Awan gelap untuk HAM di Indonesia
Penulis: -
SOAL KASUS
A. Artikel tersebut menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran HAM yang terjadi, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi gender. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM dan gerakan masyarakat yang masih kuat menolak pelanggaran HAM. Hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran dan upaya untuk terus meningkatkan perlindungan HAM, serta keberanian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Demokrasi Indonesia jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakatnya, menghargai perbedaan keberagaman yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa dalam menjalankan demokrasi, masyarakat Indonesia diharapkan mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan, serta bersatu dalam keadilan dan persatuan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam hal penegakan hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dan beberapa agenda politik tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah negatif karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Sikap seperti ini merugikan rakyat dan dapat menghambat proses demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat secara utuh.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, seringkali dapat mengabaikan atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, namun harus memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua warga negara.
NAMA: Rivaldo Marcelino Waas
NPM: 2315012008
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Kami bertanya ke beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. Mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.Terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya.
Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda.
Rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.
NPM: 2315012008
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Kami bertanya ke beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. Mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.Terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya.
Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda.
Rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.
Analisis Kasus II
NAMA: SYILA MELFA
NPM: 2315012071
KELAS: A
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
Analisis Soal!
1. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, yang digambarkan sebagai suram dengan banyak pelanggaran dan kemunduran. Beberapa poin utama meliputi kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, dan pelanggaran berkelanjutan di Papua.
Namun, ada hal positif yang disebutkan, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat sipil yang kuat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, ada juga usaha untuk reformasi dan perbaikan dalam bidang HAM.
2. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kebhinnekaan, sebenarnya sangat mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai spiritualitas dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini seharusnya mendorong pemimpin dan warga negara untuk bertindak dengan keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama.
Namun, dalam praktiknya, ada tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai tersebut, terutama ketika dihadapkan dengan kepentingan politik dan kekuasaan yang sering kali bertentangan dengan prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun secara formal Indonesia memiliki sistem demokrasi, pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan tindakan otoritarian masih terjadi. Ini menunjukkan bahwa masih ada jarak antara idealisme demokrasi dan kenyataan di lapangan.
Prinsip-prinsip HAM seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan demokrasi, tetapi dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara, yang menunjukkan perlunya reformasi dan penegakan hukum yang lebih baik.
4. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan demokrasi secara keseluruhan. Penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi kinerja wakil mereka, serta mendesak adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif.
5. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan digunakan untuk menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas bisa menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika kekuasaan semacam ini digunakan untuk memanipulasi dan mengorbankan rakyat demi kepentingan tertentu, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menghargai martabat dan kebebasan individu.
Di era demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap tindakan pemerintah atau pemimpin harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat perlu dididik dan diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
NAMA: SYILA MELFA
NPM: 2315012071
KELAS: A
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
Analisis Soal!
1. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, yang digambarkan sebagai suram dengan banyak pelanggaran dan kemunduran. Beberapa poin utama meliputi kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, dan pelanggaran berkelanjutan di Papua.
Namun, ada hal positif yang disebutkan, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat sipil yang kuat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, ada juga usaha untuk reformasi dan perbaikan dalam bidang HAM.
2. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kebhinnekaan, sebenarnya sangat mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai spiritualitas dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini seharusnya mendorong pemimpin dan warga negara untuk bertindak dengan keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama.
Namun, dalam praktiknya, ada tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai tersebut, terutama ketika dihadapkan dengan kepentingan politik dan kekuasaan yang sering kali bertentangan dengan prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun secara formal Indonesia memiliki sistem demokrasi, pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan tindakan otoritarian masih terjadi. Ini menunjukkan bahwa masih ada jarak antara idealisme demokrasi dan kenyataan di lapangan.
Prinsip-prinsip HAM seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan demokrasi, tetapi dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara, yang menunjukkan perlunya reformasi dan penegakan hukum yang lebih baik.
4. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan demokrasi secara keseluruhan. Penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi kinerja wakil mereka, serta mendesak adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif.
5. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan digunakan untuk menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas bisa menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika kekuasaan semacam ini digunakan untuk memanipulasi dan mengorbankan rakyat demi kepentingan tertentu, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menghargai martabat dan kebebasan individu.
Di era demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap tindakan pemerintah atau pemimpin harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat perlu dididik dan diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
NAMA : HOSEA HUGO PAMASE
NPM : 2315012053
KELAS : A
PRODI : S1-ARSITEKTUR
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Pendapat saya mengenai aparat penegak hukum yang berusaha menegakkan hukum, terutama terkait HAM di masyarakat, memberikan pandangan yang positif terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan. Peran mahasiswa sebagai kontrol sosial juga disoroti sebagai kontribusi penting dalam memantau jalannya kekuasaan di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh aparat hukum dan kurangnya keadilan dalam penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia. Dengan upaya yang terus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, diharapkan Indonesia dapat terus bergerak menuju penegakan hukum yang lebih adil dan perlindungan HAM yang lebih baik bagi seluruh individu.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Pertama, pengakuan bahwa demokrasi Indonesia memiliki akar dalam Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang melandasi masyarakat Indonesia, memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dipahami dan diimplementasikan secara lokal. Namun, penting untuk diingat bahwa Indonesia sangatlah beragam, dengan berbagai budaya dan adat istiadat yang mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap demokrasi.
Kedua, dalam konteks pluralitas agama, prinsip demokrasi Indonesia yang ber-keTuhanan yang Maha Esa menghadapi tantangan signifikan. Meskipun Pancasila menegaskan keberadaan Tuhan yang Maha Esa, penting untuk menghargai dan mempromosikan toleransi antaragama untuk mencegah konflik dan mempertahankan persatuan nasional. Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang inklusif dan menghormati keberagaman agama dalam pembentukan kebijakan dan praktik demokrasi.
Perlu adanya pendekatan yang berimbang antara mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang penting bagi masyarakat Indonesia sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dihormati dan diterapkan secara efektif untuk memastikan keadilan, partisipasi, dan stabilitas politik yang berkelanjutan.
3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Meskipun terdapat langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan partisipasi aktif masyarakat, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi.
Pemerintah dan masyarakat sipil perlu berupaya lebih keras untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi setiap individu.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sebagai seorang mahasiswa yang bertanggung jawab, ketika menghadapi situasi semacam itu, saya akan berupaya untuk menyuarakan pendapat secara bersama-sama dengan rekan-rekan sejawat terkait kurangnya implementasi program yang tidak sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Selain itu, apabila ada pemilihan terkait hak ini di masa yang akan datang, saya akan lebih mempertimbangkan kualifikasi dan integritas aparat yang bersangkutan sebelum memberikan dukungan.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Dalam konteks kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Saya percaya bahwa setiap tindakan pemerintah haruslah transparan dan bertujuan jelas, dan saya mendukung penggunaan sumber daya manusia yang ada untuk tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, jika tujuan tersebut tidak jelas, saya akan berupaya untuk lebih memahami maksudnya, dan jika dirasa tujuan tersebut merugikan, saya akan berkomunikasi dengan orang-orang terdekat agar tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang tidak jelas arahnya. Saya yakin bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat dan bertindak sesuai keinginannya, namun saya juga sadar bahwa manipulasi dalam konteks kekuasaan bukanlah hal yang diinginkan dan harus dihindari.
NPM : 2315012053
KELAS : A
PRODI : S1-ARSITEKTUR
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Pendapat saya mengenai aparat penegak hukum yang berusaha menegakkan hukum, terutama terkait HAM di masyarakat, memberikan pandangan yang positif terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan. Peran mahasiswa sebagai kontrol sosial juga disoroti sebagai kontribusi penting dalam memantau jalannya kekuasaan di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh aparat hukum dan kurangnya keadilan dalam penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia. Dengan upaya yang terus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, diharapkan Indonesia dapat terus bergerak menuju penegakan hukum yang lebih adil dan perlindungan HAM yang lebih baik bagi seluruh individu.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Pertama, pengakuan bahwa demokrasi Indonesia memiliki akar dalam Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang melandasi masyarakat Indonesia, memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dipahami dan diimplementasikan secara lokal. Namun, penting untuk diingat bahwa Indonesia sangatlah beragam, dengan berbagai budaya dan adat istiadat yang mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap demokrasi.
Kedua, dalam konteks pluralitas agama, prinsip demokrasi Indonesia yang ber-keTuhanan yang Maha Esa menghadapi tantangan signifikan. Meskipun Pancasila menegaskan keberadaan Tuhan yang Maha Esa, penting untuk menghargai dan mempromosikan toleransi antaragama untuk mencegah konflik dan mempertahankan persatuan nasional. Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang inklusif dan menghormati keberagaman agama dalam pembentukan kebijakan dan praktik demokrasi.
Perlu adanya pendekatan yang berimbang antara mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang penting bagi masyarakat Indonesia sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dihormati dan diterapkan secara efektif untuk memastikan keadilan, partisipasi, dan stabilitas politik yang berkelanjutan.
3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Meskipun terdapat langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan partisipasi aktif masyarakat, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi.
Pemerintah dan masyarakat sipil perlu berupaya lebih keras untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi setiap individu.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sebagai seorang mahasiswa yang bertanggung jawab, ketika menghadapi situasi semacam itu, saya akan berupaya untuk menyuarakan pendapat secara bersama-sama dengan rekan-rekan sejawat terkait kurangnya implementasi program yang tidak sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Selain itu, apabila ada pemilihan terkait hak ini di masa yang akan datang, saya akan lebih mempertimbangkan kualifikasi dan integritas aparat yang bersangkutan sebelum memberikan dukungan.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Dalam konteks kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Saya percaya bahwa setiap tindakan pemerintah haruslah transparan dan bertujuan jelas, dan saya mendukung penggunaan sumber daya manusia yang ada untuk tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, jika tujuan tersebut tidak jelas, saya akan berupaya untuk lebih memahami maksudnya, dan jika dirasa tujuan tersebut merugikan, saya akan berkomunikasi dengan orang-orang terdekat agar tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang tidak jelas arahnya. Saya yakin bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat dan bertindak sesuai keinginannya, namun saya juga sadar bahwa manipulasi dalam konteks kekuasaan bukanlah hal yang diinginkan dan harus dihindari.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
NAMA: TIMOTI FILEONERO KEVINIAS HENDRA
NPM: 2355012002
KELAS: B
PRODI:S1 ARSITEKTUR
## Memahami Peran Penting HAM dan Demokrasi di Indonesia
**A. Pelanggaran HAM: Memicu Perbaikan dan Kesadaran**
Kasus-kasus pelanggaran HAM menjadi tamparan keras, menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran kolektif akan pentingnya menghormati HAM setiap individu.
Dari tragedi ini, muncul hikmah positif:
* Meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya HAM
* Dorongan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih progresif
* Penguatan lembaga-lembaga pelindung HAM
**B. Demokrasi Pancasila: Inklusif, Berdaya Guna, dan Menghargai Keberagaman**
Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai luhur adat istiadat, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kearifan lokal. Hal ini menjadi fondasi kokoh untuk membangun sistem demokrasi yang inklusif, berdaya guna, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Pendekatan demokrasi Indonesia yang berketuhanan mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis bangsa.
**C. Tantangan dan Upaya Memperkuat Demokrasi dan HAM**
Praktik demokrasi Indonesia saat ini melibatkan berbagai mekanisme, seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.
Namun, masih terdapat tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten. Upaya terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati HAM, demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
**D. Menghadapi Pengkhianatan Kepercayaan Rakyat**
Ketika anggota parlemen mengkhianati kepercayaan rakyat dengan mengutamakan agenda pribadi atau partai, bukan kepentingan rakyat, hal ini merupakan pelanggaran amanah. Keputusan politik harus selalu berlandaskan kepentingan rakyat.
Sikap yang tepat adalah:
* Mengamati situasi dengan cermat
* Mengumpulkan informasi yang valid
* Mencari solusi terbaik untuk rakyat
* Mengambil tindakan yang tepat, seperti:
* Melakukan kritik konstruktif
* Melaporkan kepada pihak berwenang
* Mengadakan aksi damai
* Memilih pemimpin yang amanah
**E. Waspada Manipulasi Kekuasaan Berkedok Tradisi atau Agama**
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok, jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM.
Praktik ini dapat:
* Melanggar hak asasi manusia
* Menghambat perkembangan demokrasi yang sehat
* Mengancam kesejahteraan masyarakat
Penting untuk selalu kritis terhadap pihak-pihak yang menggunakan cara-cara manipulatif seperti ini, dan bersama-sama menjaga demokrasi dan HAM di Indonesia.
**Kesimpulan**
HAM dan demokrasi adalah pilar fundamental bagi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Perjalanan untuk memperkuat kedua pilar ini masih panjang, namun dengan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh rakyat, kita pasti mampu mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
NPM: 2355012002
KELAS: B
PRODI:S1 ARSITEKTUR
## Memahami Peran Penting HAM dan Demokrasi di Indonesia
**A. Pelanggaran HAM: Memicu Perbaikan dan Kesadaran**
Kasus-kasus pelanggaran HAM menjadi tamparan keras, menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran kolektif akan pentingnya menghormati HAM setiap individu.
Dari tragedi ini, muncul hikmah positif:
* Meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya HAM
* Dorongan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih progresif
* Penguatan lembaga-lembaga pelindung HAM
**B. Demokrasi Pancasila: Inklusif, Berdaya Guna, dan Menghargai Keberagaman**
Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai luhur adat istiadat, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kearifan lokal. Hal ini menjadi fondasi kokoh untuk membangun sistem demokrasi yang inklusif, berdaya guna, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Pendekatan demokrasi Indonesia yang berketuhanan mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis bangsa.
**C. Tantangan dan Upaya Memperkuat Demokrasi dan HAM**
Praktik demokrasi Indonesia saat ini melibatkan berbagai mekanisme, seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.
Namun, masih terdapat tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten. Upaya terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati HAM, demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
**D. Menghadapi Pengkhianatan Kepercayaan Rakyat**
Ketika anggota parlemen mengkhianati kepercayaan rakyat dengan mengutamakan agenda pribadi atau partai, bukan kepentingan rakyat, hal ini merupakan pelanggaran amanah. Keputusan politik harus selalu berlandaskan kepentingan rakyat.
Sikap yang tepat adalah:
* Mengamati situasi dengan cermat
* Mengumpulkan informasi yang valid
* Mencari solusi terbaik untuk rakyat
* Mengambil tindakan yang tepat, seperti:
* Melakukan kritik konstruktif
* Melaporkan kepada pihak berwenang
* Mengadakan aksi damai
* Memilih pemimpin yang amanah
**E. Waspada Manipulasi Kekuasaan Berkedok Tradisi atau Agama**
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok, jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM.
Praktik ini dapat:
* Melanggar hak asasi manusia
* Menghambat perkembangan demokrasi yang sehat
* Mengancam kesejahteraan masyarakat
Penting untuk selalu kritis terhadap pihak-pihak yang menggunakan cara-cara manipulatif seperti ini, dan bersama-sama menjaga demokrasi dan HAM di Indonesia.
**Kesimpulan**
HAM dan demokrasi adalah pilar fundamental bagi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Perjalanan untuk memperkuat kedua pilar ini masih panjang, namun dengan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh rakyat, kita pasti mampu mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
MAULA AZRA FERIANT
2315012030
KELAS B
S1 ARSITEKTUR
A. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang lebih ketat, dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya menghormati hak asasi individu
Hal positif dari kasus-kasus ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia, mendorong reformasi hukum dan politik yang lebih progresif, dan memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat istiadat budaya Indonesia, antara lain gotong royong, menghargai mufakat, dan kearifan lokal
Membangun sistem demokrasi yang inklusif dan efisien
Pendekatan demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat menghargai dan memperjuangkan keberagaman agama dan kepercayaan di masyarakat
Hal ini merupakan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa semua individu mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokrasi negara
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencakup berbagai mekanisme seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat
Namun implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten masih menjadi tantangan
Namun, upaya terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia
D. Apabila seorang anggota Kongres mengaku mewakili suara rakyat, namun bertindak sesuai dengan agenda politik pribadi atau partai, hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada anggota tersebut
Kepentingan rakyat harus selalu didahulukan dalam pengambilan keputusan politik
Sikap saya adalah mengamati ketika berhadapan dengan MP E dan kemudian mengambil keputusan yang tepat
Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan yang berakar pada tradisi atau agama seringkali memanipulasi loyalitas masyarakat dan mobilisasi emosi untuk kepentingan individu atau kelompok
Hal ini dapat melemahkan hak asasi manusia di era demokrasi yang menghormati kebebasan dan kesetaraan individu
Tindakan seperti ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
2315012030
KELAS B
S1 ARSITEKTUR
A. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang lebih ketat, dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya menghormati hak asasi individu
Hal positif dari kasus-kasus ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia, mendorong reformasi hukum dan politik yang lebih progresif, dan memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat istiadat budaya Indonesia, antara lain gotong royong, menghargai mufakat, dan kearifan lokal
Membangun sistem demokrasi yang inklusif dan efisien
Pendekatan demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat menghargai dan memperjuangkan keberagaman agama dan kepercayaan di masyarakat
Hal ini merupakan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa semua individu mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokrasi negara
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencakup berbagai mekanisme seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat
Namun implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten masih menjadi tantangan
Namun, upaya terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia
D. Apabila seorang anggota Kongres mengaku mewakili suara rakyat, namun bertindak sesuai dengan agenda politik pribadi atau partai, hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada anggota tersebut
Kepentingan rakyat harus selalu didahulukan dalam pengambilan keputusan politik
Sikap saya adalah mengamati ketika berhadapan dengan MP E dan kemudian mengambil keputusan yang tepat
Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan yang berakar pada tradisi atau agama seringkali memanipulasi loyalitas masyarakat dan mobilisasi emosi untuk kepentingan individu atau kelompok
Hal ini dapat melemahkan hak asasi manusia di era demokrasi yang menghormati kebebasan dan kesetaraan individu
Tindakan seperti ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
NAMA: STEVEN NUGRAHA
NPM: 2315012020
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Analisis Kasus II
A.
Artikel tersebut menyajikan gambaran suram mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Penekanan utama adalah pada stagnasi dan kemunduran dalam berbagai aspek HAM. Beberapa poin utama yang diangkat meliputi:
-Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
-Pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama secara sewenang-wenang.
-Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
-Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
-Pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.
-Hukuman kejam dan eksekusi di luar pengadilan.
B.
Demokrasi di Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat, yang mencerminkan semangat musyawarah dan mufakat. Ini terlihat dari konsep "gotong royong" dan "musyawarah untuk mufakat" yang merupakan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan kolektif. Namun, implementasi demokrasi modern sering kali bertentangan dengan nilai-nilai ini, terutama ketika keputusan politik diambil tanpa keterlibatan masyarakat secara langsung atau transparan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui adanya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bernegara. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus dihormati dengan memperhatikan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun, prinsip ini harus diterapkan dengan cara yang tidak diskriminatif terhadap penganut agama atau kepercayaan lain, menjaga kebebasan beragama dan kebebasan individu dalam kerangka negara hukum yang adil.
C.
Praktik demokrasi di Indonesia sering kali masih jauh dari ideal sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Walaupun secara formal Indonesia mengadopsi sistem demokrasi, pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan sosial, dan supremasi hukum seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.
D.
Anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan rakyat adalah masalah serius dalam demokrasi. Ini mencerminkan kurangnya integritas dan pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Masyarakat harus lebih aktif mengawasi dan mengevaluasi kinerja para wakil mereka, serta mendesak adanya mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
E.
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali bisa memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Namun, penggunaan kekuasaan ini untuk tujuan yang tidak jelas atau manipulatif bisa berbahaya dan bertentangan dengan prinsip HAM. Dalam era demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tidak disalahgunakan untuk mengorbankan hak-hak individu lainnya. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2315012020
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Analisis Kasus II
A.
Artikel tersebut menyajikan gambaran suram mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Penekanan utama adalah pada stagnasi dan kemunduran dalam berbagai aspek HAM. Beberapa poin utama yang diangkat meliputi:
-Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
-Pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama secara sewenang-wenang.
-Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
-Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
-Pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.
-Hukuman kejam dan eksekusi di luar pengadilan.
B.
Demokrasi di Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat, yang mencerminkan semangat musyawarah dan mufakat. Ini terlihat dari konsep "gotong royong" dan "musyawarah untuk mufakat" yang merupakan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan kolektif. Namun, implementasi demokrasi modern sering kali bertentangan dengan nilai-nilai ini, terutama ketika keputusan politik diambil tanpa keterlibatan masyarakat secara langsung atau transparan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui adanya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bernegara. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus dihormati dengan memperhatikan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun, prinsip ini harus diterapkan dengan cara yang tidak diskriminatif terhadap penganut agama atau kepercayaan lain, menjaga kebebasan beragama dan kebebasan individu dalam kerangka negara hukum yang adil.
C.
Praktik demokrasi di Indonesia sering kali masih jauh dari ideal sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Walaupun secara formal Indonesia mengadopsi sistem demokrasi, pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan sosial, dan supremasi hukum seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.
D.
Anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan rakyat adalah masalah serius dalam demokrasi. Ini mencerminkan kurangnya integritas dan pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Masyarakat harus lebih aktif mengawasi dan mengevaluasi kinerja para wakil mereka, serta mendesak adanya mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
E.
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali bisa memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Namun, penggunaan kekuasaan ini untuk tujuan yang tidak jelas atau manipulatif bisa berbahaya dan bertentangan dengan prinsip HAM. Dalam era demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tidak disalahgunakan untuk mengorbankan hak-hak individu lainnya. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.
NAMA: FADILLAH ADAWIYAH
NPM: 2315012012
KELAS: B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
Analisis kasus
A. Pada 2019 Indonesia masih mencatat kinerja terhadap HAM masih buruk.
Tetapi hal positif yang dapat kita ambil adalah beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demokrasi di Indonesia yang menganut dari Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa sangat baik tetapi kita harus tetap waspada akan hal itu dikarenakan ada juga oknum2 yang menyeleweng hal tersebut biasanya mereka memaksakan agama kepada orang lain, atau bahkan merasa agamanya lebih baik dari yang lain.
C. Bangsa Indonesia yang memiliki ciri multi-etnis sudah tidak lagi memiliki filosofi sebagai norma fundamental dari nilai-nilai dalam kehidupan bersama, sementara pengaruh global semakin kuat menerpa bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri Pluralitas merupakan realitas dalam komunitas indonesia yang tak mungkin dipungkiri dan dihindari, bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa dan agama. Akan tetapi HAM di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi contohnya hak atas pendidikan dan pekerjaan,masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan juga masih banyak kemiskinan yang disebabkan kurangnya lahan pekerjaan
D. Menurut saya seperti itu ada yang salah akan kinerja dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Harusnya Para pemerintah dapat menjunjung tinggi hak pendapat dari masyarakat.
E. Praktikum seperti itu dapat mengganggu kestabilan HAM. Untuk itu kita dapat mencegahnya dengan adanya pendidikan yang baik, diubahnya sistem ketatanegaraan atau pemerintahan menjadi lebih baik.
NPM: 2315012012
KELAS: B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
Analisis kasus
A. Pada 2019 Indonesia masih mencatat kinerja terhadap HAM masih buruk.
Tetapi hal positif yang dapat kita ambil adalah beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demokrasi di Indonesia yang menganut dari Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa sangat baik tetapi kita harus tetap waspada akan hal itu dikarenakan ada juga oknum2 yang menyeleweng hal tersebut biasanya mereka memaksakan agama kepada orang lain, atau bahkan merasa agamanya lebih baik dari yang lain.
C. Bangsa Indonesia yang memiliki ciri multi-etnis sudah tidak lagi memiliki filosofi sebagai norma fundamental dari nilai-nilai dalam kehidupan bersama, sementara pengaruh global semakin kuat menerpa bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri Pluralitas merupakan realitas dalam komunitas indonesia yang tak mungkin dipungkiri dan dihindari, bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa dan agama. Akan tetapi HAM di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi contohnya hak atas pendidikan dan pekerjaan,masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan juga masih banyak kemiskinan yang disebabkan kurangnya lahan pekerjaan
D. Menurut saya seperti itu ada yang salah akan kinerja dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Harusnya Para pemerintah dapat menjunjung tinggi hak pendapat dari masyarakat.
E. Praktikum seperti itu dapat mengganggu kestabilan HAM. Untuk itu kita dapat mencegahnya dengan adanya pendidikan yang baik, diubahnya sistem ketatanegaraan atau pemerintahan menjadi lebih baik.
NAMA: MAHESA DEVA AUGUSTA
NPM: 2315012060
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Dari artikel tersebut menjelaskan bahwa di Indonesia masih banyak terdapat pelanggaran ham.
Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan ham yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
C. Pemililu secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk
menjatuhkan pihak lawan baik secara
ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
D. Seharusnya anggota parlemen tersebut tidak pantas dijadikan sebagai anggora parlemen karena ia tidak menjalankan apa yang diinginkan rakyat indonesia.
E. Para oknum oknum tersebut seharusnya lebih di tekankan atau diawasi oleh pemerintah dan jika ada rakyat yang tidak setuju akan kebijakan yang merugikan rakyat, pemerintah sendiri harus lebih mementingkan rakyatnya daripada kepentingan tidak jelas dari oknum oknum tersebut.
NPM: 2315012060
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Dari artikel tersebut menjelaskan bahwa di Indonesia masih banyak terdapat pelanggaran ham.
Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan ham yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
C. Pemililu secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk
menjatuhkan pihak lawan baik secara
ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
D. Seharusnya anggota parlemen tersebut tidak pantas dijadikan sebagai anggora parlemen karena ia tidak menjalankan apa yang diinginkan rakyat indonesia.
E. Para oknum oknum tersebut seharusnya lebih di tekankan atau diawasi oleh pemerintah dan jika ada rakyat yang tidak setuju akan kebijakan yang merugikan rakyat, pemerintah sendiri harus lebih mementingkan rakyatnya daripada kepentingan tidak jelas dari oknum oknum tersebut.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
NAMA: CAHYO TUBAGUS INTA
NPM: 2315012025
KELAS:A
PRODI: ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini memberikan gambaran-gambaran tentang perjalanan perkembangan dalam rangka penegakan hak asasi manusia atau tonton tantangan yang dihadapi secara realistis meskipun terdapat banyak sekali kekurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.ada beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat. Hal positif yang didapatkan adalah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal yang dapat memperkuat sistem demokrasi yang inklusif dan berdaya guna. Pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia saat ini mencakup berbagai mekanisme seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.
Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten mungkin masih menghadapi tantangan.
Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya disaat kondisi anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingannya sendiri adalah itu termasuk pelanggaran pelanggaran hak suara rakyat yang dimana suara rakyat itu sendiri dipersalah gunakan oleh kekuasaan kekuasaan yang lebih tinggi untuk kepentingannya. Yang mengakibatkan keperluan keperluan masyarakat yang mereka inginkan tidak dapat tercapai atau tidak terpenuhin sehingga sering terjadinya konflik antara masyarakat dan parlemen² yang mengurus suatu daerah
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan tradisi dan agama untuk menggalang loyalitas dan emosi masyarakat seringkali memanipulasinya demi keuntungan pribadi atau kolektif.
Sehingga Praktik semacam itu bisa menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak ini harus diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu proses demokrasi yang seimbang dan berkeadilan.
NPM: 2315012025
KELAS:A
PRODI: ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini memberikan gambaran-gambaran tentang perjalanan perkembangan dalam rangka penegakan hak asasi manusia atau tonton tantangan yang dihadapi secara realistis meskipun terdapat banyak sekali kekurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.ada beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat. Hal positif yang didapatkan adalah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal yang dapat memperkuat sistem demokrasi yang inklusif dan berdaya guna. Pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia saat ini mencakup berbagai mekanisme seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.
Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten mungkin masih menghadapi tantangan.
Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya disaat kondisi anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingannya sendiri adalah itu termasuk pelanggaran pelanggaran hak suara rakyat yang dimana suara rakyat itu sendiri dipersalah gunakan oleh kekuasaan kekuasaan yang lebih tinggi untuk kepentingannya. Yang mengakibatkan keperluan keperluan masyarakat yang mereka inginkan tidak dapat tercapai atau tidak terpenuhin sehingga sering terjadinya konflik antara masyarakat dan parlemen² yang mengurus suatu daerah
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan tradisi dan agama untuk menggalang loyalitas dan emosi masyarakat seringkali memanipulasinya demi keuntungan pribadi atau kolektif.
Sehingga Praktik semacam itu bisa menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak ini harus diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu proses demokrasi yang seimbang dan berkeadilan.
