Nama : Tryolla Putri Noor Harvani
NPM: 2311011031
Kelas: Manajemen Ganjil
Jawaban Analisis Soal:
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki terkait HAM, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Analisis jelasnya adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia masih terhambat oleh berbagai masalah sistemik, termasuk ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender.
Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya reformasi yang terus dilakukan oleh Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM. Misalnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk melakukan reformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM, seperti penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan pertahanan terhadap tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah.
B. Demokrasi di Indonesia harus dipahami dalam konteks budaya dan adat istiadat masyarakatnya yang beragam. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keberagaman sangat penting dalam memahami demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya memperkuat kesatuan dan persatuan, serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa hal tersebut seharusnya menjadi landasan untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, tanpa membedakan agama atau kepercayaan tertentu. Namun, dalam praktiknya, terkadang prinsip ini dapat diabaikan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya masih memiliki ruang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah memungkinkan adanya kebebasan berekspresi dan pers, namun masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
D. Saya sangat menyayangkan kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukannya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Ini mengotori prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus memilih wakil mereka dengan bijak dan memantau kinerja serta janji politik mereka secara terus-menerus.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu dan melindungi keragaman. Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
NPM: 2311011031
Kelas: Manajemen Ganjil
Jawaban Analisis Soal:
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki terkait HAM, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Analisis jelasnya adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia masih terhambat oleh berbagai masalah sistemik, termasuk ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender.
Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya reformasi yang terus dilakukan oleh Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM. Misalnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk melakukan reformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM, seperti penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan pertahanan terhadap tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah.
B. Demokrasi di Indonesia harus dipahami dalam konteks budaya dan adat istiadat masyarakatnya yang beragam. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keberagaman sangat penting dalam memahami demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya memperkuat kesatuan dan persatuan, serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa hal tersebut seharusnya menjadi landasan untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, tanpa membedakan agama atau kepercayaan tertentu. Namun, dalam praktiknya, terkadang prinsip ini dapat diabaikan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya masih memiliki ruang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah memungkinkan adanya kebebasan berekspresi dan pers, namun masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
D. Saya sangat menyayangkan kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukannya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Ini mengotori prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus memilih wakil mereka dengan bijak dan memantau kinerja serta janji politik mereka secara terus-menerus.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu dan melindungi keragaman. Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.