Manajemen Publik Man B Genap 2024

Nama: Ammara Apriliadina
Npm:2356041035
1.Salah satu contoh pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi dalam proses manajemennya adalah sistem pendidikan di banyak negara. Awalnya, keputusan penting tentang kurikulum, sumber daya manusia, dan anggaran sering kali diambil oleh pemerintah pusat. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan lokal dan keanekaragaman dalam pendidikan, banyak negara telah beralih ke sistem pendidikan yang lebih desentralisasi, memberikan otoritas lebih besar kepada pemerintah lokal atau sekolah untuk mengelola aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan.
2. Tentu, untuk menganalisis upaya pengembangan pengelolaan, kita dapat menerapkan beberapa teori manajemen yang sudah umum dipahami. Misalnya, teori perubahan Lewin dapat membantu dalam memahami proses transformasi organisasi, sementara teori kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard dapat membantu dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kesiapan anggota tim. Selain itu, teori manajemen risiko juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi selama proses pengembangan.

Nama: Muhammad Alkhan
Npm: 2356041045

Pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi yaitu adalah bisa kita ambil dari Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan telah mengalami perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan meningkatnya peran pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Upaya pengelolaannya adalah seperti:
1. Peran pemerintah daerah: yang dimana peran pemerintahan daerah sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
2. Partisipasi masyarakat: seperti pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan kesehatan melalui berbagai cara, seperti komunitas, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Dengan adanya itu masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program pelayanan kesehatan.
3. E- Government: dimana penggunaan teknologi informasi seperti ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara meningkatkan pengelolaan pelayanannya.
4. Pengembangan kapasitas aparatur: seperti pelatihan dan pendidikan agar untuk meningkatkan profesionalisme petugas pemberi pelayanan kesehatan.

Teori nya adalah: pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan penggunaan teknologi informasi, dan meningkatkan profesionalisme petugas pemberi pelayanan.

Nama: Riska Nur Halimah
NPM: 2356041039

1. Salah satu contoh pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pelayanan transportasi. Fenomena otonomi daerah telah mempercepat proses pelayanan publik kepada stakeholder, seperti yang terjadi dalam penyediaan transportasi. Dengan adanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pelayanan transportasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya, termasuk dalam hal penyediaan transportasi publik. Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, integrasi berbagai pelayanan transportasi harus ditata sedemikian rupa sehingga saling terintegrasi, memungkinkan sistem transfer yang terus menerus dan memudahkan distribusi barang, manusia, dan lain-lain antara wilayah satu dengan wilayah lainnya.

2. Analisis Pengembangan Pengelolaan Pelayanan Transportasi dengan Teori yang Telah Dipahami
Dalam pengembangan pengelolaan pelayanan transportasi, teori good governance atau tata kelola yang baik dapat menjadi landasan yang relevan. Konsep good governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum dalam pengelolaan pelayanan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengelolaan pelayanan transportasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efisien, dan efektif. Selain itu, konsep desentralisasi juga dapat diaplikasikan dalam pengelolaan pelayanan transportasi, dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem transportasi sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, pelayanan transportasi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah.

Nama: Bella Damayanti
Npm : 2356041027

Salah satu contoh pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi adalah Pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Lahir, merupakan contoh pelayanan publik yang telah mengalami desentralisasi di Indonesia.

Dahulu, kewenangan pelayanan administrasi kependudukan berada di tangan pemerintah pusat, sehingga prosesnya rumit dan memakan waktu lama. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan, kewenangan pelayanan ini didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan.

•Adapun Analisis mengenai Upaya Pengembangan Pengelolaannya: Desentralisasi pelayanan administrasi kependudukan membawa beberapa perubahan dalam pengelolaannya.

1. pemerintah daerah perlu membangun sistem dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang efisien dan efektif.
2. perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami regulasi dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan.
3. perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan sistem pelayanan dan kemudahan yang ditawarkan.