NAMA : Rachel Sharonita ButarButar
NPM : 2365012001
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban :
isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa respon pemerintah dan masyarakat terhadap HAM pada tahun 2019 masihlah dalam kondisi belum sepenuhnya melangkah ke arah yang lebih baik.Meskipun begitu, Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang bisa kita ambil dari artikel tersebut, yakni proses HAM dari kondisi yang buruk diusahakan dengan berbagai macam upaya agak dapat menuju ke arah yang lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawaban :
Karena kekuasaan dipegang oleh rakyat, sedangkan rakyat indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Maka, demokrasi yang nilainya diambil dari budaya rakyat indonesia dapat memberikan respon dan juga nilai positif dari bangsa indonesia.Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati keberagaman agama serta keyakinan dalam masyarakat.Prinsip ini mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerjasama antarberagam kelompok agama di dalam masyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawaban :
Menurut saya praktik demokrasi indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Karena banyak faktor faktor baik dari pemerintah dan juga masyrakat sendiri, membuat praktik demokrasi indonesia masih belum dapat dipenuhi dengan baik bahkan kadang dapat memberikan respon yang tidak sesuai.Tetapi, walau belum sesuai, banyak upaya dan proses yang diusahakan agar praktik demokrasi menjadi sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawaban :
sikap yang saya berikan yaitu respon kecewa akibat perbedaan agenda yang diberikan kepada rakyat dan yang dilaksanakan oleh anggota parlemen. Mereka memakai suara rakyat namun tidak dapat untuk menjalankan kewajibannya sebagai suara rakyat tersebut
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawaban :
Pihak tersebut dapat dikatakan sebagai pihak egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dengan kekuasa yang semestinya dapat digunakan dengan baik dan menuju ke arah yang benar. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa yaitu dengan pihak - pihak yang menggunakan kekuasaan tersebut dengan tujuan yang tidak jelas, dapat memberikan hal-hal atau akibat yang buruk bahkan tidak pantas dengan orang-orang yang memberikan dukungan terhadap pihak tersebut. Penumbalan tersebut tentu merampas HAM dari orang yang berperan sebagai tumbal dalam era demokrasi dewasa.
NPM : 2365012001
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban :
isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa respon pemerintah dan masyarakat terhadap HAM pada tahun 2019 masihlah dalam kondisi belum sepenuhnya melangkah ke arah yang lebih baik.Meskipun begitu, Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang bisa kita ambil dari artikel tersebut, yakni proses HAM dari kondisi yang buruk diusahakan dengan berbagai macam upaya agak dapat menuju ke arah yang lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawaban :
Karena kekuasaan dipegang oleh rakyat, sedangkan rakyat indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Maka, demokrasi yang nilainya diambil dari budaya rakyat indonesia dapat memberikan respon dan juga nilai positif dari bangsa indonesia.Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati keberagaman agama serta keyakinan dalam masyarakat.Prinsip ini mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerjasama antarberagam kelompok agama di dalam masyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawaban :
Menurut saya praktik demokrasi indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Karena banyak faktor faktor baik dari pemerintah dan juga masyrakat sendiri, membuat praktik demokrasi indonesia masih belum dapat dipenuhi dengan baik bahkan kadang dapat memberikan respon yang tidak sesuai.Tetapi, walau belum sesuai, banyak upaya dan proses yang diusahakan agar praktik demokrasi menjadi sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawaban :
sikap yang saya berikan yaitu respon kecewa akibat perbedaan agenda yang diberikan kepada rakyat dan yang dilaksanakan oleh anggota parlemen. Mereka memakai suara rakyat namun tidak dapat untuk menjalankan kewajibannya sebagai suara rakyat tersebut
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawaban :
Pihak tersebut dapat dikatakan sebagai pihak egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dengan kekuasa yang semestinya dapat digunakan dengan baik dan menuju ke arah yang benar. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa yaitu dengan pihak - pihak yang menggunakan kekuasaan tersebut dengan tujuan yang tidak jelas, dapat memberikan hal-hal atau akibat yang buruk bahkan tidak pantas dengan orang-orang yang memberikan dukungan terhadap pihak tersebut. Penumbalan tersebut tentu merampas HAM dari orang yang berperan sebagai tumbal dalam era demokrasi dewasa.
NAMA: LULU MARWA NASFIA
NPM: 2315012044
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Berikut rangkuman dari materi tersebut dengan bahasa yang baik:
Artikel ini membahas kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga pemantau HAM. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat adanya kemunduran dalam penegakan HAM, khususnya terkait pelanggaran HAM berat masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran HAM di Papua.
Meski demikian, ada perkembangan positif seperti ratifikasi konvensi HAM internasional, munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial, serta penolakan reklamasi di Bali dan perjuangan masyarakat Kendeng. Namun, upaya rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dinilai sia-sia dan membuka peluang impunitas.
Dalam konteks demokrasi, artikel ini mengkritik praktik demokrasi Indonesia yang belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta belum menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Isu rasisme, kemiskinan, dan ketidaksetaraan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik.
Artikel ini juga mengkritik anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, disoroti pula adanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama, yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, serta bertentangan dengan prinsip HAM dalam demokrasi modern.
NPM: 2315012044
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Berikut rangkuman dari materi tersebut dengan bahasa yang baik:
Artikel ini membahas kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga pemantau HAM. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat adanya kemunduran dalam penegakan HAM, khususnya terkait pelanggaran HAM berat masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran HAM di Papua.
Meski demikian, ada perkembangan positif seperti ratifikasi konvensi HAM internasional, munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial, serta penolakan reklamasi di Bali dan perjuangan masyarakat Kendeng. Namun, upaya rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dinilai sia-sia dan membuka peluang impunitas.
Dalam konteks demokrasi, artikel ini mengkritik praktik demokrasi Indonesia yang belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta belum menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Isu rasisme, kemiskinan, dan ketidaksetaraan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik.
Artikel ini juga mengkritik anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, disoroti pula adanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama, yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, serta bertentangan dengan prinsip HAM dalam demokrasi modern.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh Isabel Friskilla 2315012070 -
NAMA:ISABEL FRISKILLA
NPM:2315012070
KELAS:B
PRODI:S-1 ARISTEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
= Artikel tersebut mengulas kinerja HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Artikel tersebut menggarisbawahi beberapa poin utama:
•Pelanggaran HAM Masa Lalu
•Pembatasan kebebasan sipil
•Diskriminasi dan Kekerasan
•Kegagalan Pemerintah
•Hukuman Kejam
Penegakan HAM di Indonesia pada 2019 menunjukkan berbagai masalah yang serius. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan menangani konflik SDA menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum. Pembatasan kebebasan sipil dan diskriminasi berbasis gender mencerminkan adanya defisit dalam perlindungan hak-hak dasar warga negara.
Masalah di Papua mencerminkan kegagalan negara dalam memastikan keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan memperlihatkan adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional.
Meskipun situasinya suram, artikel ini juga mencatat beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan sebagai berikut:
•Indonesia terus melakukan langkah-langkah reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM, termasuk ratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
•Kebangkitan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial menunjukkan adanya kekuatan masyarakat sipil yang masih berperan penting.
•Contoh gerakan masyarakat di Bali dan Kendeng yang melawan kebijakan merugikan menunjukkan bahwa ada upaya nyata dari masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
= Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang dalam pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakatnya. Berikut adalah beberapa nilai budaya yang mempengaruhi demokrasi di Indonesia:
•Musyawarah dan Mufakat
•Gotong Royong
•Kepemimpinan yang Adil dan Bijaksana
•Keadilan Sosial
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah salah satu karakteristik unik dari demokrasi Indonesia. Berikut adalah analisis mengenai prinsip ini:
•Integrasi Nilai Spiritual dan Moral: Prinsip ini mengakui bahwa nilai-nilai spiritual dan moral adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia.
•Pluralisme dan Toleransi Beragama: Dengan mengakui Tuhan Yang Maha Esa, demokrasi Indonesia menghormati keragaman agama dan keyakinan.
•Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban: Demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab moral.
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah fondasi penting yang memberikan identitas khusus bagi demokrasi Indonesia. Prinsip ini memberikan beberapa keuntungan, seperti Menguatkan Moralitas dalam Pemerintahan dan Mendorong Pluralisme dan Toleransi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
=Praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesesuaian penuh dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut adalah analisis kesesuaian tersebut:
1. Pancasila:
* Ketuhanan yang Maha Esa: Indonesia menghormati berbagai agama dan keyakinan, namun terdapat masalah dalam pelaksanaannya, seperti diskriminasi terhadap minoritas agama dan kurangnya perlindungan terhadap kebebasan beragama.
* Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Meskipun ada upaya untuk melindungi HAM, kasus pelanggaran HAM seperti diskriminasi berbasis gender, kekerasan terhadap aktivis, dan penindasan di Papua menunjukkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya terealisasi.
* Persatuan Indonesia: Upaya menjaga persatuan melalui toleransi dan inklusi masih dihadapkan pada tantangan berupa konflik etnis dan separatisme. Langkah konkret diperlukan untuk meningkatkan rasa persatuan tanpa mengorbankan keadilan.
* Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Sistem perwakilan berjalan, namun korupsi dan praktik politik uang masih mengganggu integritas demokrasi. Mekanisme musyawarah terkadang tidak optimal dan kurang transparan.
* Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Program kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial, tetapi kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan besar.
2. UUD NRI 1945:
* Hak Asasi Manusia: UUD 1945 menjamin berbagai hak dasar, namun pelaksanaannya seringkali terganggu oleh tindakan represif aparat keamanan dan kurangnya keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
* Kedaulatan Rakyat: Pemilu di Indonesia secara umum berjalan demokratis, tetapi praktik politik yang koruptif dan manipulasi hasil pemilu mengancam prinsip kedaulatan rakyat.
* Keseimbangan Kekuasaan: UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan yang baik, tetapi independensi yudikatif dan legislatif sering terpengaruh oleh kepentingan politik.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
=Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi sangat merusak kepercayaan publik dan integritas demokrasi. Praktik semacam ini:
* Merosotkan Kepercayaan Publik: Masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi dan perwakilan jika wakil-wakil mereka tidak menjalankan tugas dengan integritas dan transparansi.
* Menghambat Pembangunan: Kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.
* Memicu Ketidakpuasan dan Konflik: Ketidakpuasan masyarakat terhadap wakilnya dapat memicu protes dan konflik sosial, mengganggu stabilitas nasional.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
=Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi pedang bermata dua dalam konteks HAM dan demokrasi:
* Positif: Jika digunakan untuk memajukan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umum, kekuasaan kharismatik dapat memperkuat tatanan sosial dan memberikan bimbingan moral yang baik.
* Negatif: Namun, bila kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk tujuan-tujuan sempit atau pribadi, seringkali melibatkan eksploitasi loyalitas rakyat dan manipulasi emosi, mengakibatkan pelanggaran HAM dan ketidakadilan. Contohnya termasuk mobilisasi massa untuk kepentingan politik, yang kadang kala mengorbankan hak-hak individu dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Hubungannya dengan HAM:
* Manipulasi Massa: Menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi rakyat dapat merusak hak-hak dasar mereka, seperti kebebasan berpikir, berekspresi, dan berserikat.
* Eksploitasi dan Kekerasan: Pihak yang berkuasa bisa memanfaatkan loyalitas rakyat untuk melakukan tindakan kekerasan atau tindakan ilegal yang merugikan kepentingan umum dan melanggar HAM.
* Imunitas dan Akuntabilitas: Pemimpin kharismatik seringkali mendapatkan imunitas dari tindakan mereka, sehingga sulit untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM yang terjadi di bawah kepemimpinan mereka.
NPM:2315012070
KELAS:B
PRODI:S-1 ARISTEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
= Artikel tersebut mengulas kinerja HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Artikel tersebut menggarisbawahi beberapa poin utama:
•Pelanggaran HAM Masa Lalu
•Pembatasan kebebasan sipil
•Diskriminasi dan Kekerasan
•Kegagalan Pemerintah
•Hukuman Kejam
Penegakan HAM di Indonesia pada 2019 menunjukkan berbagai masalah yang serius. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan menangani konflik SDA menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum. Pembatasan kebebasan sipil dan diskriminasi berbasis gender mencerminkan adanya defisit dalam perlindungan hak-hak dasar warga negara.
Masalah di Papua mencerminkan kegagalan negara dalam memastikan keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan memperlihatkan adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional.
Meskipun situasinya suram, artikel ini juga mencatat beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan sebagai berikut:
•Indonesia terus melakukan langkah-langkah reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM, termasuk ratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
•Kebangkitan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial menunjukkan adanya kekuatan masyarakat sipil yang masih berperan penting.
•Contoh gerakan masyarakat di Bali dan Kendeng yang melawan kebijakan merugikan menunjukkan bahwa ada upaya nyata dari masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
= Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang dalam pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakatnya. Berikut adalah beberapa nilai budaya yang mempengaruhi demokrasi di Indonesia:
•Musyawarah dan Mufakat
•Gotong Royong
•Kepemimpinan yang Adil dan Bijaksana
•Keadilan Sosial
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah salah satu karakteristik unik dari demokrasi Indonesia. Berikut adalah analisis mengenai prinsip ini:
•Integrasi Nilai Spiritual dan Moral: Prinsip ini mengakui bahwa nilai-nilai spiritual dan moral adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia.
•Pluralisme dan Toleransi Beragama: Dengan mengakui Tuhan Yang Maha Esa, demokrasi Indonesia menghormati keragaman agama dan keyakinan.
•Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban: Demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab moral.
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah fondasi penting yang memberikan identitas khusus bagi demokrasi Indonesia. Prinsip ini memberikan beberapa keuntungan, seperti Menguatkan Moralitas dalam Pemerintahan dan Mendorong Pluralisme dan Toleransi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
=Praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesesuaian penuh dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut adalah analisis kesesuaian tersebut:
1. Pancasila:
* Ketuhanan yang Maha Esa: Indonesia menghormati berbagai agama dan keyakinan, namun terdapat masalah dalam pelaksanaannya, seperti diskriminasi terhadap minoritas agama dan kurangnya perlindungan terhadap kebebasan beragama.
* Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Meskipun ada upaya untuk melindungi HAM, kasus pelanggaran HAM seperti diskriminasi berbasis gender, kekerasan terhadap aktivis, dan penindasan di Papua menunjukkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya terealisasi.
* Persatuan Indonesia: Upaya menjaga persatuan melalui toleransi dan inklusi masih dihadapkan pada tantangan berupa konflik etnis dan separatisme. Langkah konkret diperlukan untuk meningkatkan rasa persatuan tanpa mengorbankan keadilan.
* Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Sistem perwakilan berjalan, namun korupsi dan praktik politik uang masih mengganggu integritas demokrasi. Mekanisme musyawarah terkadang tidak optimal dan kurang transparan.
* Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Program kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial, tetapi kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan besar.
2. UUD NRI 1945:
* Hak Asasi Manusia: UUD 1945 menjamin berbagai hak dasar, namun pelaksanaannya seringkali terganggu oleh tindakan represif aparat keamanan dan kurangnya keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
* Kedaulatan Rakyat: Pemilu di Indonesia secara umum berjalan demokratis, tetapi praktik politik yang koruptif dan manipulasi hasil pemilu mengancam prinsip kedaulatan rakyat.
* Keseimbangan Kekuasaan: UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan yang baik, tetapi independensi yudikatif dan legislatif sering terpengaruh oleh kepentingan politik.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
=Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi sangat merusak kepercayaan publik dan integritas demokrasi. Praktik semacam ini:
* Merosotkan Kepercayaan Publik: Masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi dan perwakilan jika wakil-wakil mereka tidak menjalankan tugas dengan integritas dan transparansi.
* Menghambat Pembangunan: Kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.
* Memicu Ketidakpuasan dan Konflik: Ketidakpuasan masyarakat terhadap wakilnya dapat memicu protes dan konflik sosial, mengganggu stabilitas nasional.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
=Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi pedang bermata dua dalam konteks HAM dan demokrasi:
* Positif: Jika digunakan untuk memajukan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umum, kekuasaan kharismatik dapat memperkuat tatanan sosial dan memberikan bimbingan moral yang baik.
* Negatif: Namun, bila kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk tujuan-tujuan sempit atau pribadi, seringkali melibatkan eksploitasi loyalitas rakyat dan manipulasi emosi, mengakibatkan pelanggaran HAM dan ketidakadilan. Contohnya termasuk mobilisasi massa untuk kepentingan politik, yang kadang kala mengorbankan hak-hak individu dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Hubungannya dengan HAM:
* Manipulasi Massa: Menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi rakyat dapat merusak hak-hak dasar mereka, seperti kebebasan berpikir, berekspresi, dan berserikat.
* Eksploitasi dan Kekerasan: Pihak yang berkuasa bisa memanfaatkan loyalitas rakyat untuk melakukan tindakan kekerasan atau tindakan ilegal yang merugikan kepentingan umum dan melanggar HAM.
* Imunitas dan Akuntabilitas: Pemimpin kharismatik seringkali mendapatkan imunitas dari tindakan mereka, sehingga sulit untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM yang terjadi di bawah kepemimpinan mereka.
NAMA: CELANG PRA JOVANKA
NPM: 2315012048
KELAS: B
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan memberikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWAB: pada artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 HAM di Indonesia masih buruk walaupun masih banyak kekurangan yang harus diatasi hal positif yang di dapat dari artikel ini salah satunya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM di Indonesia
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
JAWAB: seharusnya karena Indonesia merupakan negara yang didasari nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal contohnya gotong royong yang mempererat silaturahmi sesama masyarakat Indonesia ini mampu untuk merawat kebudayaan dan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Nama dan untuk ketuhanan menurut saya hal ini merupakan sisi positif karena dengan melibatkan Tuhan maka setiap masyarakat memiliki potensi hidupnya masing-masing yang menuju pada kebenaran dan kebaikan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWAB: praktik demokrasi Indonesia menurut saya masih banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan dasar-dasar negara yaitu Pancasila dan undang-undang 1945 Meskipun demikian ada hal positif yang masih diterapkan di Indonesia ini contohnya kebebasan untuk berekspresi untuk memilih dan melaksanakan hukum secara adil.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN : menurut saya orang-orang yang berkuasa yang mengatasnamakan suara rakyat harus dihukum pidana. Karena itu merupakan suatu kejahatan yang sangat fatal. Hal ini juga menunjukkan bahwa keketatan penjagaan dalam pemilihan itu masih buruk. Seharusnya pemerintahan lebih menjaga dan lebih aktif mengawasi pelaksanaan pemilihan suara setiap daerah di Indonesia.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang dicabut dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah menerapkan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ?
JAWAB: hal ini harus segera dihapuskan dan harus segera diselidiki karena ini merupakan suatu yang salah. Kekayaan dari Indonesia sendiri, salah satunya adalah tradisi yang ada di Indonesia yang amat beragam juga toleransi beragama yang indah. Namun, jika dirusak hal ini akan menghilangkan nilai kekayaan dari Indonesia itu sendiri. Dan di era demokrasi dewasa ini, seharusnya bisa lebih baik lagi dan lebih dapat mencegah dan memberhentikan hal-hal yang sudah menyeleweng dari kebenaran.
NPM: 2315012048
KELAS: B
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan memberikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWAB: pada artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 HAM di Indonesia masih buruk walaupun masih banyak kekurangan yang harus diatasi hal positif yang di dapat dari artikel ini salah satunya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM di Indonesia
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
JAWAB: seharusnya karena Indonesia merupakan negara yang didasari nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal contohnya gotong royong yang mempererat silaturahmi sesama masyarakat Indonesia ini mampu untuk merawat kebudayaan dan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Nama dan untuk ketuhanan menurut saya hal ini merupakan sisi positif karena dengan melibatkan Tuhan maka setiap masyarakat memiliki potensi hidupnya masing-masing yang menuju pada kebenaran dan kebaikan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWAB: praktik demokrasi Indonesia menurut saya masih banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan dasar-dasar negara yaitu Pancasila dan undang-undang 1945 Meskipun demikian ada hal positif yang masih diterapkan di Indonesia ini contohnya kebebasan untuk berekspresi untuk memilih dan melaksanakan hukum secara adil.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN : menurut saya orang-orang yang berkuasa yang mengatasnamakan suara rakyat harus dihukum pidana. Karena itu merupakan suatu kejahatan yang sangat fatal. Hal ini juga menunjukkan bahwa keketatan penjagaan dalam pemilihan itu masih buruk. Seharusnya pemerintahan lebih menjaga dan lebih aktif mengawasi pelaksanaan pemilihan suara setiap daerah di Indonesia.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang dicabut dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah menerapkan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ?
JAWAB: hal ini harus segera dihapuskan dan harus segera diselidiki karena ini merupakan suatu yang salah. Kekayaan dari Indonesia sendiri, salah satunya adalah tradisi yang ada di Indonesia yang amat beragam juga toleransi beragama yang indah. Namun, jika dirusak hal ini akan menghilangkan nilai kekayaan dari Indonesia itu sendiri. Dan di era demokrasi dewasa ini, seharusnya bisa lebih baik lagi dan lebih dapat mencegah dan memberhentikan hal-hal yang sudah menyeleweng dari kebenaran.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
Evan Kristovaldo Saragih Turnip
2315012066
B
S-1 Arsitektur
A. Artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup suram mengenai kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin kunci yang disoroti antara lain:
Masih banyaknya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum dituntaskan, terutama terkait akuntabilitas dan proses peradilan.
Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang.
Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
Pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua.
Penerapan hukuman kejam seperti hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan.
Meski demikian, artikel juga menyoroti adanya perkembangan positif seperti gerakan mahasiswa dan masyarakat yang kuat dalam memperjuangkan isu-isu HAM, serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi konvensi HAM internasional.
Hal positif yang dapat diambil adalah adanya kesadaran dan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
B. Demokrasi Indonesia seharusnya dibangun dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang berakar dari adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan semangat kekeluargaan seharusnya menjadi landasan utama dalam penerapan demokrasi di Indonesia.
Namun, prinsip demokrasi Indonesia juga harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila. Ini berarti bahwa pelaksanaan demokrasi harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai ketuhanan dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun secara formal Indonesia telah menganut sistem demokrasi, namun dalam implementasinya masih terdapat banyak permasalahan seperti yang disoroti dalam artikel tersebut.
Pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Selain itu, praktik demokrasi di Indonesia juga masih diwarnai oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.
D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat seharusnya tidak terjadi dalam praktik demokrasi yang sehat. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau pribadi semata.
Sikap yang seharusnya diambil adalah dengan terus mengawasi kinerja anggota parlemen dan memberikan kritik serta tuntutan jika mereka tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Masyarakat juga harus aktif dalam menyuarakan kepentingannya dan tidak ragu untuk mengganti wakil rakyat yang tidak kompeten atau tidak amanah.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama seharusnya menggunakan pengaruh mereka untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM, bukan untuk kepentingan sempit atau bahkan mengeksploitasi loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas.
Dalam era demokrasi modern, konsep HAM seharusnya menjadi landasan utama dalam menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan. Pemimpin yang menggunakan pengaruh kharismatiknya untuk melanggar HAM atau mengeksploitasi rakyat seharusnya dikritik dan ditentang secara tegas.
Pemerintah dan pemimpin di segala tingkatan harus berkomitmen untuk menegakkan HAM dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bukan malah mengabaikan atau melanggarnya demi kepentingan sesaat atau kekuasaan semata.
2315012066
B
S-1 Arsitektur
A. Artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup suram mengenai kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin kunci yang disoroti antara lain:
Masih banyaknya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum dituntaskan, terutama terkait akuntabilitas dan proses peradilan.
Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang.
Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
Pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua.
Penerapan hukuman kejam seperti hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan.
Meski demikian, artikel juga menyoroti adanya perkembangan positif seperti gerakan mahasiswa dan masyarakat yang kuat dalam memperjuangkan isu-isu HAM, serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi konvensi HAM internasional.
Hal positif yang dapat diambil adalah adanya kesadaran dan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
B. Demokrasi Indonesia seharusnya dibangun dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang berakar dari adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan semangat kekeluargaan seharusnya menjadi landasan utama dalam penerapan demokrasi di Indonesia.
Namun, prinsip demokrasi Indonesia juga harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila. Ini berarti bahwa pelaksanaan demokrasi harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai ketuhanan dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun secara formal Indonesia telah menganut sistem demokrasi, namun dalam implementasinya masih terdapat banyak permasalahan seperti yang disoroti dalam artikel tersebut.
Pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Selain itu, praktik demokrasi di Indonesia juga masih diwarnai oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.
D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat seharusnya tidak terjadi dalam praktik demokrasi yang sehat. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau pribadi semata.
Sikap yang seharusnya diambil adalah dengan terus mengawasi kinerja anggota parlemen dan memberikan kritik serta tuntutan jika mereka tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Masyarakat juga harus aktif dalam menyuarakan kepentingannya dan tidak ragu untuk mengganti wakil rakyat yang tidak kompeten atau tidak amanah.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama seharusnya menggunakan pengaruh mereka untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM, bukan untuk kepentingan sempit atau bahkan mengeksploitasi loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas.
Dalam era demokrasi modern, konsep HAM seharusnya menjadi landasan utama dalam menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan. Pemimpin yang menggunakan pengaruh kharismatiknya untuk melanggar HAM atau mengeksploitasi rakyat seharusnya dikritik dan ditentang secara tegas.
Pemerintah dan pemimpin di segala tingkatan harus berkomitmen untuk menegakkan HAM dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bukan malah mengabaikan atau melanggarnya demi kepentingan sesaat atau kekuasaan semata.
NAMA : AUREL VANESSA PUTRI
NPM : 2315012007
KELAS : A
PRODI S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWAB : Pada artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama dalam mengatasi pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu. Berbagai lembaga dan pakar mengkritik kinerja Indonesia yang masih buruk, dengan beberapa kelemahan seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pengurangan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran. Meskipun ada banyak kekurangan dan pelanggaran yang perlu diatasi, langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWAB : Prinsip demokrasi pancasila menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama serta mengupayakan harmoni dan toleransi antarwarga negara. Pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan kuat untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis negara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWAB : Praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah mencatat perkembangan yang signifikan sejak Reformasi pada tahun 1998. Meskipun demikian, ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan bahwa praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten mungkin masih menghadapi tantangan.
Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWAB : Situasi di mana anggota parlemen menggunakan wewenang mereka untuk mewakili suara rakyat namun menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok bisa merugikan bagi prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif dan merusak hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik mereka sendiri.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWAB : Penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, adalah tindakan yang sangat tidak etis dan berpotensi merusak. Hal ini menciptakan ketergantungan dan pengabdian yang buta terhadap pemimpin, mengorbankan kebebasan individu dan hak asasi manusia.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi semakin ditekankan, praktik semacam ini sering bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.
NPM : 2315012007
KELAS : A
PRODI S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWAB : Pada artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama dalam mengatasi pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu. Berbagai lembaga dan pakar mengkritik kinerja Indonesia yang masih buruk, dengan beberapa kelemahan seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pengurangan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pengungkapan kebenaran. Meskipun ada banyak kekurangan dan pelanggaran yang perlu diatasi, langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWAB : Prinsip demokrasi pancasila menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama serta mengupayakan harmoni dan toleransi antarwarga negara. Pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan kuat untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis negara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWAB : Praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah mencatat perkembangan yang signifikan sejak Reformasi pada tahun 1998. Meskipun demikian, ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan bahwa praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten mungkin masih menghadapi tantangan.
Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWAB : Situasi di mana anggota parlemen menggunakan wewenang mereka untuk mewakili suara rakyat namun menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok bisa merugikan bagi prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif dan merusak hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik mereka sendiri.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWAB : Penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, adalah tindakan yang sangat tidak etis dan berpotensi merusak. Hal ini menciptakan ketergantungan dan pengabdian yang buta terhadap pemimpin, mengorbankan kebebasan individu dan hak asasi manusia.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi semakin ditekankan, praktik semacam ini sering bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.
Nama : Aliyah Najah Zahirah
NPM : 2315012047
Kelas : A
PRODI : S1 Arsitektur
jawaban:
A. Artikel tersebut membahas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019 dari perspektif lembaga dan pakar. Meskipun masih ada banyak tantangan, terdapat juga beberapa perkembangan positif. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti pelanggaran HAM serius, namun juga mencatat peningkatan kebebasan sipil. Pendapat pakar seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menunjukkan kegagalan dalam proses keadilan atas pelanggaran HAM dan meningkatnya diskriminasi gender. Namun, ada langkah-langkah reformasi pemerintah dan perlawanan masyarakat sipil yang memberikan harapan. Meski tantangan masih besar, kontrol sosial dan reformasi hukum penting untuk meningkatkan penegakan HAM di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, seperti musyawarah untuk mufakat dan semangat gotong royong. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya toleransi dan persatuan di tengah keragaman agama dan keyakinan.
C. Saat ini, praktek demokrasi di Indonesia terus berkembang dan berusaha untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meskipun masih ada beberapa masalah, upaya telah dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, meski masih ada ruang untuk peningkatan.
