Dari apa yg sudah disampaikan pada perkuliahan dan video diatas, apakah tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik? Sertakan pendapat Anda dengan contoh/alasan logis dan teori pendukung!
NAMA : REYON FEBRIO
NPM : 2316041093
Menurut saya, salah satu tantangannya adalah kurangnya SDM yang berkualitas dan profesional dalam birokrasi publik. Kurangnya SDM yang berkualitas dapat menghambat proses reformasi administrasi publik karena birokrasi yang efektif dan efisien memerlukan personel yang terlatih dan kompeten.
Menurut teori "Human Resource Management in Public Service" oleh Evan M. Berman, faktor SDM yang berkualitas dan profesional sangat penting dalam menciptakan birokrasi yang efektif. Kurangnya SDM yang berkualitas dapat menghambat proses reformasi administrasi publik karena birokrasi yang efektif dan efisien memerlukan personel yang terlatih dan kompeten.
Sebagai contoh, kurangnya SDM yang berkualitas dalam penegakan hukum dapat menyebabkan rendahnya efektivitas dalam menindak kasus korupsi dan pelanggaran administrasi publik lainnya. Hal ini dapat merugikan kepentingan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM dalam birokrasi publik melalui pendidikan dan pelatihan, serta implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan SDM yang berkualitas. Dengan demikian, reformasi administrasi publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memenuhi tuntutan perubahan global yang sarat dengan berbagai tantangan.
NPM : 2316041093
Menurut saya, salah satu tantangannya adalah kurangnya SDM yang berkualitas dan profesional dalam birokrasi publik. Kurangnya SDM yang berkualitas dapat menghambat proses reformasi administrasi publik karena birokrasi yang efektif dan efisien memerlukan personel yang terlatih dan kompeten.
Menurut teori "Human Resource Management in Public Service" oleh Evan M. Berman, faktor SDM yang berkualitas dan profesional sangat penting dalam menciptakan birokrasi yang efektif. Kurangnya SDM yang berkualitas dapat menghambat proses reformasi administrasi publik karena birokrasi yang efektif dan efisien memerlukan personel yang terlatih dan kompeten.
Sebagai contoh, kurangnya SDM yang berkualitas dalam penegakan hukum dapat menyebabkan rendahnya efektivitas dalam menindak kasus korupsi dan pelanggaran administrasi publik lainnya. Hal ini dapat merugikan kepentingan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM dalam birokrasi publik melalui pendidikan dan pelatihan, serta implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan SDM yang berkualitas. Dengan demikian, reformasi administrasi publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memenuhi tuntutan perubahan global yang sarat dengan berbagai tantangan.
Nama : Christila Oktaria
NPM : 2316041082
KELAS: REG C
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik , berasal dari adanya kemajuan teknologi serta pola perilaku pelayan publik , dalam hal ini perlu adanya pelatihan secara khusus dalam hal pola pikir serta cara berperilaku yang baik .
Seringkali kita ketemui baik di sektor sektor publik yang ada di Indonesia , para pelayan publik tidak menjadi contoh sebagaimana reformasi administrasi publik yang baik,
dari buruknya perilaku tersebut bisa memunculkan berbagai macam kasus , semisalnya korupsi , penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan aturan yang semena- mena khusunya di bagian Administrasi publik.
Hal ini didasarkan pada teori good governance , yang menyatakan bahwa perilaku individu dalam suatu sektor pelayanan publik bergantung pada faktor-faktor seperti transparansi, kebebasan informasi, dan keberadaan sistem manajemen.
Dalam reformasi administrasi, tindakan individu dalam suatu organisasi mempengaruhi transparansi dan kemampuan organisasi untuk melaksanakan reformasi etika.
Contoh perilaku : Perilaku korupsi di lingkungan pemerintah dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam kegiatan pelayanan, yang tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta dan masyarakat. Reformasi administrasi publik harus mencakup perubahan sistem pengendalian, sanksi dan penciptaan tatanan yang efektif untuk mencegah korupsi.Para birokrat harus mendapat jaminan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan dalam proses reformasi administrasi.
NPM : 2316041082
KELAS: REG C
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik , berasal dari adanya kemajuan teknologi serta pola perilaku pelayan publik , dalam hal ini perlu adanya pelatihan secara khusus dalam hal pola pikir serta cara berperilaku yang baik .
Seringkali kita ketemui baik di sektor sektor publik yang ada di Indonesia , para pelayan publik tidak menjadi contoh sebagaimana reformasi administrasi publik yang baik,
dari buruknya perilaku tersebut bisa memunculkan berbagai macam kasus , semisalnya korupsi , penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan aturan yang semena- mena khusunya di bagian Administrasi publik.
Hal ini didasarkan pada teori good governance , yang menyatakan bahwa perilaku individu dalam suatu sektor pelayanan publik bergantung pada faktor-faktor seperti transparansi, kebebasan informasi, dan keberadaan sistem manajemen.
Dalam reformasi administrasi, tindakan individu dalam suatu organisasi mempengaruhi transparansi dan kemampuan organisasi untuk melaksanakan reformasi etika.
Contoh perilaku : Perilaku korupsi di lingkungan pemerintah dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam kegiatan pelayanan, yang tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta dan masyarakat. Reformasi administrasi publik harus mencakup perubahan sistem pengendalian, sanksi dan penciptaan tatanan yang efektif untuk mencegah korupsi.Para birokrat harus mendapat jaminan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan dalam proses reformasi administrasi.
Nama : Keysa Andani
NPM : 2316041108
Menurut pendapat saya yang menjadi tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik , berasal dari adanya kemajuan teknologi serta pola perilaku pelayan publik , dalam hal ini perlu adanya pelatihan secara khusus dalam hal pola pikir serta cara berperilaku yang baik .
Seringkali kita kutemui baik di sektor sektor publik yang ada di Indonesia , para pelayan publik tidak menjadi contoh sebagaimana reformasi administrasi publik yang baik,
dari buruknya perilaku tersebut bisa memunculkan berbagai macam kasus , semisalnya korupsi , penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan aturan yang semena- mena khusunya di bagian administrasi publik tidak hanya teknologi namun kurangnya SDM yang berkualitas dapat menghambat proses reformasi administrasi publik karena birokrasi yang efektif dan efisien memerlukan personel yang terlatih dan kompeten, maka dari itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM dalam birokrasi publik melalui pendidikan dan pelatihan, serta implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan SDM yang berkualitas. dengan hal ini lah, reformasi administrasi publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memenuhi tuntutan perubahan global yang sarat dengan berbagai tantangan.
NPM : 2316041108
Menurut pendapat saya yang menjadi tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik , berasal dari adanya kemajuan teknologi serta pola perilaku pelayan publik , dalam hal ini perlu adanya pelatihan secara khusus dalam hal pola pikir serta cara berperilaku yang baik .
Seringkali kita kutemui baik di sektor sektor publik yang ada di Indonesia , para pelayan publik tidak menjadi contoh sebagaimana reformasi administrasi publik yang baik,
dari buruknya perilaku tersebut bisa memunculkan berbagai macam kasus , semisalnya korupsi , penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan aturan yang semena- mena khusunya di bagian administrasi publik tidak hanya teknologi namun kurangnya SDM yang berkualitas dapat menghambat proses reformasi administrasi publik karena birokrasi yang efektif dan efisien memerlukan personel yang terlatih dan kompeten, maka dari itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM dalam birokrasi publik melalui pendidikan dan pelatihan, serta implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan SDM yang berkualitas. dengan hal ini lah, reformasi administrasi publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memenuhi tuntutan perubahan global yang sarat dengan berbagai tantangan.
Nama : Amanda Novelasari
NPM : 2316041089
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik salah satunya adalah kebutuhan untuk mengatasi korupsi dan nepotisme.
Contohnya, praktik korupsi di sektor publik dapat menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.
Teori pendukungnya adalah teori tindakan rasional yang dikemukakan oleh Max Weber. Teori ini menyatakan bahwa administrasi publik harus berdasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, korupsi dan nepotisme menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini karena mereka memprioritaskan kepentingan pribadi atau golongan tertentu di atas kepentingan publik secara keseluruhan.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme yang mendorong transparansi, memperkuat lembaga anti-korupsi, serta meningkatkan pengawasan dan pertanggungjawaban dalam administrasi publik. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai etika dan integritas juga penting untuk merubah budaya administrasi publik menuju yang lebih bersih dan profesional.
NPM : 2316041089
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik salah satunya adalah kebutuhan untuk mengatasi korupsi dan nepotisme.
Contohnya, praktik korupsi di sektor publik dapat menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.
