Nama : Annisa Luthfiyyah 

NPM   : 2313031010 

Berikut langkah-langkah dalam mengembangkan laporan audit kinerja sektor publik, sebagai berikut:

1. Menyiapkan Temuan Audit: auditor mengumpulkan dan menyusun setiap temuan secara individual yang harus jelas, objektif, dan didukung bukti yang memadai.

2. Mengumpulkan Referensi Pendukung: semua dokumen, data, dan bukti yang relevan dikompilasi untuk memperkuat temuan, sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Menyusun Teks Laporan: auditor mulai menulis bagian inti laporan, termasuk latar belakang, tujuan audit, ruang lingkup, metodologi, temuan utama, analisis ekonomi–efisiensi–efektivitas, serta rekomendasi.

4. Menyiapkan Laporan Inti: draft utama laporan dirapikan menjadi satu dokumen lengkap yang sistematis. 

5. Menyiapkan Memorandum Pengiriman: dokumen pendamping disusun untuk menjelaskan konteks, tujuan, dan ringkasan laporan saat dikirim kepada pihak yang menugaskan audit.

6. Review Laporan: dilakukan penelaahan kritis untuk memastikan isi laporan akurat, logis, dan memenuhi standar audit.

7. Pengiriman Laporan: laporan final dikirim kepada lembaga pemberi tugas untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.

Nama : Annisa Luthfiyyah 

NPM   : 2313031010 

Value for Money Audit (VFM) merupakan instrumen evaluasi kinerja sektor publik yang menekankan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran. VFM berperan memastikan bahwa sumber daya publik diperoleh dengan biaya terendah yang wajar, digunakan secara optimal, serta menghasilkan capaian yang sesuai dengan tujuan program. Audit ini memperkuat akuntabilitas karena pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat melalui laporan yang objektif dan terukur. Selain itu, VFM memberikan rekomendasi perbaikan sehingga mendorong peningkatan kualitas manajemen, pengendalian internal, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks otonomi daerah, VFM menjadi mekanisme penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara transparan dan mencegah pemborosan. Dengan demikian, VFM berfungsi sebagai alat evaluatif dan strategis untuk memastikan bahwa dana publik memberikan nilai manfaat maksimal.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menunjukkan berapa besar pendapatan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL): Menjelaskan perubahan saldo anggaran lebih, misalnya karena ada sisa anggaran atau defisit.

3. Neraca: Memuat posisi keuangan pada akhir periode, seperti jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO): Menjelaskan hasil kegiatan pemerintah selama satu periode, mirip seperti laporan laba-rugi di perusahaan.

5. Laporan Arus Kas (LAK): Menunjukkan aliran uang masuk dan keluar dari kegiatan operasional, investasi, atau pendanaan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Menggambarkan perubahan pada ekuitas dari tahun ke tahun.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Berisi penjelasan tambahan tentang kebijakan dan rincian data yang muncul di laporan utama.

Laporan-laporan ini wajib dibuat oleh instansi pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga publik lainnya agar keuangan negara bisa diawasi dengan baik.

Reverensi: Mardiasmo (2020). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 6). Yogyakarta: Andi.

Nama : Annisa Luthfiyyah
NPM   : 2313031010

Analisis pertimbangan dalam memilih teknis akuntasi sektor publik

Pemilihan teknik akuntansi sektor publik harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi instansi pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntansi berbasis akrual banyak diterapkan karena mampu menampilkan informasi yang lebih lengkap tentang aset, kewajiban, dan posisi keuangan pemerintah. Penelitian Arfan, Hardiyansyah, dan Sudirman (2021) menunjukkan bahwa penerapan akrual meningkatkan kualitas laporan keuangan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia.

Selain itu, menurut Zelmiyanti (2023), kesiapan SDM dan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan teknik akuntansi. Beberapa instansi di daerah masih menggunakan basis kas karena lebih sederhana dan sesuai kemampuan. Regulasi juga menjadi faktor penting, di mana PP Nomor 71 Tahun 2010 mewajibkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, namun implementasinya belum merata (Prayogo, Fikri, & Nandini, 2023).

Dengan demikian, pemilihan teknik akuntansi sektor publik harus mempertimbangkan tujuan akuntabilitas, kesiapan sumber daya, peraturan yang berlaku, serta manfaatnya bagi pengambilan keputusan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih transparan, efisien, dan andal.

Reverensi:

Arfan, M., Hardiyansyah, H., & Sudirman, I. (2021). Implementasi akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 24(1).

Zelmiyanti, R. (2023). Perkembangan akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintah di Indonesia. [Jurnal].

Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis implementasi PP 71/2010 tentang SAP berbasis akrual. Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial dan Ekonomi, 3(2).

Nama : Annisa Luthfiyyah
NPM   : 2313031010

kesimpulan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik yang penting dilakukan untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah atau lembaga publik dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan utama dari pengukuran kinerja ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengukuran kinerja, terdapat beberapa indikator utama, yaitu input, output, outcome, dan impact. Input menggambarkan sumber daya yang digunakan, output menunjukkan hasil yang dicapai, outcome menunjukkan manfaat yang dirasakan masyarakat, dan impact adalah pengaruh jangka panjangnya terhadap kehidupan masyarakat.