D. Saya melihat kondisi tersebut sebagai masalah serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi parlemen dan demokrasi secara keseluruhan. Ini mencerminkan ketidaksesuaian antara representasi politik dan kepentingan masyarakat, yang seharusnya menjadi fokus utama anggota parlemen. Menjalankan agenda politik pribadi di atas kepentingan rakyat adalah tindakan yang tidak etis dan merugikan bagi proses demokrasi.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga mengorbankan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, praktik semacam ini menjadi tantangan serius karena dapat mengancam keseimbangan antara kekuasaan politik dan kebebasan individu. Memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk mengendalikan opini publik dan memanipulasi emosi rakyat merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
NPM : 2315012047
Kelas : A
PRODI : S1 Arsitektur
jawaban:
A. Artikel tersebut membahas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019 dari perspektif lembaga dan pakar. Meskipun masih ada banyak tantangan, terdapat juga beberapa perkembangan positif. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti pelanggaran HAM serius, namun juga mencatat peningkatan kebebasan sipil. Pendapat pakar seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menunjukkan kegagalan dalam proses keadilan atas pelanggaran HAM dan meningkatnya diskriminasi gender. Namun, ada langkah-langkah reformasi pemerintah dan perlawanan masyarakat sipil yang memberikan harapan. Meski tantangan masih besar, kontrol sosial dan reformasi hukum penting untuk meningkatkan penegakan HAM di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, seperti musyawarah untuk mufakat dan semangat gotong royong. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya toleransi dan persatuan di tengah keragaman agama dan keyakinan.
C. Saat ini, praktek demokrasi di Indonesia terus berkembang dan berusaha untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meskipun masih ada beberapa masalah, upaya telah dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, meski masih ada ruang untuk peningkatan.
D. Saya melihat kondisi tersebut sebagai masalah serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi parlemen dan demokrasi secara keseluruhan. Ini mencerminkan ketidaksesuaian antara representasi politik dan kepentingan masyarakat, yang seharusnya menjadi fokus utama anggota parlemen. Menjalankan agenda politik pribadi di atas kepentingan rakyat adalah tindakan yang tidak etis dan merugikan bagi proses demokrasi.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga mengorbankan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, praktik semacam ini menjadi tantangan serius karena dapat mengancam keseimbangan antara kekuasaan politik dan kebebasan individu. Memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk mengendalikan opini publik dan memanipulasi emosi rakyat merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh Elkana Sam Gemilang Siregar -
NAMA:ELKANA SAM GEMILANG SIREGAR
NPM:2315012031
KELAS:A
PRODI:SI ARSITEKTUR
ANALISIS KASUS
1.Isi artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia (HAM) diIndonesia pada tahun 2019 sangat buruk,bisa kita lihat dari banyak agenda ham yang mengalami kemacetan,dan serangan terhadap orang pembela ham.Dari kasus tersebut aparat terkait tidak ada proses untuk penanganan akan kejadian tersebut,yang kedua makin maraknya kegiatan kegiatan tidak toleransi,seperti larangan larangan ibadah agama tertentu,kejadian tersebut juga tidak ada tindakan pasti dari aparat dan pemerintah.
2.Berdasarkan Prinsip demokrasi yang berkeTuhanan yang maha esa dan nilai nilai adat istiadat menurut saya sangat baik,karena keputusan keputusan maupun demokrasi harus dilakukan sesuai dengan nilai nilai yang ada dalam adat istiadat dan berakar pada ketuhanan yang maha esa agar terjadi demokrasi yang sehat dan adil
3.Menurut saya,praktik demokrasi dan menjunjung tinggi nilai ham di Indonesia masih sangat kurang,hal ini ditandai banyak nya diskriminasi pada suatu kelompok tertentu,contoh nya adalah pada beberapa hari yang lalu telah terjadi penyeroyokan mahasisiwa yang sedang beribadah di kamar kos oleh rakyat dan ketua RT,hal tersebut sangat disayangkan karena hak beribadah tidak dilaksana dengan baik,dan juga seorang pemimpin yaitu RT ikut dalam kegiatam tersebut.
4.Hal tersebut sudah banyak terjadi,contoh nya korupsi,mereka mengatas namakan rakyat agar melancarkan aktivitas korupsi tersebut.Hal ini sangat disayangkan karena masih banyak rakyat yang kekurangan fasilitas publik yang memadai,pemerintah harusnya tegas dalam menangani kasus kasus korupsi,karena akan semakin banyak kegiatan kegiatan korupsi yang terjadi.
5.Kegiatan tersebut bisa dilihat dari beberapa kasus pemimpin yang mengajak rakyat nya untuk melakukan kegiatan tidak toleransi,contoh nya ketua RT diLampung yang membubarkan ibadah gereja,hal tersebut sangat melanggar HAM karena di Indonesia terdapat 6 agama dan memiliki kebebasan ber ibadah.
NPM:2315012031
KELAS:A
PRODI:SI ARSITEKTUR
ANALISIS KASUS
1.Isi artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia (HAM) diIndonesia pada tahun 2019 sangat buruk,bisa kita lihat dari banyak agenda ham yang mengalami kemacetan,dan serangan terhadap orang pembela ham.Dari kasus tersebut aparat terkait tidak ada proses untuk penanganan akan kejadian tersebut,yang kedua makin maraknya kegiatan kegiatan tidak toleransi,seperti larangan larangan ibadah agama tertentu,kejadian tersebut juga tidak ada tindakan pasti dari aparat dan pemerintah.
2.Berdasarkan Prinsip demokrasi yang berkeTuhanan yang maha esa dan nilai nilai adat istiadat menurut saya sangat baik,karena keputusan keputusan maupun demokrasi harus dilakukan sesuai dengan nilai nilai yang ada dalam adat istiadat dan berakar pada ketuhanan yang maha esa agar terjadi demokrasi yang sehat dan adil
3.Menurut saya,praktik demokrasi dan menjunjung tinggi nilai ham di Indonesia masih sangat kurang,hal ini ditandai banyak nya diskriminasi pada suatu kelompok tertentu,contoh nya adalah pada beberapa hari yang lalu telah terjadi penyeroyokan mahasisiwa yang sedang beribadah di kamar kos oleh rakyat dan ketua RT,hal tersebut sangat disayangkan karena hak beribadah tidak dilaksana dengan baik,dan juga seorang pemimpin yaitu RT ikut dalam kegiatam tersebut.
4.Hal tersebut sudah banyak terjadi,contoh nya korupsi,mereka mengatas namakan rakyat agar melancarkan aktivitas korupsi tersebut.Hal ini sangat disayangkan karena masih banyak rakyat yang kekurangan fasilitas publik yang memadai,pemerintah harusnya tegas dalam menangani kasus kasus korupsi,karena akan semakin banyak kegiatan kegiatan korupsi yang terjadi.
5.Kegiatan tersebut bisa dilihat dari beberapa kasus pemimpin yang mengajak rakyat nya untuk melakukan kegiatan tidak toleransi,contoh nya ketua RT diLampung yang membubarkan ibadah gereja,hal tersebut sangat melanggar HAM karena di Indonesia terdapat 6 agama dan memiliki kebebasan ber ibadah.
Nama: Khansa Madania
NPM: 2315012014
Kelas: B
Prodi: S-1 Arsitektur
A. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah aspek-aspek perkembangan positif seperti upaya-upaya yang dilakukan untuk memberi harapan untuk mengatasi permasalahan situasi HAM saat itu.
B. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Contohnya konsep musyawarah yang mencerminkan cara pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsensus. Budaya gotong royong yang menekankan pada kebersamaan dan solidaritas sosial. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan nilai spiritual dan keagaaman. Demokrasi di Indonesia menghormati keberagaman agama dan keyakinan setiap warga negaranya. Nilai moral dan etika turut membentuk kebijakan dan perilaku politik.
C. Untuk saat ini praktik demokrasi Pancasila di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama pada kasus-kasus HAM - nya. Seperti keterbatasan berpendapat, diskriminasi dan rasisme terhadap golongan tertentu, penanganan terhadap konflik SDA, dan masih banyak penggunaan kekerasan dalam proses menegakkan hukum. Untuk itu perlu mengatasi masalah-masalah tersebut, menegakkan keadilan, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus aktif berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
D. Kasus ini cukup banyak terjadi di negara demokrasi, situasi ini merugikan rakyat dan menguntungkan oknum tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah kita sebagai rakyat turut aktif dalam memantau kinerja para wakil rakyat, dan berpartisipasi seperti membuka diskusi, forum, atau petisi untuk menyuarakan pendapatnya. Proses legislasi dan pengambilan pendapat juga harus transparan dan akses informasi di media platform harus dipermudah. Oknum tersebut juga harus bertanggung jawab dan diberikan sanksi yang berat. Dalam kasus ini, perlu dilakukan perbaikan sistem politik dan penguatan peran masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi.
E. Pihak yang menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas, tentu sangat merugikan rakyat. Kasus ini menjadi penghambat penegakan HAM dan memicu kemunduran demokrasi, juga dapat menggoyahkan kepercayaan rakyat terhadap pihak tersebut. Tantangan ini membutuhkan kesadaran setiap rakyat untuk menggunakan keunggulan kekuasan tersebut untuk tujuan yang tidak merusak prinsip-prinsip keadilan hak asasi manusia yang dapat menjadi faktor kemunduran demokrasi dan pelanggaran.
NPM: 2315012014
Kelas: B
Prodi: S-1 Arsitektur
A. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah aspek-aspek perkembangan positif seperti upaya-upaya yang dilakukan untuk memberi harapan untuk mengatasi permasalahan situasi HAM saat itu.
B. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Contohnya konsep musyawarah yang mencerminkan cara pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsensus. Budaya gotong royong yang menekankan pada kebersamaan dan solidaritas sosial. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan nilai spiritual dan keagaaman. Demokrasi di Indonesia menghormati keberagaman agama dan keyakinan setiap warga negaranya. Nilai moral dan etika turut membentuk kebijakan dan perilaku politik.
C. Untuk saat ini praktik demokrasi Pancasila di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama pada kasus-kasus HAM - nya. Seperti keterbatasan berpendapat, diskriminasi dan rasisme terhadap golongan tertentu, penanganan terhadap konflik SDA, dan masih banyak penggunaan kekerasan dalam proses menegakkan hukum. Untuk itu perlu mengatasi masalah-masalah tersebut, menegakkan keadilan, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus aktif berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
D. Kasus ini cukup banyak terjadi di negara demokrasi, situasi ini merugikan rakyat dan menguntungkan oknum tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah kita sebagai rakyat turut aktif dalam memantau kinerja para wakil rakyat, dan berpartisipasi seperti membuka diskusi, forum, atau petisi untuk menyuarakan pendapatnya. Proses legislasi dan pengambilan pendapat juga harus transparan dan akses informasi di media platform harus dipermudah. Oknum tersebut juga harus bertanggung jawab dan diberikan sanksi yang berat. Dalam kasus ini, perlu dilakukan perbaikan sistem politik dan penguatan peran masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi.
E. Pihak yang menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas, tentu sangat merugikan rakyat. Kasus ini menjadi penghambat penegakan HAM dan memicu kemunduran demokrasi, juga dapat menggoyahkan kepercayaan rakyat terhadap pihak tersebut. Tantangan ini membutuhkan kesadaran setiap rakyat untuk menggunakan keunggulan kekuasan tersebut untuk tujuan yang tidak merusak prinsip-prinsip keadilan hak asasi manusia yang dapat menjadi faktor kemunduran demokrasi dan pelanggaran.
Nama: Hengki Wirawan
NPM: 2315012064
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
A. Isi artikel tersebut sangat penting dalam konteks penegakan HAM di Indonesia. Dari analisis saya, terlihat bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM, terutama terkait penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Namun, terdapat juga harapan dari langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut.
B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika, namun masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi tersebut secara merata dan adil. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa seharusnya tercermin dalam pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama terkait penegakan nilai hak asasi manusia. Penting untuk terus memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam praktik demokrasi di Indonesia.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen menjalankan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka memprioritaskan kepentingan masyarakat dan tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat adalah sebuah ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat merusak demokrasi dewasa saat ini dengan mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan yang tidak jelas. Penting untuk terus mengawasi dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sejati dan menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2315012064
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
A. Isi artikel tersebut sangat penting dalam konteks penegakan HAM di Indonesia. Dari analisis saya, terlihat bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM, terutama terkait penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Namun, terdapat juga harapan dari langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut.
B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika, namun masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi tersebut secara merata dan adil. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa seharusnya tercermin dalam pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama terkait penegakan nilai hak asasi manusia. Penting untuk terus memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam praktik demokrasi di Indonesia.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen menjalankan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka memprioritaskan kepentingan masyarakat dan tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat adalah sebuah ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat merusak demokrasi dewasa saat ini dengan mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan yang tidak jelas. Penting untuk terus mengawasi dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sejati dan menghormati hak asasi manusia.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh Maulana Raul Putra Priyanto -
NAMA: MAULANA RAUL PUTRA PRIYANTO
NPM: 2315012045
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut mengkritik kondisi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019, menilai bahwa masih banyak kekurangan. Komnas HAM menekankan perlunya upaya lebih besar dari pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM yang serius di masa lalu serta konflik terkait sumber daya alam. LBH Jakarta mengungkapkan keprihatinan atas kemunduran demokrasi dan potensi kembalinya pemerintahan otoriter, yang ditandai dengan pengekangan kebebasan sipil. Namun, di sisi lain, terdapat kemajuan melalui reformasi hukum dan aktivisme sosial yang dinamis, memberikan harapan akan perbaikan situasi HAM melalui inisiatif pemerintah dan tuntutan keadilan oleh masyarakat.
NPM: 2315012045
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut mengkritik kondisi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019, menilai bahwa masih banyak kekurangan. Komnas HAM menekankan perlunya upaya lebih besar dari pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM yang serius di masa lalu serta konflik terkait sumber daya alam. LBH Jakarta mengungkapkan keprihatinan atas kemunduran demokrasi dan potensi kembalinya pemerintahan otoriter, yang ditandai dengan pengekangan kebebasan sipil. Namun, di sisi lain, terdapat kemajuan melalui reformasi hukum dan aktivisme sosial yang dinamis, memberikan harapan akan perbaikan situasi HAM melalui inisiatif pemerintah dan tuntutan keadilan oleh masyarakat.
B. Demokrasi di Indonesia idealnya didasarkan pada prinsip-prinsip budaya lokal yang mengutamakan solidaritas, keadilan, dan kebebasan. Sesuai dengan prinsip Pancasila, demokrasi harus mengakui keberadaan Tuhan, menandakan bahwa kebijakan politik harus selaras dengan etika agama dan moral. Namun, seringkali realitas demokrasi di Indonesia tampak lebih dipengaruhi oleh ambisi politik dan keinginan akan kekuasaan, daripada komitmen terhadap nilai-nilai persatuan dan keadilan.
C. Implementasi demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum optimal dalam upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam banyak kebijakan, pemerintah cenderung mengesampingkan nilai kebersamaan dan keadilan, dengan fokus yang lebih besar pada agenda politik dan penguasaan kekuatan. Sebagai contoh, sering terjadi pengabaian terhadap hak-hak kelompok perempuan dan minoritas, serta kurangnya perlindungan efektif bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.
D. Pendapat saya terhadap perilaku anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat namun sebenarnya menjalankan agenda pribadi mereka, yang sering kali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, adalah tindakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi serta nilai-nilai solidaritas dan keadilan. Seharusnya, anggota parlemen fokus pada apa yang terbaik bagi rakyat, bukan pada ambisi politik pribadi mereka. Penting bagi mereka untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dan selalu menghormati hak asasi manusia dalam setiap kebijakan yang mereka buat.
E. Saya berpendapat bahwa praktik oleh mereka yang memanfaatkan karisma tradisional atau agama untuk memobilisasi dukungan dan emosi masyarakat, bahkan sampai mengorbankan mereka demi tujuan yang ambigu, sangatlah merugikan dan bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan keadilan. Kelompok-kelompok ini cenderung menyalahgunakan agama dan tradisi demi kekuasaan, mengabaikan kepentingan dan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi modern, tindakan seperti ini harus diawasi secara ketat dan dicegah untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokratis.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh Alfi Nabil Rifki 2315012017 -
JAWABAN:
A. Artikel ini memberikan gambaran yang cukup luas, menyeluruh dan teliti mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia (HAM) pada tahun 2019.
Ada beberapa poin penting yang bisa dianalisa:
1.Meningkatkan Kesadaran dan Aksi: Artikel ini mengambil sikap tegas.
Kesadaran dan tindakan terhadap hak asasi manusia meningkat, baik dari lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, maupun individu seperti Usman Hamid dan Asmin Francisca.
Hal ini menunjukkan adanya upaya aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Peran masyarakat sipil: Artikel ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam membela hak asasi manusia, baik dalam menentang kebijakan yang merugikan maupun memastikan tercapainya indikator hak asasi manusia.
Setelah membaca artikel ini, dapat diambil sebuah kesimpulan positif bahwa meskipun terdapat tantangan besar yang harus diatasi di Indonesia, namun terdapat rasa dan upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek.
1.Musyawarah: Prinsip musyawarah merupakan bagian integral dari budaya Indonesia dimana keputusan diambil melalui konsensus dan diskusi bersama.
2. Gotong Royong: Semangat gotong royong atau kerjasama kolektif untuk kebaikan bersama juga merupakan nilai budaya penting dalam demokrasi Indonesia.
3. Keanekaragaman Budaya: Keanekaragaman budaya yang kaya di Indonesia juga tercermin dalam prinsip demokrasi yang menghormati dan memperjuangkan hak-hak seluruh warga negara, apapun latar belakang budaya, agama, atau etnis.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai agama yang kuat dalam masyarakat Indonesia.
Prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
C. menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan, namun asas Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia tetap menjadi landasan terpenting. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan lembaga-lembaga demokrasi agar lebih selaras dengan nilai-nilai tersebut.
D. Sikap saya terhadap oknum tersebut yang pertama saya katakan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap prinsip prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili masyarakat. manipulasi politik tidak hanya menghilangkan rasa percaya publik terhadap sistem politik. tapi juga menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
E. pendapat saya mengenai pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang matang. Hal ini sering kali merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena membatasi kebebasan individu untuk berpikir dan bertindak secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh eksternal yang tidak semestinya.
Di era demokrasi yang matang, penting untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh-pengaruh yang merugikan.
A. Artikel ini memberikan gambaran yang cukup luas, menyeluruh dan teliti mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia (HAM) pada tahun 2019.
Ada beberapa poin penting yang bisa dianalisa:
1.Meningkatkan Kesadaran dan Aksi: Artikel ini mengambil sikap tegas.
Kesadaran dan tindakan terhadap hak asasi manusia meningkat, baik dari lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, maupun individu seperti Usman Hamid dan Asmin Francisca.
Hal ini menunjukkan adanya upaya aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Peran masyarakat sipil: Artikel ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam membela hak asasi manusia, baik dalam menentang kebijakan yang merugikan maupun memastikan tercapainya indikator hak asasi manusia.
Setelah membaca artikel ini, dapat diambil sebuah kesimpulan positif bahwa meskipun terdapat tantangan besar yang harus diatasi di Indonesia, namun terdapat rasa dan upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek.
1.Musyawarah: Prinsip musyawarah merupakan bagian integral dari budaya Indonesia dimana keputusan diambil melalui konsensus dan diskusi bersama.
2. Gotong Royong: Semangat gotong royong atau kerjasama kolektif untuk kebaikan bersama juga merupakan nilai budaya penting dalam demokrasi Indonesia.
3. Keanekaragaman Budaya: Keanekaragaman budaya yang kaya di Indonesia juga tercermin dalam prinsip demokrasi yang menghormati dan memperjuangkan hak-hak seluruh warga negara, apapun latar belakang budaya, agama, atau etnis.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai agama yang kuat dalam masyarakat Indonesia.
Prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
C. menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan, namun asas Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia tetap menjadi landasan terpenting. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan lembaga-lembaga demokrasi agar lebih selaras dengan nilai-nilai tersebut.
D. Sikap saya terhadap oknum tersebut yang pertama saya katakan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap prinsip prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili masyarakat. manipulasi politik tidak hanya menghilangkan rasa percaya publik terhadap sistem politik. tapi juga menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
E. pendapat saya mengenai pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang matang. Hal ini sering kali merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena membatasi kebebasan individu untuk berpikir dan bertindak secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh eksternal yang tidak semestinya.
Di era demokrasi yang matang, penting untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh-pengaruh yang merugikan.
Nama: Adnan Ahmad Fahrezi
NPM: 2315012074
Awan gelap untuk HAM di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan di beberapa bidang, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan perlindungan yang efektif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua warga negara. Pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.
Ada pula kekhawatiran mengenai pembatasan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Beberapa jurnalis dan aktivis menghadapi intimidasi, kekerasan, dan tuntutan hukum. Aktivis HAM dan kelompok-kelompok masyarakat sipil sering mengalami tekanan, termasuk penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang adil.
NPM: 2315012074
Awan gelap untuk HAM di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan di beberapa bidang, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan perlindungan yang efektif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua warga negara. Pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.
Ada pula kekhawatiran mengenai pembatasan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Beberapa jurnalis dan aktivis menghadapi intimidasi, kekerasan, dan tuntutan hukum. Aktivis HAM dan kelompok-kelompok masyarakat sipil sering mengalami tekanan, termasuk penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang adil.
NAMA: DIAN PUSPITA HANDAYANI
NPM: 2315012029
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Pada tahun 2019 masi banyak kasus HAM yang terjadi dan banyak kemuduran dalam mutu HAM, serta masih adanya banyak serangan yang dilakukan terhadap para pembela HAM.
Hal positif yang terjadi pada tahun tersebut yang juga bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah kembalinya mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara yang mana tentunya para mahasiswa biasanya akan selalu mengangkat isu isu yang sedang terjadi dan memerlukan tindakan yang harus dilanjuti untuk kepentingan bersama.
B. Indonesia memiliki banyak budaya dan adat istiadat yang perlu dipertahankan karena hal tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia, tentang demokrasi yang berketuhanan perlu adanya dan di Indonesia tidak ada paksaan untuk menganut hanya satu agama kita diberi kebebasan untuk memilih agama, karena jika seseorang menganut suatu agama dapat dipastikan mereka memiliki prinsip hidup bermasyarakat yang baik sesuai dengan ajaran tiap agama, karena pasti setiap agama yang ada di Indonesia tentunya mengajarkan kebaikan untuk setiap umatnya.
C. Di tahun ini demokrasi yang ada cukup baik karena sekarang teknologi sudah mulai berkembang dan memberikan akses setiap warga negara mengetahui isu yang sedang terjadi dan ikut andil dalam penyampaian aspirasi tersebut tidak hanya langsung namun melalui sosial media juga karena lebih mudahnya pertukaran informasi melalui sosial media.
D. Kondisi tersebut tentunya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mengakibatkan konflik antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak akan tercipta pemerintahan yang baik dan negara tersebut akan sulit untuk mengalami kemajuan.
E. Kegiatan tersebut tentu tidak seharusnya dilakukan karena Indonesia adalah negara demokrasi dan juga negara kesatuan yang seharusnya adanya rasa toleransi dan saling menghargai antar tiap individu. Hal tersebut termasuk dalam HAM karena setiap individu juga memiliki hak berkehidupan yang layak, dan apabila ada hal yang tidak sependapat dapat dibicarakan dan dikomunikasikan karena Indonesia adalah negara demokrasi.
NPM: 2315012029
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Pada tahun 2019 masi banyak kasus HAM yang terjadi dan banyak kemuduran dalam mutu HAM, serta masih adanya banyak serangan yang dilakukan terhadap para pembela HAM.
Hal positif yang terjadi pada tahun tersebut yang juga bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah kembalinya mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara yang mana tentunya para mahasiswa biasanya akan selalu mengangkat isu isu yang sedang terjadi dan memerlukan tindakan yang harus dilanjuti untuk kepentingan bersama.
B. Indonesia memiliki banyak budaya dan adat istiadat yang perlu dipertahankan karena hal tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia, tentang demokrasi yang berketuhanan perlu adanya dan di Indonesia tidak ada paksaan untuk menganut hanya satu agama kita diberi kebebasan untuk memilih agama, karena jika seseorang menganut suatu agama dapat dipastikan mereka memiliki prinsip hidup bermasyarakat yang baik sesuai dengan ajaran tiap agama, karena pasti setiap agama yang ada di Indonesia tentunya mengajarkan kebaikan untuk setiap umatnya.
C. Di tahun ini demokrasi yang ada cukup baik karena sekarang teknologi sudah mulai berkembang dan memberikan akses setiap warga negara mengetahui isu yang sedang terjadi dan ikut andil dalam penyampaian aspirasi tersebut tidak hanya langsung namun melalui sosial media juga karena lebih mudahnya pertukaran informasi melalui sosial media.
D. Kondisi tersebut tentunya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mengakibatkan konflik antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak akan tercipta pemerintahan yang baik dan negara tersebut akan sulit untuk mengalami kemajuan.
E. Kegiatan tersebut tentu tidak seharusnya dilakukan karena Indonesia adalah negara demokrasi dan juga negara kesatuan yang seharusnya adanya rasa toleransi dan saling menghargai antar tiap individu. Hal tersebut termasuk dalam HAM karena setiap individu juga memiliki hak berkehidupan yang layak, dan apabila ada hal yang tidak sependapat dapat dibicarakan dan dikomunikasikan karena Indonesia adalah negara demokrasi.
NAMA: RONA ASMAHANI MAULIDIA
NPM: 2315012050
KELAS: B
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
: artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 yang masih buruk dan tidak menganggap serius masalah masalah HAM yang ada.
kabar baik untuk HAM di Indonesia, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
: Demokrasi Indonesia bermula dari nilai adat istiadat budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demokrasi di Indonesia yang menganut Pancasila sila dimana sila pertama yang isinya ketuhanan yang Maha Esa sangat baik, tapi kita harus memerhatikan, mengontrol, mewaspadai akan penyalah gunaan hal tersebut untuk berbuat hal buruk yang mengatasnamakan ketuhanan atau agama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
: praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap kehidupan dan juga daerah masyarakat. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
: sangat tidak setuju dan sangat kecewa, harusnya mereka yang berada di parlemen memiliki sifat, perilaku yang baik. bukannya menggunakan kesempatan yang ada untuk menguntungkan pihak tertentu. selain itu aparat penegak hukum di Indonesia harus tegas dalam menyikapi masalah² tersebut.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
: hak asasi manusia erat hubungannya dengan hak kebebasan, berarti pihak2 penguasa tersebut sudah tentu melanggar ham, tetapi rakyat tidak merasa bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran ham. Yang oerlu dilakukan adalah menyadarkan masyarakat dan mengedukasi tentang macam2 pelanggaran HAM.
NPM: 2315012050
KELAS: B
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
: artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 yang masih buruk dan tidak menganggap serius masalah masalah HAM yang ada.
kabar baik untuk HAM di Indonesia, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
: Demokrasi Indonesia bermula dari nilai adat istiadat budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demokrasi di Indonesia yang menganut Pancasila sila dimana sila pertama yang isinya ketuhanan yang Maha Esa sangat baik, tapi kita harus memerhatikan, mengontrol, mewaspadai akan penyalah gunaan hal tersebut untuk berbuat hal buruk yang mengatasnamakan ketuhanan atau agama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
: praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap kehidupan dan juga daerah masyarakat. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
: sangat tidak setuju dan sangat kecewa, harusnya mereka yang berada di parlemen memiliki sifat, perilaku yang baik. bukannya menggunakan kesempatan yang ada untuk menguntungkan pihak tertentu. selain itu aparat penegak hukum di Indonesia harus tegas dalam menyikapi masalah² tersebut.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
: hak asasi manusia erat hubungannya dengan hak kebebasan, berarti pihak2 penguasa tersebut sudah tentu melanggar ham, tetapi rakyat tidak merasa bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran ham. Yang oerlu dilakukan adalah menyadarkan masyarakat dan mengedukasi tentang macam2 pelanggaran HAM.
Nama: Luh Dwi Prastiwi
NPM: 2315012021
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut membahas tentang HAM di Indonesia yang mengalami kemunduran yang ditunjukkan dari beragam faktor mulai dari kemiskinan, kesenjangan sosial, ataupun diskriminasi. Indonesia telah melakukan langkah bijak untuk melindungi HAM yang lebih baik untuk menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi Indonesia telah menyesuaikan nilai-nilai adat istiadat/ budaya masyarakat Indonesia hal ini dibuktikan dengan Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia yang disesuaikan dengan adat istiadat. Prinsip Indonesia yang berketuhanan penting untuk diterapkan karena Indonesia merupakan negara heterogen yang masyarakatnya menganut agama yang beragam.
C. Untuk penerapan masih dibilang belum sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa dilihat dari kasus Papua yang yang berlangsung sejak lama, anak-anak yang pendidikannya belum terjamin, banyaknya pelanggaran HAM, dsb.
D. Sebagai masyarakat tentunya tidak terima para anggota parlemen memanfaatkan nama rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Agenda mereka tersebut pasti tidak lepas dari korupsi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting contohnya menyewa hotel dengan bintang 5 atau agenda politik yang dilakukan ke luar kota yang akhirnya justru mereka berlibur.
E. Hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dan tidak sesuai dengan demokrasi. Masyarakat tersebut tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan atau mengutarakan pendapat yang semestinya. Negara seharusnya dapat melindungi hak warga negaranya.
NPM: 2315012021
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut membahas tentang HAM di Indonesia yang mengalami kemunduran yang ditunjukkan dari beragam faktor mulai dari kemiskinan, kesenjangan sosial, ataupun diskriminasi. Indonesia telah melakukan langkah bijak untuk melindungi HAM yang lebih baik untuk menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi Indonesia telah menyesuaikan nilai-nilai adat istiadat/ budaya masyarakat Indonesia hal ini dibuktikan dengan Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia yang disesuaikan dengan adat istiadat. Prinsip Indonesia yang berketuhanan penting untuk diterapkan karena Indonesia merupakan negara heterogen yang masyarakatnya menganut agama yang beragam.
C. Untuk penerapan masih dibilang belum sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa dilihat dari kasus Papua yang yang berlangsung sejak lama, anak-anak yang pendidikannya belum terjamin, banyaknya pelanggaran HAM, dsb.
D. Sebagai masyarakat tentunya tidak terima para anggota parlemen memanfaatkan nama rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Agenda mereka tersebut pasti tidak lepas dari korupsi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting contohnya menyewa hotel dengan bintang 5 atau agenda politik yang dilakukan ke luar kota yang akhirnya justru mereka berlibur.
E. Hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dan tidak sesuai dengan demokrasi. Masyarakat tersebut tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan atau mengutarakan pendapat yang semestinya. Negara seharusnya dapat melindungi hak warga negaranya.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
Nama: Ramadhan Shidiq Novrianto
NPM: 2315012076
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN :
Artikel tersebut berisi tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan bahwa masih buruknya kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019. Dari hal tersebut Indonesia harus mengkaji ulang berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia lalu diperlukan nya perbaikan struktur penegakan hukum di Indonesia mulai dari lembaga yang menerapkan hukum, sistem hukum, juga para masyarakat yang menjalankan hukum.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN :
Demokrasi Indonesia yang bedasar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki beberapa nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal lainnya. Demi membangun sebuah sistem demokrasi yang inklusif dan berdaya guna mendekatkan demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan yang ada pada masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar yang kuat untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis negara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Saat ini praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari kata sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Tak jarang, para penegak hukum di Indonesia mengabaikan aspek nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dalam keputusan politiknya, dan lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN :
Sikap saya sebagai mahasiswa juga rakyat negara mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu sangat menyayangkan hal ini terjadi di negara demokratis, terkait perilaku tersebut sangat jelas tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi lebih pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik partai mereka sendiri. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam keputusan politiknya.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya terkait pihak-pihak yang
memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas yaitu sangat memperihatinkan karena hal ini sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Pihak-pihak ini sering kali menggunakan agama dan tradisi untuk memperoleh kekuasaan dan menggerakan loyalitas rakyat, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan nilai hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak ini harus ditindak tegas, diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu proses demokrasi yang seimbang dan berkeadilan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
NPM: 2315012076
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN :
Artikel tersebut berisi tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan bahwa masih buruknya kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019. Dari hal tersebut Indonesia harus mengkaji ulang berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia lalu diperlukan nya perbaikan struktur penegakan hukum di Indonesia mulai dari lembaga yang menerapkan hukum, sistem hukum, juga para masyarakat yang menjalankan hukum.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN :
Demokrasi Indonesia yang bedasar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki beberapa nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal lainnya. Demi membangun sebuah sistem demokrasi yang inklusif dan berdaya guna mendekatkan demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan yang ada pada masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar yang kuat untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis negara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Saat ini praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari kata sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Tak jarang, para penegak hukum di Indonesia mengabaikan aspek nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dalam keputusan politiknya, dan lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN :
Sikap saya sebagai mahasiswa juga rakyat negara mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu sangat menyayangkan hal ini terjadi di negara demokratis, terkait perilaku tersebut sangat jelas tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi lebih pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik partai mereka sendiri. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam keputusan politiknya.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya terkait pihak-pihak yang
memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas yaitu sangat memperihatinkan karena hal ini sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Pihak-pihak ini sering kali menggunakan agama dan tradisi untuk memperoleh kekuasaan dan menggerakan loyalitas rakyat, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan nilai hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak ini harus ditindak tegas, diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu proses demokrasi yang seimbang dan berkeadilan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
NAMA : ELSA MIYANDAMELA
NPM: 2315012006
KELAS: B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
1. Berdasarkan artikel tersebut, menganalisis bahwa penegakan keadilan terhadap kebebasan bersuaran dan HAM di Inonesia masih jauh dari kata baik. Beberapa lembaga, mencatat bahawa kinerja pemerintah Indonesia dalam penegakan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) selama 2019 masih terbilang buruk. Masih banyak catatan oleh Komnas HAM mengenai kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki lagi terutama soal penanganan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Demokrasi di Indonesia mengalami ancaman nyata, terlihat dari ruang-ruangn kebebasan sipil yang mulai ditutup. Terdapat banyak konflik yang melibatkan para pembela HAM yang dibungkam. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa hal, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran hak-hak perempuan, kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang bertahan dan meningkat serta terus berlanjut tanpa pernah ada tindakan lanjutan dari pemerintah untuk memutuskan pelanggaran HAM yang terus berkembang.
- Hal positif yang didapat bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus berlanjut. Kembalinya juga gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial jalannya kekuasaan negara sehingga masih adanya golongan masyatakat yang peduli akan keadilan HAM.
2. Demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia karena penyesuaian terhadap kebijakan mengenai demokrasi disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia, berupa kekayaan agama, budaya, suku, bahasa yang memungkinkan kebutuhan berbeda dari setiap kelompok masyarakat. Perlu adanya kontribusi langsung masyarakat sebagai bukti keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menyuarakan pendapatnya.
- Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa disesuaikan dengan negara Indonesia sendiri yang merupakan negara beragama dan menjamin kebebasan beragama. Demokrasi juga disesuaikan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga, Pancasila menjadi tolak ukur pembentuk kebijakan mengenai demokrasi.
3. Praktik demokrasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung Hak Asasi Manusia meskipun telah dibuat konstitusi yang mengatur mengenai kebebasan berdemokrasi, tetapi masih banyak pelaku pelaksana konstitusi yang melanggar, bahkan pelaksana pemerintahan sendiri yang membungkam kebebasan masyarakat kecil. Sehingga banyak kebebasan HAM yang dilanggar oleh pihak pembuat bahkan penegak hukumnya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas pemerintah dalam memberikan tindakan jera terhadap pelanggaran HAM secara adil bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.
4. 4. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbedan dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu memiliki keresahan terhadap pihak yang mengganggu tersebut dan menyampaikan aspirasi kita sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia lainnya yang mengancam dan mengganggu.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, sudah seharusnya pemerintah menindaklanjuti segala tindakan yang mengganggu kenyamana dan kemanan seluruh masyarakat dengan tidak terkecuali. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini yaitu bahwa kebebasan berdemokrasi juga memiliki batasan terhadap keadilan bersama. Kita bebas dalam menyuarakan pendapat kita tetapi tidak mengganggu dan mengancam pihak lain. Pihak berwajib yang menangani suara rakyat juga perlu turun langsung ke masyarakat dalam menampung aspirasi rakyat dan perlu adanya kepastian bahwa keresahan dan aspirasi masyarakat dapat ditanggapi dan ditindak lanjuti.
NPM: 2315012006
KELAS: B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
1. Berdasarkan artikel tersebut, menganalisis bahwa penegakan keadilan terhadap kebebasan bersuaran dan HAM di Inonesia masih jauh dari kata baik. Beberapa lembaga, mencatat bahawa kinerja pemerintah Indonesia dalam penegakan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) selama 2019 masih terbilang buruk. Masih banyak catatan oleh Komnas HAM mengenai kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki lagi terutama soal penanganan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Demokrasi di Indonesia mengalami ancaman nyata, terlihat dari ruang-ruangn kebebasan sipil yang mulai ditutup. Terdapat banyak konflik yang melibatkan para pembela HAM yang dibungkam. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa hal, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran hak-hak perempuan, kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang bertahan dan meningkat serta terus berlanjut tanpa pernah ada tindakan lanjutan dari pemerintah untuk memutuskan pelanggaran HAM yang terus berkembang.
- Hal positif yang didapat bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus berlanjut. Kembalinya juga gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial jalannya kekuasaan negara sehingga masih adanya golongan masyatakat yang peduli akan keadilan HAM.
2. Demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia karena penyesuaian terhadap kebijakan mengenai demokrasi disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia, berupa kekayaan agama, budaya, suku, bahasa yang memungkinkan kebutuhan berbeda dari setiap kelompok masyarakat. Perlu adanya kontribusi langsung masyarakat sebagai bukti keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menyuarakan pendapatnya.
- Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa disesuaikan dengan negara Indonesia sendiri yang merupakan negara beragama dan menjamin kebebasan beragama. Demokrasi juga disesuaikan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga, Pancasila menjadi tolak ukur pembentuk kebijakan mengenai demokrasi.
3. Praktik demokrasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung Hak Asasi Manusia meskipun telah dibuat konstitusi yang mengatur mengenai kebebasan berdemokrasi, tetapi masih banyak pelaku pelaksana konstitusi yang melanggar, bahkan pelaksana pemerintahan sendiri yang membungkam kebebasan masyarakat kecil. Sehingga banyak kebebasan HAM yang dilanggar oleh pihak pembuat bahkan penegak hukumnya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas pemerintah dalam memberikan tindakan jera terhadap pelanggaran HAM secara adil bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.
4. 4. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbedan dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu memiliki keresahan terhadap pihak yang mengganggu tersebut dan menyampaikan aspirasi kita sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia lainnya yang mengancam dan mengganggu.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, sudah seharusnya pemerintah menindaklanjuti segala tindakan yang mengganggu kenyamana dan kemanan seluruh masyarakat dengan tidak terkecuali. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini yaitu bahwa kebebasan berdemokrasi juga memiliki batasan terhadap keadilan bersama. Kita bebas dalam menyuarakan pendapat kita tetapi tidak mengganggu dan mengancam pihak lain. Pihak berwajib yang menangani suara rakyat juga perlu turun langsung ke masyarakat dalam menampung aspirasi rakyat dan perlu adanya kepastian bahwa keresahan dan aspirasi masyarakat dapat ditanggapi dan ditindak lanjuti.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh M. Ragheed Fattan Maulana -
Nama : M. Ragheed Fattan Maulana
NPM : 2315012026
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
A. Kinerja Ham di 2019 masih buruk. Banyak yang harus pemerintah benahi tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu hingga kerusakan SDA. Namun ada beberapa hal positif yang bisa terjadi dari peran pemerintah yang remormatifs dan masyarakat yang menuntut keadilan.
B. Demokrasi indonesia yang berbasis adat dan budaya membuat demokrasi Indonesia memiliki nilai moral yang tinggi, dengan nilai nilai empati, kebersamaan yang tinggi. Ketuhanan yang maha esa membuat hukum Indonesia lebih absolut yang dimana selain hukum manusia, hukum tuhan pun berlaku.
C. Untuk pelaksaannya sudah cukup bagus, namun naif bila kita berkata bahwa sudah sempurna dilaksanakan. Masih banyak hukum yang timpang sebelah dan tidak adil bahkan masih banyak pelanggaran HAM berat yang masih belum terselesaikan. Tapi secara keseluruhan nsudah cukup baik
D. Tentu saja hal tersebut melanggar janji mereka saat dilantik, dimana mereka berjanji akan menyuarakan suara rakyat. Seharusnya para wakil rakyat mengutamakan suara rakyat bukan suara pesanan politik.
E. Jelas salah, Agama dan budaya dijadikan senjara untuk merusk demokrasi bukanlah hal yang baik. Hal ini bertentangan dengan konstitusi. Disini Hak asasi manusia telah dilanggar dimana menjadikan manusia tumbal kepentingan
NPM : 2315012026
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
A. Kinerja Ham di 2019 masih buruk. Banyak yang harus pemerintah benahi tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu hingga kerusakan SDA. Namun ada beberapa hal positif yang bisa terjadi dari peran pemerintah yang remormatifs dan masyarakat yang menuntut keadilan.
B. Demokrasi indonesia yang berbasis adat dan budaya membuat demokrasi Indonesia memiliki nilai moral yang tinggi, dengan nilai nilai empati, kebersamaan yang tinggi. Ketuhanan yang maha esa membuat hukum Indonesia lebih absolut yang dimana selain hukum manusia, hukum tuhan pun berlaku.
C. Untuk pelaksaannya sudah cukup bagus, namun naif bila kita berkata bahwa sudah sempurna dilaksanakan. Masih banyak hukum yang timpang sebelah dan tidak adil bahkan masih banyak pelanggaran HAM berat yang masih belum terselesaikan. Tapi secara keseluruhan nsudah cukup baik
D. Tentu saja hal tersebut melanggar janji mereka saat dilantik, dimana mereka berjanji akan menyuarakan suara rakyat. Seharusnya para wakil rakyat mengutamakan suara rakyat bukan suara pesanan politik.
E. Jelas salah, Agama dan budaya dijadikan senjara untuk merusk demokrasi bukanlah hal yang baik. Hal ini bertentangan dengan konstitusi. Disini Hak asasi manusia telah dilanggar dimana menjadikan manusia tumbal kepentingan
NAMA : CHYNTHIA SURYA WINATA
NPM : 2315012005
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN : Isi artikel dengan berjudul "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" dalam rangka penegakkan HAM bahwa kinerja Indonesia mengenai HAM pada tahun 2019 masih kurang baik.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Sisi positif yang didapat pada artikel ini yaitu masih ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke kedepannya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN : Demokrasi bersumber dari Pancasila karena dengan bersumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Penerapan demokrasi yang dijiwai tanggung jawab kepada TuhanYang Maha Esa akan melahirkan ikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWABAN : Kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya sebagai sistem pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Tetapi pada kenyataanya kini dihadapkan pada tantangan serius akibat penyimpangan yang semakin mencuat. Berbagai isu dan kejadian terbaru menunjukkan adanya gangguan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.
Pemerintah tampaknya juga belumlah memperlihatkan komitmen politik
yang kuat dan serius untuk memajukan dan melindungi HAM di negeri ini.
Penangan perkara hak asasi manusia (HAM) masih buruk. Berbagai peraturan perundangan yang ada juga perlu diamandemen agar perlindungan HAM menjadi lebih kuat.Perlu banyak pelaku
pelanggaran HAM yang dituntut dan dihukum untuk membuktikan dan
memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Indonesia tidak mengenal impunitas dan bukanlah tempat yang aman dan bersahabat bagi para pelaku pelanggaran HAM.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN : Pada sistem politik di Indonesia, kehendak rakyat itu disalurkan lewat partai politik. Partai politik harus bisa menyerap aspirasi dan kemudian mendesign programnya sebagai respon atas kehendak rakyat tersebut. Tetapi yang terjadi adalah, program partai didasarkan atas keputusan elit partai, sering tak relevan dan tak menjawab aspirasi dari warga.
Saat pemilu, partai bisa berkoalisi. Di sistem politik Indonesia, koalisinya koalisi salah kaprah. Saat partai berkoalisi, maka yg harus dibahas adala apa program bersama koaloisi, karena bisa jadi program awal masing-masing bertentangan. Yang terjadi, koalisi itu hanya sibuk dengan koalisi siapa capresnya dan bukan apa programnya.
Menurut saya, tindakan ini tidak sesuai mengenai negara demokratis yang dimana suara berasal dari rakyat, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWABAN : Karena pada era ini, masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu juga dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena pembunuhan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming-imingi tokoh agama atau tokoh-tokoh tradisi dengan hadiah tertentu (menjadi tumbal).
NPM : 2315012005
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN : Isi artikel dengan berjudul "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" dalam rangka penegakkan HAM bahwa kinerja Indonesia mengenai HAM pada tahun 2019 masih kurang baik.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Sisi positif yang didapat pada artikel ini yaitu masih ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke kedepannya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN : Demokrasi bersumber dari Pancasila karena dengan bersumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Penerapan demokrasi yang dijiwai tanggung jawab kepada TuhanYang Maha Esa akan melahirkan ikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWABAN : Kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya sebagai sistem pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Tetapi pada kenyataanya kini dihadapkan pada tantangan serius akibat penyimpangan yang semakin mencuat. Berbagai isu dan kejadian terbaru menunjukkan adanya gangguan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.
Pemerintah tampaknya juga belumlah memperlihatkan komitmen politik
yang kuat dan serius untuk memajukan dan melindungi HAM di negeri ini.
Penangan perkara hak asasi manusia (HAM) masih buruk. Berbagai peraturan perundangan yang ada juga perlu diamandemen agar perlindungan HAM menjadi lebih kuat.Perlu banyak pelaku
pelanggaran HAM yang dituntut dan dihukum untuk membuktikan dan
memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Indonesia tidak mengenal impunitas dan bukanlah tempat yang aman dan bersahabat bagi para pelaku pelanggaran HAM.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN : Pada sistem politik di Indonesia, kehendak rakyat itu disalurkan lewat partai politik. Partai politik harus bisa menyerap aspirasi dan kemudian mendesign programnya sebagai respon atas kehendak rakyat tersebut. Tetapi yang terjadi adalah, program partai didasarkan atas keputusan elit partai, sering tak relevan dan tak menjawab aspirasi dari warga.
Saat pemilu, partai bisa berkoalisi. Di sistem politik Indonesia, koalisinya koalisi salah kaprah. Saat partai berkoalisi, maka yg harus dibahas adala apa program bersama koaloisi, karena bisa jadi program awal masing-masing bertentangan. Yang terjadi, koalisi itu hanya sibuk dengan koalisi siapa capresnya dan bukan apa programnya.
Menurut saya, tindakan ini tidak sesuai mengenai negara demokratis yang dimana suara berasal dari rakyat, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWABAN : Karena pada era ini, masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu juga dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena pembunuhan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming-imingi tokoh agama atau tokoh-tokoh tradisi dengan hadiah tertentu (menjadi tumbal).
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh Alfi Nabil Rifki 2315012017 -
NAMA : ALFI NABIL RIFKI
NPM : 2315012017
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
JAWABAN:
A. Artikel ini memberikan gambaran yang cukup luas, menyeluruh dan teliti mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia (HAM) pada tahun 2019.
Ada beberapa poin penting yang bisa dianalisa:
1.Meningkatkan Kesadaran dan Aksi: Artikel ini mengambil sikap tegas.
Kesadaran dan tindakan terhadap hak asasi manusia meningkat, baik dari lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, maupun individu seperti Usman Hamid dan Asmin Francisca.
Hal ini menunjukkan adanya upaya aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Peran masyarakat sipil: Artikel ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam membela hak asasi manusia, baik dalam menentang kebijakan yang merugikan maupun memastikan tercapainya indikator hak asasi manusia.
Setelah membaca artikel ini, dapat diambil sebuah kesimpulan positif bahwa meskipun terdapat tantangan besar yang harus diatasi di Indonesia, namun terdapat rasa dan upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek.
1.Musyawarah: Prinsip musyawarah merupakan bagian integral dari budaya Indonesia dimana keputusan diambil melalui konsensus dan diskusi bersama.
2. Gotong Royong: Semangat gotong royong atau kerjasama kolektif untuk kebaikan bersama juga merupakan nilai budaya penting dalam demokrasi Indonesia.
3. Keanekaragaman Budaya: Keanekaragaman budaya yang kaya di Indonesia juga tercermin dalam prinsip demokrasi yang menghormati dan memperjuangkan hak-hak seluruh warga negara, apapun latar belakang budaya, agama, atau etnis.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai agama yang kuat dalam masyarakat Indonesia.
Prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
C. menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan, namun asas Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia tetap menjadi landasan terpenting. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan lembaga-lembaga demokrasi agar lebih selaras dengan nilai-nilai tersebut.
D. Sikap saya terhadap oknum tersebut yang pertama saya katakan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap prinsip prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili masyarakat. manipulasi politik tidak hanya menghilangkan rasa percaya publik terhadap sistem politik. tapi juga menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
E. pendapat saya mengenai pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang matang. Hal ini sering kali merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena membatasi kebebasan individu untuk berpikir dan bertindak secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh eksternal yang tidak semestinya.
Di era demokrasi yang matang, penting untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh-pengaruh yang merugikan.
NPM : 2315012017
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
JAWABAN:
A. Artikel ini memberikan gambaran yang cukup luas, menyeluruh dan teliti mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia (HAM) pada tahun 2019.
Ada beberapa poin penting yang bisa dianalisa:
1.Meningkatkan Kesadaran dan Aksi: Artikel ini mengambil sikap tegas.
Kesadaran dan tindakan terhadap hak asasi manusia meningkat, baik dari lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, maupun individu seperti Usman Hamid dan Asmin Francisca.
Hal ini menunjukkan adanya upaya aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Peran masyarakat sipil: Artikel ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam membela hak asasi manusia, baik dalam menentang kebijakan yang merugikan maupun memastikan tercapainya indikator hak asasi manusia.
Setelah membaca artikel ini, dapat diambil sebuah kesimpulan positif bahwa meskipun terdapat tantangan besar yang harus diatasi di Indonesia, namun terdapat rasa dan upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek.
1.Musyawarah: Prinsip musyawarah merupakan bagian integral dari budaya Indonesia dimana keputusan diambil melalui konsensus dan diskusi bersama.
2. Gotong Royong: Semangat gotong royong atau kerjasama kolektif untuk kebaikan bersama juga merupakan nilai budaya penting dalam demokrasi Indonesia.
3. Keanekaragaman Budaya: Keanekaragaman budaya yang kaya di Indonesia juga tercermin dalam prinsip demokrasi yang menghormati dan memperjuangkan hak-hak seluruh warga negara, apapun latar belakang budaya, agama, atau etnis.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai agama yang kuat dalam masyarakat Indonesia.
Prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
C. menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan, namun asas Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia tetap menjadi landasan terpenting. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan lembaga-lembaga demokrasi agar lebih selaras dengan nilai-nilai tersebut.
D. Sikap saya terhadap oknum tersebut yang pertama saya katakan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap prinsip prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili masyarakat. manipulasi politik tidak hanya menghilangkan rasa percaya publik terhadap sistem politik. tapi juga menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
E. pendapat saya mengenai pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang matang. Hal ini sering kali merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena membatasi kebebasan individu untuk berpikir dan bertindak secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh eksternal yang tidak semestinya.
Di era demokrasi yang matang, penting untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh-pengaruh yang merugikan.
NAMA : ALYA JANEETA MAWABAGJA ISWADI
NPM : 2315012033
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini mengkritisi kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan menyatakan masih banyak kekurangan. Komnas HAM menekankan perlunya upaya lebih lanjut pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik terkait sumber daya alam. LBH Jakarta menyatakan keprihatinannya terhadap merosotnya demokrasi dan kemungkinan kembalinya pemerintahan otoriter yang ditandai dengan pembatasan kebebasan sipil. Namun di sisi lain, kemajuan telah dicapai melalui reformasi hukum dan aksi sosial yang dinamis, dan kondisi hak asasi manusia diharapkan membaik melalui inisiatif pemerintah dan tuntutan masyarakat akan keadilan.
B. Demokrasi Indonesia idealnya berlandaskan prinsip budaya lokal yang mengedepankan persatuan, keadilan, dan kebebasan. Sesuai dengan sila Pancasila, demokrasi harus mengakui keberadaan Tuhan yang menandakan bahwa kebijakan politik harus selaras dengan etika agama dan moral. Namun, realitas demokrasi Indonesia nampaknya lebih sering diwarnai oleh ambisi politik dan hasrat akan kekuasaan dibandingkan komitmen terhadap nilai-nilai persatuan dan keadilan.
C. Penerapan demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta masih kurang optimal dalam upaya penghormatan hak asasi manusia. Di banyak bidang kebijakan, pemerintah cenderung fokus pada agenda politik dan pengendalian kekuasaan, mengabaikan nilai-nilai persatuan dan keadilan. Misalnya, hak-hak perempuan dan kelompok minoritas sering diabaikan, dan kurangnya perlindungan efektif bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
D. Pendapat saya terhadap tindakan anggota Kongres yang mengaku mewakili suara rakyat, namun nyatanya mengejar tujuan pribadi yang seringkali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, adalah tindakan tersebut sangat bertentangan dengan posisi demokrasi. prinsip dan nilai persatuan dan keadilan; Anggota Kongres harus fokus pada apa yang terbaik bagi rakyat, bukan pada ambisi politik pribadi mereka. Penting untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan selalu menghormati hak asasi manusia dalam setiap kebijakan.
E. Saya percaya bahwa tindakan mereka yang menggunakan karisma tradisional atau agama untuk memobilisasi dukungan dan sentimen, bahkan dengan mengorbankan tujuan yang tidak jelas, sangatlah merugikan keadilan. Kelompok-kelompok ini cenderung mengeksploitasi agama dan tradisi untuk mendapatkan kekuasaan dan mengabaikan kepentingan dan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi modern, tindakan seperti ini harus diawasi dan dicegah secara ketat demi menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi.
NPM : 2315012033
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini mengkritisi kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan menyatakan masih banyak kekurangan. Komnas HAM menekankan perlunya upaya lebih lanjut pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik terkait sumber daya alam. LBH Jakarta menyatakan keprihatinannya terhadap merosotnya demokrasi dan kemungkinan kembalinya pemerintahan otoriter yang ditandai dengan pembatasan kebebasan sipil. Namun di sisi lain, kemajuan telah dicapai melalui reformasi hukum dan aksi sosial yang dinamis, dan kondisi hak asasi manusia diharapkan membaik melalui inisiatif pemerintah dan tuntutan masyarakat akan keadilan.
B. Demokrasi Indonesia idealnya berlandaskan prinsip budaya lokal yang mengedepankan persatuan, keadilan, dan kebebasan. Sesuai dengan sila Pancasila, demokrasi harus mengakui keberadaan Tuhan yang menandakan bahwa kebijakan politik harus selaras dengan etika agama dan moral. Namun, realitas demokrasi Indonesia nampaknya lebih sering diwarnai oleh ambisi politik dan hasrat akan kekuasaan dibandingkan komitmen terhadap nilai-nilai persatuan dan keadilan.
C. Penerapan demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta masih kurang optimal dalam upaya penghormatan hak asasi manusia. Di banyak bidang kebijakan, pemerintah cenderung fokus pada agenda politik dan pengendalian kekuasaan, mengabaikan nilai-nilai persatuan dan keadilan. Misalnya, hak-hak perempuan dan kelompok minoritas sering diabaikan, dan kurangnya perlindungan efektif bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
D. Pendapat saya terhadap tindakan anggota Kongres yang mengaku mewakili suara rakyat, namun nyatanya mengejar tujuan pribadi yang seringkali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, adalah tindakan tersebut sangat bertentangan dengan posisi demokrasi. prinsip dan nilai persatuan dan keadilan; Anggota Kongres harus fokus pada apa yang terbaik bagi rakyat, bukan pada ambisi politik pribadi mereka. Penting untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan selalu menghormati hak asasi manusia dalam setiap kebijakan.
E. Saya percaya bahwa tindakan mereka yang menggunakan karisma tradisional atau agama untuk memobilisasi dukungan dan sentimen, bahkan dengan mengorbankan tujuan yang tidak jelas, sangatlah merugikan keadilan. Kelompok-kelompok ini cenderung mengeksploitasi agama dan tradisi untuk mendapatkan kekuasaan dan mengabaikan kepentingan dan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi modern, tindakan seperti ini harus diawasi dan dicegah secara ketat demi menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
Nama : Ananda Putri Nabila
Npm : 2315012022
A. Artikel tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Dengan mengutip berbagai sumber kredibel, seperti Komisi Nasional HAM, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan para akademisi, artikel ini mengungkapkan beberapa keprihatinan serius terkait pelanggaran HAM yang terjadi. Namun, di sisi lain, artikel ini juga mencatat adanya perkembangan positif, seperti gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tetap memperjuangkan HAM.