Upaya pengembangan pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan ini sejalan dengan teori “E-Government”. Teori ini menekankan pada pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kesimpulannya Desentralisasi pelayanan administrasi kependudukan merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan upaya pengembangan pengelolaan yang terencana dan sistematis. Upaya ini harus sejalan dengan teori E-Government, yaitu dengan memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan. Dengan demikian, desentralisasi pelayanan administrasi kependudukan dapat diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Nama: Raihan Ufaldo
NPM: 2356041044
1. Contoh pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pengelolaan dan pembangunan jalan raya. Dulu, pengelolaan jalan raya biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cara mengawasi dan mengatur secara ketat. Namun, dengan adanya pergeseran ke arah desentralisasi, pengelolaan jalan raya sekarang lebih sering dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota. Mereka memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengelola jaringan jalan raya di wilayah mereka, seperti memutuskan prioritas proyek, mengatur biaya, dan mengawasi pelaksanaan proyek. pengelolaan jalan raya menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

2.analisis upaya pengembangan pengelolaan dengan teori good governance:

A. Partisipasi
Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan harus ditingkatkan. Misalnya dengan mengadakan konsultasi publik, menerima masukan warga, serta melibatkan tokoh masyarakat.
B. Transparansi
Pemerintah daerah perlu transparan dalam pengelolaan anggaran, proses pengadaan, hingga pelaksanaan proyek jalan. Informasi tersebut harus mudah diakses publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
C. Akuntabilitas
Pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran pembangunan jalan harus jelas dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Misalnya melalui laporan berkala dan evaluasi independen.
D. Efektif dan Efisien
Perencanaan dan pelaksanaan proyek jalan harus efektif mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber daya (anggaran, SDM, material) secara efisien.
E. Berkeadilan
Pemerintah daerah harus memastikan pemerataan pembangunan jalan di seluruh wilayah, tidak hanya di pusat kota/kabupaten saja.

dengan perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan jalan yang terdesentralisasi agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Nama:Ratu Cinderella
Npm:2356041046

1.Satu contoh pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pendidikan. Dalam masa lalu, pendidikan di Indonesia dikelola secara sentralisasi oleh pemerintah pusat, dengan kurikulum dan standar yang ditetapkan secara nasional. Namun, sejak tahun 1990-an, pendidikan telah mengalami desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah dan peningkatan peran perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum dan program pendidikan.

Dalam desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengatur sistem pendidikan di wilayahnya, termasuk dalam pengembangan kurikulum, standar, dan program pendidikan. Perguruan tinggi juga memiliki peran yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum dan program pendidikan, serta dalam mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan industri. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

2.Salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori organisasi yang berfokus pada struktur dan fungsi organisasi. Dalam konteks pendidikan, teori organisasi dapat membantu dalam memahami bagaimana pengelolaan pendidikan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan otonomi daerah.

Dalam analisis upaya pengembangan, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Identifikasi masalah: Identifikasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan, seperti masalah kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan efisiensi.

2. Analisis data: Analisis data terkait dengan masalah yang diidentifikasi, seperti data tentang kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan efisiensi.

3. Pengembangan strategi: Pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan efisiensi dengan menggunakan teori organisasi.

4. Implementasi: Implementasi strategi yang telah dibuat, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan otonomi daerah.

5. Evaluasi: Evaluasi hasil implementasi strategi, seperti mengevaluasi kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan efisiensi.

Dengan menggunakan teori organisasi, analisis upaya pengembangan pengelolaan pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan otonomi daerah.

nama : annas tasya Kautsar
npm : 2356041029
contoh pelayanan publik adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD): RSUD dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat, Pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya di daerahnya dan memberikan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Transisi dari Sentralisasi ke Desentralisasi pada Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Di Indonesia, penyelenggaraan RSUD mengalami transformasi dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.
Hal ini sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah.
Pada masa sentralisasi :
1. Penyelenggaraan RSUD dikendalikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.
2. Kebijakan, standar, dan prosedur layanan kesehatan ditetapkan secara terpusat.
3. Anggaran RSUD bersumber dari pemerintah pusat.
4. RSUD bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Dengan desentralisasi:
1. Kewenangan pengelolaan RSUD dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemdas).
2. Pemerintah daerah bebas mengembangkan kebijakan, standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan daerah.
3. Anggaran RSUD dibiayai dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer pemerintah pusat.
4. Tanggung jawab RSUD beralih ke pemerintah daerah dan masyarakat.