Teori pendukungnya adalah teori tindakan rasional yang dikemukakan oleh Max Weber. Teori ini menyatakan bahwa administrasi publik harus berdasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, korupsi dan nepotisme menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini karena mereka memprioritaskan kepentingan pribadi atau golongan tertentu di atas kepentingan publik secara keseluruhan.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme yang mendorong transparansi, memperkuat lembaga anti-korupsi, serta meningkatkan pengawasan dan pertanggungjawaban dalam administrasi publik. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai etika dan integritas juga penting untuk merubah budaya administrasi publik menuju yang lebih bersih dan profesional.
Nama: Nayla Ikrimah Sobri
NPM: 2316041097
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Praktik korupsi melemahkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemberian layanan publik. Misalnya, praktik korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur seringkali memakan anggaran dan menghambat kemajuan pembangunan. Teori pendukung yang dapat menjelaskan adalah “Teori Agensi”, yang menyatakan bahwa adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat menyebabkan agen berperilaku tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks ini, korupsi diakibatkan oleh agen yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat.
NPM: 2316041097
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Praktik korupsi melemahkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemberian layanan publik. Misalnya, praktik korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur seringkali memakan anggaran dan menghambat kemajuan pembangunan. Teori pendukung yang dapat menjelaskan adalah “Teori Agensi”, yang menyatakan bahwa adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat menyebabkan agen berperilaku tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks ini, korupsi diakibatkan oleh agen yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat.
NAMA : NAJWA AULIA PUTRI
NPM : 2316041074
KELAS : REG C
Salah satu tantangan dalam melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia yakni adalah mengatasi krisis kepercayaan dari masyarakat dimana terdapat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pemerintah, dimana banyak sekali program yang dijanjikan pemerintah namun dalam implementasinya belum dijalankan dengan baik. Pemerintah yang memberikan sistem pelayanan yang buruk membuat kepercayaan masyarakat menghilang.
Seperti yang dijelaskan Osborne dan Gaebler bahwa "masalah pemerintah bukan terdapat pada apa yang dilakukan pemerintah namun bagaimana layanan tersebut diimplementasikan dengan baik". Seharusnya pemerintah yang menjadi pelopor dari reformasi administrasi publik harus bersikap sebagaimana mestinya seperti harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar masyarakat percaya dan mendukung penuh terhadap apa yang dilakukan pemerintah maupun reformasi yang digerakkan pemerintah.
NPM : 2316041074
KELAS : REG C
Salah satu tantangan dalam melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia yakni adalah mengatasi krisis kepercayaan dari masyarakat dimana terdapat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pemerintah, dimana banyak sekali program yang dijanjikan pemerintah namun dalam implementasinya belum dijalankan dengan baik. Pemerintah yang memberikan sistem pelayanan yang buruk membuat kepercayaan masyarakat menghilang.
Seperti yang dijelaskan Osborne dan Gaebler bahwa "masalah pemerintah bukan terdapat pada apa yang dilakukan pemerintah namun bagaimana layanan tersebut diimplementasikan dengan baik". Seharusnya pemerintah yang menjadi pelopor dari reformasi administrasi publik harus bersikap sebagaimana mestinya seperti harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar masyarakat percaya dan mendukung penuh terhadap apa yang dilakukan pemerintah maupun reformasi yang digerakkan pemerintah.
Nama : Christian Abimayu Panjaitan
NPM : 2316041092
Menurut saya salah satu contohnya adalah korupsi, kegiatan korupsi jelas sangat menghambat karena adanya praktik korupsi bisa merusak kebijakan kebijakan yang ada seperti transparansi yang dilakukan, sehingga kestabilan dapat terganggu karena dapat struktur yang berjalan tidak sesuai. Contohnya penyalahgunaan dana publik, pejabat yang memegang tanggung jawab dalam dana kepentingan publik dipakai untuk kepentingan pribadi, membeli barang barang mewah. Yamg seharusnya dana digunakan untuk kepentingan publik malah disalahgunakan, jelas hal ini merugikan masuyarakat dan menghambat pembangunan. Teori menurut Robert Kliitgard korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas tugas resmi jabatan dari suatu negara. Maka dari itu cara mengatasi tindakan korupsi ini perlu meningkatkan hukuman, memperkecil kesempatan dengan cara meningkatkan transparansi
NPM : 2316041092
Menurut saya salah satu contohnya adalah korupsi, kegiatan korupsi jelas sangat menghambat karena adanya praktik korupsi bisa merusak kebijakan kebijakan yang ada seperti transparansi yang dilakukan, sehingga kestabilan dapat terganggu karena dapat struktur yang berjalan tidak sesuai. Contohnya penyalahgunaan dana publik, pejabat yang memegang tanggung jawab dalam dana kepentingan publik dipakai untuk kepentingan pribadi, membeli barang barang mewah. Yamg seharusnya dana digunakan untuk kepentingan publik malah disalahgunakan, jelas hal ini merugikan masuyarakat dan menghambat pembangunan. Teori menurut Robert Kliitgard korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas tugas resmi jabatan dari suatu negara. Maka dari itu cara mengatasi tindakan korupsi ini perlu meningkatkan hukuman, memperkecil kesempatan dengan cara meningkatkan transparansi
Nama : Deva Adelia Sanjaya
NPM : 2316041106
Menurut saya, tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah menciptakan sistem administrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel, sambil mempertahankan kualitas layanan publik. Reformasi ini seringkali menghadapi hambatan dalam hal perubahan birokrasi, kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi informasi, dan tantangan dalam meningkatkan kualitas aparatur negara.
Sebagai contoh, pendekatan reformasi yang menekankan pada pengurangan peran negara dalam pelayanan publik dan lebih berfokus pada pengelolaan sektor privat, seringkali menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan kepuasan warga negara. Pendekatan ini menuntut pemerintah untuk berperan hanya dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan dana, sementara peran utama adalah memberikan motivasi dan insentif kepada aktor-aktor pelayanan publik. Namun, pendekatan ini seringkali menghadapi kritik karena dapat mengurangi kontrol pemerintah terhadap birokrasi dan potensi untuk meningkatkan korupsi.
Adapun alasan logis untuk tantangan ini adalah bahwa reformasi administrasi publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari berbagai dimensi, termasuk etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrasi publik bukan hanya tentang efisiensi dan efektivitas, tetapi juga tentang akuntabilitas dan kepuasan warga negara. Oleh karena itu, reformasi harus mencari keseimbangan antara pengurangan peran negara dalam pelayanan publik dengan mempertahankan standar kualitas dan kepuasan warga negara. Lalu, untuk teori pendukungnya yakni teori Good Governance. Teori ini menekankan pentingnya pemerintahan yang baik, yang dicirikan oleh partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan rule of law. Dan teori Principal-Agent. Teori ini menjelaskan hubungan antara principal (masyarakat) dan agent (aparatur negara). Teori ini menekankan pentingnya menciptakan mekanisme insentif yang tepat untuk mendorong aparatur negara agar bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Selain itu, tantangan lainnya adalah menyeimbangkan antara pengurangan peran negara dan mempertahankan kepentingan publik. Dalam konteks globalisasi dan teknologi informasi, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan inovatif. Hal ini memerlukan reformasi administrasi yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada inovasi dan kepuasan warga negara.
Menurut saya, reformasi administrasi publik harus mencari solusi yang tidak hanya mengurangi peran negara dalam pelayanan publik, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap memenuhi kebutuhan dan harapan warga negara. Ini menuntut pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi, sambil tetap mempertahankan standar kualitas dan kepuasan warga negara.
NPM : 2316041106
Menurut saya, tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah menciptakan sistem administrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel, sambil mempertahankan kualitas layanan publik. Reformasi ini seringkali menghadapi hambatan dalam hal perubahan birokrasi, kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi informasi, dan tantangan dalam meningkatkan kualitas aparatur negara.
Sebagai contoh, pendekatan reformasi yang menekankan pada pengurangan peran negara dalam pelayanan publik dan lebih berfokus pada pengelolaan sektor privat, seringkali menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan kepuasan warga negara. Pendekatan ini menuntut pemerintah untuk berperan hanya dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan dana, sementara peran utama adalah memberikan motivasi dan insentif kepada aktor-aktor pelayanan publik. Namun, pendekatan ini seringkali menghadapi kritik karena dapat mengurangi kontrol pemerintah terhadap birokrasi dan potensi untuk meningkatkan korupsi.
Adapun alasan logis untuk tantangan ini adalah bahwa reformasi administrasi publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari berbagai dimensi, termasuk etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrasi publik bukan hanya tentang efisiensi dan efektivitas, tetapi juga tentang akuntabilitas dan kepuasan warga negara. Oleh karena itu, reformasi harus mencari keseimbangan antara pengurangan peran negara dalam pelayanan publik dengan mempertahankan standar kualitas dan kepuasan warga negara. Lalu, untuk teori pendukungnya yakni teori Good Governance. Teori ini menekankan pentingnya pemerintahan yang baik, yang dicirikan oleh partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan rule of law. Dan teori Principal-Agent. Teori ini menjelaskan hubungan antara principal (masyarakat) dan agent (aparatur negara). Teori ini menekankan pentingnya menciptakan mekanisme insentif yang tepat untuk mendorong aparatur negara agar bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Selain itu, tantangan lainnya adalah menyeimbangkan antara pengurangan peran negara dan mempertahankan kepentingan publik. Dalam konteks globalisasi dan teknologi informasi, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan inovatif. Hal ini memerlukan reformasi administrasi yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada inovasi dan kepuasan warga negara.
