Nama: M. Sidiq Firdaus
NPM: 2315061118

Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Kepribadian Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk sikap, nilai, dan pemikiran mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi individu yang berkualitas, memiliki kesadaran moral, dan mampu menyikapi perkembangan teknologi dengan bijaksana karena:

1. Pemahaman Nilai-nilai Pancasila: Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk memahami nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi landasan filosofis dan moral bagi masyarakat Indonesia. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pengintegrasian Nilai-nilai Kepribadian: Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kepribadian Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat membantu mereka menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai moral.

3. Etika dan Tanggung Jawab: Mahasiswa diberikan pemahaman mendalam mengenai etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka diajarkan untuk memiliki tanggung jawab terhadap dampak sosial, lingkungan, dan kemanusiaan dari penggunaan teknologi.

4. Kritis dan Berpikir Kreatif: Mata kuliah ini dapat merangsang mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif dalam menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menyumbangkan ide-ide baru.

5. Identitas Nasional dan Globalisasi: Pengembangan kepribadian Pancasila membantu mahasiswa memahami identitas nasional mereka sambil tetap terbuka terhadap pengaruh globalisasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan perkembangan global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Nama : M. Sidiq Firdaus
NPM : 2315061118
Kelas : TI B

A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!

Sistem etika perilaku politik sangat bervariasi di seluruh dunia dan dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Indonesia memiliki kerangka etika politik yang didasarkan pada Pancasila, yang merupakan dasar negara. Pancasila adalah ideologi dasar yang mencakup lima prinsip dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bagaimana sistem etika perilaku politik saat ini di Indonesia tercermin dalam konteks penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila adalah suatu pertanyaan yang kompleks dan tergantung pada berbagai faktor.

Beberapa isu yang relevan dalam mengkaji apakah sistem etika perilaku politik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah:

1. Korupsi: Salah satu tantangan utama dalam sistem etika politik di Indonesia adalah korupsi. Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai keadilan sosial. Upaya untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi di dalam pemerintah dan institusi publik adalah langkah-langkah positif yang mencerminkan upaya untuk mencapai etika politik yang lebih sesuai dengan Pancasila.

2. Kepemimpinan yang Adil: Pancasila menekankan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, etika politik harus mencerminkan keadilan dalam pengambilan keputusan, pemberian hak, dan perlakuan terhadap semua warga negara.

3. Kemajuan Demokrasi: Etika politik juga harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh Pancasila, seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berarti mendukung proses demokratis yang kuat, partisipasi masyarakat, dan menghormati hak asasi manusia.

4. Kerukunan dan Toleransi: Pancasila juga menekankan persatuan Indonesia dan keberagaman budaya. Etika politik harus mencerminkan kerukunan, toleransi, dan penghormatan terhadap semua kelompok etnis, agama, dan budaya di Indonesia.

Sistem etika perilaku politik di Indonesia telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, dan tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila masih ada. Terdapat perdebatan dan kritik terhadap apakah tindakan politik yang dilakukan oleh para pemimpin dan partai politik di Indonesia selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat, media, dan pemimpin politik memiliki peran dalam memastikan bahwa sistem etika politik mengikuti nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk mencapai tujuan keadilan sosial, persatuan, dan keadilan.

B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !

Tentang etika generasi muda di sekitar tempat tinggal saya, saya tidak memiliki informasi langsung atau akses ke data spesifik tentang perilaku mereka. Namun, saya dapat memberikan beberapa pandangan umum mengenai etika generasi muda dan nilai-nilai di Indonesia.

Etika dan nilai generasi muda dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada berbagai faktor seperti pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, budaya, dan pengaruh media. Beberapa generasi muda di Indonesia mungkin masih sangat menganut nilai-nilai tradisional dan kultural yang kuat, seperti rasa hormat terhadap orang tua dan kepatuhan pada norma sosial.

Namun, seperti di banyak negara lain, perubahan sosial dan pengaruh global dapat mempengaruhi nilai-nilai generasi muda. Terkadang, ada kekhawatiran tentang dekadensi moral atau perubahan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional atau etika yang diwariskan oleh budaya Indonesia.