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan perspektif yang seimbang dan mendalam tentang situasi HAM di Indonesia. Meskipun terdapat banyak tantangan dan pelanggaran yang harus diatasi, adanya gerakan masyarakat sipil dan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi memberikan harapan bahwa situasi HAM dapat terus diperbaiki di masa mendatang. Artikel ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sipil, transparansi, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM untuk membangun negara yang lebih adil dan bermartabat.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kebebasan. Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi. Namun, dalam kenyataan, praktik demokrasi Indonesia sering kali terlihat lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan daripada nilai-nilai kebersamaan dan keadilan
C. menurut saya praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap elemen daerah. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
D. Saya melihatnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan representasi dan kepentingan rakyat. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat yang mereka layani. Melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memperkuat ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan digunakan untuk menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas bisa menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika kekuasaan semacam ini digunakan untuk memanipulasi dan mengorbankan rakyat demi kepentingan tertentu, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menghargai martabat dan kebebasan individu.
Di era demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap tindakan pemerintah atau pemimpin harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat perlu dididik dan diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan
Npm : 2315012022
A. Artikel tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Dengan mengutip berbagai sumber kredibel, seperti Komisi Nasional HAM, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan para akademisi, artikel ini mengungkapkan beberapa keprihatinan serius terkait pelanggaran HAM yang terjadi. Namun, di sisi lain, artikel ini juga mencatat adanya perkembangan positif, seperti gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tetap memperjuangkan HAM.
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan perspektif yang seimbang dan mendalam tentang situasi HAM di Indonesia. Meskipun terdapat banyak tantangan dan pelanggaran yang harus diatasi, adanya gerakan masyarakat sipil dan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi memberikan harapan bahwa situasi HAM dapat terus diperbaiki di masa mendatang. Artikel ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sipil, transparansi, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM untuk membangun negara yang lebih adil dan bermartabat.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kebebasan. Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi. Namun, dalam kenyataan, praktik demokrasi Indonesia sering kali terlihat lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan daripada nilai-nilai kebersamaan dan keadilan
C. menurut saya praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap elemen daerah. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
D. Saya melihatnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan representasi dan kepentingan rakyat. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat yang mereka layani. Melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memperkuat ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan digunakan untuk menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas bisa menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika kekuasaan semacam ini digunakan untuk memanipulasi dan mengorbankan rakyat demi kepentingan tertentu, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menghargai martabat dan kebebasan individu.
Di era demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap tindakan pemerintah atau pemimpin harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat perlu dididik dan diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh 2315012054 Badriah Humairroh -
NAMA: BADRIAH HUMAIRROH
NPM: 2315012054
KELAS: ARSITEKTUR B
PRODI: ARSITEKTUR
1.A. Analisis:
1. Artikel menyoroti pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM melalui rekonsiliasi dengan kebenaran sebagai landasan yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengungkap kebenaran sebagai langkah awal menuju keadilan.
2. Pembahasan mengenai isu rasisme dan ketidaksetaraan menunjukkan bahwa penegakan HAM tidak hanya berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran berat, tetapi juga dengan masalah struktural yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.Hal positif yang dapat diperoleh setelah membaca artikel tersebut adalah kesadaran akan pentingnya penegakan HAM komprehensif, termasuk melalui rekonsiliasi dengan kebenaran dan penyelesaian isu rasisme serta ketidaksetaraan.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya peroleh adalah kesadaran akan pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang komprehensif. Artikel tersebut mengingatkan kita bahwa penegakan HAM tidak hanya terkait dengan kasus-kasus pelanggaran berat, tetapi juga dengan masalah struktural seperti rasisme dan ketidaksetaraan.
B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan kearifan lokal, seperti:
1. Musyawarah: Tradisi musyawarah dalam budaya Indonesia menjadi landasan bagi pengambilan keputusan bersama. Keputusan diambil secara kolektif melalui diskusi dan konsensus, mencerminkan semangat demokrasi partisipatif.
2. Gotong Royong: Prinsip gotong royong dalam budaya Indonesia menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi inklusif yang menghargai peran setiap individu dalam masyarakat.
Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal tersebut mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati dan mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengajak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan persatuan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan ketidakcocokan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi 1945 serta kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Meskipun ada langkah-langkah positif seperti pengesahan perjanjian internasional dan partisipasi aktif masyarakat, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Pemerintah dan kelompok masyarakat sipil perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi 1945 serta menghormati hak asasi manusia setiap individu.
D. saya mungkin merasa frustrasi dan kecewa terhadap anggota parlemen yang tidak menjalankan tugas mereka dengan benar. Sikap saya terhadap kondisi seperti itu akan cenderung sangat kritis dan skeptis terhadap kejujuran dan niat para politisi tersebut. Saya mungkin merasa bahwa tindakan mereka tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan pada sistem politik secara keseluruhan.
E. Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuatan tradisi dan agama untuk membangun loyalitas dan emosi masyarakat sering kali memanipulasi mereka demi kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik semacam itu dapat merusak hak asasi manusia di era demokrasi yang menegaskan kebebasan individu dan kesetaraan. Tindakan semacam itu dapat menghambat kemajuan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang benar, serta untuk memastikan bahwa kekuatan politik tidak disalahgunakan demi kepentingan yang tidak adil.
NPM: 2315012054
KELAS: ARSITEKTUR B
PRODI: ARSITEKTUR
1.A. Analisis:
1. Artikel menyoroti pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM melalui rekonsiliasi dengan kebenaran sebagai landasan yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengungkap kebenaran sebagai langkah awal menuju keadilan.
2. Pembahasan mengenai isu rasisme dan ketidaksetaraan menunjukkan bahwa penegakan HAM tidak hanya berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran berat, tetapi juga dengan masalah struktural yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.Hal positif yang dapat diperoleh setelah membaca artikel tersebut adalah kesadaran akan pentingnya penegakan HAM komprehensif, termasuk melalui rekonsiliasi dengan kebenaran dan penyelesaian isu rasisme serta ketidaksetaraan.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya peroleh adalah kesadaran akan pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang komprehensif. Artikel tersebut mengingatkan kita bahwa penegakan HAM tidak hanya terkait dengan kasus-kasus pelanggaran berat, tetapi juga dengan masalah struktural seperti rasisme dan ketidaksetaraan.
B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan kearifan lokal, seperti:
1. Musyawarah: Tradisi musyawarah dalam budaya Indonesia menjadi landasan bagi pengambilan keputusan bersama. Keputusan diambil secara kolektif melalui diskusi dan konsensus, mencerminkan semangat demokrasi partisipatif.
2. Gotong Royong: Prinsip gotong royong dalam budaya Indonesia menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi inklusif yang menghargai peran setiap individu dalam masyarakat.
Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal tersebut mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati dan mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengajak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan persatuan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan ketidakcocokan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi 1945 serta kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Meskipun ada langkah-langkah positif seperti pengesahan perjanjian internasional dan partisipasi aktif masyarakat, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Pemerintah dan kelompok masyarakat sipil perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi 1945 serta menghormati hak asasi manusia setiap individu.
D. saya mungkin merasa frustrasi dan kecewa terhadap anggota parlemen yang tidak menjalankan tugas mereka dengan benar. Sikap saya terhadap kondisi seperti itu akan cenderung sangat kritis dan skeptis terhadap kejujuran dan niat para politisi tersebut. Saya mungkin merasa bahwa tindakan mereka tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan pada sistem politik secara keseluruhan.
E. Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuatan tradisi dan agama untuk membangun loyalitas dan emosi masyarakat sering kali memanipulasi mereka demi kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik semacam itu dapat merusak hak asasi manusia di era demokrasi yang menegaskan kebebasan individu dan kesetaraan. Tindakan semacam itu dapat menghambat kemajuan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang benar, serta untuk memastikan bahwa kekuatan politik tidak disalahgunakan demi kepentingan yang tidak adil.
NAMA : MUHAMMAD NEVLIN
NPM : 2315012015
KELAS : A
A. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Artikel tersebut memberikan gambaran realistis tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meski masih banyak kekurangan dan pelanggaran, terdapat langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Langkah-langkah positif ini mencakup:
1. Ratifikasi Perjanjian Internasional:Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengikuti standar internasional dalam penegakan HAM.
2. Keberlanjutan Gerakan Masyarakat: Adanya organisasi masyarakat yang aktif memantau dan memperjuangkan HAM menjadi penggerak perubahan.
Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas, memperkuat gerakan masyarakat sipil, dan mendorong reformasi hukum dan kebijakan adalah kunci untuk memperbaiki kinerja HAM di Indonesia. Hal positif yang bisa diambil adalah adanya harapan dan langkah nyata menuju perbaikan meskipun tantangan masih besar.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya
Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
1. Musyawarah:Tradisi musyawarah mencerminkan budaya deliberasi dalam pengambilan keputusan.
2. Gotong Royong: Semangat kerjasama dan saling membantu memperkuat solidaritas sosial.
Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Penting untuk menghormati pluralisme dan hak asasi setiap individu. Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai agama penting, mereka tidak boleh mendominasi atau mengurangi hak individu lain.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.
1. Ketidaksesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945: Indikasi korupsi, pelanggaran hukum, dan ketidakadilan menunjukkan adanya jarak antara praktik dan prinsip yang diidealkan.
2. Kurangnya Penghormatan HAM: Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, menandakan perlunya reformasi.
Meskipun ada langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang aktif, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi setiap individu.
D. Anggota Parlemen dan Kepentingan Masyarakat
Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri harus tegas.
1. Transparansi dan Akuntabilitas: Perlu adanya mekanisme transparansi yang kuat untuk memastikan anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
2. Partisipasi Publik dan Edukasi Politik: Peningkatan partisipasi publik dan edukasi politik penting agar masyarakat dapat memantau dan menuntut pertanggungjawaban dari wakilnya.
Langkah-langkah seperti penegakan etika, penguatan civil society, dan reformasi sistem politik diperlukan untuk memastikan demokrasi bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.
E. Kekuasaan Kharismatik dan HAM di Era Demokrasi
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
1. Penyalahgunaan Kekuasaan: Ketika kekuasaan kharismatik digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan, ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.
2. Pendidikan dan Partisipasi Publik:Pendidikan yang baik dan partisipasi publik yang aktif penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Institusi demokrasi yang kuat dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati.
NPM : 2315012015
KELAS : A
A. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Artikel tersebut memberikan gambaran realistis tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meski masih banyak kekurangan dan pelanggaran, terdapat langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Langkah-langkah positif ini mencakup:
1. Ratifikasi Perjanjian Internasional:Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengikuti standar internasional dalam penegakan HAM.
2. Keberlanjutan Gerakan Masyarakat: Adanya organisasi masyarakat yang aktif memantau dan memperjuangkan HAM menjadi penggerak perubahan.
Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas, memperkuat gerakan masyarakat sipil, dan mendorong reformasi hukum dan kebijakan adalah kunci untuk memperbaiki kinerja HAM di Indonesia. Hal positif yang bisa diambil adalah adanya harapan dan langkah nyata menuju perbaikan meskipun tantangan masih besar.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya
Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
1. Musyawarah:Tradisi musyawarah mencerminkan budaya deliberasi dalam pengambilan keputusan.
2. Gotong Royong: Semangat kerjasama dan saling membantu memperkuat solidaritas sosial.
Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Penting untuk menghormati pluralisme dan hak asasi setiap individu. Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai agama penting, mereka tidak boleh mendominasi atau mengurangi hak individu lain.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.
1. Ketidaksesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945: Indikasi korupsi, pelanggaran hukum, dan ketidakadilan menunjukkan adanya jarak antara praktik dan prinsip yang diidealkan.
2. Kurangnya Penghormatan HAM: Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, menandakan perlunya reformasi.
Meskipun ada langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang aktif, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi setiap individu.
D. Anggota Parlemen dan Kepentingan Masyarakat
Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri harus tegas.
1. Transparansi dan Akuntabilitas: Perlu adanya mekanisme transparansi yang kuat untuk memastikan anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
2. Partisipasi Publik dan Edukasi Politik: Peningkatan partisipasi publik dan edukasi politik penting agar masyarakat dapat memantau dan menuntut pertanggungjawaban dari wakilnya.
Langkah-langkah seperti penegakan etika, penguatan civil society, dan reformasi sistem politik diperlukan untuk memastikan demokrasi bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.
E. Kekuasaan Kharismatik dan HAM di Era Demokrasi
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
1. Penyalahgunaan Kekuasaan: Ketika kekuasaan kharismatik digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan, ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.
2. Pendidikan dan Partisipasi Publik:Pendidikan yang baik dan partisipasi publik yang aktif penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Institusi demokrasi yang kuat dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati.
Nama : HARIZ FADHILA RAIS
NPM : 2315012057
Kelas : A
Prodi : S-1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWAB : Pada isi artikel tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM di tahun 2019 masih buruk. Hal ini dicatat oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lampau serta penanganan konflik sumber daya alam. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga menyebutkan tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian yang akan menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang kebebasan sipil yang mulai tertutup. Meski begitu, ada beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang semakin kuat. Hal positif yang didapatkan ialah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWAB : Prinsip demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal ini memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati pluralisme serta hak asasi setiap individu. Tantangan yang ada ini menampilkan bahwa masih perlu banyaknya yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil serta merata bagi semua warga negara Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWAB : Praktik penerapan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini berkaitan dengan berbagai mekanisme seperti kebebasan berekspresi, pemilihan umum, dan kebebasan berserikat. Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten nantinya mungkin masih akan menghadapi tantangan. Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWAB : Dalam hal kasus ini, saya berpandangan ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang pada dasarnya yaitu mengutamakan representasi dan kepentingan rakyat. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta aspirasi masyarakat yang mereka layani. Dengan melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan atas amanah yang diberikan oleh rakyat, serta merupakan hal yang tidak layak yang seharusnya mendapatkan tuntutan hukum karena pelanggaran yang terjadi. Serta hal ini juga yang membuat rusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memperkuat ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat pemerintahan dan parlemen.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWAB : Dalam hal ini, kubu yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama ini serta menggunakan kekuasaannya tersebut dengan tujuan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat ini dapat memecah persatuan yang ada di indonesia dengan menggerakkan massa untuk memperkeruh keadaan. Hal ini juga seringkali dapat mengabaikan atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi saat ini, penting halnya kita untuk mengawasi dan memantau dalam perkembangan untuk menyeimbangkan kekuasaan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, namun harus memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua warga negara agar menghindari dari hal yang tidak diinginkan dalam harapan dan kelanjutan demokrasi Indonesia
NAMA: RINA SUSANTI
NPM: 2315012072
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Analisis Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM. Namun, ada hal positif yang bisa di dapat yaitu: Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa, juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan akan keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, yang menjadi dasar bagi penghormatan terhadap pluralisme dan kebebasan beragama. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat juga tercermin dalam praktek demokrasi lokal, menunjukkan pentingnya dialog dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan. secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks demokrasi Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketimpangan, dan perlindungan terhadap hak minoritas, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki sistem politik dan mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Situasi di mana anggota parlemen bertindak atas nama rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok menunjukkan ketidaksetaraan antara kepentingan masyarakat dan para pemimpin mereka, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar perlu didorong untuk memastikan bahwa para pemimpin politik benar-benar mewakili suara rakyat.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk membangun lembaga-lembaga yang kuat untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan, serta mendorong partisipasi masyarakat sipil yang aktif untuk memastikan bahwa pemimpin bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokratis yang mendasar.
NPM: 2315012072
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Analisis Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM. Namun, ada hal positif yang bisa di dapat yaitu: Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa, juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan akan keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, yang menjadi dasar bagi penghormatan terhadap pluralisme dan kebebasan beragama. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat juga tercermin dalam praktek demokrasi lokal, menunjukkan pentingnya dialog dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan. secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks demokrasi Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketimpangan, dan perlindungan terhadap hak minoritas, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki sistem politik dan mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Situasi di mana anggota parlemen bertindak atas nama rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok menunjukkan ketidaksetaraan antara kepentingan masyarakat dan para pemimpin mereka, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar perlu didorong untuk memastikan bahwa para pemimpin politik benar-benar mewakili suara rakyat.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk membangun lembaga-lembaga yang kuat untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan, serta mendorong partisipasi masyarakat sipil yang aktif untuk memastikan bahwa pemimpin bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokratis yang mendasar.
Nama: Adnan Ahmad Fahrezi
NPM: 2315012074
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
Jawaban
A. Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" kemungkinan besar membahas tantangan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Fokusnya mungkin meliputi kasus-kasus pelanggaran HAM berat, kebebasan berekspresi, perlakuan terhadap minoritas, atau tindakan represif oleh aparat keamanan. hal positif yang bisa diambil adalah adanya peningkatan kesadaran publik tentang isu HAM di Indonesia. Artikel ini berfungsi sebagai alat advokasi yang kuat, mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan pemerintah untuk lebih bertanggung jawab. Selain itu, peran aktif LSM dan komunitas internasional dalam menyoroti isu-isu ini menunjukkan bahwa ada jaringan dukungan yang kuat untuk melindungi dan memperjuangkan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia yang diperkaya oleh nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial, serta prinsip berketuhanan yang Maha Esa, menciptakan suatu model demokrasi yang unik dan kontekstual. Kombinasi nilai-nilai tradisional dan spiritual ini memberikan fondasi yang kuat bagi demokrasi, asalkan diterapkan dengan menghormati keberagaman dan hak asasi setiap individu.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berusaha untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi HAM. Meskipun ada upaya yang signifikan, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait kesenjangan sosial, diskriminasi, dan kebebasan berekspresi. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memperbaiki praktik demokrasi agar lebih inklusif dan adil.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis dan mendukung akuntabilitas. Anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan masyarakat yang memilih mereka, bukan kepentingan pribadi atau partai mereka. Ketika terjadi penyimpangan seperti ini, penting bagi masyarakat untuk menggunakan mekanisme demokratis, seperti pemilihan umum dan media, untuk menuntut pertanggungjawaban dan transparansi. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga pengawas dan peningkatan partisipasi publik dalam proses politik sangat diperlukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah sangat berbahaya. Ini merupakan bentuk manipulasi yang dapat merusak tatanan sosial dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan semacam ini sering kali mengabaikan hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup aman, kebebasan berpendapat, dan hak untuk tidak mengalami kekerasan atau penindasan. Pada era demokrasi saat ini, tindakan semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menjamin kebebasan dan perlindungan bagi semua individu.
NPM: 2315012074
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
Jawaban
A. Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" kemungkinan besar membahas tantangan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Fokusnya mungkin meliputi kasus-kasus pelanggaran HAM berat, kebebasan berekspresi, perlakuan terhadap minoritas, atau tindakan represif oleh aparat keamanan. hal positif yang bisa diambil adalah adanya peningkatan kesadaran publik tentang isu HAM di Indonesia. Artikel ini berfungsi sebagai alat advokasi yang kuat, mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan pemerintah untuk lebih bertanggung jawab. Selain itu, peran aktif LSM dan komunitas internasional dalam menyoroti isu-isu ini menunjukkan bahwa ada jaringan dukungan yang kuat untuk melindungi dan memperjuangkan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia yang diperkaya oleh nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial, serta prinsip berketuhanan yang Maha Esa, menciptakan suatu model demokrasi yang unik dan kontekstual. Kombinasi nilai-nilai tradisional dan spiritual ini memberikan fondasi yang kuat bagi demokrasi, asalkan diterapkan dengan menghormati keberagaman dan hak asasi setiap individu.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berusaha untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi HAM. Meskipun ada upaya yang signifikan, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait kesenjangan sosial, diskriminasi, dan kebebasan berekspresi. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memperbaiki praktik demokrasi agar lebih inklusif dan adil.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis dan mendukung akuntabilitas. Anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan masyarakat yang memilih mereka, bukan kepentingan pribadi atau partai mereka. Ketika terjadi penyimpangan seperti ini, penting bagi masyarakat untuk menggunakan mekanisme demokratis, seperti pemilihan umum dan media, untuk menuntut pertanggungjawaban dan transparansi. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga pengawas dan peningkatan partisipasi publik dalam proses politik sangat diperlukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah sangat berbahaya. Ini merupakan bentuk manipulasi yang dapat merusak tatanan sosial dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan semacam ini sering kali mengabaikan hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup aman, kebebasan berpendapat, dan hak untuk tidak mengalami kekerasan atau penindasan. Pada era demokrasi saat ini, tindakan semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menjamin kebebasan dan perlindungan bagi semua individu.
NAMA: ZA’IM RASYID AULIA
NPM: 2315012032
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN :
Artikel ini membahas tentang situasi hak asasi manusia di Indonesia (HAM) pada tahun 2019 yang masih dinilai buruk oleh berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat adanya kemunduran dalam penegakkan terhadap hak asasi manusia, khususnya terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu di Papua, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM. Hal positif yang didapatkan adalah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN :
Demokrasi Indonesia berakar pada adat dan budaya lokal, dengan nilai-nilai seperti gotong royong, menghormati konsensus, dan kearifan lokal yang dapat memperkuat sistem demokrasi yang inklusif dan efektif. Pendekatan demokrasi Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan semangat menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWABAN:
Praktik demokrasi di Indonesia seringkali masih jauh dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Meskipun Indonesia sudah mengadopsi sistem demokrasi secara formal, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan praktik demokrasi belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai konstitusi seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan supremasi hukum.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN :
Sikap saya terhadap situasi di mana anggota parlemen bertindak mewakili suara rakyat, namun mengejar agenda politik mereka sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya, adalah hal yang sangat tidak dapat diterima kesatuan dan keadilan. Anggota parlemen harus fokus pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politiknya sendiri. Mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Apabila tidak bertindak sesuai amanat maka kehadiran anggota parlemen yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat akan merusak integritas sistem demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWABAN:
Menurut pendapat saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan yang berakar pada tradisi dan agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat seringkali melakukan manipulasi demi keuntungan pribadi atau kolektif.
Hal ini dapat melemahkan hak asasi manusia di era demokrasi yang menghormati kebebasan dan kesetaraan individu.Tindakan seperti ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
NPM: 2315012032
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN :
Artikel ini membahas tentang situasi hak asasi manusia di Indonesia (HAM) pada tahun 2019 yang masih dinilai buruk oleh berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat adanya kemunduran dalam penegakkan terhadap hak asasi manusia, khususnya terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu di Papua, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM. Hal positif yang didapatkan adalah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN :
Demokrasi Indonesia berakar pada adat dan budaya lokal, dengan nilai-nilai seperti gotong royong, menghormati konsensus, dan kearifan lokal yang dapat memperkuat sistem demokrasi yang inklusif dan efektif. Pendekatan demokrasi Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan semangat menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWABAN:
Praktik demokrasi di Indonesia seringkali masih jauh dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Meskipun Indonesia sudah mengadopsi sistem demokrasi secara formal, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan praktik demokrasi belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai konstitusi seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan supremasi hukum.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN :
Sikap saya terhadap situasi di mana anggota parlemen bertindak mewakili suara rakyat, namun mengejar agenda politik mereka sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya, adalah hal yang sangat tidak dapat diterima kesatuan dan keadilan. Anggota parlemen harus fokus pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politiknya sendiri. Mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Apabila tidak bertindak sesuai amanat maka kehadiran anggota parlemen yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat akan merusak integritas sistem demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWABAN:
Menurut pendapat saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan yang berakar pada tradisi dan agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat seringkali melakukan manipulasi demi keuntungan pribadi atau kolektif.
Hal ini dapat melemahkan hak asasi manusia di era demokrasi yang menghormati kebebasan dan kesetaraan individu.Tindakan seperti ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
NAMA : RIAN PANGHURIAN
NPM : 2315012041
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A: Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisis secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban : Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Terdapat catatan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA) yang perlu diperbaiki. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif seperti reformasi hukum dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B: Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban : Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kebebasan. Namun, dalam praktiknya, seringkali lebih berorientasi pada kepentingan politik daripada nilai-nilai tersebut. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa keputusan politik harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi, namun dalam kenyataan seringkali tidak sepenuhnya dijalankan.
C: Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban : Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari kata sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari pengabaian terhadap nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dalam keputusan politik, serta kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
D: Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban : Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, bukan hanya melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang mungkin bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Pertanyaan E: Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban : Pendapat saya mengenai hal tersebut adalah bahwa praktek semacam itu sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat tanpa memperhatikan hak asasi manusia merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dewasa saat ini. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam proses demokrasi.
NPM : 2315012041
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A: Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisis secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban : Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Terdapat catatan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA) yang perlu diperbaiki. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif seperti reformasi hukum dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B: Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban : Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kebebasan. Namun, dalam praktiknya, seringkali lebih berorientasi pada kepentingan politik daripada nilai-nilai tersebut. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa keputusan politik harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi, namun dalam kenyataan seringkali tidak sepenuhnya dijalankan.
C: Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban : Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari kata sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari pengabaian terhadap nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dalam keputusan politik, serta kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
D: Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban : Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, bukan hanya melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang mungkin bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Pertanyaan E: Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban : Pendapat saya mengenai hal tersebut adalah bahwa praktek semacam itu sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat tanpa memperhatikan hak asasi manusia merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dewasa saat ini. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam proses demokrasi.
Nama: DINDA ATIKA RAHMAH
NPM: 2315012051
Prodi: S-1 ARSITEKTUR
Analisis kasus II
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
- kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi. Maka dari itu, perlu adanya gerakan untuk lebih menegakkan hukum di Indonesia.
- Hal positif yang dapat dilihat yaitu Indonesia berupaya untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional serta peran masyarakat yang terus berpartisipasi aktif meneggakkan HAM
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
- Demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal masyarakatnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana demokrasi dijalankan dan dipahami oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keberagaman, dan toleransi. Dengan memperhatikan dan menghargai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional ini, demokrasi dapat lebih efektif dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
- Keberadaan Tuhan adalah landasan moral dan spiritual dalam menjalankan sistem demokrasi, mengakui dan menghargai pluralitas keagamaan dalam masyarakat, serta menegaskan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam pembangunan bangsa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
- Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi telah diakui dan dijalankan dalam sistem politik Indonesia. Sejauh ini, upaya penerapan demokrasi di Indonesia telah berusaha sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, walaupun masih ada ruang untuk peningkatan dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
- Tindakan seperti itu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan terhadap lembaga legislatif secara keseluruhan. Sebagai pemilih, kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk memantau kinerja para anggota parlemen dan mengkritik mereka jika mereka gagal memenuhi tugas mereka dengan baik. Partisipasi aktif dalam proses politik dan pemilihan yang cerdas adalah cara untuk memastikan bahwa para wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
- Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sering kali memanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka, terkadang tujuan tersebut tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam era demokrasi sekarang, prinsip-prinsip hak asasi manusia seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, mendorong akuntabilitas, dan mempromosikan pendidikan politik yang membangun kesadaran akan hak asasi manusia serta kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
NPM: 2315012051
Prodi: S-1 ARSITEKTUR
Analisis kasus II
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
- kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi. Maka dari itu, perlu adanya gerakan untuk lebih menegakkan hukum di Indonesia.
- Hal positif yang dapat dilihat yaitu Indonesia berupaya untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional serta peran masyarakat yang terus berpartisipasi aktif meneggakkan HAM
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
- Demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal masyarakatnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana demokrasi dijalankan dan dipahami oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keberagaman, dan toleransi. Dengan memperhatikan dan menghargai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional ini, demokrasi dapat lebih efektif dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
- Keberadaan Tuhan adalah landasan moral dan spiritual dalam menjalankan sistem demokrasi, mengakui dan menghargai pluralitas keagamaan dalam masyarakat, serta menegaskan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam pembangunan bangsa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
- Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi telah diakui dan dijalankan dalam sistem politik Indonesia. Sejauh ini, upaya penerapan demokrasi di Indonesia telah berusaha sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, walaupun masih ada ruang untuk peningkatan dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
- Tindakan seperti itu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan terhadap lembaga legislatif secara keseluruhan. Sebagai pemilih, kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk memantau kinerja para anggota parlemen dan mengkritik mereka jika mereka gagal memenuhi tugas mereka dengan baik. Partisipasi aktif dalam proses politik dan pemilihan yang cerdas adalah cara untuk memastikan bahwa para wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
- Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sering kali memanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka, terkadang tujuan tersebut tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam era demokrasi sekarang, prinsip-prinsip hak asasi manusia seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, mendorong akuntabilitas, dan mempromosikan pendidikan politik yang membangun kesadaran akan hak asasi manusia serta kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
NAMA: SOBRIYA AZHAR AS
NPM: 2315012003
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
ANALISIS KASUS II
A. Artikel tersebut membahas tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat catatan buruk terkait kinerja Indonesia dalam melindungi HAM, dengan banyak pelanggaran yang terjadi. Beberapa pakar menyebut tahun tersebut sebagai tahun kelam dengan kemunduran mutu HAM dan serangan terhadap pembela HAM.