Menurut saya, reformasi administrasi publik harus mencari solusi yang tidak hanya mengurangi peran negara dalam pelayanan publik, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap memenuhi kebutuhan dan harapan warga negara. Ini menuntut pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi, sambil tetap mempertahankan standar kualitas dan kepuasan warga negara.
NAMA : INDRA PUTRA PRATAMA
NPM : 2316041105
Menurut saya tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang telah terbangun sejak periode orde baru. Krisis ini dipicu oleh perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik, menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik berganti arah ke pragmatisme dan menurunkan integritas serta kualitasnya. Idealnya, penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, penerapan desentralisasi yang diterapkan untuk memaksimalkan potensi daerah menyebabkan KKN meluas di tingkat daerah, terjadi ketimpangan layanan publik antar daerah, dan belum ada aturan sanksi terhadap daerah yang menyediakan layanan buruk kepada masyarakat. Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis baik itu krisis ekonomi maupun politik akan mempengaruhi tercapainya good governance. Kegagalan ini sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, insentif, akuntabilitas, dan budaya birokrasi.
Selain itu, tantangan lainnya adalah mengatasi perubahan administrasi publik yang telah menyita perhatian kajian para pakar sejak dekade 1970-an. Leemans mengidentifikasi enam alasan utama yang mendorong perubahan tersebut, termasuk perlunya membangun fundamental pemerintahan, munculnya tuntutan agenda politik baru, adanya proses institusionalisasi lembaga politik, munculnya fenomena profesionalisasi, spesialisasi, dan diferensiasi, adanya tantutan peluasan pelayanan pemerintah, dan munculnya nilai dan sikap baru. Keenam alasan utama tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik di Indonesia tidak hanya tentang perubahan prosedur atau organisasi, tetapi juga tentang perubahan dalam nilai dan sikap yang mendasari praktik administrasi publik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, yang mencakup pembangunan fundamental, profesionalisasi, dan diferensiasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang responsif dan inovatif.
NPM : 2316041105
Menurut saya tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang telah terbangun sejak periode orde baru. Krisis ini dipicu oleh perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik, menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik berganti arah ke pragmatisme dan menurunkan integritas serta kualitasnya. Idealnya, penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, penerapan desentralisasi yang diterapkan untuk memaksimalkan potensi daerah menyebabkan KKN meluas di tingkat daerah, terjadi ketimpangan layanan publik antar daerah, dan belum ada aturan sanksi terhadap daerah yang menyediakan layanan buruk kepada masyarakat. Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis baik itu krisis ekonomi maupun politik akan mempengaruhi tercapainya good governance. Kegagalan ini sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, insentif, akuntabilitas, dan budaya birokrasi.
Selain itu, tantangan lainnya adalah mengatasi perubahan administrasi publik yang telah menyita perhatian kajian para pakar sejak dekade 1970-an. Leemans mengidentifikasi enam alasan utama yang mendorong perubahan tersebut, termasuk perlunya membangun fundamental pemerintahan, munculnya tuntutan agenda politik baru, adanya proses institusionalisasi lembaga politik, munculnya fenomena profesionalisasi, spesialisasi, dan diferensiasi, adanya tantutan peluasan pelayanan pemerintah, dan munculnya nilai dan sikap baru. Keenam alasan utama tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik di Indonesia tidak hanya tentang perubahan prosedur atau organisasi, tetapi juga tentang perubahan dalam nilai dan sikap yang mendasari praktik administrasi publik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, yang mencakup pembangunan fundamental, profesionalisasi, dan diferensiasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang responsif dan inovatif.
Nama: SANI NGEP
NPM: 2316041103
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik, menurut pendapat saya, dapat dilihat dari beberapa aspek.
Pertama, meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik dan responsif. Masyarakat modern mengharapkan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan dari pemerintah. Namun, dalam banyak kasus, sistem administrasi publik kita masih belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan tersebut. Misalnya, proses birokrasi yang rumit dan waktu tunggu yang lama dalam pelayanan publik masih menjadi masalah yang sering dikeluhkan masyarakat.
Kedua, tantangan era disrupsi. Dalam era digital saat ini, teknologi berubah dengan cepat dan ini menuntut administrasi publik untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Namun, transformasi digital dalam sektor publik sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta resistensi terhadap perubahan.
Ketiga, peningkatan kinerja pemerintahan. Reformasi administrasi publik sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Namun, implementasinya sering kali menemui hambatan, seperti kurangnya komitmen dari pihak-pihak terkait, korupsi, dan birokrasi yang berbelit-belit.
Dalam konteks ini, teori New Public Management (NPM) dapat diaplikasikan. NPM menekankan pada prinsip-prinsip manajemen sektor swasta seperti efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil dalam administrasi publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tantangan-tantangan di atas dapat diatasi dan reformasi administrasi publik dapat berjalan dengan baik.
Namun, tentu saja, penerapan teori ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti budaya organisasi, struktur politik, dan kebutuhan masyarakat.
NPM: 2316041103
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik, menurut pendapat saya, dapat dilihat dari beberapa aspek.
Pertama, meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik dan responsif. Masyarakat modern mengharapkan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan dari pemerintah. Namun, dalam banyak kasus, sistem administrasi publik kita masih belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan tersebut. Misalnya, proses birokrasi yang rumit dan waktu tunggu yang lama dalam pelayanan publik masih menjadi masalah yang sering dikeluhkan masyarakat.
Kedua, tantangan era disrupsi. Dalam era digital saat ini, teknologi berubah dengan cepat dan ini menuntut administrasi publik untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Namun, transformasi digital dalam sektor publik sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta resistensi terhadap perubahan.
Ketiga, peningkatan kinerja pemerintahan. Reformasi administrasi publik sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Namun, implementasinya sering kali menemui hambatan, seperti kurangnya komitmen dari pihak-pihak terkait, korupsi, dan birokrasi yang berbelit-belit.
Dalam konteks ini, teori New Public Management (NPM) dapat diaplikasikan. NPM menekankan pada prinsip-prinsip manajemen sektor swasta seperti efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil dalam administrasi publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tantangan-tantangan di atas dapat diatasi dan reformasi administrasi publik dapat berjalan dengan baik.
Namun, tentu saja, penerapan teori ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti budaya organisasi, struktur politik, dan kebutuhan masyarakat.
Nama: Nandita Sifa Maharani
NPM: 2316041086
Kelas: Reg C
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengubah budaya birokrasi yang sudah mengakar dan menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Beberapa tantangan utama adalah:
1. Menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar
Korupsi telah menjadi masalah endemik dalam birokrasi Indonesia selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan inefisiensi, pemborosan anggaran, dan menurunkan kepercayaan publik. Diperlukan upaya besar untuk memberantas praktik ini dari akar-akarnya.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas PNS
Banyak PNS yang kurang terlatih dan termotivasi, sehingga menurunkan kualitas pelayanan publik. Reformasi harus mencakup program pelatihan, sistem remunerasi yang kompetitif, dan promosi berdasarkan merit.
3. Mengubah budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis
Birokrasi Indonesia sering dianggap kaku, hierarkis, dan lambat merespons perubahan. Diperlukan perubahan mindset untuk menciptakan lingkungan yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas telah menjadi masalah kronis yang menghambat reformasi. Diperlukan sistem yang kuat untuk memantau kinerja, memberikan insentif kepada kinerja baik, dan menerapkan sanksi atas pelanggaran.
5. Mengintegrasikan teknologi digital
Penerapan teknologi digital yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Namun, ini membutuhkan investasi infrastruktur dan pelatihan untuk PNS.
Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip dari konsep New Public Management (NPM) dan Good Governance. NPM menekankan pada efisiensi, orientasi hasil, desentralisasi, dan penggunaan praktik manajemen sektor swasta. Sementara Good Governance menekankan pada partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum yang adil.
Dengan kombinasi upaya sistematis, komitmen politik, dan dukungan publik, reformasi administrasi publik dapat menciptakan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan rakyat.
NPM: 2316041086
Kelas: Reg C
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengubah budaya birokrasi yang sudah mengakar dan menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Beberapa tantangan utama adalah:
1. Menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar
Korupsi telah menjadi masalah endemik dalam birokrasi Indonesia selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan inefisiensi, pemborosan anggaran, dan menurunkan kepercayaan publik. Diperlukan upaya besar untuk memberantas praktik ini dari akar-akarnya.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas PNS
Banyak PNS yang kurang terlatih dan termotivasi, sehingga menurunkan kualitas pelayanan publik. Reformasi harus mencakup program pelatihan, sistem remunerasi yang kompetitif, dan promosi berdasarkan merit.
3. Mengubah budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis
Birokrasi Indonesia sering dianggap kaku, hierarkis, dan lambat merespons perubahan. Diperlukan perubahan mindset untuk menciptakan lingkungan yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas telah menjadi masalah kronis yang menghambat reformasi. Diperlukan sistem yang kuat untuk memantau kinerja, memberikan insentif kepada kinerja baik, dan menerapkan sanksi atas pelanggaran.
5. Mengintegrasikan teknologi digital
Penerapan teknologi digital yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Namun, ini membutuhkan investasi infrastruktur dan pelatihan untuk PNS.
Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip dari konsep New Public Management (NPM) dan Good Governance. NPM menekankan pada efisiensi, orientasi hasil, desentralisasi, dan penggunaan praktik manajemen sektor swasta. Sementara Good Governance menekankan pada partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum yang adil.
Dengan kombinasi upaya sistematis, komitmen politik, dan dukungan publik, reformasi administrasi publik dapat menciptakan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan rakyat.
Nama : Ervina Putri Azzahra
NPM : 2316041081
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang telah terbangun selama periode orde baru. Krisis ini dipicu oleh perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik, menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik berganti arah ke pragmatisme dan menurunkan integritas serta kualitasnya. Idealnya, penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, penerapan desentralisasi yang diterapkan untuk memaksimalkan potensi daerah menyebabkan KKN meluas di tingkat daerah, terjadi ketimpangan layanan publik antar daerah, dan belum ada aturan sanksi terhadap daerah yang menyediakan layanan buruk kepada masyarakat.
Pendapat saya bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip reformasi administrasi yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan kepemimpinan yang berfokus pada energi manusia untuk kemanfaatan kemanusiaan. Ini mencakup penerapan New Public Service yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan kepuasan customer, tetapi juga mempertanggungjawabkan kinerja administrasi publik dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrasi publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari berbagai dimensi, seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politis, dan demokratis.
Selain itu, penerapan model kepemimpinan sektor bisnis dalam administrasi publik juga penting untuk mewujudkan birokrasi publik yang memuaskan kebutuhan customer. Kepemimpinan dalam New Public Service harus berfokus pada nilai-nilai moral atau transformational leadership, bukan transactional leadership, yang digerakkan atas dasar motif timbal balik atau saling menguntungkan antara pimpinan dan pengikut.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan reformasi administrasi publik di Indonesia dapat berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mencapai tujuan Good Governance.
NPM : 2316041081
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang telah terbangun selama periode orde baru. Krisis ini dipicu oleh perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik, menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik berganti arah ke pragmatisme dan menurunkan integritas serta kualitasnya. Idealnya, penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, penerapan desentralisasi yang diterapkan untuk memaksimalkan potensi daerah menyebabkan KKN meluas di tingkat daerah, terjadi ketimpangan layanan publik antar daerah, dan belum ada aturan sanksi terhadap daerah yang menyediakan layanan buruk kepada masyarakat.
Pendapat saya bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip reformasi administrasi yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan kepemimpinan yang berfokus pada energi manusia untuk kemanfaatan kemanusiaan. Ini mencakup penerapan New Public Service yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan kepuasan customer, tetapi juga mempertanggungjawabkan kinerja administrasi publik dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrasi publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari berbagai dimensi, seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politis, dan demokratis.
Selain itu, penerapan model kepemimpinan sektor bisnis dalam administrasi publik juga penting untuk mewujudkan birokrasi publik yang memuaskan kebutuhan customer. Kepemimpinan dalam New Public Service harus berfokus pada nilai-nilai moral atau transformational leadership, bukan transactional leadership, yang digerakkan atas dasar motif timbal balik atau saling menguntungkan antara pimpinan dan pengikut.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan reformasi administrasi publik di Indonesia dapat berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mencapai tujuan Good Governance.
NAMA : DAMARA SABITA
NPM : 2316041079
Tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia salah satu tantangan utama nya yaitu korupsi dan nepotisme yang merajalela dalam struktur administrasi publik yang menyebabkan penggunaan sumber daya publik secara tidak efisien dan merugikan masyarakat. Lalu birokrasi yang kompleks dan tidak efisien seringkali menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan yang tidak memadai. Serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik dan keputusan pemerintah dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan administrasi publik.
Contoh alasan logis nya yaitu misalnya, korupsi dan nepotisme seringkali diperkuat oleh struktur organisasi yang tidak transparan dan tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif. Hal tersebut dapat menciptakan lingkungan di mana individu dapat mengambil keuntungan pribadi tanpa risiko signifikan
Teori pendukung dapat mencakup konsep "good governance" yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya publik. Teori ini menyarankan bahwa reformasi administrasi publik harus mencakup pembentukan struktur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif.
Reformasi administrasi publik adalah tantangan yang besar bagi Indonesia, tetapi dengan peningkatan efisiensi, transparansi, dan pemerintahan yang membangun, Indonesia dapat mengurangi korupsi dan nepotisme, memperbaiki kinerja instansi, dan memperbaiki publik trust.
NPM : 2316041079
Tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia salah satu tantangan utama nya yaitu korupsi dan nepotisme yang merajalela dalam struktur administrasi publik yang menyebabkan penggunaan sumber daya publik secara tidak efisien dan merugikan masyarakat. Lalu birokrasi yang kompleks dan tidak efisien seringkali menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan yang tidak memadai. Serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik dan keputusan pemerintah dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan administrasi publik.
Contoh alasan logis nya yaitu misalnya, korupsi dan nepotisme seringkali diperkuat oleh struktur organisasi yang tidak transparan dan tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif. Hal tersebut dapat menciptakan lingkungan di mana individu dapat mengambil keuntungan pribadi tanpa risiko signifikan
Teori pendukung dapat mencakup konsep "good governance" yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya publik. Teori ini menyarankan bahwa reformasi administrasi publik harus mencakup pembentukan struktur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif.
Reformasi administrasi publik adalah tantangan yang besar bagi Indonesia, tetapi dengan peningkatan efisiensi, transparansi, dan pemerintahan yang membangun, Indonesia dapat mengurangi korupsi dan nepotisme, memperbaiki kinerja instansi, dan memperbaiki publik trust.
Nama: Muhammad Dharma Rahmansyah
NPM: 2316041087
Menurut saya tantangan terbesarnya adalah masih banyak personel yang kurang terlatih dan berkompeten dalam birokrasi pelayanan publik sehingga banyak respon negatif masyarakat terutama dalam kepuasan dalam ruang publik.
Dalam teori pelayanan yang dikemukakan oleh Max Weber dalam konsepnya birokrasi sebagai organisasi yang sepenuhnya diserahkan kepada para aparat pemerintah yang memiliki syarat-syarat tertentu bagi pekerjanya. Sehingga dapat disimpulkan kepuasan publik bergantung pada bagaimana aparat pemerintah bekerja dalam melakukan pelayanan.
Sebagai contohnya ketika personal birokrat tidak mampu memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang maka daerah yang berada dibawah naungan birokrasi tersebut bisa saja menjadi daerah yang tertinggal.
Oleh karena itu, perlu langkah berkelanjutan untuk menangani masalah tersebut mulai dari penyeleksian personel yang lebih ketat, dan pelatihan agar personel yang bekerja birokrasi memliki kompetensi yang lebih baik.
NPM: 2316041087
Menurut saya tantangan terbesarnya adalah masih banyak personel yang kurang terlatih dan berkompeten dalam birokrasi pelayanan publik sehingga banyak respon negatif masyarakat terutama dalam kepuasan dalam ruang publik.
Dalam teori pelayanan yang dikemukakan oleh Max Weber dalam konsepnya birokrasi sebagai organisasi yang sepenuhnya diserahkan kepada para aparat pemerintah yang memiliki syarat-syarat tertentu bagi pekerjanya. Sehingga dapat disimpulkan kepuasan publik bergantung pada bagaimana aparat pemerintah bekerja dalam melakukan pelayanan.
Sebagai contohnya ketika personal birokrat tidak mampu memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang maka daerah yang berada dibawah naungan birokrasi tersebut bisa saja menjadi daerah yang tertinggal.
Oleh karena itu, perlu langkah berkelanjutan untuk menangani masalah tersebut mulai dari penyeleksian personel yang lebih ketat, dan pelatihan agar personel yang bekerja birokrasi memliki kompetensi yang lebih baik.