Manfaat :
1. Meningkatkan fleksibilitas dan daya tanggap RSUD terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Menumbuhkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Memperkuat akuntabilitas RSUD kepada masyarakat.

Kekurangan:
1. Kemungkinan adanya perbedaan kualitas pelayanan antar wilayah.
2. Mewajibkan pemerintah daerah mempunyai kapasitas dan sumber daya yang memadai.
3. Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Contoh pelayanan publik di rumah sakit daerah yang terdesentralisasi:
1. Pelayanan rawat jalan: Pemerintah daerah dapat mengatur jam buka rumah sakit daerah, jenis pelayanan yang tersedia, dan biaya pelayanan rawat jalan.
2. Pelayanan Rawat Inap: Pemerintah daerah dapat menentukan kelas pengobatan, lama rawat inap, dan biaya pelayanan rawat inap.
3. Pelayanan Kesehatan Masyarakat: Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program kesehatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daerah, seperti:Vaksinasi, posyandu, penyuluhan kesehatan.

Nama: Salsabila Andrianto putri
Npm: 2356041048

1. Usaha perizinan pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi dapat dilihat dalam implementasi desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan percepatan proses pelayanan publik kepada pemangku kepentingan. Upaya peningkatan pelayanan publik terus dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya, meskipun terdapat kendala yang dihadapi, seperti aspek sumber daya manusia dan kebijakan tentang pelayanan publik. Stakeholder juga memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik melalui survei dan kuesioner. Selain itu, instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat mengembangkan pola penyelenggaraan pelayanannya sendiri untuk menciptakan inovasi peningkatan pelayanan publik

2. Analisis Upaya Pengembangan Pengelolaannya dengan Teori yang Digunakan.

Dalam pengembangan pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi, teori yang digunakan dapat mencakup prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan meliputi:
1. Kepastian Waktu Pelaksanaan
2. Akurasi Produk

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelayanan publik yang diharapkan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan konsep desentralisasi yang telah diterapkan.

Nama : Muhammad Fadli Putra Lambada
Npm : 2356041036
1. Salah satu pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi adalah layanan pendidikan di Indonesia.
Sebelumnya, sistem pendidikan di Indonesia diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, sejak reformasi desentralisasi di tahun 1999, tanggung jawab pengelolaan pendidikan sebagian besar telah dilimpahkan ke pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
2. Upaya pengembangan pengelolaan layanan pendidikan dengan desentralisasi dapat dianalisis menggunakan teori desentralisasi fiskal dan teori pemberdayaan masyarakat.
a. Teori Desentralisasi Fiskal: Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendanai layanan pendidikan di wilayahnya. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas dan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.
Namun, desentralisasi fiskal juga memiliki tantangan seperti ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dan potensi peningkatan ketidakmerataan layanan pendidikan antara daerah kaya dan miskin. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah.
b. Teori Pemberdayaan Masyarakat: Desentralisasi pendidikan juga memberikan peluang untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan layanan pendidikan di daerahnya. Hal ini dapat mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap kualitas pendidikan di wilayahnya.
Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pembentukan komite sekolah atau dewan pendidikan yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka dapat berperan dalam merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi, dan memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya.
Namun, pemberdayaan masyarakat juga menghadapi tantangan seperti kurangnya kapasitas dan kesadaran masyarakat, serta potensi konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan pembangunan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Secara keseluruhan, desentralisasi pendidikan memerlukan kombinasi antara desentralisasi fiskal dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai pengelolaan layanan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas di daerah.

Nama: Gina Hanipa Murti
NPM: 2356041041

1. Pengelolaan lingkungan telah mengalami pergeseran dari sentralisasi menuju desentralisasi. Sentralisasi sebelumnya seringkali mengakibatkan pengambilan keputusan yang jauh dari realitas lokal, kurangnya partisipasi publik, dan rendahnya akuntabilitas. Namun, dengan desentralisasi, keputusan tentang pengelolaan lingkungan semakin didelegasikan kepada tingkat lokal atau daerah, yang memungkinkan untuk lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan dan keunikan setiap wilayah.