Namun, terdapat juga beberapa hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut. Misalnya, adanya langkah reformasi kunci yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Amnesty International juga mengakui bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Meskipun terdapat tantangan dan masalah yang harus diatasi, adanya langkah-langkah reformasi dan komitmen positif dari pemerintah menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan ke depannya dalam penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang mencerminkan keberagaman, musyawarah untuk mufakat, dan gotong royong. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa keberagaman agama diakui dan dihormati dalam sistem demokrasi, serta menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mencerminkan semangat inklusifitas dan toleransi dalam demokrasi Indonesia, yang memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Prinsip ini juga menegaskan bahwa kekuasaan dan kebijakan negara harus selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakini oleh masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan kedamaian dalam berdemokrasi.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 secara konsisten. Terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi, pembatasan kebebasan berekspresi, serta diskriminasi berbasis gender yang perlu ditangani lebih lanjut. Meskipun demikian, terdapat upaya reformasi dan komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan meratifikasi perjanjian HAM internasional, menunjukkan langkah positif dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia di Indonesia.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan nama suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah sangat kritis. Hal ini menunjukkan ketidaksetiaan terhadap amanah rakyat dan merusak prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Penting bagi anggota parlemen untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan integritas serta transparansi agar demokrasi dapat berjalan sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, seringkali dapat memanipulasi dan memanfaatkan rakyat sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dewasa saat ini, di mana perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat penting. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa memperhatikan hak asasi manusia, dapat merusak fondasi demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan inklusif.
NPM: 2315012003
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
ANALISIS KASUS II
A. Artikel tersebut membahas tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat catatan buruk terkait kinerja Indonesia dalam melindungi HAM, dengan banyak pelanggaran yang terjadi. Beberapa pakar menyebut tahun tersebut sebagai tahun kelam dengan kemunduran mutu HAM dan serangan terhadap pembela HAM.
Namun, terdapat juga beberapa hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut. Misalnya, adanya langkah reformasi kunci yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Amnesty International juga mengakui bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Meskipun terdapat tantangan dan masalah yang harus diatasi, adanya langkah-langkah reformasi dan komitmen positif dari pemerintah menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan ke depannya dalam penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang mencerminkan keberagaman, musyawarah untuk mufakat, dan gotong royong. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa keberagaman agama diakui dan dihormati dalam sistem demokrasi, serta menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mencerminkan semangat inklusifitas dan toleransi dalam demokrasi Indonesia, yang memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Prinsip ini juga menegaskan bahwa kekuasaan dan kebijakan negara harus selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakini oleh masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan kedamaian dalam berdemokrasi.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 secara konsisten. Terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi, pembatasan kebebasan berekspresi, serta diskriminasi berbasis gender yang perlu ditangani lebih lanjut. Meskipun demikian, terdapat upaya reformasi dan komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan meratifikasi perjanjian HAM internasional, menunjukkan langkah positif dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia di Indonesia.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan nama suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah sangat kritis. Hal ini menunjukkan ketidaksetiaan terhadap amanah rakyat dan merusak prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Penting bagi anggota parlemen untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan integritas serta transparansi agar demokrasi dapat berjalan sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, seringkali dapat memanipulasi dan memanfaatkan rakyat sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dewasa saat ini, di mana perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat penting. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa memperhatikan hak asasi manusia, dapat merusak fondasi demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan inklusif.
NAMA: FARAH SYAKILA PUTRI
NPM: 2315012040
KELAS: ARSITEKTUR B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
Menjelang Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya, beberapa organisasi menyatakan bahwa catatan hak asasi manusia di Indonesia masih buruk pada tahun 2019. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mengatakan masih banyak hal yang harus dilakukan pemerintah, terutama di daerah yang terkena dampak. . Hal serupa juga terjadi pada pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (NRC) di masa lalu. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, demokrasi telah mengalami kemunduran pada tahun ini, dan kembalinya otoritarianisme merupakan ancaman nyata, sebagaimana dibuktikan dengan terhentinya kebebasan sipil. Kami bertanya kepada beberapa ahli mengenai pandangan mereka mengenai hak asasi manusia pada tahun 2019. Mereka sepakat bahwa meskipun tahun 2019 merupakan tahun yang kelam, namun kemajuan telah dicapai dan akan menjadi sumber harapan bagi kasus Papua dan Wamena. Namun permasalahan ini masih tertunda dan belum jelas solusinya.
Permasalahan di Papua bukan pada kelompok yang menginginkan kemerdekaan, melainkan pada anggota bangsa yang berbeda dalam hal gaya hidup, budaya, warna kulit dan pandangan bahwa masyarakat berbeda. Rasisme tidak pernah dianggap sebagai masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) pada tahun 1999, namun diskriminasi rasial masih tersembunyi..
NPM: 2315012040
KELAS: ARSITEKTUR B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
Menjelang Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya, beberapa organisasi menyatakan bahwa catatan hak asasi manusia di Indonesia masih buruk pada tahun 2019. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mengatakan masih banyak hal yang harus dilakukan pemerintah, terutama di daerah yang terkena dampak. . Hal serupa juga terjadi pada pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (NRC) di masa lalu. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, demokrasi telah mengalami kemunduran pada tahun ini, dan kembalinya otoritarianisme merupakan ancaman nyata, sebagaimana dibuktikan dengan terhentinya kebebasan sipil. Kami bertanya kepada beberapa ahli mengenai pandangan mereka mengenai hak asasi manusia pada tahun 2019. Mereka sepakat bahwa meskipun tahun 2019 merupakan tahun yang kelam, namun kemajuan telah dicapai dan akan menjadi sumber harapan bagi kasus Papua dan Wamena. Namun permasalahan ini masih tertunda dan belum jelas solusinya.
Permasalahan di Papua bukan pada kelompok yang menginginkan kemerdekaan, melainkan pada anggota bangsa yang berbeda dalam hal gaya hidup, budaya, warna kulit dan pandangan bahwa masyarakat berbeda. Rasisme tidak pernah dianggap sebagai masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) pada tahun 1999, namun diskriminasi rasial masih tersembunyi..
Nama: Audrey Maharani Putrawan
Npm: 2315012018
Kelas: B
Prodi: S-1 Arsitektur
A. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi menunjukkan perlunya perbaikan sistem, perlindungan hukum yang lebih ketat dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap orang. Dari kasus-kasus tersebut, kita dapat mengambil sebuah fakta positif bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia semakin meningkat, reformasi hukum dan politik sedang digalakkan, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia semakin diperkuat.
Npm: 2315012018
Kelas: B
Prodi: S-1 Arsitektur
A. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi menunjukkan perlunya perbaikan sistem, perlindungan hukum yang lebih ketat dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap orang. Dari kasus-kasus tersebut, kita dapat mengambil sebuah fakta positif bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia semakin meningkat, reformasi hukum dan politik sedang digalakkan, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia semakin diperkuat.
B. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai adat istiadat budaya Indonesia, mempunyai nilai-nilai seperti gotong royong, saling pengertian dan kearifan lokal. Membangun sistem demokrasi yang inklusif dan efektif. Pendekatan demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat masyarakat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan kepercayaan. Hal ini merupakan landasan yang kuat untuk menjamin setiap orang mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi di negaranya.C
. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencakup berbagai mekanisme seperti pemilihan parlemen, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten. Namun, upaya terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.
D. Ketika Anggota Parlemen menggunakan klaim untuk mewakili suara rakyat tetapi bertindak sesuai dengan agenda politik pribadi atau partai, ini merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik terhadap mereka. Dalam mengambil keputusan politik, kepentingan rakyat harus selalu didahulukan. Sikap saya adalah melihat para anggota parlemen ini dan kemudian mengambil keputusan yang Template.
E. Murut saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan berdasarkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat seringkali melakukan manipulasi demi keuntungan mereka sendiri. kelompok Hal ini dapat melemahkan hak asasi manusia di era demokrasi yang menghormati kebebasan dan kesetaraan individu. Praktik-praktik seperti ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan..
NAMA: NOVILIA SILADY SYAWALETA
NPM: 2315012023
KELAS: A
PRODI: S1-ARSITEKTUR
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
--> Berdasarkan artikel, yang dapat saya analisis adalah penegakan HAM yang ada di Indonesia masih sangat buruk. Saya setuju dengan pendapat-pendapat mengenai buruknya penegakan HAM di Indonesia. Dijelaskan juga kasus-kasus yang berdampak buruk dan tidak sejalan dengan peraturan yang telah berlaku. Sebagai mahasiswa saya merasa bahwa penegakan HAM di Indonesia haruslah lebih diperhatikan karena akan memicu banyak konflik dan mengancam keselamatan individu maupun kelompok. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel yaitu setiap sejarah kelam yang terjadi jangan pernah dilupakan dan harus dijadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama. Dengan begitu, tidak akan terulang kembali dan melanggar karena mengetahui betapa besarnya dampak yang akan terjadi.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
--> Demokrasi yang diambil berdasarkan nilai-nilai adat istiadat Indonesia dimana sangat menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong . Nilai Pancasila sendiri diambil dari nilai-nilai luhur Indonesia sehingga dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia yang merupakan jati diri bangsa. Disisi lain, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang dapat dijadikan sebagai pegangan agar para pemegang kekuasaan tidak semena-mena melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan karena selain mereka mendapatkan hukum yang dibuat manusia mereka juga akan mendapatkan hukum dari Tuhan diakhirat kelak yang mana sangat melarang tindakan buruk yang merugikan orang lain.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
--> Dari analisis artikel dan dilihat dari praktik nyatanya, demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang mana juga menjunjung nilai hak asasi manusia. Namun, luasnya daerah di Indonesia membuat tidak sempurnanya praktik demokrasi di Indonesia yang mana masih banyak diskriminasi diberbagai wilayah terutama wilayah pelosok.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
--> Menurut saya sikap anggota parlemen tersebut sangatlah egois dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dijanjikan. Seharusnya, para anggota parlemen tersebut tidak mengatasnamakan nama rakyat disaat melakukan agenda politik yang tidak dapat menyejahterakan rakyat. Selain itu, rakyat dan pemerintah harus lebih tegas dalam menerima visi dan misi anggota parlemen sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
--> Menurut saya pihak-pihak tersebut telah melenceng dari demokrasi yang berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat yang mana telah muncul penguasa didalam demokrasi atau dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat. Hal tersebut berdampak bagi HAM di Indonesia karena jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia begitupun sebaliknya.
NPM: 2315012023
KELAS: A
PRODI: S1-ARSITEKTUR
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
--> Berdasarkan artikel, yang dapat saya analisis adalah penegakan HAM yang ada di Indonesia masih sangat buruk. Saya setuju dengan pendapat-pendapat mengenai buruknya penegakan HAM di Indonesia. Dijelaskan juga kasus-kasus yang berdampak buruk dan tidak sejalan dengan peraturan yang telah berlaku. Sebagai mahasiswa saya merasa bahwa penegakan HAM di Indonesia haruslah lebih diperhatikan karena akan memicu banyak konflik dan mengancam keselamatan individu maupun kelompok. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel yaitu setiap sejarah kelam yang terjadi jangan pernah dilupakan dan harus dijadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama. Dengan begitu, tidak akan terulang kembali dan melanggar karena mengetahui betapa besarnya dampak yang akan terjadi.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
--> Demokrasi yang diambil berdasarkan nilai-nilai adat istiadat Indonesia dimana sangat menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong . Nilai Pancasila sendiri diambil dari nilai-nilai luhur Indonesia sehingga dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia yang merupakan jati diri bangsa. Disisi lain, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang dapat dijadikan sebagai pegangan agar para pemegang kekuasaan tidak semena-mena melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan karena selain mereka mendapatkan hukum yang dibuat manusia mereka juga akan mendapatkan hukum dari Tuhan diakhirat kelak yang mana sangat melarang tindakan buruk yang merugikan orang lain.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
--> Dari analisis artikel dan dilihat dari praktik nyatanya, demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang mana juga menjunjung nilai hak asasi manusia. Namun, luasnya daerah di Indonesia membuat tidak sempurnanya praktik demokrasi di Indonesia yang mana masih banyak diskriminasi diberbagai wilayah terutama wilayah pelosok.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
--> Menurut saya sikap anggota parlemen tersebut sangatlah egois dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dijanjikan. Seharusnya, para anggota parlemen tersebut tidak mengatasnamakan nama rakyat disaat melakukan agenda politik yang tidak dapat menyejahterakan rakyat. Selain itu, rakyat dan pemerintah harus lebih tegas dalam menerima visi dan misi anggota parlemen sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
--> Menurut saya pihak-pihak tersebut telah melenceng dari demokrasi yang berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat yang mana telah muncul penguasa didalam demokrasi atau dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat. Hal tersebut berdampak bagi HAM di Indonesia karena jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia begitupun sebaliknya.
NAMA: AISYAH AMALIA ADANA
NPM: 2315012034
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah aspek-aspek perkembangan positif seperti upaya-upaya yang dilakukan untuk memberi harapan untuk mengatasi permasalahan situasi HAM saat itu.
B. Analisis mengenai demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa ada beberapa elemen demokrasi yang secara historis sudah tertanam dalam budaya lokal. Berikut adalah beberapa poin penting:
1. Musyawarah dan Mufakat
2. Gotong Royong
3. Kearifan Lokal
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, memiliki implikasi yang unik dan signifikan. Berikut adalah beberapa pandangan mengenai prinsip ini:
1.Integrasi Nilai Religius dalam Demokrasi
2.Etika dan Moralitas dalam Politik
3.Tantangan dan Implementasi
Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia, dengan nilai-nilai adat dan budaya asli serta prinsip berketuhanan, memberikan kerangka kerja yang kaya dan beragam untuk pembangunan politik dan sosial. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menghormati keberagaman, menjunjung tinggi moralitas, dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki berbagai aspek yang menunjukkan kemajuan, namun juga tantangan yang perlu diatasi agar sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam menilai praktik demokrasi di Indonesia:
1.Pemilihan Umum yang Demokratis
2.Kebebasan Berpendapat dan Pers
3.Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.Kesetaraan dan Non-Diskriminasi
5.Desentralisasi dan Otonomi Daerah
6.Partisipasi Publik
Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Namun, untuk mencapai praktik demokrasi yang sepenuhnya ideal, perlu ada upaya terus-menerus dalam mengatasi berbagai tantangan yang masih ada.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis dan prihatin. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pandangan saya:
1. Pengkhianatan Terhadap Publik
2. Erosi Demokrasi
3. Akuntabilitas dan Transparansi
4. Pentingnya Partisipasi Publik
5. Peran Media dan LSM
Secara keseluruhan, penting untuk memperkuat mekanisme yang memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar bertindak sebagai representasi suara rakyat, bukan sebagai alat untuk agenda politik pribadi atau partai. Keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi.
E. Kekuatan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang bisa punya pengaruh besar dalam masyarakat. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seperti ini sering kali bisa menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan cara yang sangat kuat. Mereka bisa memobilisasi massa untuk mendukung tujuan tertentu, bahkan jika tujuan itu tidak selalu jelas atau mungkin merugikan bagi rakyat itu sendiri.
Ketika kekuasaan semacam ini digunakan untuk tujuan yang tidak transparan atau tidak jelas, dan apalagi jika sampai merugikan rakyat atau membuat mereka jadi korban, hal ini bisa sangat problematis.
Jadi, dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan. Pemimpin yang karismatik perlu bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan rakyat perlu didukung untuk bisa kritis dan memahami hak-hak mereka agar tidak menjadi korban manipulasi.
NPM: 2315012034
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah aspek-aspek perkembangan positif seperti upaya-upaya yang dilakukan untuk memberi harapan untuk mengatasi permasalahan situasi HAM saat itu.
B. Analisis mengenai demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa ada beberapa elemen demokrasi yang secara historis sudah tertanam dalam budaya lokal. Berikut adalah beberapa poin penting:
1. Musyawarah dan Mufakat
2. Gotong Royong
3. Kearifan Lokal
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, memiliki implikasi yang unik dan signifikan. Berikut adalah beberapa pandangan mengenai prinsip ini:
1.Integrasi Nilai Religius dalam Demokrasi
2.Etika dan Moralitas dalam Politik
3.Tantangan dan Implementasi
Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia, dengan nilai-nilai adat dan budaya asli serta prinsip berketuhanan, memberikan kerangka kerja yang kaya dan beragam untuk pembangunan politik dan sosial. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menghormati keberagaman, menjunjung tinggi moralitas, dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki berbagai aspek yang menunjukkan kemajuan, namun juga tantangan yang perlu diatasi agar sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam menilai praktik demokrasi di Indonesia:
1.Pemilihan Umum yang Demokratis
2.Kebebasan Berpendapat dan Pers
3.Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.Kesetaraan dan Non-Diskriminasi
5.Desentralisasi dan Otonomi Daerah
6.Partisipasi Publik
Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Namun, untuk mencapai praktik demokrasi yang sepenuhnya ideal, perlu ada upaya terus-menerus dalam mengatasi berbagai tantangan yang masih ada.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis dan prihatin. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pandangan saya:
1. Pengkhianatan Terhadap Publik
2. Erosi Demokrasi
3. Akuntabilitas dan Transparansi
4. Pentingnya Partisipasi Publik
5. Peran Media dan LSM
Secara keseluruhan, penting untuk memperkuat mekanisme yang memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar bertindak sebagai representasi suara rakyat, bukan sebagai alat untuk agenda politik pribadi atau partai. Keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi.
E. Kekuatan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang bisa punya pengaruh besar dalam masyarakat. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seperti ini sering kali bisa menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan cara yang sangat kuat. Mereka bisa memobilisasi massa untuk mendukung tujuan tertentu, bahkan jika tujuan itu tidak selalu jelas atau mungkin merugikan bagi rakyat itu sendiri.
Ketika kekuasaan semacam ini digunakan untuk tujuan yang tidak transparan atau tidak jelas, dan apalagi jika sampai merugikan rakyat atau membuat mereka jadi korban, hal ini bisa sangat problematis.
Jadi, dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan. Pemimpin yang karismatik perlu bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan rakyat perlu didukung untuk bisa kritis dan memahami hak-hak mereka agar tidak menjadi korban manipulasi.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
NAMA: CELENNA ARDELIA PUTRI SYUHADA
NPM: 2315012016
KELAS: B
1. Artikel ini menunjukkan gambaran realistis terkait ham di indonesia yang masih sangat buruk dengan terjadinya banyak kasus pelanggaran ham yang terjadi di indonesia.
akan tetapi masih banyak perkembangan positif yang terjadi seperti gerakan masyarakat yang kuat untuk melindungi hak asasi mereka dan juga reformasi hukum yang dilakukan pemerintah
2. Demokrasi Indonesia, jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, tercermin dalam semangat gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta keberagaman yang menjadi bagian integral masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang M Esa mencerminkan pengakuan atas keberagaman agama dan keyakinan serta menggarisbawahi pentingnya toleransi antar beragama. Nilai-nilai adat istiadat juga memperkuat konsep kekeluargaan dan solidaritas sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman dan keadilan bagi semua warga negara. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip politik formal, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini telah menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun terdapat tantangan, seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya memperbaiki sistem demokrasi. Pemilu yang rutin diselenggarakan, kebebasan berpendapat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah contoh nyata dari implementasi demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Adapun dalam hal nilai hak asasi manusia, Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi, perlindungan hak perempuan, serta hak-hak minoritas. Namun, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki isu-isu ini, dan pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan tuntutan zaman.
4. Tentu saja ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik pribadi atau golongan. Tindakan seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan merugikan prinsip-prinsip demokrasi. Penting bagi anggota parlemen untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat dan bertindak sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan yang nyata dari masyarakat yang mereka wakili. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sangatlah penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diwakili dengan baik.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terutama jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas, merupakan suatu hal yang mencemaskan. Dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang mencakup hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan, penindasan, dan penyalahgunaan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi setiap pihak yang memiliki pengaruh untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia tanpa pengecualian.
NPM: 2315012016
KELAS: B
1. Artikel ini menunjukkan gambaran realistis terkait ham di indonesia yang masih sangat buruk dengan terjadinya banyak kasus pelanggaran ham yang terjadi di indonesia.
akan tetapi masih banyak perkembangan positif yang terjadi seperti gerakan masyarakat yang kuat untuk melindungi hak asasi mereka dan juga reformasi hukum yang dilakukan pemerintah
2. Demokrasi Indonesia, jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, tercermin dalam semangat gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta keberagaman yang menjadi bagian integral masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang M Esa mencerminkan pengakuan atas keberagaman agama dan keyakinan serta menggarisbawahi pentingnya toleransi antar beragama. Nilai-nilai adat istiadat juga memperkuat konsep kekeluargaan dan solidaritas sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman dan keadilan bagi semua warga negara. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip politik formal, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini telah menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun terdapat tantangan, seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya memperbaiki sistem demokrasi. Pemilu yang rutin diselenggarakan, kebebasan berpendapat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah contoh nyata dari implementasi demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Adapun dalam hal nilai hak asasi manusia, Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi, perlindungan hak perempuan, serta hak-hak minoritas. Namun, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki isu-isu ini, dan pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan tuntutan zaman.
4. Tentu saja ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik pribadi atau golongan. Tindakan seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan merugikan prinsip-prinsip demokrasi. Penting bagi anggota parlemen untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat dan bertindak sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan yang nyata dari masyarakat yang mereka wakili. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sangatlah penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diwakili dengan baik.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terutama jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas, merupakan suatu hal yang mencemaskan. Dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang mencakup hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan, penindasan, dan penyalahgunaan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi setiap pihak yang memiliki pengaruh untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia tanpa pengecualian.
Nama: Gabriella Angelina L. S.
NPM: 2315012063
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2019 penegakan HAM mengalami kemacetan, bahkan kemunduran. Pelanggaran HAM masih banyak berlangsung, pemerintah gagal menghadirkan keadilan, dan tidak adanya proses keadilan serta akuntabilitas atas pelanggaran HAM. Namun, Amnesty International mengakui Indonesia terus melakukan langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, kepemimpinan kolektif, hormat kepada pemimpin, keragaman, dan toleransi. Ini membuat demokrasi kita inklusif dan berakar kuat dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengintegrasikan nilai religius dalam kehidupan bernegara. Ini berarti bahwa meski negara menjunjung kebebasan beragama, nilai-nilai moral dan etika agama tetap menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab moral, sesuai dengan budaya Indonesia yang religius dan beragam.
NPM: 2315012063
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2019 penegakan HAM mengalami kemacetan, bahkan kemunduran. Pelanggaran HAM masih banyak berlangsung, pemerintah gagal menghadirkan keadilan, dan tidak adanya proses keadilan serta akuntabilitas atas pelanggaran HAM. Namun, Amnesty International mengakui Indonesia terus melakukan langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, kepemimpinan kolektif, hormat kepada pemimpin, keragaman, dan toleransi. Ini membuat demokrasi kita inklusif dan berakar kuat dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengintegrasikan nilai religius dalam kehidupan bernegara. Ini berarti bahwa meski negara menjunjung kebebasan beragama, nilai-nilai moral dan etika agama tetap menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab moral, sesuai dengan budaya Indonesia yang religius dan beragam.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada tantangan. Secara umum, prinsip Pancasila dan UUD 1945 diterapkan, seperti melalui pemilu yang bebas dan partisipasi masyarakat. Namun, masalah seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya transparansi masih ada. Pemerintah berupaya memperbaiki ini, tetapi perlu kerja keras dan komitmen lebih untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia secara konsisten.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik sendiri sangat negatif. Ini mengkhianati kepercayaan rakyat dan merusak demokrasi. Mereka seharusnya fokus pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Rakyat perlu lebih aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas agar wakilnya benar-benar mewakili aspirasi mereka.
E. Pendapat saya, pihak yang menggunakan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya. Ini bisa memanipulasi dan merugikan rakyat, serta melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi, setiap tindakan harus transparan dan menghormati hak-hak individu. Manipulasi seperti ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
Nama : Nasywa Ellysia A.P
Npm : 2315012013
Kelas : Arsitektur A
Prodi : S1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini memberikan gambaran yang realistis tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Meskipun ada banyak kekurangan dan pelanggaran yang perlu diatasi, langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik yang berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari kata sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia sering kali mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dalam keputusan politiknya, dan lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan. Seharusnya pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi setiap individu.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, edukasi politik, penegakan etika, penguatan civil society, dan reformasi sistem politik adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa demokrasi bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik yang aktif, dan institusi demokrasi yang kuat.
Npm : 2315012013
Kelas : Arsitektur A
Prodi : S1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini memberikan gambaran yang realistis tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Meskipun ada banyak kekurangan dan pelanggaran yang perlu diatasi, langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik yang berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari kata sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia sering kali mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dalam keputusan politiknya, dan lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan. Seharusnya pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi setiap individu.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, edukasi politik, penegakan etika, penguatan civil society, dan reformasi sistem politik adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa demokrasi bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik yang aktif, dan institusi demokrasi yang kuat.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh 2315012075 Dian Reno Farisha -
Nama : Dian Reno Farisha
Npm : 2315012075
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut mengangkat keprihatinan berbagai lembaga atas buruknya situasi HAM di Indonesia pada 2019, seperti banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan eskalasi pelanggaran di Papua. Namun, ada perkembangan positif berupa komitmen Indonesia meratifikasi konvensi HAM internasional dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan penegakan HAM. Secara umum, artikel ini menyoroti tantangan besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia yang masih harus terus diperjuangkan oleh semua pihak.Artikel mengangkat keprihatinan berbagai lembaga atas buruknya situasi HAM di Indonesia pada 2019, seperti banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan eskalasi pelanggaran di Papua. Namun, ada perkembangan positif berupa komitmen Indonesia meratifikasi konvensi HAM internasional dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan penegakan HAM. Secara umum, artikel ini menyoroti tantangan besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia yang masih harus terus diperjuangkan oleh semua pihak.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia seharusnya bersumber dari nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat asli masyarakat yang majemuk. Salah satu nilai utama yang patut dijunjung adalah tradisi musyawarah untuk mufakat dalam mencapai keputusan melalui konsensus dan diskusi yang baik. Ini mencerminkan kebhinekaan bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Terkait prinsip demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa, ini selaras dengan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama.
Namun, prinsip berke-Tuhanan harus diterapkan dengan bijaksana dan tidak boleh memaksakan nilai-nilai tertentu dari satu agama kepada pemeluk agama lain. Negara wajib menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama masing-masing tanpa diskriminasi. Implementasi prinsip ini harus sejalan dengan penegakan hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, tidak mendiskriminasi kelompok minoritas, dan menghargai perbedaan keyakinan. Pemerintah perlu menjamin perlindungan yang sama bagi semua pemeluk agama tanpa tebang pilih. Intinya, nilai-nilai demokrasi Indonesia harus berakar pada kearifan lokal, mencerminkan keberagaman, tetapi tetap menjunjung tinggi HAM secara universal.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta penegakan HAM. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, serta penerapan hukuman kejam seperti vonis mati. Meski ada upaya positif seperti komitmen meratifikasi konvensi HAM internasional, secara umum praktik demokrasi masih jauh dari ideal dan perlu perbaikan signifikan agar lebih sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya sangat prihatin jika anggota parlemen mengingkari amanat rakyat yang memilihnya dengan lebih memprioritaskan agenda politik kelompok atau pribadi daripada kepentingan nyata masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan yang seharusnya mengedepankan aspirasi rakyat. Tindakan seperti ini merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Anggota parlemen yang terbukti mengingkari amanat rakyat harus diawasi, dievaluasi kinerjanya, dan bila perlu diberhentikan sebagai bentuk pertanggungjawaban demokratis. Parlemen harus kembali kepada khittahnya memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai prinsip demokrasi perwakilan yang sesungguhnya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saya sangat mengecam tindakan pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk mengeksploitasi loyalitas dan emosi massa demi kepentingan sempit mereka, bahkan tak segan menjadikan rakyat sebagai tumbal.
Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, HAM, dan demokrasi modern yang menjunjung kebebasan berpendapat dan mendapat informasi yang benar. Tindakan seperti ini dapat memicu perpecahan, kekerasan, serta mengancam hak hidup dan rasa aman warga.
Pemerintah dan institusi demokrasi harus melindungi rakyat dari upaya persekongkolan elit berpengaruh yang mencoba memecah belah dengan menegakkan aturan hukum yang tegas. Masyarakat juga harus cerdas dan kritis terhadap narasi-narasi provokatif yang mengkapitalisasi emosi dengan dalih tradisi atau agama. Kesadaran kritis rakyat penting untuk mencegah eksploitasi demi kepentingan sempit segelintir pihak.
