Nama : Muhammad Faisal
Npm : 2315061111
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
Menurut analisis saya terhadap jurnal diatas , Jurnal ini berfokus pada kasus dugaan penistaan agama oleh mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang mencakup aspek hukum, administratif, sosial, dan budaya. Komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi yang parah selama Orde Baru. Namun, upaya mereka berhasil ketika UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disahkan, yang memberikan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Ahok, yang terkenal karena integritas dan ketegasannya dalam memimpin, meneruskan program transparansi dan efisiensi birokrasi yang dimulai oleh presiden sebelumnya, Jokowi. Ahok terus menegakkan komitmennya pada pelayanan publik meskipun banyak orang yang menentangnya. Untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk komunitas Tionghoa, jurnal ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang mencakup tindakan preventif dan represif. Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjaga profesionalisme penegakan hukum, transparansi, dan tidak mengganggu proses hukum. Meskipun pemerintah telah berusaha memperbaiki sistem hukum, masalah seperti korupsi, pengaruh politik, dan ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum terus menghalangi keadilan. Akibatnya, sistem hukum harus direformasi secara menyeluruh dan perspektif harus diubah, dan sektor publik harus lebih transparan dan bertanggung jawab. Meskipun kontroversial, pemerintahan Ahok menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, yang mendorong penegakan hukum yang adil dan efisien.
Npm : 2315061111
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
Menurut analisis saya terhadap jurnal diatas , Jurnal ini berfokus pada kasus dugaan penistaan agama oleh mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang mencakup aspek hukum, administratif, sosial, dan budaya. Komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi yang parah selama Orde Baru. Namun, upaya mereka berhasil ketika UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disahkan, yang memberikan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Ahok, yang terkenal karena integritas dan ketegasannya dalam memimpin, meneruskan program transparansi dan efisiensi birokrasi yang dimulai oleh presiden sebelumnya, Jokowi. Ahok terus menegakkan komitmennya pada pelayanan publik meskipun banyak orang yang menentangnya. Untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk komunitas Tionghoa, jurnal ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang mencakup tindakan preventif dan represif. Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjaga profesionalisme penegakan hukum, transparansi, dan tidak mengganggu proses hukum. Meskipun pemerintah telah berusaha memperbaiki sistem hukum, masalah seperti korupsi, pengaruh politik, dan ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum terus menghalangi keadilan. Akibatnya, sistem hukum harus direformasi secara menyeluruh dan perspektif harus diubah, dan sektor publik harus lebih transparan dan bertanggung jawab. Meskipun kontroversial, pemerintahan Ahok menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, yang mendorong penegakan hukum yang adil dan efisien.