Nama: Muhammad Raihan Jamil
NPM: 2315061105
Kelas: PSTI A

Pancasila, sebagai pilar utama dalam filsafat negara Indonesia, memainkan peran sentral dalam membimbing perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di tengah dinamika kemajuan zaman. Sejak diperkenalkan oleh pendiri bangsa, Pancasila telah menjadi dasar yang kokoh, memberikan arah dan identitas bagi masyarakat Indonesia. Dalam konteks pengembangan IPTEK, Pancasila bukan hanya sekadar ideologi, tetapi juga panduan moral yang menegaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan ketuhanan.

Sila-sila Pancasila yang menjadi sistem etika dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memainkan peran krusial dalam membimbing arah dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh ilmuwan, peneliti, dan praktisi IPTEK di Indonesia. Pertama, Sila Pertama "Ketuhanan yang Maha Esa" mengkomplementasikan ilmu pengetahuan dengan penciptaan, menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Dalam konteks ini, pengembangan IPTEK tidak hanya berkutat pada apa yang dapat ditemukan dan dibuktikan, tetapi juga mempertimbangkan makna dan konsekuensi moral dari setiap penemuan.

Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," memberikan dasar moralitas yang esensial. Dalam pengembangan IPTEK, hal ini menuntut bahwa manusia harus bersikap beradab, karena IPTEK merupakan hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Penggunaan IPTEK harus senantiasa mencerminkan keadilan sosial, memastikan bahwa kemajuan tersebut tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat dan keberadaban bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia," mengkomplementasikan universalitas dan internasionalisme, menekankan pada pentingnya pengembangan IPTEK untuk memupuk rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian integral dari umat manusia di dunia. Dalam konteks ini, IPTEK bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa, tetapi juga sebagai kontribusi Indonesia dalam pembangunan global.

Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan," mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Ini memastikan bahwa setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, sekaligus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan.

Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mengkomplementasikan pengembangan IPTEK dengan menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Ini mencakup keseimbangan keadilan dalam hubungan individu dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Dengan merangkul nilai-nilai Pancasila, Indonesia meyakinkan bahwa kemajuan IPTEK tidak hanya menghasilkan inovasi teknologis, tetapi juga mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nama: Muhammad Raihan Jamil
NPM: 2315061105

A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
Jawab:
Sistem etika perilaku politik saat ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Paradigma pemerintahan yang keliru dan budaya birokrasi yang terjebak dalam praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi (KKN) mencerminkan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menganjurkan prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat, yang jelas-jelas bertentangan dengan praktik KKN dan budaya birokrasi yang tidak memadai. Oleh karena itu, sistem etika perilaku politik saat ini perlu diperbaiki untuk lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !
Jawab:
Etika generasi muda di sekitar tempat tinggal saya bervariasi, dan tidak semua generasi muda mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Terjadinya dekadensi moral pada generasi muda bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, pendidikan, dan budaya pop. Untuk mengatasi dekadensi moral, perlu diambil tindakan yang komprehensif, seperti:

a. Pendidikan karakter: Sekolah dan lembaga pendidikan harus memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum mereka, yang mencakup nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang kuat.

b. Pembinaan keluarga: Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk etika generasi muda. Perlu ditingkatkan kesadaran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai moral.

c. Peran media massa: Media massa harus bertanggung jawab dalam penyiaran konten yang mendukung nilai-nilai moral. Kode etik jurnalistik dan regulasi media perlu ditegakkan dengan ketat.

d. Pelibatan masyarakat: Masyarakat perlu aktif dalam membentuk etika generasi muda. Program-program sosial dan kegiatan yang mendorong tanggung jawab sosial dapat membantu mengatasi dekadensi moral.

e. Pembinaan karier dan peluang: Generasi muda perlu memiliki peluang untuk mengembangkan diri dan memiliki perspektif masa depan yang positif. Ini dapat mengurangi motivasi untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar etika.

Nama: Muhammad Raihan Jamil
NPM: 2315061105

Peran media massa dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat sangatlah penting. Media massa digambarkan sebagai sarana edukasi yang efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Jurnal ini menekankan pentingnya pemberitaan positif yang mendorong tindakan baik dan sikap moral, yang dapat memberikan contoh positif kepada publik. Selain itu, media massa dianggap sebagai alat yang efektif untuk menyampaikan pesan kesadaran sosial tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai mitra penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kejahatan dengan mendukung kebijakan publik yang mendukung nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, media massa dalam kerangka jurnal ini diakui sebagai kekuatan yang dapat memainkan peran utama dalam membentuk norma sosial dan moral masyarakat Indonesia, serta sebagai alat yang kuat dalam menjaga stabilitas sosial dan mengendalikan kejahatan. Penekanan pada penanaman nilai-nilai Pancasila melalui berbagai metode dan kampanye yang disebarkan melalui media massa menciptakan masyarakat yang lebih sadar, berperikemanusiaan, dan lebih cenderung terlibat dalam tindakan positif. Dengan demikian, jurnal ini memandang media massa sebagai mitra yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan perubahan positif yang berdampak pada masyarakat yang lebih aman dan harmonis, sesuai dengan visi dan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Nama: Muhammad Raihan Jamil
NPM: 2315061105

Pancasila merupakan sebuah sistem kefilsafatan atau sistem filsafat yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membahas hakikat kehidupan, moralitas, dan tata nilai dalam konteks bangsa Indonesia. Hal ini mencakup lima prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai sistem kefilsafatan, Pancasila mencerminkan pandangan dunia dan pandangan tentang nilai-nilai yang harus dipegang oleh masyarakat Indonesia. Ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas, moralitas, dan karakter bangsa, serta mengarahkan arah pembangunan dan tindakan pemerintah. Pancasila juga merupakan dasar hukum dan konstitusi negara, yang mengikat semua warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama: Muhammad Raihan Jamil
NPM: 2315061105

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks filsafat, pembahasan tentang Pancasila bertujuan untuk menjelaskan makna dan pengertian yang mendalam, termasuk memahami hakikat dan sistem pemikiran yang terkandung dalam Pancasila. Pembahasan ini terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

1. Ontologi: Pada tingkat ontologi, Pancasila dikaji untuk memahami hakikat dasarnya. Dalam hal ini, Pancasila dipahami sebagai hakikat dasar yang ada, dengan manusia sebagai subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Pembahasan ontologi juga mencakup tiga aspek, yaitu adat budaya, religi, dan negara, yang merupakan elemen-elemen integral Pancasila.

2. Epistemologi: Dalam epistemologi Pancasila, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Hal ini melibatkan pengalaman manusia dan penggunaan akal sehat untuk memahami Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.

3. Aksiologi: Aksiologi membahas penerapan dan manfaat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan ini menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan praktis masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dalam kajian filsafat Pancasila, ontologi menjelaskan hakikat dasarnya, epistemologi membahas bagaimana manusia memahaminya, dan aksiologi mencakup penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata masyarakat.