Npm : 2315012075
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut mengangkat keprihatinan berbagai lembaga atas buruknya situasi HAM di Indonesia pada 2019, seperti banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan eskalasi pelanggaran di Papua. Namun, ada perkembangan positif berupa komitmen Indonesia meratifikasi konvensi HAM internasional dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan penegakan HAM. Secara umum, artikel ini menyoroti tantangan besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia yang masih harus terus diperjuangkan oleh semua pihak.Artikel mengangkat keprihatinan berbagai lembaga atas buruknya situasi HAM di Indonesia pada 2019, seperti banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan eskalasi pelanggaran di Papua. Namun, ada perkembangan positif berupa komitmen Indonesia meratifikasi konvensi HAM internasional dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan penegakan HAM. Secara umum, artikel ini menyoroti tantangan besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia yang masih harus terus diperjuangkan oleh semua pihak.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia seharusnya bersumber dari nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat asli masyarakat yang majemuk. Salah satu nilai utama yang patut dijunjung adalah tradisi musyawarah untuk mufakat dalam mencapai keputusan melalui konsensus dan diskusi yang baik. Ini mencerminkan kebhinekaan bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Terkait prinsip demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa, ini selaras dengan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama.
Namun, prinsip berke-Tuhanan harus diterapkan dengan bijaksana dan tidak boleh memaksakan nilai-nilai tertentu dari satu agama kepada pemeluk agama lain. Negara wajib menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama masing-masing tanpa diskriminasi. Implementasi prinsip ini harus sejalan dengan penegakan hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, tidak mendiskriminasi kelompok minoritas, dan menghargai perbedaan keyakinan. Pemerintah perlu menjamin perlindungan yang sama bagi semua pemeluk agama tanpa tebang pilih. Intinya, nilai-nilai demokrasi Indonesia harus berakar pada kearifan lokal, mencerminkan keberagaman, tetapi tetap menjunjung tinggi HAM secara universal.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta penegakan HAM. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, serta penerapan hukuman kejam seperti vonis mati. Meski ada upaya positif seperti komitmen meratifikasi konvensi HAM internasional, secara umum praktik demokrasi masih jauh dari ideal dan perlu perbaikan signifikan agar lebih sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya sangat prihatin jika anggota parlemen mengingkari amanat rakyat yang memilihnya dengan lebih memprioritaskan agenda politik kelompok atau pribadi daripada kepentingan nyata masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan yang seharusnya mengedepankan aspirasi rakyat. Tindakan seperti ini merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Anggota parlemen yang terbukti mengingkari amanat rakyat harus diawasi, dievaluasi kinerjanya, dan bila perlu diberhentikan sebagai bentuk pertanggungjawaban demokratis. Parlemen harus kembali kepada khittahnya memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai prinsip demokrasi perwakilan yang sesungguhnya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saya sangat mengecam tindakan pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk mengeksploitasi loyalitas dan emosi massa demi kepentingan sempit mereka, bahkan tak segan menjadikan rakyat sebagai tumbal.
Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, HAM, dan demokrasi modern yang menjunjung kebebasan berpendapat dan mendapat informasi yang benar. Tindakan seperti ini dapat memicu perpecahan, kekerasan, serta mengancam hak hidup dan rasa aman warga.
Pemerintah dan institusi demokrasi harus melindungi rakyat dari upaya persekongkolan elit berpengaruh yang mencoba memecah belah dengan menegakkan aturan hukum yang tegas. Masyarakat juga harus cerdas dan kritis terhadap narasi-narasi provokatif yang mengkapitalisasi emosi dengan dalih tradisi atau agama. Kesadaran kritis rakyat penting untuk mencegah eksploitasi demi kepentingan sempit segelintir pihak.
NAMA : MUHAMMAD FACHRI AFFANDI
NPM : 2315012073
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Isi artikel sangat penting dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Analisis saya menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan konflik sumber daya alam di masa lalu. Namun, ada harapan bahwa langkah-langkah reformasi akan diambil untuk memperbaiki situasi.
B. Demokrasi Indonesia berpedoman pada nilai-nilai adat/budaya asli masyarakat Indonesia dan meneladani Binneka Tungar Ika, namun masih terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut secara adil dan merata. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa harus tercermin dalam pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penting untuk terus memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan utama praktik demokrasi di Indonesia.
D. Sikap terhadap situasi di mana anggota Kongres mengejar tujuan politik pribadi yang berbeda dari kepentingan masyarakat sungguh memprihatinkan. Sebagai wakil rakyat, mereka harus mengutamakan kepentingan komunitasnya dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
E. Partai politik dengan kekuatan karismatik yang menggunakan tradisi dan agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Hal ini mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan yang tidak jelas dan dapat melemahkan demokrasi yang sudah matang saat ini. Penting untuk terus memantau dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sejati dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
NPM : 2315012073
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Isi artikel sangat penting dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Analisis saya menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan konflik sumber daya alam di masa lalu. Namun, ada harapan bahwa langkah-langkah reformasi akan diambil untuk memperbaiki situasi.
B. Demokrasi Indonesia berpedoman pada nilai-nilai adat/budaya asli masyarakat Indonesia dan meneladani Binneka Tungar Ika, namun masih terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut secara adil dan merata. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa harus tercermin dalam pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penting untuk terus memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan utama praktik demokrasi di Indonesia.
D. Sikap terhadap situasi di mana anggota Kongres mengejar tujuan politik pribadi yang berbeda dari kepentingan masyarakat sungguh memprihatinkan. Sebagai wakil rakyat, mereka harus mengutamakan kepentingan komunitasnya dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
E. Partai politik dengan kekuatan karismatik yang menggunakan tradisi dan agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Hal ini mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan yang tidak jelas dan dapat melemahkan demokrasi yang sudah matang saat ini. Penting untuk terus memantau dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sejati dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Nama: malika kurnia
Npm: 2315012059
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Berkaitan dengan jurnal, sepertinya memang HAM di Indonesia masih lemah dan perlu ditingkatkan lagi. Dengan jurnal ini saya jadi tahu, bahwa ternyata masih banyak kasus HAM yg ditutup-tutupi dan belum ditegakkan.
B. Demokrasi di Indonesia dari adat/budaya yang diterapkan menurut saya kebiasaan warga negara Indonesia yang cenderung mengabadikan momen demokrasi. Prinsip berketuhanan, tentu saja prinsip yang harus selalu ada. Mau bagaimanapun demokrasi terjadi di Indonesia, tetap harus menjunjung tinggi agama dan Tuhan.
C. Menurut saya praktik demokrasi sudah tepat. Baik dari masyarakat maupun dari penyelenggara negara, tapi jika terkait apakah sudab sesuai dgn HAM saya rasa belum sepenuhnya terlaksana. Masih banyak kekurangan yg harus segera diperbaiki.
D. Tanggapan saya tentang hal tersebut jelas tidak baik. Sebagai wakil yang membawahi rakyat, amanah adalah kuncinya. Rakyat bisa terus menuntut hal tersebut karena tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara.
E. Jelas dia sebagai penggerak tidak menggunakan wewenangnya dgn baik dan benar. Dan sebagai warga negara yang bebas dan memiliki hal atas dirinya, tetap tidak boleh semena-mena terhadap orang lain.
Npm: 2315012059
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Berkaitan dengan jurnal, sepertinya memang HAM di Indonesia masih lemah dan perlu ditingkatkan lagi. Dengan jurnal ini saya jadi tahu, bahwa ternyata masih banyak kasus HAM yg ditutup-tutupi dan belum ditegakkan.
B. Demokrasi di Indonesia dari adat/budaya yang diterapkan menurut saya kebiasaan warga negara Indonesia yang cenderung mengabadikan momen demokrasi. Prinsip berketuhanan, tentu saja prinsip yang harus selalu ada. Mau bagaimanapun demokrasi terjadi di Indonesia, tetap harus menjunjung tinggi agama dan Tuhan.
C. Menurut saya praktik demokrasi sudah tepat. Baik dari masyarakat maupun dari penyelenggara negara, tapi jika terkait apakah sudab sesuai dgn HAM saya rasa belum sepenuhnya terlaksana. Masih banyak kekurangan yg harus segera diperbaiki.
D. Tanggapan saya tentang hal tersebut jelas tidak baik. Sebagai wakil yang membawahi rakyat, amanah adalah kuncinya. Rakyat bisa terus menuntut hal tersebut karena tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara.
E. Jelas dia sebagai penggerak tidak menggunakan wewenangnya dgn baik dan benar. Dan sebagai warga negara yang bebas dan memiliki hal atas dirinya, tetap tidak boleh semena-mena terhadap orang lain.
NAMA: STEVANI
NPM: 2315012068
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel ini menyoroti buruknya kinerja Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Analisisnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa perkembangan baik, seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan perlawanan masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa dan tuntutan di Kendeng, masih terdapat banyak tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat ditemukan adalah kesadaran dan upaya masyarakat serta mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan melawan pelanggaran HAM. Meskipun masih banyak masalah yang harus diatasi, keberanian dan semangat perlawanan dari berbagai pihak menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial juga menjadi landasan dalam praktik demokrasi di Indonesia, yang tercermin dalam semangat kebersamaan dalam mengambil keputusan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurut Saya, pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya moralitas, etika, dan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memastikan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Meskipun terdapat upaya reformasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan HAM, masih terdapat pelanggaran HAM yang terjadi, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh.
D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan
suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan alasan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah sangat kritis. Tindakan semacam itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka untuk mewakili kepentingan publik. Parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi dengan integritas dan kejujuran.
E.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut Saya,pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga membuat rakyat menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang merugikan dan tidak etis. Hal ini dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak individu untuk berpikir bebas, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Praktik semacam ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi semua warga negara.
NPM: 2315012068
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel ini menyoroti buruknya kinerja Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Analisisnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa perkembangan baik, seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan perlawanan masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa dan tuntutan di Kendeng, masih terdapat banyak tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat ditemukan adalah kesadaran dan upaya masyarakat serta mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan melawan pelanggaran HAM. Meskipun masih banyak masalah yang harus diatasi, keberanian dan semangat perlawanan dari berbagai pihak menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial juga menjadi landasan dalam praktik demokrasi di Indonesia, yang tercermin dalam semangat kebersamaan dalam mengambil keputusan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurut Saya, pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya moralitas, etika, dan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memastikan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Meskipun terdapat upaya reformasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan HAM, masih terdapat pelanggaran HAM yang terjadi, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh.
D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan
suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan alasan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah sangat kritis. Tindakan semacam itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka untuk mewakili kepentingan publik. Parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi dengan integritas dan kejujuran.
E.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut Saya,pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga membuat rakyat menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang merugikan dan tidak etis. Hal ini dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak individu untuk berpikir bebas, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Praktik semacam ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi semua warga negara.
NAMA: ZAHRA ADELIA PUTRI
NPM: 2315012009
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
ANALISIS JURNAL KASUS II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas?Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut mengindikasikan situasi HAM di Indonesia pada 2019 masih buruk, dengan catatan banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan dan konflik sumber daya alam. Namun, ada perkembangan positif dari upaya reformasi hukum oleh pemerintah dan gerakan masyarakat yang kuat menuntut keadilan, meskipun disisi lain juga ada kekhawatiran akan ancaman rezim otoritarian dan pembatasan kebebasan sipil. Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia, tetapi juga memberikan harapan dari langkah-langkah perbaikan yang tengah diupayakan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia berpijak pada nilai-nilai luhur seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal yang berakar pada adat istiadat masyarakat. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan spiritual dan moral agar demokrasi tidak liberal tanpa kendali, namun juga harus diimplementasikan secara arif untuk menjamin toleransi dan kebebasan beragama.
Akar budaya ini dapat memperkuat legitimasi dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Namun perlu dijaga keseimbangannya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern seperti perlindungan HAM, kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, lemahnya penegakan HAM terutama terkait pelanggaran masa lalu, serta masih adanya diskriminasi dan rasisme. Hal ini menunjukkan belum optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan penegakan HAM dalam berdemokrasi. Meski begitu, upaya perbaikan terus dilakukan meski masih ada tantangan yang harus dihadapi agar demokrasi dapat terwujud secara utuh sesuai cita-cita bangsa.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan merusak kepercayaan publik. Anggota parlemen harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan agenda pribadi. Mereka harus transparan, akuntabel, dan setia memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak dengan kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi rakyat, tetapi penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik, dan institusi demokrasi yang kuat agar kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan hak-hak individu terlindungi.
NPM: 2315012009
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
ANALISIS JURNAL KASUS II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas?Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut mengindikasikan situasi HAM di Indonesia pada 2019 masih buruk, dengan catatan banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan dan konflik sumber daya alam. Namun, ada perkembangan positif dari upaya reformasi hukum oleh pemerintah dan gerakan masyarakat yang kuat menuntut keadilan, meskipun disisi lain juga ada kekhawatiran akan ancaman rezim otoritarian dan pembatasan kebebasan sipil. Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia, tetapi juga memberikan harapan dari langkah-langkah perbaikan yang tengah diupayakan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia berpijak pada nilai-nilai luhur seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal yang berakar pada adat istiadat masyarakat. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan spiritual dan moral agar demokrasi tidak liberal tanpa kendali, namun juga harus diimplementasikan secara arif untuk menjamin toleransi dan kebebasan beragama.
Akar budaya ini dapat memperkuat legitimasi dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Namun perlu dijaga keseimbangannya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern seperti perlindungan HAM, kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, lemahnya penegakan HAM terutama terkait pelanggaran masa lalu, serta masih adanya diskriminasi dan rasisme. Hal ini menunjukkan belum optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan penegakan HAM dalam berdemokrasi. Meski begitu, upaya perbaikan terus dilakukan meski masih ada tantangan yang harus dihadapi agar demokrasi dapat terwujud secara utuh sesuai cita-cita bangsa.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan merusak kepercayaan publik. Anggota parlemen harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan agenda pribadi. Mereka harus transparan, akuntabel, dan setia memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak dengan kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi rakyat, tetapi penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik, dan institusi demokrasi yang kuat agar kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan hak-hak individu terlindungi.
Nama: Nikytha Anakampun
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Analisis Kasus ll pertemuan 13
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Pada 2019, kinerja Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) dianggap buruk oleh berbagai lembaga. Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa pelanggaran HAM masih banyak terjadi, termasuk masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu dan konflik terkait sumber daya alam.
Pandangan Usman Hamid (Amnesty International Indonesia):
1. Tahun Kelam untuk HAM:
* Kemacetan Agenda HAM
* Serangan terhadap Pembela HAM
* Pelanggaran oleh Aparat
* Pembatasan kebebasan.
* Diskriminasi Gender
* Kegagalan Penanganan Pelanggaran Masa Lalu
* Pelanggaran di Papua
* Hukuman Kejam
Pandangan Asmin Fransiska (Universitas Katolik Atma Jaya):
1. Pengadilan HAM Gagal:
* Kegagalan Pengadilan HAM: Pengadilan HAM belum berhasil mengadili pelanggar HAM meskipun sudah dua dekade.
* Rekonsiliasi Tanpa Pengungkapan: Dorongan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran berisiko membuka jalur impunitas.
2. Situasi di Papua:
* Kasus Wasior dan Wamena: Penyelesaian kasus ini oleh Komnas HAM masih terhenti tanpa kepastian.
* Rasisme dan Diskriminasi: Perlakuan diskriminatif terhadap warga Papua berdasarkan gaya hidup, tradisi, dan warna kulit.
3. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan:
* Isu Kemiskinan Tertutup: Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan tertutup oleh isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan.
* Kewajiban Negara: Negara wajib memastikan kebebasan dari kemiskinan dan kebodohan, bukan hanya mempertahankan wilayah.
4. Peran Masyarakat Sipil:
* Pilar Penegakan HAM: Masyarakat sipil berperan penting dalam memastikan pemenuhan indikator HAM dan bersikap kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan asumsi moralitas dan populisme tanpa data.
Perkembangan Positif:
* Ratifikasi Perjanjian Internasional: Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional.
* Gerakan Sosial: Munculnya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan gerakan masyarakat di Bali dan Kendeng.
* Gerakan Masyarakat di Bali: Masyarakat Bali yang terus menolak reklamasi Teluk Benoa menunjukkan kekuatan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menjaga lingkungan.
* Komunitas Kendeng di Jawa Tengah: Komunitas masyarakat pegunungan Kendeng yang mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan menunjukkan kekuatan dan ketahanan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan, termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
Demokrasi di Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat memberikan fondasi yang unik bagi praktik demokrasi di negara ini. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara, sekaligus menghormati keragaman dan pluralisme. Ini membantu menciptakan sistem demokrasi yang bukan hanya formal, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai moral dan sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki beberapa pencapaian penting serta tantangan yang harus dihadapi untuk benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Pencapaian demokrasi Indonesia
1. Pelembagaan proses demokrasi dan pemilu rutin yang relatif damai.
2. Pemerintahan yang memiliki legitimasi dan demokrasi.
3. Kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan.
Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan banyak kemajuan yang signifikan namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Untuk benar-benar sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip HAM, diperlukan upaya terus-menerus dalam memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya, hal ini menimbulkan beberapa masalah serius yang merusak fondasi demokrasi dan kepercayaan publik. Sikap yang perlu diambil terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah sikap kritis dan proaktif. Transparansi, akuntabilitas, pengawasan yang kuat, pendidikan politik, dan reformasi sistem pemilihan adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa wakil-wakil rakyat benar-benar berfungsi sebagai perwakilan yang sejati dari kepentingan masyarakat. Dengan demikian, integritas dan efektivitas demokrasi dapat dipertahankan dan diperkuat.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama dan menggunakan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas menghadirkan beberapa masalah serius dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di era modern.
Tipe kepemimpinan kharismatik ini akan berantakan atau berjalan tidak baik apabila pemimpinnya mempunyai rasa optimisme yang berlebihan, berperilaku impulsif, kurang sadar akan kesalahannya, dan tindakan-tindakan negatif lainnya.
Maka dari itu, hendaknya seorang pemimpin mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal orang lain, serta membangun kebersamaan dengan meyebarkan cinta kasih antara dirinya dengan orang lain.
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Analisis Kasus ll pertemuan 13
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Pada 2019, kinerja Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) dianggap buruk oleh berbagai lembaga. Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa pelanggaran HAM masih banyak terjadi, termasuk masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu dan konflik terkait sumber daya alam.
Pandangan Usman Hamid (Amnesty International Indonesia):
1. Tahun Kelam untuk HAM:
* Kemacetan Agenda HAM
* Serangan terhadap Pembela HAM
* Pelanggaran oleh Aparat
* Pembatasan kebebasan.
* Diskriminasi Gender
* Kegagalan Penanganan Pelanggaran Masa Lalu
* Pelanggaran di Papua
* Hukuman Kejam
Pandangan Asmin Fransiska (Universitas Katolik Atma Jaya):
1. Pengadilan HAM Gagal:
* Kegagalan Pengadilan HAM: Pengadilan HAM belum berhasil mengadili pelanggar HAM meskipun sudah dua dekade.
* Rekonsiliasi Tanpa Pengungkapan: Dorongan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran berisiko membuka jalur impunitas.
2. Situasi di Papua:
* Kasus Wasior dan Wamena: Penyelesaian kasus ini oleh Komnas HAM masih terhenti tanpa kepastian.
* Rasisme dan Diskriminasi: Perlakuan diskriminatif terhadap warga Papua berdasarkan gaya hidup, tradisi, dan warna kulit.
3. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan:
* Isu Kemiskinan Tertutup: Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan tertutup oleh isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan.
* Kewajiban Negara: Negara wajib memastikan kebebasan dari kemiskinan dan kebodohan, bukan hanya mempertahankan wilayah.
4. Peran Masyarakat Sipil:
* Pilar Penegakan HAM: Masyarakat sipil berperan penting dalam memastikan pemenuhan indikator HAM dan bersikap kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan asumsi moralitas dan populisme tanpa data.
Perkembangan Positif:
* Ratifikasi Perjanjian Internasional: Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional.
* Gerakan Sosial: Munculnya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan gerakan masyarakat di Bali dan Kendeng.
* Gerakan Masyarakat di Bali: Masyarakat Bali yang terus menolak reklamasi Teluk Benoa menunjukkan kekuatan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menjaga lingkungan.
* Komunitas Kendeng di Jawa Tengah: Komunitas masyarakat pegunungan Kendeng yang mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan menunjukkan kekuatan dan ketahanan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan, termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
Demokrasi di Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat memberikan fondasi yang unik bagi praktik demokrasi di negara ini. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara, sekaligus menghormati keragaman dan pluralisme. Ini membantu menciptakan sistem demokrasi yang bukan hanya formal, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai moral dan sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki beberapa pencapaian penting serta tantangan yang harus dihadapi untuk benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Pencapaian demokrasi Indonesia
1. Pelembagaan proses demokrasi dan pemilu rutin yang relatif damai.
2. Pemerintahan yang memiliki legitimasi dan demokrasi.
3. Kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan.
Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan banyak kemajuan yang signifikan namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Untuk benar-benar sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip HAM, diperlukan upaya terus-menerus dalam memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya, hal ini menimbulkan beberapa masalah serius yang merusak fondasi demokrasi dan kepercayaan publik. Sikap yang perlu diambil terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah sikap kritis dan proaktif. Transparansi, akuntabilitas, pengawasan yang kuat, pendidikan politik, dan reformasi sistem pemilihan adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa wakil-wakil rakyat benar-benar berfungsi sebagai perwakilan yang sejati dari kepentingan masyarakat. Dengan demikian, integritas dan efektivitas demokrasi dapat dipertahankan dan diperkuat.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama dan menggunakan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas menghadirkan beberapa masalah serius dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di era modern.
Tipe kepemimpinan kharismatik ini akan berantakan atau berjalan tidak baik apabila pemimpinnya mempunyai rasa optimisme yang berlebihan, berperilaku impulsif, kurang sadar akan kesalahannya, dan tindakan-tindakan negatif lainnya.
Maka dari itu, hendaknya seorang pemimpin mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal orang lain, serta membangun kebersamaan dengan meyebarkan cinta kasih antara dirinya dengan orang lain.
NAMA : Karina Putrie Maharani
NPM : 231501261
KELAS : A -S1 Arsitektur
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut? Artikel ini menggambarkan bahwa situasi HAM di Indonesia menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM). hal positif yang dapat diambil dari hal ini seperti kelanjutan gerakan masyarakat yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meningkatkan kesadaran, memperkuat gerakan masyarakat sipil, dan mendorong perubahan hukum dan kebijakan yang lebih baik lagi dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kinerja HAM di Indonesia.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Beberapa aspek budaya yang mempengaruhi demokrasi di Indonesia meliputi: 1. Musyawarah 2. Gotong Royong 3. Keberagaman dan Keadilan 4. Keterbukaan dan Toleransi 5. Kebijaksanaan Lokal
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik demokrasi Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk mengikuti prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM).
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? sikap saya terhadap hal ini adalah prihatin dan sangat kritis. Sebagai wakil rakyat, tugas utama mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau politik partai tertentu. Tindakan semacam ini mengkhawatirkan karena dapat merusak integritas dan legitimasi lembaga legislatif. Hal ini juga dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuatan mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan sampai pada titik mengorbankan individu untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan masalah serius dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
NPM : 231501261
KELAS : A -S1 Arsitektur
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut? Artikel ini menggambarkan bahwa situasi HAM di Indonesia menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM). hal positif yang dapat diambil dari hal ini seperti kelanjutan gerakan masyarakat yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meningkatkan kesadaran, memperkuat gerakan masyarakat sipil, dan mendorong perubahan hukum dan kebijakan yang lebih baik lagi dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kinerja HAM di Indonesia.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Beberapa aspek budaya yang mempengaruhi demokrasi di Indonesia meliputi: 1. Musyawarah 2. Gotong Royong 3. Keberagaman dan Keadilan 4. Keterbukaan dan Toleransi 5. Kebijaksanaan Lokal
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik demokrasi Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk mengikuti prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM).
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? sikap saya terhadap hal ini adalah prihatin dan sangat kritis. Sebagai wakil rakyat, tugas utama mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau politik partai tertentu. Tindakan semacam ini mengkhawatirkan karena dapat merusak integritas dan legitimasi lembaga legislatif. Hal ini juga dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuatan mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan sampai pada titik mengorbankan individu untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan masalah serius dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
NAMA : CUT ARIFAH BRABO
NPM : 2315012056
KELAS : B
PRODI : S-1 Arsitektur
Analisis Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN :
Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia di Indonesia masih buruk penerapannya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk meneggakkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Masih banyak kasus HAM yang belum terelesaikan. perlu juga adanya kontribusi yang kuat dari masyarakat untuk menegakkan jalannya HAM, contohnya lembaga-lembaga hukum, dll.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Karena Indonesia kental akan nilai nilai budaya yang sudah turun temurun, maka demokrasi tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Oleh karena itu, demokrasi yang ada di Indoensia menerapkan nilai-nilai seperti Gotong Royong, Musyawarah, Mufakat, dsb yang berkiblat pada kebersamaan dan kekompakkan masyarakat. Sedangkan, Demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai spiritualitas dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut pandangan saya, penerapan HAM di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Masih bisa kita lihat terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagaian banyak masyarakat kita mementingkan kepentingan diri sendiri dan mengseampingklan pemenuhan kewajibannya sebagai manusia. Sehingga kebutuhan HAM manusia lain tidak terpenuhi serta adanya agenda politik tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Tentunya hal ini merupakan perilaku yang keliru. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah contoh dari pengingkaran Hak kita sebagai manusia untuk berpolitik dan hak untuk didengar dan dibela, apalagi anggota parlemen harusnya menjalankan kewajiban untuk mewakili suara rakyat, bukan untuk mengedepankan kepentingan politiknya sendiri.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Hal ini sudah lazim digunakan oleh para calon-calon legislatif untuk mencuri suara rakyat. Mereka membuat seolah-olah sangat peduli dengan keluhan-keluhan masyarkat serta mengedepankan kepentingan rakyat diatas segalanya dengan menggunakan berbagai taktik, padahal, hal itu dilakukan hanya untuk menambahkan suara semata. Setelah terpilih, sikap mereka langsung berubah 180 derajat karna kepentingannya sudah tercapai. Hal-hal seperti ini harus dihentikan dan masyarakat harus mencari tau secara detail latar belakang dan sikap calon-calon atau pihak-pihak tsb.
NPM : 2315012056
KELAS : B
PRODI : S-1 Arsitektur
Analisis Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN :
Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia di Indonesia masih buruk penerapannya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk meneggakkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Masih banyak kasus HAM yang belum terelesaikan. perlu juga adanya kontribusi yang kuat dari masyarakat untuk menegakkan jalannya HAM, contohnya lembaga-lembaga hukum, dll.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Karena Indonesia kental akan nilai nilai budaya yang sudah turun temurun, maka demokrasi tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Oleh karena itu, demokrasi yang ada di Indoensia menerapkan nilai-nilai seperti Gotong Royong, Musyawarah, Mufakat, dsb yang berkiblat pada kebersamaan dan kekompakkan masyarakat. Sedangkan, Demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai spiritualitas dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut pandangan saya, penerapan HAM di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Masih bisa kita lihat terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagaian banyak masyarakat kita mementingkan kepentingan diri sendiri dan mengseampingklan pemenuhan kewajibannya sebagai manusia. Sehingga kebutuhan HAM manusia lain tidak terpenuhi serta adanya agenda politik tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Tentunya hal ini merupakan perilaku yang keliru. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah contoh dari pengingkaran Hak kita sebagai manusia untuk berpolitik dan hak untuk didengar dan dibela, apalagi anggota parlemen harusnya menjalankan kewajiban untuk mewakili suara rakyat, bukan untuk mengedepankan kepentingan politiknya sendiri.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Hal ini sudah lazim digunakan oleh para calon-calon legislatif untuk mencuri suara rakyat. Mereka membuat seolah-olah sangat peduli dengan keluhan-keluhan masyarkat serta mengedepankan kepentingan rakyat diatas segalanya dengan menggunakan berbagai taktik, padahal, hal itu dilakukan hanya untuk menambahkan suara semata. Setelah terpilih, sikap mereka langsung berubah 180 derajat karna kepentingannya sudah tercapai. Hal-hal seperti ini harus dihentikan dan masyarakat harus mencari tau secara detail latar belakang dan sikap calon-calon atau pihak-pihak tsb.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh Muhammad Rifat Fattah wibowo -
NAMA : MUHAMMAD RIFAT FATTAH WIBOWO
NPM : 2355012003
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban : Kinerja Indonesia terkait HAM pada 2019 belum memuaskan, menurut Komnas HAM. Masih ada pelanggaran HAM berat di masa lalu dan perlu penanganan konflik SDA. LBH Jakarta: tahun ini demokrasi mundur, kembalinya rezim otoriter dan tutupnya ruang kebebasan sipil. Namun ada perkembangan positif seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat. Adanya harapan dari langkah-langkah reformasi pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan merupakan hal positif.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban : Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat budaya Indonesia dan mempunyai beberapa nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal lainnya.
