NAMA : Muhammad Faisal
NPM :2315061111
KELAS :PSTI C
PRODI : Teknik Informatika
NPM :2315061111
KELAS :PSTI C
PRODI : Teknik Informatika
Posts made by Muhammad Faisal
Nama : Muhammad Faisal
NPM : 2315061111
Kelas : TI C
menurut analisis saya jurnal yang berjudul "Semangat Bela Negara di Tengah Pandemi COVID-19" menyoroti pentingnya semangat bela negara sebagai kewajiban esensial bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama dalam konteks krisis pandemi. Bela negara, yang umumnya dipahami sebagai kesiapan mempertahankan negara dari ancaman fisik, diadaptasi menjadi tindakan-tindakan sederhana yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan menghindari penyebaran hoaks. Dalam situasi krisis ini, kesetiaan dan cinta terhadap negara diuji melalui tindakan nyata yang sesuai dengan arahan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan kesadaran bela negara sangat penting untuk memperkuat ketahanan nasional serta mencegah konflik internal. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menangani penyebaran COVID-19, termasuk pembentukan gugus tugas dan penetapan kebijakan isolasi mandiri, dan masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mengikuti aturan pemerintah dan mendukung tenaga medis. Jurnal ini menekankan bahwa bela negara selama pandemi adalah bentuk nyata dari patriotisme yang mencakup tindakan kecil namun penting, seperti mematuhi protokol kesehatan dan mendukung solidaritas sosial. Dengan demikian, kontribusi individu dalam situasi krisis ini memperkuat ketahanan dan keutuhan negara, menunjukkan bahwa semangat bela negara tetap krusial dalam menjaga stabilitas nasional di masa krisis seperti pandemi COVID-19.
NPM : 2315061111
Kelas : TI C
menurut analisis saya jurnal yang berjudul "Semangat Bela Negara di Tengah Pandemi COVID-19" menyoroti pentingnya semangat bela negara sebagai kewajiban esensial bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama dalam konteks krisis pandemi. Bela negara, yang umumnya dipahami sebagai kesiapan mempertahankan negara dari ancaman fisik, diadaptasi menjadi tindakan-tindakan sederhana yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan menghindari penyebaran hoaks. Dalam situasi krisis ini, kesetiaan dan cinta terhadap negara diuji melalui tindakan nyata yang sesuai dengan arahan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan kesadaran bela negara sangat penting untuk memperkuat ketahanan nasional serta mencegah konflik internal. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menangani penyebaran COVID-19, termasuk pembentukan gugus tugas dan penetapan kebijakan isolasi mandiri, dan masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mengikuti aturan pemerintah dan mendukung tenaga medis. Jurnal ini menekankan bahwa bela negara selama pandemi adalah bentuk nyata dari patriotisme yang mencakup tindakan kecil namun penting, seperti mematuhi protokol kesehatan dan mendukung solidaritas sosial. Dengan demikian, kontribusi individu dalam situasi krisis ini memperkuat ketahanan dan keutuhan negara, menunjukkan bahwa semangat bela negara tetap krusial dalam menjaga stabilitas nasional di masa krisis seperti pandemi COVID-19.
Nama : Muhammad Faisal
NPM : 2315061111
Kelas : PSTI C
Menurut analisis yang saya dapatkan
Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk bertahan dan berkembang menghadapi berbagai ancaman dengan mengandalkan keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional. Ini mencakup dua aspek utama, yaitu Trigatra (aspek alamiah) dan Pancagatra (aspek sosial). Aspek Trigatra mencakup lokasi dan posisi geografis, sumber daya alam, serta kemampuan penduduk. Lokasi strategis dapat meningkatkan perdagangan dan hubungan diplomatik, namun juga rentan terhadap serangan militer dan bencana alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang, sementara eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan dan konflik. Peningkatan pendidikan dan kesehatan penduduk memperkuat kemampuan nasional, sedangkan kekurangan di bidang ini dapat menghambat inovasi dan produktivitas. Aspek Pancagatra mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ideologi nasional yang kuat dapat mempersatukan bangsa, tetapi radikalisme dan pengaruh asing bisa memecah belah. Sistem politik yang demokratis memperkuat legitimasi pemerintah, namun korupsi dan ketidakstabilan politik dapat merusaknya. Ekonomi yang kuat didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai, sementara krisis ekonomi dan kesenjangan sosial bisa mengancam stabilitas. Sosial budaya yang terpelihara memperkuat identitas nasional, namun disintegrasi sosial dan pengaruh budaya asing bisa merusak kohesi sosial. Pertahanan dan keamanan yang kokoh melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk mencapai ketahanan nasional yang kuat, diperlukan sinergi dalam mengelola sumber daya alam, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang stabil dan kuat. Dengan demikian, negara dapat menghadapi berbagai tantangan dan memastikan keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakatnya.