Beberapa solusi untuk mengatasi dekadensi moral yang mungkin terjadi atau menjadi perhatian adalah:

1. Pendidikan Moral: Meningkatkan pendidikan moral di sekolah dan keluarga untuk mempromosikan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, toleransi, dan rasa tanggung jawab.

2. Pengaruh Positif: Mendorong pengaruh positif dari keluarga, pendidik, dan komunitas dalam membentuk perilaku generasi muda. Ini dapat dilakukan melalui peran aktif orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, serta melalui program-program pendidikan dan sosialisasi yang mendukung nilai-nilai yang diinginkan.

3. Kontrol Media: Memastikan bahwa media, termasuk media sosial, memberikan konten yang mendukung nilai-nilai positif dan etika. Mengatur penggunaan media di kalangan generasi muda dan membantu mereka untuk menjadi konsumen media yang kritis.

4. Peran Model: Para pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan figur publik harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan etika mereka. Mereka dapat memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai generasi muda.

5. Partisipasi Sosial: Mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan sukarela yang dapat membantu mereka memahami nilai-nilai solidaritas, empati, dan tanggung jawab sosial.

6. Dialog Generasi: Membuka saluran komunikasi antara generasi muda dan yang lebih tua, serta antara berbagai kelompok masyarakat, untuk berdiskusi tentang nilai-nilai dan etika yang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa perubahan nilai dan etika adalah hal yang wajar dalam perkembangan masyarakat. Namun, upaya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional yang berharga dan nilai-nilai modern yang relevan adalah kunci dalam mengatasi dekadensi moral dan memastikan bahwa generasi muda mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Nama : M. Sidiq Firdaus
NPM : 2315061118
Kelas : TI B

Kontrol sosial oleh media massa adalah pengaruh yang dimiliki media massa terhadap masyarakat dalam membentuk nilai-nilai, norma, perilaku, dan pandangan sosial. Kontrol sosial ini bisa bersifat positif atau negatif tergantung pada bagaimana media massa menggunakan kekuatan mereka. Berikut adalah beberapa cara media massa dapat melakukan kontrol sosial:

1. Pemberian Informasi: Media massa memberikan informasi tentang isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan memberikan informasi yang akurat dan komprehensif, media massa membantu masyarakat untuk lebih memahami dunia di sekitar mereka dan membuat keputusan yang lebih baik.

2. Pembentukan Opini Publik: Media massa dapat membentuk opini publik dengan cara memberikan liputan yang mendukung atau menentang suatu pandangan atau kebijakan tertentu. Ini dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu.

3. Pengawasan Terhadap Pemerintah dan Institusi: Media massa dapat berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah dan institusi-institusi lainnya. Mereka dapat mengungkapkan tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini membantu menjaga akuntabilitas dalam pemerintahan.

4. Pemberian Pendidikan dan Informasi Budaya: Media massa dapat berperan dalam memperkenalkan masyarakat pada berbagai aspek budaya, seperti seni, sejarah, dan keanekaragaman budaya. Hal ini dapat membantu dalam memperkaya pemahaman masyarakat tentang dunia dan budaya di sekitar mereka.

5. Pengontrolan Perilaku: Media massa juga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dengan menggambarkan model-model perilaku yang dianggap baik atau buruk. Mereka dapat mempromosikan nilai-nilai positif seperti toleransi, kerja sama, atau ketidakdiskriminasi.

6. Memoderasi Isu Sosial: Media massa dapat membantu dalam memoderasi isu-isu sosial yang kontroversial. Mereka dapat memberikan platform bagi berbagai pandangan dan pendekatan, sehingga masyarakat dapat berdiskusi dan mencari solusi bersama.

Namun, kontrol sosial oleh media massa juga memiliki potensi untuk disalahgunakan. Media massa dapat menyebarkan informasi palsu atau bias, mempromosikan kepentingan tertentu, atau menciptakan ketakutan dan kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan literasi media yang kuat dan kritis, serta untuk mengonsumsi berita dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda agar dapat membentuk pandangan yang seimbang dan akurat tentang isu-isu sosial.