2. Teori New Public Service (NPS) memainkan peran penting dalam pergeseran ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan mencerminkan prinsip-prinsip NPS dengan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada komunitas lokal untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri, sambil tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan aktor lainnya.

Dalam konteks ini, desentralisasi memberikan kesempatan bagi komunitas lokal untuk lebih terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip NPS yang menekankan pada peran penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Melalui desentralisasi, pengelolaan lingkungan dapat menjadi lebih adaptif, inovatif, dan efektif dalam menjawab tantangan lingkungan yang kompleks.

Nama: Ade Marselina Nainggolan
NPM: 2356041034

Manajemen Publik dalam Pelayanan STNK

Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Indonesia telah mengalami perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Dalam masa lalu, pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam pengelolaan STNK, dengan sistem yang rigid dan kurang fleksibel. Namun, sejak tahun 1990-an, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi yang memperkenalkan desentralisasi, memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola STNK di wilayahnya.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membuat keputusan sendiri tentang pengelolaan STNK, termasuk pengesahan, registrasi, dan pembayaran pajak. Desentralisasi STNK ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu, desentralisasi STNK juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pelayanan.

Perubahan kebijakan dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pelayanan STNK membuka peluang untuk menerapkan prinsip-prinsip New Public Services (NPS) untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan. Salah satu prinsip NPS (New Public Service) yakni "Serve citizens, not customers" atau "Melayani masyarakat bukan pelanggan". Prinsip ini berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memahami kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut beberapa upaya pengembangan menggunakan teori NPS yang dapat dilakukan:
1. Layanan STNK Online:
Adanya Implementasi sistem pendaftaran, pembayaran, dan tracking STNK secara online untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat.

2. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja:
Adanya implementasi sistem manajemen kinerja untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas pelayanan STNK. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan secara berkala.

3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Terbuka:
Adanya penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan STNK dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang prosedur, persyaratan, dan biaya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi di website, media sosial, atau melalui brosur dan leaflet.

Penerapan prinsip-prinsip NPS dalam pengelolaan pelayanan STNK diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini ultimately akan menghasilkan pelayanan STNK yang lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat.

Nama:Yuda Pratama

NPM:2356041031

1.Salah satu contoh pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah sistem pelayanan kesehatan. Sebelumnya, banyak negara menerapkan model sentralisasi di mana pemerintah pusat mengendalikan dan mengelola semua aspek pelayanan kesehatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran menuju desentralisasi di mana kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan kesehatan diberikan kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah.
Dalam konteks ini, desentralisasi pelayanan kesehatan berarti bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengambil keputusan terkait kebijakan kesehatan, alokasi anggaran, pengadaan fasilitas kesehatan, dan pengelolaan sumber daya manusia di wilayah mereka. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian yang lebih baik dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan.

2. Salah satu teori yang dapat mengembangkan pengelolaannya adalah Teori Manajemen Publik. Teori manajemen publik memberikan kerangka kerja untuk memahami tata kelola dan pengelolaan pelayanan publik. Dalam pengembangan pengelolaan pelayanan kesehatan yang desentralisasi, prinsip-prinsip manajemen publik seperti perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dapat diterapkan. Misalnya, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan strategis jangka panjang untuk pengembangan infrastruktur kesehatan, mengukur kinerja pelayanan kesehatan secara berkala, melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara transparan, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui dialog dan konsultasi publik.

Nama : Rizky Pratama Fadli
NPM : 2356041026
1. contoh desentralisasi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas. Pada awalnya, pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan pelayanan kesehatan, namun dengan adanya desentralisasi, kewenangan tersebut dialihkan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dalam pelayanan kesehatan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat, serta dapat mengelola sumber daya kesehatan secara lebih efektif dan efisien.Dengan demikian, desentralisasi dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kesehatan
2.(1) untuk meningkatkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah
(2) meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
(3) memperkuat kerja sama dan integrasi pelayanan masyarakat di daerah,
(4) restrukturisasi dan efisiensi pelayanan masyarakat
(5) mendukung inovasi dan pengembangan pelayanan masyarakat

