Nama : Rehan Samli Albab
NPM : 2351011038

Urgensi penegasan Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan IPTEK.
Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya agama bangsa Indonesia yang akan mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta aktivitas ilmiah. Melalui tulisan ini, Pancasila diharapkan menjadi dasar nilai pengembangan iptek yang dapat menjadi rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila meliputi :
1. Nilai dasar (intrinsik), yaitu pokok yang tidak terikat waktu dan tempat dan bersifat abstrak, mencakup cita-cita, tujuan dan tatanan dasar yang telah ditetapkan oleh the founding fathers.

2. Nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar sebagai arahan kinerja untuk waktu dan kondisi tertentu, bersifat lebih kontekstual dan harus selalu disesuaikan dengan tuntutan zaman mencakup kebijakan, strategi organisasi, sistem, rencana dan program berupa peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara negara.

3. Nilai praktis, yaitu interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret tempat dan situasi tertentu, bersifat dinamis demi tegaknya nilai instrumental dan menjamin nilai dasar tetap relevan dengan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat sesuai dengan zamannya.

Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diharapkan dapat menjadi dasar dan akar pada pengembangan keilmuan yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga pengembangan iptek tadi tidak keluar dari nilai- nilai yang telah dimilliki bangsa Indonesia.

Nama : Rehan Samli Albab
NPM : 2351011038

Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1. Sikap
Sikap (attitude)
adalah merupakan reaksi atau respon yang
masih tertutup dari seseorang terhadap
stimulus atau obyek.

2. Ciri-ciri sikap
Sikap bukan dibawa sejak
lahir melainkan dibentuk atau dipelajari
sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan obyeknya. Sikap itu terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

3. Tingkatan Sikap
1. Menerima (receiving)
2. Merespon (responding)
3. Menghargai (valuing)
4. Bertanggungjawab (responsible)

4. Fungsi sikap
Fungsi sikap sebagai berikut:
1. Fungsi instrumental, fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat.
2. Fungsi pertahanan ego
3. Fungsi ekspresi nilai
4. Fungsi pengetahuan Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya.

5. Ilmu pengetahuan dan teknologi
Ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan. Teknologi merupakan aplikasi dari kreativitas manusia berkaitan dengan alat
dan bahan, serta diwujudkan dalam bentuk
materi yang digunakan untuk membantu
tercapainya kebutuhan manusia.

Dalam kesimpulannya, pengembangan kepribadian Pancasila dalam menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi melibatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini meliputi menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai spiritual dan etika, memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan manusia, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Nama : Rehan Samli Albab
NPM : 2351011038

IPTEK adalah hasil karya manusia. Karya tersebut pada dasarnya dipergunakan untuk membantu keperluan manusia dalam menghadapi kehidupannya. IPTEK tersebut ada saja yang memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu baik yang berdampak positif maupun negatif.Pada dasarnya Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.Hubungan IPTEK dengan Pancasila Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan IPTEK saat ini dan di masa yang akan datang itu sangat cepat. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa,yang bagi bangsa Indonesia adalah mutlak. Jika diikuti pandangan-pandangan sekular dunia Barat, yang ilmunya dipelajari dan jadi rujukan para cendikiawan, kemungkinan akan berjalan berlawanan.

Sila-sila pancasila yang menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK :
1. Sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa
mengkomplementasikan ilmu pengetahuan mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Berdasarkan sila ini IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia disekitarnya atau tidak. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus bersikap beradab Karena IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.

3. Sila persatuan Indonesia
mengkomplementasiakan universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian umat manusia di dunia.

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis, artinya setiap ilmuan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan juga memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik dikaji ulang maupun di bandingkan dengan penemuan lainnya.

5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
mengkomplementasikan pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan Keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannnya dengan dirinya sanndiri maupun dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat bangsa dan negare, serta manusia dengan alam lingkungannya.

Nama : Rehan Samli Albab
NPM : 2351011038
Analisis vidio

Dengan memiliki etika kita akan mampu menjalani kehidupan bernegara dengan baik untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi lain nya. Etika pancasila adalah filsafat yang di jabarkan dari sila-sila pancasila untuk mengatur perilaku masyarakat berbangsa dan bernegara diindonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam etika Pancasila adalah
- Sila pertama yaitu ke-Tuhanan, mengandung Dimensi Moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada sang pencipta.
- Sila kedua yaitu Kemanusiaan, mengandung Dimensi Humanus yang artinya menjadikan manusia menjadi manusiawi yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama.
- Sila ketiga yaitu Persatuan, mengandung Dimensi nilai solidaritas rasa kebersamaan dan cinta tanah air.
- Sila keempat yaitu Kerakyatan, mengandung nilai berupa sikap menghargai atau mau mendengar pendapat orang lain.
- Sila kelima yaitu Keadilan, mengandung Dimensi nilai mau peduli, membantu kesulitan orang lain.

Nama : Rehan Samli Albab
NPM : 2351011038

Analisis jurnal
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencakup lima prinsip atau nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam politik hukum. Dalam konteks politik hukum di Indonesia, hubungan antara hukum dan etika menjadi penting karena hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat.
Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, hal ini dapat tercermin dalam pembentukan dan implementasi undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, demokrasi, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan.
Pancasila juga dianggap sebagai sumber etik dalam konteks politik hukum. Hal ini berarti hukum harus mengikuti prinsip-prinsip etika yang dijaga oleh Pancasila, seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan. Prinsip-prinsip etika ini harus dijunjung tinggi oleh para pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.
Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam politik hukum di Indonesia telah berdampak pada penyusunan undang-undang, kebijakan publik, serta proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga pemerintahan.

Hubungan antara etika dan hukum dapat dilihat melalui tiga dimensi, yaitu :
1. Dimensi substansi dan wadah
2. Dimensi hubungan keluasan cakupannya, setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik. Namun, tidak demikian sebaliknya, perbuatan yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum.
3. Dimensi alasan manusia untuk mematuhi dan melanggarnya, bagaimana manusia mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan dan kewajiban karena merasa bahwa peraturan dan kewajiban tersebut baik dan perlu dipenuhi oleh dirinya sendiri.