གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ M.Rafly Fathurahman

MP Reg C 2024 -> Conflict Resolution on Public Affairs

M.Rafly Fathurahman གིས-

Nama: M.Rafly Fathurahman

NPM: 2316040175

NATO (North Atlantic Treaty Organization) adalah sebuah aliansi pertahanan militer yang terdiri dari sejumlah negara di wilayah Atlantik Utara dan beberapa mitra di luar benua Eropa. Organisasi ini didirikan setelah Perang Dunia II dan perang dingin untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. NATO awalnya bertujuan untuk menekan pengaruh ideologi komunis dari Uni Soviet dan aliansinya yaitu Pakta Warsawa pada era Perang Dingin.

adapun adapting kebijakan keamanan NATO terhadap tren dan tantangan yang muncul adalah sangat penting bagi Aliansi untuk tetap efektif dalam menghadapi landscape keamanan kompleks dan berubah pada abad ke-21. Aliansi telah beradaptasi dengan tantangan keamanan baru dengan memperkuat posisi detensi dan pertahanan, meningkatkan siap-siagaan dan responsif, serta modernisasi strategi nuklirnya. Pemimpin NATO sadar bahwa Aliansi harus menghadapi realitas geostrategis dan transatlantik yang baru, termasuk kebutuhan untuk menghambat Rusia yang revisionis, sementara juga memproyeksikan stabilisasi ke NATO Selatan dan menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh negara-negara seperti Korea Utara. Selain itu, NATO harus beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrem, yang dapat mengancam kemampuan di semua domain dan mempengaruhi kemampuan untuk menghambat dan mempertahankan. Aliansi harus juga siap menghadapi risiko sistemik yang disebabkan oleh perubahan iklim, yang akan memerlukan Aliansi untuk merevisi Konsep Strategisnya dan mengembangkan agenda transatlantik untuk teknologi yang muncul. Selain itu, NATO harus beradaptasi dengan penyebaran senjata massal, ancaman serangan rudal, terorisme, keamanan siber, keamanan energi, dan pirasi, yang adalah tantangan tidak konvensional yang berasal dari atau menyebar ke wilayah yang paling rawan di dunia dan mengancam keamanan global dan kemakmuran. Dengan terus mereformasi, modernisasi, dan mengubah kebijakan keamanan, NATO dapat efektif menghadapi tren dan tantangan yang muncul, memastikan keamanan dan kesejahteraan sekitar 900 juta warganya.

MP Reg C 2024 -> Desentralisasi dalam Reformasi Manajemen Publik

M.Rafly Fathurahman གིས-
Nama: M.Rafly Fathurahman
NPM: 2316041075

1.Satu contoh pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pendidikan. Pendidikan dahulu dikelola secara sentralisasi oleh pemerintah, dengan kurikulum yang ditetapkan secara nasional dan pengawasan yang ketat. Namun, dengan adanya reformasi pendidikan, pemerintah mulai memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah-sekolah dan masyarakat untuk mengembangkan kurikulum yang lebih lokal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam proses desentralisasi pendidikan, pemerintah memberikan lebih banyak wewenang kepada sekolah-sekolah untuk mengatur sendiri kurikulum, sumber daya, dan keuangan. Hal ini memungkinkan sekolah-sekolah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, desentralisasi pendidikan juga memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengembangan pendidikan, seperti melalui partisipasi dalam pengelolaan sekolah dan pengembangan kurikulum yang lebih lokal.
Dalam hal ini, desentralisasi pendidikan telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan, serta memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2.Analisis upaya pengembangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas manajemen di sekolah dan meningkatkan kesesuaian pengelolaan pendidikan dengan standar nasional. Upaya pengembangan pengelolaan pendidikan ini meliputi beberapa aspek, seperti perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus. Analisis ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan di Indonesia telah meningkat, dengan persentase kesesuaian sebesar 92% mengacu pada peraturan pemerintah No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai, seperti pemenuhan kualitas layanan dan peserta didik, kepemimpinan sekolah yang masih belum optimal, serta pengelolaan sistem informasi manajemen yang masih belum maksimal. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, diperlukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut dan perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai standar pendidik dan tenaga pendidikan di wilayah pesisir Tarakan yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan.

MP Reg C 2024 -> Diskusi -> Diskusi1 -> Re: Diskusi1

M.Rafly Fathurahman གིས-
Nama: M.Rafly Fathurahman
NPM: 2316041075

Menurut saya tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah menyeimbangkan kebutuhan akan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan kompleksitas sistem yang sudah ada. Misalnya, salah satu contohnya adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Ini penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi bisa menjadi sulit karena keterbatasan akses, pendidikan, dan partisipasi masyarakat secara umum.

Teori pendukungnya bisa datang dari perspektif governance, di mana reformasi administrasi publik yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, teori-teori manajemen publik, seperti teori tata kelola yang baik, juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.