nama : nindy pavita priscilla dilla
npm : 2356041037

Contoh pelayanan publik yang beralih dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pendidikan
Dahulu, pendidikan dikendalikan secara terpusat oleh pemerintah, yang menentukan kurikulum, standar, dan sumber daya pendidikan. Namun, dengan reformasi pendidikan, pemerintah mulai memberikan lebih banyak kebebasan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan, menjadikan pendidikan lebih mandiri dan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sistem pendidikan yang lebih terdesentralisasi, pemerintah memberikan lebih banyak kebebasan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan untuk mengelola pendidikan secara lebih mandiri dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Misalnya, untuk memberikan masyarakat lebih banyak pilihan dalam pendidikan, pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk membuka sekolah swasta. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum dan standar pendidikan yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. upaya pengembangan pengelolaan nya adalah sebagai berikut :

1.Perencanaan : Perencanaan merupakan suatu proses penting dalam pengembangan manajemen pendidikan. Proses ini mengidentifikasi tujuan dan sasaran pendidikan serta strategi dan taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.Agar pengelolaan pendidikan dapat efektif dan efisien, perencanaan harus dilakukan secara sistematis dan berdasarkan data yang akurat
2． Pengorganisasian: Pengorganisasian adalah proses pengorganisasian, pengalokasian, dan pendistribusian pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota suatu organisasi
Dalam mengembangkan manajemen pendidikan, pengorganisasian harus dilakukan secara efektif agar sumber daya pendidikan dapat dimanfaatkan secara maksimal
3. Pengawasan : Pengawasan merupakan fungsi akhir dari proses manajemen dan sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan manajemen pendidikan
Agar pengelolaan pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, pemantauan harus dilakukan secara sistematis dan berdasarkan data yang akurat
4. Pengembangan Sumber Daya : Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien, maka pengembangan sumber daya pendidikan yang meliputi sumber daya manusia, dana, metode, bahan, mesin, dan pemasaran harus dilaksanakan secara terencana Pengembangan sumber daya harus didasarkan pada kebutuhan pendidikan dan tujuan pengelolaan
5.Pemanfaatan Teknologi Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Agar pengelolaan pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka pemanfaatan teknologi harus sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan

Nama: Florentina Mega Kriswandari
Npm: 2356041038

Pelayanan Samsat Care adalah layanan yang diberikan oleh SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online dan offline, serta mengurus dokumen seperti STNK, SKPD, dan lain-lain.

Pelayanan Samsat Care ini mengalami perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi karena pemerintah daerah memiliki lebih banyak keleluasaan dalam mengelola pelayanan Samsat. Pemerintah daerah dapat membuat keputusan sendiri tentang pengelolaan Samsat, termasuk pengesahan, registrasi, dan pembayaran pajak. Desentralisasi pelayanan Samsat Care ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Teori yang relevan dalam pelayanan Samsat Care ini adalah NPS. Upaya pengembangan pengelolaan Samsat Care dengan menggunakan teori NPS (New Public Service) adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan: Dalam NPS, pemerintah harus memahami kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Samsat Care dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efektif.
2.Meningkatkan Keterbukaan: Keterbukaan adalah salah satu elemen penting dalam teori NPS. Dalam pengelolaan Samsat Care, keterbukaan dapat dicapai dengan cara memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait persyaratan, prosedur, biaya, lokasi, dan waktu pelayanan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan Samsat Care dan meningkatkan kepuasan masyarakat
3.Menerapkan program loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan dapat digunakan untuk mendorong pelanggan untuk merekomendasikan SAMSAT Care kepada orang lain.

NAMA:chintiya cariza
npm:2356041043
1. Salah satu sektor pelayanan publik yang mengalami pergeseran dari sentralisasi menuju desentralisasi adalah pendidikan dasar (SD dan SMP).

Pada masa lalu, pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia sangat tersentralisasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan dasar ini kemudian didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten/kota.

2. Upaya pengembangan pengelolaan pendidikan dasar yang terdesentralisasi ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori-teori manajemen publik sebagai berikut:

a. Teori Desentralisasi
Desentralisasi pendidikan dasar dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dengan memberi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat.

b. Teori New Public Management (NPM)
Penerapan NPM dalam pengelolaan pendidikan dasar terdesentralisasi dapat dilihat dari upaya peningkatan kinerja, kompetisi antarsekolah, orientasi pada hasil/output, dan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberi otonomi lebih besar kepada kepala sekolah.

c. Teori Governance
Konsep governance menekankan pada kolaborasi dan keterlibatan multi-pihak (pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat) dalam pengelolaan pendidikan dasar melalui komite sekolah, dewan pendidikan, dll.

d. Teori Politik
Desentralisasi juga merupakan upaya untuk mendistribusikan kekuasaan dan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, sehingga lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

e. Teori Organisasi
Pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi mengubah struktur organisasi pengelolaan pendidikan dasar, dari bentuk hierarkis menuju lebih datar dengan pemberian otonomi kepada daerah dan sekolah.

Nama: Muhammad Robby Cahyadi
NPM:2356041033
1. Salah satu contoh pelayanan publik yang bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi adalah sistem transportasi umum. Sebelumnya, transportasi umum diatur dan dioperasikan secara sentralisasi dimana pemerintah pusat dan otoritas transportasi pusat. Namun, pengelolaan sistem transportasi umum bergeser menuju desentralisasi. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari pemerintah daerah seringkali diberi lebih banyak otonomi dalam mengelola sistem transportas di wilayah mereka. Serta desentralisasi dapat dilihat dari beberapa forum atau dewan transportasi lokal yang melibatkan warga setempat dalam perencanaan dan evaluasi sistem transportasi.
2. Upaya pengembangan desentralisasi dalam sistem transportasi umum seperti membangun infrastruktur yang memadai, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional transportasi umum, mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan dan operasional, membuat kebijakan yang mendukung pengembangan transportasi.

Nama:Sohendra Febrianda
Npm:2356041049

Pelayanan Publik: Pendidikan Dasar
Perubahan dari Sentralisasi ke Desentralisasi

Salah satu pelayanan publik yang mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pendidikan dasar. Awalnya, pendidikan dasar di Indonesia dikelola secara sentral oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001 melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan dasar dialihkan ke pemerintah daerah.

Analisis Pengembangan Pengelolaan dengan Teori Desentralisasi

1.Teori Desentralisasi:

Transfer of Authority: Desentralisasi dalam konteks pendidikan dasar berarti transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini mencakup tanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan pelaksanaan pendidikan dasar.

Local Autonomy: Pemerintah daerah memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Hal ini memungkinkan adanya inovasi lokal yang lebih sesuai dengan konteks setempat.

2.Teori Partisipasi Publik:

Involvement of Stakeholders: Desentralisasi mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat, orang tua, dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Partisipasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan.
Community-Based Management: Pengelolaan berbasis komunitas seperti pembentukan komite sekolah yang melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke pengguna layanan.

3.Teori Administrasi Publik:

Efficiency and Responsiveness: Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang lebih dekat ke pengguna layanan, respon terhadap kebutuhan dan masalah pendidikan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat.

Capacity Building: Salah satu tantangan dalam desentralisasi adalah membangun kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan dengan efektif. Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi aparat pendidikan daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Upaya Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Dasar

1.Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah:

Pelatihan dan Pendidikan: Program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pegawai dinas pendidikan di daerah.
Pendampingan Teknis: Bantuan teknis dari pemerintah pusat atau organisasi internasional untuk mendukung pengembangan kapasitas di daerah.

2.Partisipasi dan Kolaborasi:

Komite Sekolah: Meningkatkan peran komite sekolah dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan di tingkat sekolah.
Kerjasama dengan Sektor Swasta dan LSM: Kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM dalam pengembangan program pendidikan yang inovatif dan berbasis kebutuhan lokal.

3.Pemantauan dan Evaluasi:

Sistem Evaluasi: Mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif untuk memantau kinerja sekolah dan dinas pendidikan daerah.

Feedback Loop: Membangun mekanisme umpan balik yang efektif dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

4.Pembiayaan dan Penganggaran:

Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan alokasi anggaran yang cukup dan tepat sasaran melalui DAK untuk mendukung pengembangan pendidikan di daerah.
Transparansi Anggaran: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana digunakan secara efektif.
Dengan penerapan teori-teori tersebut, pengelolaan pendidikan dasar yang desentralisasi dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan lokal