Nama : M. Sidiq Firdaus
NPM : 2315061118
kelas : TI B

Filsafat Pancasila
Filsafat adalah sebuah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada sebab asal dan hukumnya.
Pembahasan pancasila secara filsafat adalah membahas makna dan pengertian yang sedalam-dalamnya termasuk memahami apa yang
ada dibalik makna Pancasila dan pengetahuan terhadap Pancasila sebagai suatu kesatuan yang memiliki sistem pemikiran rasional sistematis terdalam dan menyeluruh.

Pancasila dalam kajian filsafat dibagi menjadi tiga yakni kajian ontologi kajian epistemologi dan kajian aksiologi.
Ontologi adalah ilmu tentang ada terkait dengan adanya Pancasila atau hakikat keberadaannya yang memberi jawaban terhadap pertanyaan apa.
Epistemologi adalah ilmu tentang cara berada terkait dengan Bagaimana cara Pancasila berada yang memberi jawaban terhadap pertanyaan.
Aksiologi sendiri adalah ilmu tentang penerapan aplikasi Manfaat atau kegunaan terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Untuk apa ketiga aspek tersebut
kajian ontologi secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Notonegoro hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia Karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Tentang ontologi Pancasila penelitian Notonegoro menyatakan adanya Pancasila dalam triprakara atau tiga hal tiga hal itu adalah adat budaya religi dan negara perkara pertama adalah Pancasila adat budaya yaitu nilai-nilai Pancasila yang ada hidup dan berkembang dalam sosio-budaya bangsa Indonesia, yang kedua adalah Pancasila religi yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung hidup dan berkembang dan dan agama-agama di Indonesia, prakara ketiga yaitu Pancasila negara dalam hal ini nilai-nilai Pancasila telah diangkat kepermukaan secara nasional dirumuskan secara sistemik dan sistematis dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara selanjutnya dikembangkan sebagai filsafat ontologi. Pancasila adalah sesuatu yang ada manusia harus membuat dan mengadakan Pancasila itu dalam berbagai pengalaman hidup Pancasila harus diuji keserasian nya supa
Dalam kajian epistemologi Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu kajian, epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya Oleh karena itu epistemologi Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Menurut Titus terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu tentang sumber pengetahuan manusia tentang teori kebenaran pengetahuan manusia tentang watak pengetahuan manusia sebagai suatu sistem pengetahuan.

kajian aksiologis kajian aksiologi Filsafat Pancasila pada hakekatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakekatnya juga merupakan suatu kesatuan selanjutnya aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan dan kata kerja yang artinya sesuatu ledakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.

Nama : M. Sidiq Firdaus
NPM : 2315061118
Kelas TI B

Menurut saya Pancasila bisa dianggap sebagai sebuah sistem kefilsafatan karena merupakan sebuah filsafat negara yang mengandung prinsip-prinsip dasar yang memandu nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah hasil pemikiran dan filsafat yang berkaitan dengan aspek-aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa hal yang bisa dijelaskan terkait Pancasila sebagai sistem kefilsafatan:

Dasar Etika dan Moral: Pancasila membawa prinsip-prinsip etika dan moral yang menjadi landasan bagi tindakan dan kebijakan di negara Indonesia. Ini mencakup nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, demokrasi, kebersamaan, dan ketuhanan yang maha esa.

Konsep Kepemimpinan dan Kepemerintahan: Pancasila memberikan panduan tentang bagaimana pemimpin harus memimpin negara dan bagaimana pemerintahan harus beroperasi. Prinsip-prinsip ini mencakup prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.

Hubungan dengan Tuhan: Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan. Ini mencerminkan dimensi keagamaan dalam filsafat Pancasila.

Konsep Kebinekaan: Pancasila mengakui keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Ini menciptakan landasan filosofis untuk menjaga keberagaman dan toleransi dalam masyarakat.

Moralitas Sosial: Pancasila juga menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini mengarah pada sistem pemerintahan yang bertanggung jawab dan adil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.