Nama: Florentina Mega Kriswandari
Npm: 2356041038
Tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah pemberantasan korupsi, peningkatan efisiensi dan transparansi, serta mengubah budaya birokrasi yang lambat dan tidak responsif. Dan tantangan di atas dijelaskan dalam banyak cara
1. Masalah korupsi: Korupsi merugikan negara secara ekonomi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya, skandal korupsi dalam proyek infrastruktur mengalihkan uang negara ke tangan swasta atau pihak berwenang yang korup. Teori dukungan adalah teori kelemahan institusional, yang menyatakan bahwa lemahnya kontrol internal dan eksternal terhadap institusi publik dapat memperkuat korupsi.
2. Efisiensi dan transparansi: Proses birokrasi yang panjang dan rumit seringkali menghambat pengambilan keputusan dan implementasi program yang efektif. Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan negara juga menjadi persoalan serius. Misalnya, lambatnya penyelesaian izin usaha di beberapa daerah karena rumitnya birokrasi. Teori pendukung adalah teori efisiensi birokrasi yang menekankan pentingnya struktur birokrasi yang efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
3. Budaya Birokrasi: Budaya kerja yang masih mengutamakan prosedur formal dibandingkan hasil atau pelayanan kepada masyarakat juga menjadi tantangan besar. Misalnya, lambatnya pelayanan di instansi pemerintah disebabkan oleh pegawai yang lebih fokus pada peraturan dibandingkan kebutuhan masyarakat. Teori pendukungnya adalah Teori Organisasi yang menekankan pentingnya budaya organisasi yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
Reformasi administrasi publik Indonesia merupakan proses yang kompleks dan panjang. Tantangan terbesar reformasi ini adalah mengubah pola pikir dan budaya birokrasi yang masih mengakar pada sistem lama. Upaya reformasi harus komprehensif dan sistematis serta melibatkan seluruh aktor terkait, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait pencegahan korupsi, transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. reformasi birokrasi meningkatkan efisiensi dan mengubah budaya kerja birokrasi melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi dan insentif terkait. Dengan pendekatan ini diharapkan administrasi publik Indonesia menjadi lebih responsif, transparan, dan efisien dalam melayani kepentingan publik.