Membangun lembaga demokrasi yang inklusif dan kuat, mendekatkan demokrasi Indonesia pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mencerminkan semangat menghargai dan memperjuangkan keberagaman agama dan kepercayaan di masyarakat. Hal ini merupakan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa semua individu mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokrasi negara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban : Penerapan demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta masih kurang optimal dalam upaya penghormatan hak asasi manusia. Di banyak bidang kebijakan, pemerintah cenderung fokus pada agenda politik dan pengendalian kekuasaan, mengabaikan nilai-nilai persatuan dan keadilan. Misalnya, hak-hak perempuan dan kelompok minoritas sering diabaikan, dan kurangnya perlindungan efektif bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban : sikap saya parlemen harus mewakili suara rakyat dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan politik, prioritasnya adalah kepentingan rakyat dan nilai-nilai HAM. Parlemen yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat akan merusak integritas sistem demokrasi akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban : Menurut saya partai politik yang menggunakan kekuasaan karismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat demi tujuan yang tidak jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar prinsip demokrasi matang dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi yang matang, penting menjaga prinsip-prinsip demokrasi sehat untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh merugikan.
NPM : 2355012003
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban : Kinerja Indonesia terkait HAM pada 2019 belum memuaskan, menurut Komnas HAM. Masih ada pelanggaran HAM berat di masa lalu dan perlu penanganan konflik SDA. LBH Jakarta: tahun ini demokrasi mundur, kembalinya rezim otoriter dan tutupnya ruang kebebasan sipil. Namun ada perkembangan positif seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat. Adanya harapan dari langkah-langkah reformasi pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan merupakan hal positif.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban : Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat budaya Indonesia dan mempunyai beberapa nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal lainnya.
Membangun lembaga demokrasi yang inklusif dan kuat, mendekatkan demokrasi Indonesia pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mencerminkan semangat menghargai dan memperjuangkan keberagaman agama dan kepercayaan di masyarakat. Hal ini merupakan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa semua individu mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokrasi negara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban : Penerapan demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta masih kurang optimal dalam upaya penghormatan hak asasi manusia. Di banyak bidang kebijakan, pemerintah cenderung fokus pada agenda politik dan pengendalian kekuasaan, mengabaikan nilai-nilai persatuan dan keadilan. Misalnya, hak-hak perempuan dan kelompok minoritas sering diabaikan, dan kurangnya perlindungan efektif bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban : sikap saya parlemen harus mewakili suara rakyat dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan politik, prioritasnya adalah kepentingan rakyat dan nilai-nilai HAM. Parlemen yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat akan merusak integritas sistem demokrasi akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban : Menurut saya partai politik yang menggunakan kekuasaan karismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat demi tujuan yang tidak jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar prinsip demokrasi matang dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi yang matang, penting menjaga prinsip-prinsip demokrasi sehat untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh merugikan.
NAMA: RICKY FEBRIAN
NPM: 2315012052
KELAS: B
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
A.
Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam . Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kebebasan. Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi. Namun, dalam kenyataan, praktik demokrasi Indonesia sering kali terlihat lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan daripada nilai-nilai kebersamaan dan keadilan.
C.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari kata sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. D.
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik mereka sendiri. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam keputusan politiknya.
E.
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan.
NPM: 2315012052
KELAS: B
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
A.
Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam . Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kebebasan. Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi. Namun, dalam kenyataan, praktik demokrasi Indonesia sering kali terlihat lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan daripada nilai-nilai kebersamaan dan keadilan.
C.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari kata sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. D.
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik mereka sendiri. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam keputusan politiknya.
E.
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan.
Nama : Faizah Salsabila
NPM : 2315012035
Kelas : Arsitektur A
prodi : S1 Arsitektur
A. Point penting yang dapat diambil yaitu
masih terjadinya ketimpangan HAM di Indonesia contoh nya :
- Masih banyak permasalahan serius di Indonesia
- Pelanggaran hak asasi manusia masih belum terselesaikan, khususnya terkait akuntabilitas dan proses peradilan.
- Pembatasan Sewenang-wenang terhadap Kebebasan Berekspresi dan Beragama.
- Diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
- Masih terdapat pelanggaran HAM yang berlanjut di Papua.
Penggunaan hukuman yang kejam seperti hukuman mati dan eksekusi di luar hukum.
Namun hal positif yang dapat di ambil yaitu
- seperti kuatnya gerakan mahasiswa dan komunitas yang memperjuangkan isu hak asasi manusia
- upaya Indonesia untuk meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional.
- berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, sadar dan berupaya memperbaiki situasi hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi.
B. Demokrasi Indonesia hendaknya dibangun dengan mengutamakan nilai-nilai luhur yang berakar pada adat dan budaya asli masyarakat Indonesia.
Prinsip-prinsip seperti :
- niat untuk mufakat
- gotong royong
- semangat kekeluargaan
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai hak asasi manusia.
Meskipun Indonesia secara formal telah menganut sistem demokrasi, masih banyak permasalahan dalam penerapannya, seperti yang disoroti dalam artikel tersebut.
Pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani.
D. Dalam praktik demokrasi yang sehat, anggota parlemen tidak boleh bertindak atas nama suara rakyat, namun harus menjalankan agenda politiknya sendiri yang berbeda dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
Anggota Kongres harus mewakili orang-orang yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan komunitasnya, bukan hanya kepentingan kelompok atau individu.
Sikap yang sebaiknya diambil adalah dengan terus memantau kinerja anggota parlemen dan menyuarakan kritik serta tuntutan jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Masyarakat juga harus aktif mewakili kepentingannya dan tidak segan-segan mengganti wakil yang tidak kompeten dan tidak dapat dipercaya.
E. Partai politik dengan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama hendaknya menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta menyerang masyarakat untuk kepentingan sempit atau tujuan yang tidak jelas.
Di era demokrasi modern, konsep hak asasi manusia harus menjadi landasan utama pelaksanaan kekuasaan dan kepemimpinan.
Para pemimpin yang menggunakan pengaruh karismatiknya untuk melanggar hak asasi manusia atau mengeksploitasi rakyat harus dikritik dan ditentang dengan tegas.
Pemerintah dan pemimpin di semua tingkatan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dan berusaha untuk tidak mengabaikan atau melanggarnya demi keuntungan atau kekuasaan sesaat.
NPM : 2315012035
Kelas : Arsitektur A
prodi : S1 Arsitektur
A. Point penting yang dapat diambil yaitu
masih terjadinya ketimpangan HAM di Indonesia contoh nya :
- Masih banyak permasalahan serius di Indonesia
- Pelanggaran hak asasi manusia masih belum terselesaikan, khususnya terkait akuntabilitas dan proses peradilan.
- Pembatasan Sewenang-wenang terhadap Kebebasan Berekspresi dan Beragama.
- Diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
- Masih terdapat pelanggaran HAM yang berlanjut di Papua.
Penggunaan hukuman yang kejam seperti hukuman mati dan eksekusi di luar hukum.
Namun hal positif yang dapat di ambil yaitu
- seperti kuatnya gerakan mahasiswa dan komunitas yang memperjuangkan isu hak asasi manusia
- upaya Indonesia untuk meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional.
- berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, sadar dan berupaya memperbaiki situasi hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi.
B. Demokrasi Indonesia hendaknya dibangun dengan mengutamakan nilai-nilai luhur yang berakar pada adat dan budaya asli masyarakat Indonesia.
Prinsip-prinsip seperti :
- niat untuk mufakat
- gotong royong
- semangat kekeluargaan
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai hak asasi manusia.
Meskipun Indonesia secara formal telah menganut sistem demokrasi, masih banyak permasalahan dalam penerapannya, seperti yang disoroti dalam artikel tersebut.
Pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani.
D. Dalam praktik demokrasi yang sehat, anggota parlemen tidak boleh bertindak atas nama suara rakyat, namun harus menjalankan agenda politiknya sendiri yang berbeda dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
Anggota Kongres harus mewakili orang-orang yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan komunitasnya, bukan hanya kepentingan kelompok atau individu.
Sikap yang sebaiknya diambil adalah dengan terus memantau kinerja anggota parlemen dan menyuarakan kritik serta tuntutan jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Masyarakat juga harus aktif mewakili kepentingannya dan tidak segan-segan mengganti wakil yang tidak kompeten dan tidak dapat dipercaya.
E. Partai politik dengan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama hendaknya menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta menyerang masyarakat untuk kepentingan sempit atau tujuan yang tidak jelas.
Di era demokrasi modern, konsep hak asasi manusia harus menjadi landasan utama pelaksanaan kekuasaan dan kepemimpinan.
Para pemimpin yang menggunakan pengaruh karismatiknya untuk melanggar hak asasi manusia atau mengeksploitasi rakyat harus dikritik dan ditentang dengan tegas.
Pemerintah dan pemimpin di semua tingkatan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dan berusaha untuk tidak mengabaikan atau melanggarnya demi keuntungan atau kekuasaan sesaat.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh Nasha Aqila Fauziah Hasibuan -
NAMA: NASHA AQILA F.H
NPM : 2315012011
KELAS: A
PRODI :S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
artikel ini memberikan gambaran yang realistis tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM.Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Hal positif yang saya dapat adalah masih ada harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan keberanian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat lokal dengan cara mengakomodasi pluralitas dan keragaman masyarakat. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa keberagaman keyakinan harus dihormati dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik.Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya. Ada kemajuan dalam mengakomodasi keberagaman pendapat dan menghormati hak asasi manusia, tetapi juga masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten mungkin masih menghadapi tantangan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya menganggapnya sebagai perilaku yang merugikan bagi demokrasi. Anggota parlemen harus bertanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang mereka layani, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
menurut pendapat saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat sangat berbahaya dalam era demokrasi dewasa. Mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menggerakan massa dan mempengaruhi keputusan politik tanpa memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan HAM.Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak ini harus diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu proses demokrasi yang seimbang dan berkeadilan.
NPM : 2315012011
KELAS: A
PRODI :S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
artikel ini memberikan gambaran yang realistis tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM.Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Hal positif yang saya dapat adalah masih ada harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan keberanian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat lokal dengan cara mengakomodasi pluralitas dan keragaman masyarakat. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa keberagaman keyakinan harus dihormati dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik.Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya. Ada kemajuan dalam mengakomodasi keberagaman pendapat dan menghormati hak asasi manusia, tetapi juga masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten mungkin masih menghadapi tantangan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya menganggapnya sebagai perilaku yang merugikan bagi demokrasi. Anggota parlemen harus bertanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang mereka layani, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
menurut pendapat saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat sangat berbahaya dalam era demokrasi dewasa. Mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menggerakan massa dan mempengaruhi keputusan politik tanpa memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan HAM.Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak ini harus diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu proses demokrasi yang seimbang dan berkeadilan.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh Alfian wardana 2315012042 -
Nama : Alfian Wardana
NPM : 2315012042
Kelas : B
Prodi : S-1 Arsitektur
A. Penegakan Hak Asasi Manusia.
Artikel tersebut menggambarkan bahwa tahun 2019 menjadi tahun yang suram untuk HAM di Indonesia, dengan banyak agenda HAM yang terhenti dan serangan-serangan terhadap para pembela HAM. Namun, ada juga langkah-langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen terhadap reformasi sektor keamanan publik. Kemudian hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah adanya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif dalam mempertahankan hak-hak mereka dan menuntut keadilan. Dengan begitu maka masyarakat dan mahasiswa khususnya dapat membuka mata dan wawasan lebih luas lagi bahwa HAM merupakan hal yang sangat penting.
B. Demokrasi dan Nilai-Nilai Adat Istiadat
Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal yang memiliki potensi untuk mencerminkan keberagaman dan kekayaan tradisi yang ada. Hal itu menjadikan bangsa Indonesia sebenarnya sudah memiliki kekuatannya tersendiri akan tradisi tradisi yang dipegang erat dari jaman nenek moyang. Kemudian munculnya ide demokrasi yang menjadi prinsip dari pemerintah negara Indonesia yang mana nilai-nilai pokok dari demokrasi sebenarnya sudah diterapkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia bahkan sebelum ada ide demokrasi itu sendiri.
Negara Indonesia sendiri memiliki kultur budaya yang lekat sekali dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Dengan masuknya ide demokrasi pun tentu saja memiliki dampak yang positif dikarenakan demokrasi dapat dibatasi dengan moralitas kebenaran dari prinsip ketuhanan yang dianut di negara Indonesia. Dengan adanya pembatasan tersebut membuat demokrasi tidak terlalu lepas kendali yang ujung-ujungnya malah menjadi chaos atau konflik. Prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa juga seharusnya mengarah pada penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan, serta menghindari diskriminasi berbasis agama atau kepercayaan.
C. Praktik Demokrasi Saat Ini
Menurut saya praktik demokrasi saat ini masih relatif cukup terkontrol meskipun demokrasi di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 khususnya dalam hal menjunjung tinggi HAM. Isu-isu seperti diskriminasi, pembatasan kebebasan berekspresi, dan penanganan pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan bahwa masih ada ruang yang signifikan untuk perbaikan. Perlu adanya kolaborasi dan komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah sehingga ide demokrasi dapat berjalan semaksimal mungkin.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Menurut saya kondisi tersebut merupakan pencorengan atas ide demokrasi itu sendiri, karena institusi yang dalam namanya saja sudah mengatasnamakan rakyat namun pada praktiknya hanya mengatasnamakan kepentingan partainya. Dalam sebuah survei menyebutkan bahwa sebagian besar anggota perwakilan rakyat didominasi oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pengusah. Sebagian sisanya disi oleh anggota aktif dari partai politik serta mantan anggota dari instansi pemerintah. Tidak ada anggota perwakilan yang benar benar berprofesi sebagai guru, petani, buruh dan lain sebagainya sehingga bagaimana mungkin suara-suara dari rakyat dapat terwakilkan.
Hal itu tentu saja menjadi lubang besar yang rentan bagi demokrasi karena dengan posisi anggota parlemen yang kebanyakan diisi oleh orang-orang dengan profesi dan kepentingan yang sama, cenderung dapat membuah sebuah pemerintahan yang oligarki. Sebuah pertanyaan simpel yang cukup miris adalah "apakah kita mengenal siapa orang duduk di parlemen, padahal merekalah yang seharusnya mewakili aspirasi kita?"
E. Kekuasaan Kharismatik dan HAM
Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak mengorbankan hak asasi manusia. Konsep HAM dalam era demokrasi modern menuntut pemisahan antara kekuasaan pribadi dan negara, serta perlindungan terhadap hak individu dari kepentingan kelompok yang lebih besar.
NPM : 2315012042
Kelas : B
Prodi : S-1 Arsitektur
A. Penegakan Hak Asasi Manusia.
Artikel tersebut menggambarkan bahwa tahun 2019 menjadi tahun yang suram untuk HAM di Indonesia, dengan banyak agenda HAM yang terhenti dan serangan-serangan terhadap para pembela HAM. Namun, ada juga langkah-langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen terhadap reformasi sektor keamanan publik. Kemudian hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah adanya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif dalam mempertahankan hak-hak mereka dan menuntut keadilan. Dengan begitu maka masyarakat dan mahasiswa khususnya dapat membuka mata dan wawasan lebih luas lagi bahwa HAM merupakan hal yang sangat penting.
B. Demokrasi dan Nilai-Nilai Adat Istiadat
Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal yang memiliki potensi untuk mencerminkan keberagaman dan kekayaan tradisi yang ada. Hal itu menjadikan bangsa Indonesia sebenarnya sudah memiliki kekuatannya tersendiri akan tradisi tradisi yang dipegang erat dari jaman nenek moyang. Kemudian munculnya ide demokrasi yang menjadi prinsip dari pemerintah negara Indonesia yang mana nilai-nilai pokok dari demokrasi sebenarnya sudah diterapkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia bahkan sebelum ada ide demokrasi itu sendiri.
Negara Indonesia sendiri memiliki kultur budaya yang lekat sekali dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Dengan masuknya ide demokrasi pun tentu saja memiliki dampak yang positif dikarenakan demokrasi dapat dibatasi dengan moralitas kebenaran dari prinsip ketuhanan yang dianut di negara Indonesia. Dengan adanya pembatasan tersebut membuat demokrasi tidak terlalu lepas kendali yang ujung-ujungnya malah menjadi chaos atau konflik. Prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa juga seharusnya mengarah pada penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan, serta menghindari diskriminasi berbasis agama atau kepercayaan.
C. Praktik Demokrasi Saat Ini
Menurut saya praktik demokrasi saat ini masih relatif cukup terkontrol meskipun demokrasi di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 khususnya dalam hal menjunjung tinggi HAM. Isu-isu seperti diskriminasi, pembatasan kebebasan berekspresi, dan penanganan pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan bahwa masih ada ruang yang signifikan untuk perbaikan. Perlu adanya kolaborasi dan komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah sehingga ide demokrasi dapat berjalan semaksimal mungkin.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Menurut saya kondisi tersebut merupakan pencorengan atas ide demokrasi itu sendiri, karena institusi yang dalam namanya saja sudah mengatasnamakan rakyat namun pada praktiknya hanya mengatasnamakan kepentingan partainya. Dalam sebuah survei menyebutkan bahwa sebagian besar anggota perwakilan rakyat didominasi oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pengusah. Sebagian sisanya disi oleh anggota aktif dari partai politik serta mantan anggota dari instansi pemerintah. Tidak ada anggota perwakilan yang benar benar berprofesi sebagai guru, petani, buruh dan lain sebagainya sehingga bagaimana mungkin suara-suara dari rakyat dapat terwakilkan.
Hal itu tentu saja menjadi lubang besar yang rentan bagi demokrasi karena dengan posisi anggota parlemen yang kebanyakan diisi oleh orang-orang dengan profesi dan kepentingan yang sama, cenderung dapat membuah sebuah pemerintahan yang oligarki. Sebuah pertanyaan simpel yang cukup miris adalah "apakah kita mengenal siapa orang duduk di parlemen, padahal merekalah yang seharusnya mewakili aspirasi kita?"
E. Kekuasaan Kharismatik dan HAM
Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak mengorbankan hak asasi manusia. Konsep HAM dalam era demokrasi modern menuntut pemisahan antara kekuasaan pribadi dan negara, serta perlindungan terhadap hak individu dari kepentingan kelompok yang lebih besar.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II
oleh 2315012038 Wulan Rismawati -
NAMA: WULAN RISMAWATI
NPM:2315012038
KELAS:B
PRODI:S1 ARSITEKTUR
A. mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM 2019 masih buruk Komnas HAM mencatat banyak yang harus dilakukan pemerintah terutama soal HAM di masa lalu yang kurang ditangani dengan baik. hal positif yang saya dapatkan adalah menjadi lebih terbuka tentang HAM dan peduli atas HAM dan hukum yang ada di Indonesia serta menjadi tahu bagaimana sistem HAM di Indonesia
B. Demokrasi di Indonesia berakar pada nilai-nilai tradisional dan budaya lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat, yang mengedepankan kebersamaan dan kesepakatan. Misalnya, di Bali terdapat "Desa Pakraman" dan di Jawa ada "Musyawarah Desa." Prinsip-prinsip demokrasi ini dikombinasikan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia harus berlandaskan pada spiritualitas dan moralitas. Bagi mahasiswa, ini berarti bahwa berpartisipasi dalam demokrasi harus memperhatikan aspek etika dan nilai-nilai luhur bangsa, serta menciptakan keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki beberapa aspek yang bisa kita lihat untuk menentukan kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia (HAM).
1.Keselarasan dengan Pancasila:
- Ketuhanan Yang Maha Esa
-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
-Persatuan Indonesia
-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
2. Keselarasan dengan UUD NRI 1945:
- Kedaulatan Rakyat
- Perlindungan Hak Asasi Manusia
3.Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia:
-Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul
-Keadilan Hukum
-Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
D.Situasi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Sebagai mahasiswa, kita perlu kritis dan aktif mengawasi kinerja wakil rakyat, serta berani menyuarakan dan menuntut pertanggungjawaban mereka melalui berbagai platform. Peningkatan literasi politik juga penting agar masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih dan mengawasi wakil rakyat. Partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, sangat diperlukan untuk demokrasi yang sehat.
E.Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok merupakan permasalahan serius. Ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan tanpa takut dimanipulasi.
Sebagai mahasiswa, kita perlu bersikap kritis terhadap situasi ini dan mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Pendidikan mengenai HAM juga penting agar masyarakat tidak mudah dimanipulasi. Pada intinya, demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan yang cerdas dan kritis dari semua warga, serta perlindungan yang kuat terhadap HAM
Nama: Muhammad Reyhan Aqila
NPM: 2315012046
Kelas: B
Prodi: S-1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang lebih tegas, dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia setiap individu. Dari kasus-kasus tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM, mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih progresif, serta memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik yang berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi setiap individu. Tantangan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, seperti UUD 1945, terdapat kendala seperti terbatasnya kebebasan berekspresi dan pelaksanaan hukum yang adil. Meski demikian, terdapat perkembangan positif seperti partisipasi politik yang semakin terbuka dan adanya upaya reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan HAM, menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya demokrasi dan HAM di Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak hanya mengkhianati kepercayaan rakyat, tapi juga mengancam stabilitas demokrasi. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau partai politik mereka.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik yang aktif, dan institusi demokrasi yang kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati.
NPM: 2315012046
Kelas: B
Prodi: S-1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang lebih tegas, dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia setiap individu. Dari kasus-kasus tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM, mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih progresif, serta memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik yang berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi setiap individu. Tantangan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, seperti UUD 1945, terdapat kendala seperti terbatasnya kebebasan berekspresi dan pelaksanaan hukum yang adil. Meski demikian, terdapat perkembangan positif seperti partisipasi politik yang semakin terbuka dan adanya upaya reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan HAM, menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya demokrasi dan HAM di Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak hanya mengkhianati kepercayaan rakyat, tapi juga mengancam stabilitas demokrasi. Mereka harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau partai politik mereka.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik yang aktif, dan institusi demokrasi yang kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati.
NAMA : KEISYA ALICEA P
NPM : 2355012001
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Jurnal ini membahas tentang peristiwa penodaan agama yang menimpa mantan Gubernur Basuki Jahaja Purnama (Ahok).
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sedang cuti telah ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
“Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas penduduk beragama Islam pada tanggal 4 November 2016 merupakan hasil dari negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertindak profesional dan segera mendakwa Ahok sebagai pihak yang dituduh membagi penuntutan pidana menjadi
1. Penegakan keseluruhan
2. Penegakan Tuntas
3. Penegakan Aktual
selain itu, menurut Muradi, ada tiga aspek penegakan hukum di Podana.
Yaitu
1. Sistem Normatif
2. Sistem Sosial
3. Sistem Administrasi
Kesimpulan yang dapat diambil dari acuan-acuan tersebut adalah: Perlunya pendekatan multidisiplin dalam penegakan hukum yang mencakup aspek hukum, sosiologis, dan politik.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum yang efektif dan adil memerlukan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi praktik hukum di Indonesia.
NPM : 2355012001
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Jurnal ini membahas tentang peristiwa penodaan agama yang menimpa mantan Gubernur Basuki Jahaja Purnama (Ahok).
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sedang cuti telah ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
“Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas penduduk beragama Islam pada tanggal 4 November 2016 merupakan hasil dari negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertindak profesional dan segera mendakwa Ahok sebagai pihak yang dituduh membagi penuntutan pidana menjadi
1. Penegakan keseluruhan
2. Penegakan Tuntas
3. Penegakan Aktual
selain itu, menurut Muradi, ada tiga aspek penegakan hukum di Podana.
Yaitu
1. Sistem Normatif
2. Sistem Sosial
3. Sistem Administrasi
Kesimpulan yang dapat diambil dari acuan-acuan tersebut adalah: Perlunya pendekatan multidisiplin dalam penegakan hukum yang mencakup aspek hukum, sosiologis, dan politik.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum yang efektif dan adil memerlukan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi praktik hukum di Indonesia.
Nama : Nayla Dwi Arsanda
NPM : 2315012069
Kelas : ARSITEKTUR A
Prodi : S1 Arsitektur
ANALISIS KASUS II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas?Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
• kurangnya penegakan HAM masih menjadi masalah serius. Kasus-kasus pelanggaran HAM seringkali tidak ditangani dengan serius, dan pelaku pelanggaran sering luput dari pertanggungjawaban hukum. melalui pemahaman lebih dalam tentang tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM, pembaca dapat menjadi lebih terbuka terhadap diskusi dan perdebatan mengenai solusi-solusi yang dapat diterapkan. Juga dapat memotivasi pembaca untuk berperan aktif dalam mendorong perubahan positif.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
• Demokrasi di Indonesia tercermin dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia melalui konsep gotong royong, musyawarah, dan kebhinekaan. Gotong royong, semangat kerjasama dan saling membantu, memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Musyawarah, proses pengambilan keputusan melalui diskusi terbuka dan konsensus, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Kebhinekaan, keberagaman etnis, agama, dan budaya, memperkaya keragaman politik dan sosial, serta mempromosikan prinsip-prinsip toleransi dan persatuan dalam demokrasi Indonesia.
• Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa keberagaman keyakinan agama diakui dan dihormati dalam sistem politik Indonesia, sementara pada saat yang sama, menyatukan rakyat Indonesia di bawah satu Tuhan yang Maha Esa. Ini mempromosikan toleransi agama, kesatuan, dan persatuan nasional, sambil memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin dan dihormati dalam negara yang plural seperti Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, tercermin dalam beberapa hal. Pertama, terdapat isu-isu seperti polarisasi politik, korupsi, dan ketidaksetaraan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Kedua, pelanggaran HAM masih terjadi, terutama terhadap minoritas agama, suku bangsa, dan aktivis HAM. Hal ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap kita terhadap anggota parlemen yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat seharusnya merupakan sikap kritis dan tegas. Sebagai anggota parlemen, memprioritaskan kepentingan pribadi atau golongan tertentu di atas kepentingan umum adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan integritas publik. Oleh karena itu, kita harus menuntut pertanggungjawaban dari anggota parlemen yang melakukan tindakan semacam itu.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya adalah bahwa tindakan semacam itu tidak hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi merusak demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk kepentingan politik atau pribadi dapat mengakibatkan penindasan, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi individu. Pihak yang memiliki kekuasaan seharusnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NPM : 2315012069
Kelas : ARSITEKTUR A
Prodi : S1 Arsitektur
ANALISIS KASUS II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas?Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
• kurangnya penegakan HAM masih menjadi masalah serius. Kasus-kasus pelanggaran HAM seringkali tidak ditangani dengan serius, dan pelaku pelanggaran sering luput dari pertanggungjawaban hukum. melalui pemahaman lebih dalam tentang tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM, pembaca dapat menjadi lebih terbuka terhadap diskusi dan perdebatan mengenai solusi-solusi yang dapat diterapkan. Juga dapat memotivasi pembaca untuk berperan aktif dalam mendorong perubahan positif.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
• Demokrasi di Indonesia tercermin dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia melalui konsep gotong royong, musyawarah, dan kebhinekaan. Gotong royong, semangat kerjasama dan saling membantu, memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Musyawarah, proses pengambilan keputusan melalui diskusi terbuka dan konsensus, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Kebhinekaan, keberagaman etnis, agama, dan budaya, memperkaya keragaman politik dan sosial, serta mempromosikan prinsip-prinsip toleransi dan persatuan dalam demokrasi Indonesia.
• Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa keberagaman keyakinan agama diakui dan dihormati dalam sistem politik Indonesia, sementara pada saat yang sama, menyatukan rakyat Indonesia di bawah satu Tuhan yang Maha Esa. Ini mempromosikan toleransi agama, kesatuan, dan persatuan nasional, sambil memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin dan dihormati dalam negara yang plural seperti Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, tercermin dalam beberapa hal. Pertama, terdapat isu-isu seperti polarisasi politik, korupsi, dan ketidaksetaraan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Kedua, pelanggaran HAM masih terjadi, terutama terhadap minoritas agama, suku bangsa, dan aktivis HAM. Hal ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap kita terhadap anggota parlemen yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat seharusnya merupakan sikap kritis dan tegas. Sebagai anggota parlemen, memprioritaskan kepentingan pribadi atau golongan tertentu di atas kepentingan umum adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan integritas publik. Oleh karena itu, kita harus menuntut pertanggungjawaban dari anggota parlemen yang melakukan tindakan semacam itu.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya adalah bahwa tindakan semacam itu tidak hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi merusak demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk kepentingan politik atau pribadi dapat mengakibatkan penindasan, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi individu. Pihak yang memiliki kekuasaan seharusnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.