Nama: Navisya Aleyka Yuandini
NPM: 2316041076
Dari yang telah disampaikan dalam perkuliahan serta dari video yang diberikan. Menurut pendapat saya yang menjadi tantangan terbesar indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik ialah Sumber Daya Manusianya, mengapa demikian? Menurut pendapat saya, SDM Di Indonesia belum memenuhi standar yang cukup dan berkualitas, karena untuk melakukan reformasi administrasi publik perlunya SDM yang berkualitas, dengan demikian pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien. Selain itu, kurangnya pengawasan serta evaluasi yang tidak transparan juga menjadi faktor penghambat maupun tantangan dalam melaksanakan reformasi administrasi publik di indonesia. Kurangnya integritas serta akuntabilitas para SDM juga menjadi tantangan yang perlu di kritisi dan dikaji ulang, contohnya maraknya kasus korupsi dari dana APBN , dari contoh ini dapat kita ketahui bahwa di indonesia masih sangat kurang kualitas SDM, hal ini perlu ditindak tegas, karena jika pemerintah menutup mata, akan berimbas pada kualitas pelayanan masyarakat di indonesia.
NPM: 2316041076
Dari yang telah disampaikan dalam perkuliahan serta dari video yang diberikan. Menurut pendapat saya yang menjadi tantangan terbesar indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik ialah Sumber Daya Manusianya, mengapa demikian? Menurut pendapat saya, SDM Di Indonesia belum memenuhi standar yang cukup dan berkualitas, karena untuk melakukan reformasi administrasi publik perlunya SDM yang berkualitas, dengan demikian pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien. Selain itu, kurangnya pengawasan serta evaluasi yang tidak transparan juga menjadi faktor penghambat maupun tantangan dalam melaksanakan reformasi administrasi publik di indonesia. Kurangnya integritas serta akuntabilitas para SDM juga menjadi tantangan yang perlu di kritisi dan dikaji ulang, contohnya maraknya kasus korupsi dari dana APBN , dari contoh ini dapat kita ketahui bahwa di indonesia masih sangat kurang kualitas SDM, hal ini perlu ditindak tegas, karena jika pemerintah menutup mata, akan berimbas pada kualitas pelayanan masyarakat di indonesia.
Teori pendukungnya ialah teori Good Governance. Yang dimana Teori ini menekankan pentingnya pemerintahan yang baik, yang dicirikan oleh partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan rule of law. Dan teori Principal-Agent. Teori ini menjelaskan hubungan antara masyaraka dan aparatur negara. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan mekanisme insentif yang tepat untuk mendorong aparatur negara agar bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Rr Indah Rizqi Cahyandari
2316041107
Menurut saya mempertahankan penerapan kebijakan yang konsisten dan efisien di seluruh tingkat pemerintahan adalah salah satu tantangan utama Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi.
Contoh dari tantangan ini adalah kesenjangan antara kebijakan nasional dan kenyataan di tingkat daerah. Untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, pemerintah pusat bisa menerapkan kebijakan yang menawarkan pembangunan infrastruktur dan pelatihan bagi pekerja daerah. Tapi, korupsi di tingkat daerah, kurangnya staf yang terlatih dan ketidakmampuan menyediakan infrastruktur dasar bisa menghambat implementasi kebijakan. Teori yang mendukung hal ini adalah teori agen-prinsipal yang menyatakan bahwa pemerintah pusat berperan sebagai entitas yang menetapkan kebijakan, dan pemerintah daerah berperan sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Tantangan muncul ketika kepentingan agen tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan dari tujuan reformasi administrasi.
Meski begitu, Indonesia harus meningkatkan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan.
2316041107
Menurut saya mempertahankan penerapan kebijakan yang konsisten dan efisien di seluruh tingkat pemerintahan adalah salah satu tantangan utama Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi.
Contoh dari tantangan ini adalah kesenjangan antara kebijakan nasional dan kenyataan di tingkat daerah. Untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, pemerintah pusat bisa menerapkan kebijakan yang menawarkan pembangunan infrastruktur dan pelatihan bagi pekerja daerah. Tapi, korupsi di tingkat daerah, kurangnya staf yang terlatih dan ketidakmampuan menyediakan infrastruktur dasar bisa menghambat implementasi kebijakan. Teori yang mendukung hal ini adalah teori agen-prinsipal yang menyatakan bahwa pemerintah pusat berperan sebagai entitas yang menetapkan kebijakan, dan pemerintah daerah berperan sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Tantangan muncul ketika kepentingan agen tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan dari tujuan reformasi administrasi.
Meski begitu, Indonesia harus meningkatkan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan.
Nama : Windaria Sri Lestari Saragih
Npm : 2316041083
Menurut saya salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini melibatkan perubahan budaya, sistem, dan kebijakan untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara efisien dan berintegritas. Selain itu, memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memastikan penerapan teknologi informasi yang tepat juga merupakan bagian dari tantangan tersebut.
Salah satu contoh nyata dalam tantangan terbesar Indonesia untuk melakukan reformasi administrasi publik adalah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Masalah korupsi telah menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan kinerja administrasi publik. Penyalahgunaan kekuasaan, suap, dan praktik korup lainnya mengurangi efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan dari masyarakat, serta kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan reformasi administrasi publik yang lebih baik.
Npm : 2316041083
Menurut saya salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini melibatkan perubahan budaya, sistem, dan kebijakan untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara efisien dan berintegritas. Selain itu, memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memastikan penerapan teknologi informasi yang tepat juga merupakan bagian dari tantangan tersebut.
Salah satu contoh nyata dalam tantangan terbesar Indonesia untuk melakukan reformasi administrasi publik adalah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Masalah korupsi telah menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan kinerja administrasi publik. Penyalahgunaan kekuasaan, suap, dan praktik korup lainnya mengurangi efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan dari masyarakat, serta kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan reformasi administrasi publik yang lebih baik.
Nama: Aprilia Andiena Cahyaningtyas
NPM: 2316041077
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik melibatkan berbagai aspek, mulai dari budaya organisasi hingga infrastruktur. Logistik menjadi salah satu aspek yang menonjol karena mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari implementasi reformasi. Sebagai contoh, sulitnya distribusi barang dan jasa ke wilayah-wilayah terpencil serta kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan dalam memberikan layanan publik yang merata dan berkualitas di seluruh negeri.
Salah satu teori pendukung yang relevan adalah Teori Sistem, yang menekankan pentingnya melihat administrasi publik sebagai sebuah sistem yang kompleks dengan berbagai komponen yang saling terkait. Dalam konteks ini, tantangan logistik dapat dianggap sebagai bagian dari elemen infrastruktur dan sumber daya manusia yang harus dikelola dengan baik agar sistem administrasi publik dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
Selain itu, teori-teori organisasi seperti Teori Kontingensi juga relevan dalam memahami tantangan logistik dalam reformasi administrasi publik. Teori ini menyoroti bahwa tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua situasi, dan solusi yang efektif akan bervariasi tergantung pada konteks spesifik dari setiap organisasi atau sistem. Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan logistik dalam reformasi administrasi publik, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal serta kebutuhan masyarakat.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu melakukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur, termasuk transportasi dan teknologi informasi, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas layanan publik di seluruh wilayah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen logistik dan teknologi informasi juga penting untuk memastikan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi publik.
Dengan mengintegrasikan pendekatan sistemik dan berbagai teori organisasi, serta melakukan investasi yang tepat dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, Indonesia dapat mengatasi tantangan logistik dalam reformasi administrasi publik dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan merata bagi seluruh rakyat.
NPM: 2316041077
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik melibatkan berbagai aspek, mulai dari budaya organisasi hingga infrastruktur. Logistik menjadi salah satu aspek yang menonjol karena mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari implementasi reformasi. Sebagai contoh, sulitnya distribusi barang dan jasa ke wilayah-wilayah terpencil serta kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan dalam memberikan layanan publik yang merata dan berkualitas di seluruh negeri.
Salah satu teori pendukung yang relevan adalah Teori Sistem, yang menekankan pentingnya melihat administrasi publik sebagai sebuah sistem yang kompleks dengan berbagai komponen yang saling terkait. Dalam konteks ini, tantangan logistik dapat dianggap sebagai bagian dari elemen infrastruktur dan sumber daya manusia yang harus dikelola dengan baik agar sistem administrasi publik dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
Selain itu, teori-teori organisasi seperti Teori Kontingensi juga relevan dalam memahami tantangan logistik dalam reformasi administrasi publik. Teori ini menyoroti bahwa tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua situasi, dan solusi yang efektif akan bervariasi tergantung pada konteks spesifik dari setiap organisasi atau sistem. Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan logistik dalam reformasi administrasi publik, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal serta kebutuhan masyarakat.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu melakukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur, termasuk transportasi dan teknologi informasi, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas layanan publik di seluruh wilayah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen logistik dan teknologi informasi juga penting untuk memastikan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi publik.
Dengan mengintegrasikan pendekatan sistemik dan berbagai teori organisasi, serta melakukan investasi yang tepat dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, Indonesia dapat mengatasi tantangan logistik dalam reformasi administrasi publik dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan merata bagi seluruh rakyat.
