Nama: Azika edra avioleta
Npm: 2311011044
Kelas: Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Npm: 2311011044
Kelas: Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ AZIKA EDRA AVIOLETA
Nama: Azika edra avioleta
Npm: 2311011044
Kelas: Ganjil
Npm: 2311011044
Kelas: Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Nama: Azika edra avioleta
Npm: 2311011044
Geopolitik Indonesia
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Konsep wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sedangkan hakikat nya adalah sebagai kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI
Konsep NKRI disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI, "Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk republik"
Sebagai NKRI, kesatuan wilayah indonesia mencakup:
1. Kesatuan politik
2. Kesatuan Hukum
3. Kesatuan sosial budaya
4. Kesatuan pertahanan dan keamanan
Npm: 2311011044
Geopolitik Indonesia
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Konsep wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sedangkan hakikat nya adalah sebagai kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI
Konsep NKRI disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI, "Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk republik"
Sebagai NKRI, kesatuan wilayah indonesia mencakup:
1. Kesatuan politik
2. Kesatuan Hukum
3. Kesatuan sosial budaya
4. Kesatuan pertahanan dan keamanan
Nama: Azika edra avioleta
Npm: 2311011044
1. Kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019 sangatlah buruk, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Demokrasi juga disebut mundur ke belakang, dengan ancaman rezim otoritarian yang terlihat dari pembatasan kebebasan sipil.
2. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan keberagaman dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Prinsip gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kebersamaan sangat ditekankan dalam proses demokrasi, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang turut memperkuat demokrasi di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dijalankan dengan mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini memperkuat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam sistem demokrasi Indonesia, sehingga diharapkan mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan berkeadilan.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan, dan peningkatan pelanggaran HAM di Papua.
4. Hal ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam mewakili suara rakyat serta mengkhawatirkan bahwa kepentingan pribadi lebih utamakan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Praktik semacam ini merusak prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
5. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak etis, karena dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak menjadi korban manipulasi politik. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, prinsip hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan tindakan semacam itu harus ditolak demi menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Npm: 2311011044
1. Kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019 sangatlah buruk, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Demokrasi juga disebut mundur ke belakang, dengan ancaman rezim otoritarian yang terlihat dari pembatasan kebebasan sipil.
2. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan keberagaman dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Prinsip gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kebersamaan sangat ditekankan dalam proses demokrasi, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang turut memperkuat demokrasi di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dijalankan dengan mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini memperkuat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam sistem demokrasi Indonesia, sehingga diharapkan mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan berkeadilan.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan, dan peningkatan pelanggaran HAM di Papua.
4. Hal ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam mewakili suara rakyat serta mengkhawatirkan bahwa kepentingan pribadi lebih utamakan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Praktik semacam ini merusak prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
5. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak etis, karena dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak menjadi korban manipulasi politik. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, prinsip hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan tindakan semacam itu harus ditolak demi menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Nama: Azika edra avioleta
Npm: 2311011044
Analisis terhadap penegakan hukum dan perlindungan negara dalam kasus penodaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Beliau hadir sebagai politisi yang berupaya melayani masyarakat dengan integritas dan kejujuran. Gaya kepemimpinannya mencakup transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam mengatasi tantangan penegakan hukum dan pemerintahan di Indonesia.
Namun gaya kepemimpinannya yang langsung dan terkadang konfrontatif juga mendapat kritik karena berpotensi merusak demokrasi dan toleransi di Indonesia.
Dalam artikel tersebut kita tau pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum di masyarakat ditonjolkan, dengan menekankan peran berbagai pihak seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. dengan begitu tantangan penegakan hukum di Indonesia telah diatasi, termasuk permasalahan mentalitas aparat penegak hukum, proses rekrutmen, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum.
Npm: 2311011044
Analisis terhadap penegakan hukum dan perlindungan negara dalam kasus penodaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Beliau hadir sebagai politisi yang berupaya melayani masyarakat dengan integritas dan kejujuran. Gaya kepemimpinannya mencakup transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam mengatasi tantangan penegakan hukum dan pemerintahan di Indonesia.
Namun gaya kepemimpinannya yang langsung dan terkadang konfrontatif juga mendapat kritik karena berpotensi merusak demokrasi dan toleransi di Indonesia.
Dalam artikel tersebut kita tau pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum di masyarakat ditonjolkan, dengan menekankan peran berbagai pihak seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. dengan begitu tantangan penegakan hukum di Indonesia telah diatasi, termasuk permasalahan mentalitas aparat penegak hukum, proses rekrutmen, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum.