Kiriman dibuat oleh Dimas Farevi Abdullah

MKU PKN Manajemen 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL

oleh Dimas Farevi Abdullah -
Nama : Dimas Farevi Abdullah
NPM : 2311011049
Kelas : Manajemen Ganjil

Jurnal tersebut membahas isu-isu penting seputar pemilu dan politik di Indonesia, termasuk peran ulama, kiai, dan politisasi identitas dalam konteks pemilu. Mereka juga mengulas kondisi demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2019, dengan fokus pada politisasi agama dan tantangan konsolidasi demokrasi, seperti polarisasi politik dan rendahnya kepercayaan publik. Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik LIPI memberikan pandangan mengenai pentingnya peran berbagai pihak dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Isu politisasi birokrasi juga menjadi sorotan, dengan menekankan perlunya reformasi birokrasi untuk memastikan netralitas dan profesionalisme. Kesimpulannya, jurnal tersebut menekankan pentingnya membangun demokrasi yang substansial dan kualitas untuk mencegah konflik serta meningkatkan stabilitas politik di Indonesia.

MKU PKN Manajemen 2024 -> ANALISIS KASUS

oleh Dimas Farevi Abdullah -
Nama : Dimas Farevi Abdullah
NPM : 2311011049
Kelas : Manajemen Ganjil

1. Sebagai mahasiswa, tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa pentingnya kesadaran akan risiko penularan Covid-19 dalam setiap kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, termasuk unjuk rasa. Hal positif yang bisa diambil dari kejadian tersebut adalah kesadaran akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam setiap situasi, termasuk dalam aksi unjuk rasa.

2. Mengemukakan pendapat di tempat umum harus dilakukan dengan tertib dan tanpa merusak fasilitas umum. Demonstran yang merusak harus bertanggung jawab atas tindakannya. Cara lebih baik menyalurkan aspirasi di tengah pandemi Covid-19 adalah melalui dialog, kegiatan online, dan aksi sosial yang aman serta bertanggung jawab.

3. Solusi untuk mengatasi benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh adalah dengan menerapkan dialog yang konstruktif dan adil antara kedua pihak. Karena hal ini dapat melibatkan pembentukan kebijakan yang memperhatikan kepentingan dan perlindungan hak kedua belah pihak secara seimbang.

4. Dalam konteks mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita perlu memperbaiki sistem pendidikan untuk lebih menekankan pada pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta nilai-nilai moral dan etika. Selain itu, perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan agar keadilan dapat terwujud bagi semua warga negara tanpa terkecuali.