Nama : Rehan Samli Albab
NPM : 2351011038
Kelas : Manajemen genap
Analisis kasus
A. Menurut saya artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki terkait HAM, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Analisis jelasnya adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia masih terhambat oleh berbagai masalah sistemik, termasuk ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya reformasi yang terus dilakukan oleh Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM. Misalnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk melakukan reformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM, seperti penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan pertahanan terhadap tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah.
B. Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem demokratisnya, seperti adanya amandemen UUD NRI 1945 dan pengembangan lembaga perwakilan rakyat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa contoh tantangan tersebut adalah:
1. Keterbatasan fungsi lembaga perwakilan rakyat: Meskipun fungsi lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPD telah diperluas, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan kekuasaan mereka. Misalnya, beberapa anggota DPR telah terlibat dalam skandal korupsi, yang dapat mengganggu keberlangsungan demokrasi yang seimbang.
2. Keterbatasan partisipasi rakyat: Meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Misalnya, beberapa daerah di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses informasi dan keterbatasan dalam mengembangkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Keterbatasan keadilan sosial: Meskipun demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan fasilitas, yang dapat mengganggu kesempatan dan kesejahteraan mereka.
4. Keterbatasan toleransi dan keberagaman: Meskipun demokrasi Pancasila mengakui keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas masih terjadi di Indonesia, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.
Dengan demikian, Indonesia perlu meningkatkan kualitas demokrasinya dengan meningkatkan fungsi lembaga perwakilan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan keadilan sosial, dan meningkatkan toleransi dan keberagaman.
D. Menurut saya, Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang memperjuangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan sekadar memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga merusak legitimasi parlemen di mata masyarakat. Praktik seperti ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas para wakil rakyat. Masyarakat perlu terus mengawasi dan bersuara agar kepentingan mereka benar-benar diutamakan dalam proses legislasi dan kebijakan publik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu dan melindungi keragaman. Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