NPM : 2315061111
Kelas : PSTI C
Menurut analisis yang saya dapatkan
Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk bertahan dan berkembang menghadapi berbagai ancaman dengan mengandalkan keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional. Ini mencakup dua aspek utama, yaitu Trigatra (aspek alamiah) dan Pancagatra (aspek sosial). Aspek Trigatra mencakup lokasi dan posisi geografis, sumber daya alam, serta kemampuan penduduk. Lokasi strategis dapat meningkatkan perdagangan dan hubungan diplomatik, namun juga rentan terhadap serangan militer dan bencana alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang, sementara eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan dan konflik. Peningkatan pendidikan dan kesehatan penduduk memperkuat kemampuan nasional, sedangkan kekurangan di bidang ini dapat menghambat inovasi dan produktivitas. Aspek Pancagatra mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ideologi nasional yang kuat dapat mempersatukan bangsa, tetapi radikalisme dan pengaruh asing bisa memecah belah. Sistem politik yang demokratis memperkuat legitimasi pemerintah, namun korupsi dan ketidakstabilan politik dapat merusaknya. Ekonomi yang kuat didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai, sementara krisis ekonomi dan kesenjangan sosial bisa mengancam stabilitas. Sosial budaya yang terpelihara memperkuat identitas nasional, namun disintegrasi sosial dan pengaruh budaya asing bisa merusak kohesi sosial. Pertahanan dan keamanan yang kokoh melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk mencapai ketahanan nasional yang kuat, diperlukan sinergi dalam mengelola sumber daya alam, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang stabil dan kuat. Dengan demikian, negara dapat menghadapi berbagai tantangan dan memastikan keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakatnya.
NAMA : Muhammad Faisal
NPM :2315061111
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
NPM :2315061111
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
Nama : Muhammad Faisal
NPM : 2315061111
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi banyak masalah besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang 2019. Beberapa masalah utama termasuk pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis agama, gender, dan orientasi seksual, serta peningkatan diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh Komnas HAM dan LBH Jakarta, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakbertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Namun, ada beberapa kemajuan yang menguntungkan, seperti ratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa terus menentang kebijakan yang melanggar hak asasi manusia, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat asli Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, membentuk karakteristik demokrasi Indonesia yang berbeda. Menurut nilai-nilai ini, diskusi, konsensus, kerja sama, dan solidaritas sosial sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kehidupan bersama. Musyawarah dan mufakat, di sisi lain, menunjukkan keinginan kolektif untuk bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dengan menggabungkan nilai-nilai dan adat istiadat budaya ini ke dalam praktik demokrasi Indonesia, terbentuk sistem yang berbeda di mana demokrasi dianggap sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat selain sebagai sistem politik. Sila pertama Pancasila, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, menekankan betapa pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Secara umum, Indonesia telah membangun sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, ada beberapa kemajuan yang positif. Ini termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan adanya lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi praktiknya masih menghadapi banyak masalah. Seringkali, kasus-kasus pelanggaran HAM, baik baru maupun lama, tidak diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih dilarang, terkadang dengan alasan keamanan atau ketertiban umum.
D. Suatu keadaan di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat tetapi melakukan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Anggota legislatif seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kebutuhan dan keinginan konstituen mereka daripada kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah bahwa rakyat harus diwakili dan terlibat dalam pemerintahan. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip ini. Kebijakan yang dibuat melalui agenda politik yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana anggota parlemen bekerja.
E. Saya pikir sangat penting bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk mendorong kesetiaan dan perasaan rakyat, bahkan jika itu berakhir dengan pengorbanan yang tidak jelas, harus mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Praktik semacam ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima di era demokrasi modern, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan. Hak asasi manusia dapat terancam oleh tindakan oknum-oknum yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas. Menghormati martabat dan kebebasan setiap orang serta melindungi mereka dari penggunaan kekuasaan adalah penting, menurut konsep hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan mereka, serta memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena perilaku ini dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi seseorang, maka dapat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
NPM : 2315061111
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi banyak masalah besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang 2019. Beberapa masalah utama termasuk pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis agama, gender, dan orientasi seksual, serta peningkatan diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh Komnas HAM dan LBH Jakarta, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakbertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Namun, ada beberapa kemajuan yang menguntungkan, seperti ratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa terus menentang kebijakan yang melanggar hak asasi manusia, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat asli Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, membentuk karakteristik demokrasi Indonesia yang berbeda. Menurut nilai-nilai ini, diskusi, konsensus, kerja sama, dan solidaritas sosial sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kehidupan bersama. Musyawarah dan mufakat, di sisi lain, menunjukkan keinginan kolektif untuk bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dengan menggabungkan nilai-nilai dan adat istiadat budaya ini ke dalam praktik demokrasi Indonesia, terbentuk sistem yang berbeda di mana demokrasi dianggap sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat selain sebagai sistem politik. Sila pertama Pancasila, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, menekankan betapa pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Secara umum, Indonesia telah membangun sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, ada beberapa kemajuan yang positif. Ini termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan adanya lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi praktiknya masih menghadapi banyak masalah. Seringkali, kasus-kasus pelanggaran HAM, baik baru maupun lama, tidak diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih dilarang, terkadang dengan alasan keamanan atau ketertiban umum.
D. Suatu keadaan di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat tetapi melakukan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Anggota legislatif seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kebutuhan dan keinginan konstituen mereka daripada kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah bahwa rakyat harus diwakili dan terlibat dalam pemerintahan. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip ini. Kebijakan yang dibuat melalui agenda politik yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana anggota parlemen bekerja.
E. Saya pikir sangat penting bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk mendorong kesetiaan dan perasaan rakyat, bahkan jika itu berakhir dengan pengorbanan yang tidak jelas, harus mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Praktik semacam ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima di era demokrasi modern, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan. Hak asasi manusia dapat terancam oleh tindakan oknum-oknum yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas. Menghormati martabat dan kebebasan setiap orang serta melindungi mereka dari penggunaan kekuasaan adalah penting, menurut konsep hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan mereka, serta memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena perilaku ini dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi seseorang, maka dapat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.