Nama : Rahmat Azis Alhabsy
Npm : 2316041084
Kelas : REG C
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah pengurangan kekurangan dan ketidakadilan yang terjadi di dalam sistem pemerintah. Pendapat saya adalah bahwa reformasi administrasi publik harus dilakukan dengan tujuan memperbaiki sistem pemerintah yang efisien, transparan, dan tepat sasaran. Alasan utama yang mendukung reformasi administrasi publik adalah ketidakadilan yang terjadi di dalam sistem pemerintah. Beberapa contoh dari kekurangan dalam sistem pemerintah meliputi:
Kekurangan kesadaran: Pemerintah harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang kebutuhan dan masalah masyarakat.
Kekurangan transparansi: Pemerintah harus memiliki sistem transparansi yang efektif untuk menjamin transparansi dalam penyelesaian masalah publik.
Kekurangan efisiensi: Pemerintah harus memiliki sistem yang efisien dan efektif untuk menjamin kinerja yang optimal.
Teori pendukung reformasi administrasi publik antara lain:
Teori kinerja: Teori kinerja menyangkut bahwa pemerintah harus memiliki sistem yang efektif untuk menjamin kinerja yang optimal.
Teori transparansi: Teori transparansi menyangkut bahwa pemerintah harus memiliki sistem transparansi yang efektif untuk menjamin transparansi dalam penyelesaian masalah publik.
Teori kesadaran: Teori kesadaran menyangkut bahwa pemerintah harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang kebutuhan dan masalah masyarakat.
Untuk mencapai reformasi administrasi publik, Indonesia harus memiliki sistem yang efektif dan efisien, transparan, dan tepat sasaran. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi publik, peningkatan kinerja pemerintah, dan peningkatan transparansi dalam sistem pemerintah.
Npm : 2316041084
Kelas : REG C
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah pengurangan kekurangan dan ketidakadilan yang terjadi di dalam sistem pemerintah. Pendapat saya adalah bahwa reformasi administrasi publik harus dilakukan dengan tujuan memperbaiki sistem pemerintah yang efisien, transparan, dan tepat sasaran. Alasan utama yang mendukung reformasi administrasi publik adalah ketidakadilan yang terjadi di dalam sistem pemerintah. Beberapa contoh dari kekurangan dalam sistem pemerintah meliputi:
Kekurangan kesadaran: Pemerintah harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang kebutuhan dan masalah masyarakat.
Kekurangan transparansi: Pemerintah harus memiliki sistem transparansi yang efektif untuk menjamin transparansi dalam penyelesaian masalah publik.
Kekurangan efisiensi: Pemerintah harus memiliki sistem yang efisien dan efektif untuk menjamin kinerja yang optimal.
Teori pendukung reformasi administrasi publik antara lain:
Teori kinerja: Teori kinerja menyangkut bahwa pemerintah harus memiliki sistem yang efektif untuk menjamin kinerja yang optimal.
Teori transparansi: Teori transparansi menyangkut bahwa pemerintah harus memiliki sistem transparansi yang efektif untuk menjamin transparansi dalam penyelesaian masalah publik.
Teori kesadaran: Teori kesadaran menyangkut bahwa pemerintah harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang kebutuhan dan masalah masyarakat.
Untuk mencapai reformasi administrasi publik, Indonesia harus memiliki sistem yang efektif dan efisien, transparan, dan tepat sasaran. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi publik, peningkatan kinerja pemerintah, dan peningkatan transparansi dalam sistem pemerintah.
Nama : Al-Fai'ya Zahwa Azahra
NPM : 2316041073
Kelas : Reguler C
Menurut saya, tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah lambannya proses birokrasi serta kurangnya efektivitas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di dalamnya. Kedua hal tersebut menghambat proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Sebagai contoh, birokrasi yang lambat dan rumit terlihat dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Proses tersebut sering kali melibatkan aturan yang rumit dan berbelit-belit, mulai dari persyaratan dokumen yang sangat sangat rinci hingga berbagai tahapan yang memakan waktu. Selain itu, ketidakpastian akibat perubahan-perubahan aturan juga menambah kompleksitas proses tersebut. Kemudian, lemahnya akuntabilitas birokrasi juga dapat mengakibatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena kurangnya transparansi dalam operasional birokrasi dan pengelolaan keuangan publik.
Lalu, menurut pandangan saya pula, alasan yang logis dari tantangan tersebut adalah bahwa birokrasi di Indonesia cenderung tetap mempertahankan praktik lama dan resisten terhadap perubahan. Mereka mungkin enggan untuk beradaptasi dengan sistem baru yang diusulkan dalam reformasi administrasi publik. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam pola pikir dan praktik birokrasi Indonesia agar lebih terbuka terhadap inovasi dan mampu mengadopsi praktik terbaik dalam administrasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk mendukung pendapat ini, teori Good Governance sangat relevan. Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Di Indonesia, aspek-aspek tersebut masih lemah, sehingga menghambat proses reformasi administrasi publik. Hal ini menuntut pemerintah untuk perlu melakukan revisi dan penyederhanaan regulasi serta kebijakan terkait administrasi publik untuk menghilangkan hambatan dan birokrasi yang tidak perlu. Langkah ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pelayanan publik.
NPM : 2316041073
Kelas : Reguler C
Menurut saya, tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah lambannya proses birokrasi serta kurangnya efektivitas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di dalamnya. Kedua hal tersebut menghambat proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Sebagai contoh, birokrasi yang lambat dan rumit terlihat dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Proses tersebut sering kali melibatkan aturan yang rumit dan berbelit-belit, mulai dari persyaratan dokumen yang sangat sangat rinci hingga berbagai tahapan yang memakan waktu. Selain itu, ketidakpastian akibat perubahan-perubahan aturan juga menambah kompleksitas proses tersebut. Kemudian, lemahnya akuntabilitas birokrasi juga dapat mengakibatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena kurangnya transparansi dalam operasional birokrasi dan pengelolaan keuangan publik.
Lalu, menurut pandangan saya pula, alasan yang logis dari tantangan tersebut adalah bahwa birokrasi di Indonesia cenderung tetap mempertahankan praktik lama dan resisten terhadap perubahan. Mereka mungkin enggan untuk beradaptasi dengan sistem baru yang diusulkan dalam reformasi administrasi publik. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam pola pikir dan praktik birokrasi Indonesia agar lebih terbuka terhadap inovasi dan mampu mengadopsi praktik terbaik dalam administrasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk mendukung pendapat ini, teori Good Governance sangat relevan. Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Di Indonesia, aspek-aspek tersebut masih lemah, sehingga menghambat proses reformasi administrasi publik. Hal ini menuntut pemerintah untuk perlu melakukan revisi dan penyederhanaan regulasi serta kebijakan terkait administrasi publik untuk menghilangkan hambatan dan birokrasi yang tidak perlu. Langkah ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pelayanan publik.
NAMA : FITHA NADIA
NPM : 2316041095
Tantangan terbesar dalam reformasi administrasi publik di Indonesia adalah perubahan budaya dan mentalitas birokrasi.
1. Mentalitas Birokrasi:
•Masih kental dengan budaya feodalisme dan paternalisme, di mana birokrat merasa superior dan masyarakat sebagai subordinat.
•Orientasi pada pelayanan publik masih rendah, lebih fokus pada prosedur dan aturan daripada kebutuhan masyarakat.
•Kurangnya akuntabilitas dan transparansi, sering terjadi praktik KKN dan nepotisme.
2. Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN):
•Keterampilan dan pengetahuan ASN
•Keterampilan dan pengetahuan ASN belum memadai, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
•Distribusi ASN tidak merata, terkonsentrasi di pusat dan kurang di daerah terpencil.
•Motivasi dan etos kerja ASN masih perlu ditingkatkan.
3. Sistem dan Regulasi:
•Sistem birokrasi masih berbelit-belit dan tidak efisien.
•Regulasi yang tumpang tindih dan sering berubah.
•Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.
Teori Pendukung:
•Teori Good Governance: Reformasi administrasi publik harus berlandaskan pada prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas.
•Teori New Public Management: Reformasi birokrasi harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan customer orientation.
Contoh:
•Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang lambat, berbelit-belit, dan tidak transparan.
•Tingginya tingkat korupsi di kalangan birokrat.
•Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
NPM : 2316041095
Tantangan terbesar dalam reformasi administrasi publik di Indonesia adalah perubahan budaya dan mentalitas birokrasi.
1. Mentalitas Birokrasi:
•Masih kental dengan budaya feodalisme dan paternalisme, di mana birokrat merasa superior dan masyarakat sebagai subordinat.
•Orientasi pada pelayanan publik masih rendah, lebih fokus pada prosedur dan aturan daripada kebutuhan masyarakat.
•Kurangnya akuntabilitas dan transparansi, sering terjadi praktik KKN dan nepotisme.
2. Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN):
•Keterampilan dan pengetahuan ASN
•Keterampilan dan pengetahuan ASN belum memadai, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
•Distribusi ASN tidak merata, terkonsentrasi di pusat dan kurang di daerah terpencil.
