NAMA : Surya Bagaskara
NPM: 2315061031
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Analisis dalam video mengenai supremasi hukum menyatakan bahwa hukum berkembang sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan mengatur negara serta masyarakat. Awalnya, masyarakat yang sederhana diatur oleh hukum alam, tetapi dengan kompleksitas yang semakin meningkat dalam masyarakat modern, hukum adat tidak lagi cukup. Sebagai respons, hukum modern diciptakan untuk mengakomodasi kebutuhan kehidupan yang semakin maju dan kompleks. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pentingnya negara hukum yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat menjadi landasan yang kuat bagi kesejahteraan rakyat. Tanpa itu, Indonesia berisiko menjadi negara di mana koruptor dapat memanipulasi hukum dengan bantuan pengacara yang cerdik. Kesalahan dalam penerapan hukum dapat mengakibatkan bencana, seringkali karena interpretasi undang-undang yang salah. Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 menandai era baru dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Ini melibatkan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah berdasarkan prinsip otonomi. Selain itu, reformasi ini juga mendorong perkembangan masyarakat sipil yang aktif dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan hukum, yang ditandai dengan munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI. Reformasi ini menegaskan bahwa peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

NAMA: Surya Bagaskara

NPM: 2315061031

KELAS: PSTI C

Prodi: Teknik Informatika

Berdasarkan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada sebuah analisis kritis terhadap kasus-kasus yang menyoroti bagaimana proses hukum dilakukan, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, juga disoroti bagaimana agama seringkali dimanfaatkan sebagai alat politik dalam beberapa kasus, yang dapat mengancam kebebasan beragama dan berpendapat. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi fokus utama negara dalam penegakan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau politisasi.

Kasus Ahok juga mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman agama, dan proses rekrutmen yang tidak transparan menjadi beberapa faktor yang memengaruhi kualitas penegakan hukum. Reformasi hukum yang belum memadai juga menjadi masalah serius, dengan tingginya tingkat kriminalitas, korupsi, dan permasalahan hukum lainnya yang masih berlangsung.

Presiden Jokowi telah berupaya untuk memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi sangat penting, agar masyarakat merasa bahwa hukum benar-benar memberikan keadilan bagi semua. Reformasi hukum yang menyeluruh dan peningkatan kualitas manusia yang menjalankan hukum menjadi kunci dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, penegakan hukum juga harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Tantangan baru seperti kejahatan siber, terorisme, dan perdagangan manusia juga harus dihadapi dengan serius oleh aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga harus tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah penegakan hukum.

Secara keseluruhan, kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. Dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. Kualitas manusia yang menjalankan hukum, reformasi hukum yang menyeluruh, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi langkah-langkah penting dalam membangun sistem hukum yang adil di Indonesia.

Menurut saya, jurnal tersebut

Nama : Surya Bagaskara
NPM : 2315061031
Kelas : TI C

Menurut analisa saya, jurnal tersebut menunjukkan bahwa proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih mengalami fluktuasi dan belum mencapai stabilitas penuh, karena beberapa aspek penting masih belum berjalan dengan efisien. Pemilihan umum, yang merupakan salah satu fondasi utama, tidak hanya penting untuk transisi kepemimpinan, tetapi juga sebagai alat pengawasan terhadap pemerintah. Tantangan utama seperti integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu masih memerlukan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat.

Jurnal ini membahas dua topik politik yang signifikan di Indonesia. Bagian pertama membicarakan dinamika koalisi dalam pemerintahan saat ini dan Pemilu Serentak 2019, termasuk tantangan yang dihadapi oleh sistem presidensial multipartai dengan adanya ambang batas presiden. Analisis tersebut mengungkap harapan bahwa dukungan legislatif terhadap pemerintahan yang baru terpilih akan meningkat melalui efek domino.

Bagian kedua mengeksplorasi topik seperti netralitas kepolisian dalam pemilu, fenomena populisme, hambatan dalam konsolidasi demokrasi, dan aspek politik dalam tradisi sastra lisan pesantren. Secara keseluruhan, jurnal tersebut menggarisbawahi isu-isu strategis yang terkait dengan politik di tingkat nasional, lokal, dan internasional, serta memberikan analisis mendalam dan praktis terhadap kebijakan yang relevan dengan situasi sosial-politik di Indonesia.

Untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, diperlukan dedikasi dan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk partai politik, lembaga masyarakat sipil, media massa, dan media sosial, untuk membentuk demokrasi yang substansial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Ini mencakup pembangunan kepercayaan yang kuat antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat, yang menjadi landasan penting untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan sosial.

Nama : Surya Bagaskara
NPM : 2315061031
Kelas : TI C

Dari analisis saya, video tersebut membahas prinsip-prinsip demokrasi yang seringkali menimbulkan kegaduhan dan kontroversi di berbagai negara. Namun, saya juga menemukan banyak aspek positif dari prinsip tersebut, seperti memberikan kebebasan berekspresi dan memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara. Namun, penting untuk mengelola kegaduhan tersebut dengan lebih baik, terutama dalam konteks perdebatan tentang korupsi.

Selain itu, penurunan dalam kondisi demokrasi di Indonesia menandakan adanya tantangan yang perlu dihadapi. Penurunan peringkat dalam indeks kebebasan adalah peringatan bahwa ada aspek-aspek dalam sistem demokrasi yang memerlukan perbaikan atau penguatan.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses demokrasi, mulai dari pemilihan umum hingga pengawasan pemerintahan. Pendidikan tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara juga harus ditingkatkan agar masyarakat lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mendukung demokrasi yang sehat.

Dengan demikian, meskipun demokrasi memberikan kebebasan yang sangat berharga bagi individu, penting juga untuk mengelola kegaduhan dan kontroversi dengan bijaksana. Dengan meningkatkan partisipasi dan pendidikan masyarakat, fondasi demokrasi Indonesia dapat diperkuat untuk mencapai masa depan yang lebih cerah.

Nama: Surya Bagaskara
NPM: 2315061031
Kelas: TI C
Prodi: Teknik Informatika


Pentingnya Bela Negara: Bela Negara merupakan kewajiban seluruh warga negara yang mencerminkan kecintaan dan kesetiaan terhadap negara. Dalam konteks pandemi Covid-19, aktualisasi bela negara menjadi sangat relevan karena setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Kasus Sosial dan Kesadaran: Kurangnya kesadaran tentang bela negara dapat berdampak buruk pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, penyebaran hoaks atau ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan bisa memperburuk situasi pandemi.


Definisi Bela Negara: Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan pada kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya.

Dasar Hukum:

Pasal 27 ayat 3 UUD 1945: Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945: Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.
UU RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara: Menekankan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi.
:

Mengikuti Protokol Kesehatan: Menjaga kebersihan, tidak keluar rumah kecuali mendesak, dan tidak menyebarkan berita hoaks.
Solidaritas Sosial: Membantu tetangga yang membutuhkan, mendukung tenaga medis, dan mematuhi aturan pemerintah.
Contoh Nyata Bela Negara:

Isolasi Mandiri: Mengurangi penyebaran virus dengan melakukan isolasi mandiri.
Dukungan Kreatif: Membuat video dukungan untuk tenaga medis dan menggalang dana untuk APD.
Kepatuhan terhadap Aturan: Mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak mudik dan menjaga jarak sosial.


Orang Tanpa Gejala (OTG): Sulit diidentifikasi namun berpotensi besar menyebarkan virus.
Dampak Ekonomi: Banyak warga kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan ekonomi drastis, menyebabkan ketidakstabilan sosial.
Solusi:

Pemerintah: Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dan memberikan bantuan ekonomi kepada yang terdampak.
Masyarakat: Menjaga solidaritas dengan membantu mereka yang kurang mampu dan tidak menstigmatisasi orang yang terinfeksi Covid-19.

Bela Negara adalah sebuah konsep yang luas dan dinamis, tidak hanya terbatas pada angkat senjata, tetapi juga mencakup berbagai tindakan positif yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara. Dalam konteks pandemi Covid-19, bela negara diwujudkan melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan, solidaritas sosial, dan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memerangi virus ini. Kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap warga negara sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan negara.