•Motivasi dan etos kerja ASN masih perlu ditingkatkan.
3. Sistem dan Regulasi:
•Sistem birokrasi masih berbelit-belit dan tidak efisien.
•Regulasi yang tumpang tindih dan sering berubah.
•Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.
Teori Pendukung:
•Teori Good Governance: Reformasi administrasi publik harus berlandaskan pada prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas.
•Teori New Public Management: Reformasi birokrasi harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan customer orientation.
Contoh:
•Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang lambat, berbelit-belit, dan tidak transparan.
•Tingginya tingkat korupsi di kalangan birokrat.
•Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Nama : Clara Purba
NPM : 2316041102
Menurut saya, tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.
Teori yang mendukung adalah teori good governance. Teori good governance adalah konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.
Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas tentunya akan menghambat terjadinya reformasi administrasi publik karena reformasi itu sendiri memerlukan dukungan dari semua kalangan, yang akan memberikan dampak positif pada semua orang, bukan hanya kalangan yang berkuasa saja. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan peningkatan mutu sumber daya manusia di indonesia, dengan melakukan pemerataan pendidikan yang benar benar mendidik, bukan hanya sekedar mendapat nilai bagus di sekolah saja.
NPM : 2316041102
Menurut saya, tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.
Teori yang mendukung adalah teori good governance. Teori good governance adalah konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.
Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas tentunya akan menghambat terjadinya reformasi administrasi publik karena reformasi itu sendiri memerlukan dukungan dari semua kalangan, yang akan memberikan dampak positif pada semua orang, bukan hanya kalangan yang berkuasa saja. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan peningkatan mutu sumber daya manusia di indonesia, dengan melakukan pemerataan pendidikan yang benar benar mendidik, bukan hanya sekedar mendapat nilai bagus di sekolah saja.
NAMA : Dilla febriani
NPM : 2316041099
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Contohnya, birokrasi yang kompleks dan proses yang lambat sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
Teori pendukung untuk permasalahan ini dapat dijelaskan melalui teori "principal-agent". Dalam konteks ini, pemerintah sebagai "prinsipal" bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik kepada "agen" atau birokrasi. Namun, karena adanya informasi asimetris dan insentif yang tidak selalu sejalan antara prinsipal dan agen, terjadi risiko agen tidak memenuhi kebutuhan prinsipal dengan efektif.
NPM : 2316041099
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Contohnya, birokrasi yang kompleks dan proses yang lambat sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
Teori pendukung untuk permasalahan ini dapat dijelaskan melalui teori "principal-agent". Dalam konteks ini, pemerintah sebagai "prinsipal" bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik kepada "agen" atau birokrasi. Namun, karena adanya informasi asimetris dan insentif yang tidak selalu sejalan antara prinsipal dan agen, terjadi risiko agen tidak memenuhi kebutuhan prinsipal dengan efektif.
Nama : Azzahra Risqi Andania
Npm : 2316041100
Kelas : Reguler C
Apakah tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik?
-Menurut Saya salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik adalah memastikan implementasi kebijakan dan perubahan yang diusulkan berhasil diterapkan secara efektif di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, Kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang disebabkan kurang nya akses pendidikan yang berkualitas, kurangnya investasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lain sebagainya.
Tantangan terbesar lainnya adalah adanya kemajuan teknologi serta pola perilaku pelayanan publik.
Beberapa penyebab kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Indonesia, antara lain:
1. Kurangnya akses pendidikan berkualitas.
2. Kurangnya investasi dalam pengembangan SDM.
3. Kurangnya fokus pada pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Untuk mengatasi tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik ini ada beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Penguatan Sistem Hukum dan Pengawasan: •Memperkuat sistem hukum untuk memberantas korupsi dan melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan reformasi administrasi publik.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: •Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan, serta memastikan akuntabilitas para pejabat publik terhadap masyarakat.
Salah satu alasan logis mengenai tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah adanya resistensi dan kebiasaan lama di dalam sistem. Birokrasi yang kompleks dan terkadang korupsi telah menjadi bagian dari budaya administrasi publik selama bertahun-tahun. Mengubah pola pikir dan praktik yang telah tertanam dalam sistem memerlukan waktu, upaya, dan komitmen yang besar dari semua pemangku kepentingan. Selain itu, tantangan lain termasuk kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan koordinasi yang kurang efektif antara lembaga-lembaga pemerintah.
Npm : 2316041100
Kelas : Reguler C
Apakah tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik?
-Menurut Saya salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik adalah memastikan implementasi kebijakan dan perubahan yang diusulkan berhasil diterapkan secara efektif di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, Kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang disebabkan kurang nya akses pendidikan yang berkualitas, kurangnya investasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lain sebagainya.
Tantangan terbesar lainnya adalah adanya kemajuan teknologi serta pola perilaku pelayanan publik.
Beberapa penyebab kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Indonesia, antara lain:
1. Kurangnya akses pendidikan berkualitas.
2. Kurangnya investasi dalam pengembangan SDM.
3. Kurangnya fokus pada pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Untuk mengatasi tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik ini ada beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Penguatan Sistem Hukum dan Pengawasan: •Memperkuat sistem hukum untuk memberantas korupsi dan melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan reformasi administrasi publik.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: •Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan, serta memastikan akuntabilitas para pejabat publik terhadap masyarakat.
Salah satu alasan logis mengenai tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah adanya resistensi dan kebiasaan lama di dalam sistem. Birokrasi yang kompleks dan terkadang korupsi telah menjadi bagian dari budaya administrasi publik selama bertahun-tahun. Mengubah pola pikir dan praktik yang telah tertanam dalam sistem memerlukan waktu, upaya, dan komitmen yang besar dari semua pemangku kepentingan. Selain itu, tantangan lain termasuk kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan koordinasi yang kurang efektif antara lembaga-lembaga pemerintah.
Nama: M.Rafly Fathurahman
NPM: 2316041075
Menurut saya tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah menyeimbangkan kebutuhan akan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan kompleksitas sistem yang sudah ada. Misalnya, salah satu contohnya adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Ini penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi bisa menjadi sulit karena keterbatasan akses, pendidikan, dan partisipasi masyarakat secara umum.
Teori pendukungnya bisa datang dari perspektif governance, di mana reformasi administrasi publik yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, teori-teori manajemen publik, seperti teori tata kelola yang baik, juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
NPM: 2316041075
Menurut saya tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah menyeimbangkan kebutuhan akan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan kompleksitas sistem yang sudah ada. Misalnya, salah satu contohnya adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Ini penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi bisa menjadi sulit karena keterbatasan akses, pendidikan, dan partisipasi masyarakat secara umum.
Teori pendukungnya bisa datang dari perspektif governance, di mana reformasi administrasi publik yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, teori-teori manajemen publik, seperti teori tata kelola yang baik, juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Nama : M Zaki Al-Ghifari
Kelas : REG C
NPM : 2316041098
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Praktik korupsi melemahkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemberian layanan publik. Misalnya, praktik korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur seringkali memakan anggaran dan menghambat kemajuan pembangunan. Teori pendukung yang dapat menjelaskan adalah “Teori Agensi”, yang menyatakan bahwa adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat menyebabkan agen berperilaku tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks ini, korupsi diakibatkan oleh agen yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat.
Kelas : REG C
NPM : 2316041098
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Praktik korupsi melemahkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemberian layanan publik. Misalnya, praktik korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur seringkali memakan anggaran dan menghambat kemajuan pembangunan. Teori pendukung yang dapat menjelaskan adalah “Teori Agensi”, yang menyatakan bahwa adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat menyebabkan agen berperilaku tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks ini, korupsi diakibatkan oleh agen yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat.
Afifab Deta Irawan
2316041088
Tantangan terbesar dalam reformasi administrasi publik di Indonesia adalah mengatasi diversitas dan dinamika perubahan yang cepat di era disrupsi. Reformasi harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam dan memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kinerja pemerintahan.
Contohnya, dalam menghadapi tantangan diversitas, reformasi harus mempertimbangkan keberagaman budaya dan kebutuhan lokal yang unik di berbagai daerah di Indonesia. Ini memerlukan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap kebijakan dan praktik administratif.
Dalam konteks dinamika perubahan, seperti yang dijelaskan dalam teori Dynamic Governance, pemerintah harus responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial yang cepat. Ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses administratif dan membuatnya lebih transparan.
Selain itu, reformasi administrasi publik juga harus fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansiuntuk membangun kepercayaan publik dan mengurangi potensi korupsi. Ini sesuai dengan teori New Public Service yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan warga.
Dengan demikian, reformasi administrasi publik di Indonesia harus bersifat komprehensif, mengintegrasikan inovasi teknologi, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi untuk mencapai tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.
2316041088
Tantangan terbesar dalam reformasi administrasi publik di Indonesia adalah mengatasi diversitas dan dinamika perubahan yang cepat di era disrupsi. Reformasi harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam dan memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kinerja pemerintahan.
Contohnya, dalam menghadapi tantangan diversitas, reformasi harus mempertimbangkan keberagaman budaya dan kebutuhan lokal yang unik di berbagai daerah di Indonesia. Ini memerlukan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap kebijakan dan praktik administratif.
Dalam konteks dinamika perubahan, seperti yang dijelaskan dalam teori Dynamic Governance, pemerintah harus responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial yang cepat. Ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses administratif dan membuatnya lebih transparan.
Selain itu, reformasi administrasi publik juga harus fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansiuntuk membangun kepercayaan publik dan mengurangi potensi korupsi. Ini sesuai dengan teori New Public Service yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan warga.
Dengan demikian, reformasi administrasi publik di Indonesia harus bersifat komprehensif, mengintegrasikan inovasi teknologi, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi untuk mencapai tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.
Nama : Angelica Ivana Nadia C. H.
NPM : 2316041085
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Kegiatan korupsi melemahkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Misalnya, praktik korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur seringkali memakan anggaran dan menghambat kemajuan pembangunan. Teori pendukung yang dapat dijelaskan adalah “Agency Theory” yang menyatakan bahwa adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat membuat agen berperilaku bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks ini, korupsi disebabkan oleh agen yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat.
NPM : 2316041085
Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Kegiatan korupsi melemahkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Misalnya, praktik korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur seringkali memakan anggaran dan menghambat kemajuan pembangunan. Teori pendukung yang dapat dijelaskan adalah “Agency Theory” yang menyatakan bahwa adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat membuat agen berperilaku bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks ini, korupsi disebabkan oleh agen yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat.
Nama : Amelda Salsabila Putri
NPM : 2316041080
Menurut saya, salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah meningkatkan kualitas birokrasi. Seperti yang diketahui bahwa kualitas birokrasi Indonesia seringkali terkesan kurang efisien dan efektif dikarenakan prosesnya yang berbelit-belit. Kualitas birokrasi sangat mempengaruhi bagaimana keefektifan sistem dalam sebuah negara. Lalu mengapa meningkatkan kualitas birokrasi masih menjadi tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik, berikut beberapa alasan yang saya miliki:
1. Mengaitkan hal ini dengan salah satu paradigma administrasi negara, yaitu Old Public Administration. Dalam paradigma ini terlihat jelas bagaimana praktik politik dan administrasi yang disatukan dan menimbulkan sebuah sistem yang dinilai kurang efisien karena cenderung administrasi akan dipengaruhi oleh politik. Melalui paradigma ini kita dapat menyadari bahwa administrasi dan politik tidak seharusnya disatukan namun tetap memiliki kaitan. Lalu, pelayanan birokrasi merupakan salah satu keterkaitan yang ada diantara politik dan juga administrasi. Untuk itu, jelas bahwa apabila ingin mereformasi administrasi publik maka harus dimulai dari meningkatkan kualitas birokrasi.
2. Sebagaimana administrasi publik yang di dalamya merupakan bentuk pelayanan terhadap publik dan kualitas birokrasi yang sangat berpengaruh dalam aspek pelayanan, maka meningkatkan kualitas birokrasi merupakan salah satu hal penting yang dapat dilakukan apabila ingin mereformasi sistem administrasi publik yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga melihat bagaimana bentuk kualitas birokrasi di Indonesia yang amat rentan dengan praktik korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu menindak dan meningkatkan kualitas birokrasi merupakan salah satu langkah dalam mereformasi sistem administrasi publik di Indonesia.
Meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia masih menjadi tantangan hingga saat ini. Reformasi administrasi publik yang prosesnya dapat dikatakan kompleks tentu membutuhkan peran dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlunya meningkatkan dan memberdayakan juga kualitas sumber daya menusia yang kompeten dan memiliki integritas tinggi agar dapat membantu mewujudkan peningkatan pelayanan sistem birokrasi.
NPM : 2316041080
Menurut saya, salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah meningkatkan kualitas birokrasi. Seperti yang diketahui bahwa kualitas birokrasi Indonesia seringkali terkesan kurang efisien dan efektif dikarenakan prosesnya yang berbelit-belit. Kualitas birokrasi sangat mempengaruhi bagaimana keefektifan sistem dalam sebuah negara. Lalu mengapa meningkatkan kualitas birokrasi masih menjadi tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik, berikut beberapa alasan yang saya miliki:
1. Mengaitkan hal ini dengan salah satu paradigma administrasi negara, yaitu Old Public Administration. Dalam paradigma ini terlihat jelas bagaimana praktik politik dan administrasi yang disatukan dan menimbulkan sebuah sistem yang dinilai kurang efisien karena cenderung administrasi akan dipengaruhi oleh politik. Melalui paradigma ini kita dapat menyadari bahwa administrasi dan politik tidak seharusnya disatukan namun tetap memiliki kaitan. Lalu, pelayanan birokrasi merupakan salah satu keterkaitan yang ada diantara politik dan juga administrasi. Untuk itu, jelas bahwa apabila ingin mereformasi administrasi publik maka harus dimulai dari meningkatkan kualitas birokrasi.
2. Sebagaimana administrasi publik yang di dalamya merupakan bentuk pelayanan terhadap publik dan kualitas birokrasi yang sangat berpengaruh dalam aspek pelayanan, maka meningkatkan kualitas birokrasi merupakan salah satu hal penting yang dapat dilakukan apabila ingin mereformasi sistem administrasi publik yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga melihat bagaimana bentuk kualitas birokrasi di Indonesia yang amat rentan dengan praktik korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu menindak dan meningkatkan kualitas birokrasi merupakan salah satu langkah dalam mereformasi sistem administrasi publik di Indonesia.
Meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia masih menjadi tantangan hingga saat ini. Reformasi administrasi publik yang prosesnya dapat dikatakan kompleks tentu membutuhkan peran dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlunya meningkatkan dan memberdayakan juga kualitas sumber daya menusia yang kompeten dan memiliki integritas tinggi agar dapat membantu mewujudkan peningkatan pelayanan sistem birokrasi.
Nama : Angelica Ivana Nadia C. H.
NPM : 2316041085
Tantangan terbesar reformasi administrasi publik di Indonesia adalah perubahan budaya dan pola pikir birokrasi.
1. Pola pikir birokrasi:
• Orientasi terhadap pelayanan publik masih rendah dan lebih fokus pada prosedur dan aturan dibandingkan kebutuhan masyarakat.
• Kurangnya akuntabilitas . dan transparansi, korupsi, dan nepotisme adalah hal biasa.
2. Kapasitas Infrastruktur Sipil Nasional (ASN):
•Kompetensi dan kompetensi ASN
•Distribusi ASN belum memadai tidak teratur, terpusat dan tidak ada di daerah pinggiran.
•Motivasi dan etos kerja ASN masih perlu ditingkatkan.
3. Sistem dan peraturan:
•Sistem birokrasi masih rumit dan tidak efisien.
•Peraturan tumpang tindih dan sering berubah.
•Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.
Teori pendukung:
•Teori tata kelola yang baik: reformasi publik pengelolaannya harus berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yakni akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab.
•Teori baru administrasi publik:
Prinsip efisiensi, efektivitas, dan orientasi pelanggan harus diterapkan dalam reformasi birokrasi.
Contoh:
• Masih banyak pengaduan masyarakat terhadap lambat, rumit dan pelayanan publik yang tidak transparan.
•Umumnya rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah..
NPM : 2316041085
Tantangan terbesar reformasi administrasi publik di Indonesia adalah perubahan budaya dan pola pikir birokrasi.
1. Pola pikir birokrasi:
• Orientasi terhadap pelayanan publik masih rendah dan lebih fokus pada prosedur dan aturan dibandingkan kebutuhan masyarakat.
• Kurangnya akuntabilitas . dan transparansi, korupsi, dan nepotisme adalah hal biasa.
2. Kapasitas Infrastruktur Sipil Nasional (ASN):
•Kompetensi dan kompetensi ASN
•Distribusi ASN belum memadai tidak teratur, terpusat dan tidak ada di daerah pinggiran.
•Motivasi dan etos kerja ASN masih perlu ditingkatkan.
3. Sistem dan peraturan:
•Sistem birokrasi masih rumit dan tidak efisien.
•Peraturan tumpang tindih dan sering berubah.
•Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.
Teori pendukung:
•Teori tata kelola yang baik: reformasi publik pengelolaannya harus berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yakni akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab.
•Teori baru administrasi publik:
Prinsip efisiensi, efektivitas, dan orientasi pelanggan harus diterapkan dalam reformasi birokrasi.
Contoh:
• Masih banyak pengaduan masyarakat terhadap lambat, rumit dan pelayanan publik yang tidak transparan.
•Umumnya rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah..