Nama : Azzahra Risqi Andania
NPM : 2316041100
Kelas : Reguler C

Tugas Resume Kuliah Umum.

Adapting Nato’s Security Policy to Emerging Trends and Challenges.

University of Zagreb
Faculty Political Science Association.
Prof Robert Mikac, PhD

-Fakta dasar Kebijakan keamanan NATO untuk era baru.
-Respon NATO terhadap Ancaman Strategis
-Tantangan Hibrida di Eropa
-Kesimpulan

Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) adalah aliansi politik dan militer. Ini mempromosikan perdamaian dan keamanan melalui pertahanan kolektif. Dengan 32 Negara Anggota, NATO memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan keamanan global.

ancaman ekspansi Soviet. Tujuan utama aliansi ini adalah untuk menjaga kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya. Selama bertahun-tahun, NATO telah berevolusi untuk mengatasi tantangan keamanan baru.

NATO didirikan berdasarkan prinsip-prinsip pertahanan kolektif dan keamanan bersama. Aliansi ini berkomitmen terhadap penyelesaian perselisihan secara damai dan mendukung demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum.

NATO mempertahankan kemampuan militer yang kuat untuk menghalangi dan bertahan melawan serangan bertiga. Aliansi ini melakukan latihan dan operasi militer bersama, dan negara-negara anggota menyumbangkan kekuatan dan sumber daya untuk memastikan kesiapan aliansi.

Sifat ancaman modern yang beragam dan kompleks, termasuk serangan dunia maya dan perang hibrida, memerlukan respons komprehensif dari NATO. Beradaptasi terhadap tantangan-tantangan ini sangat penting bagi keamanan kolektif.

Membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara non-NATO dan organisasi internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan keamanan bersama. Upaya kolaboratif dapat meningkatkan interoperabilitas dan pertukaran informasi.

Meningkatkan ketahanan di tingkat nasional dan kolektif sangat penting untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Kebijakan NATO harus memprioritaskan adaptasi dan kesiapsiagaan untuk memastikan kemampuan respons yang efektif.

Nama: Azzahra Risqi Andania
Kelas: REGULER C
NPM: 2316041100

Salah satu contoh pelayanan publik yang bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi adalah:

Pengurusan Izin Usaha Dagang (IU) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Sebelum desentralisasi, kewenangan untuk menerbitkan IU dan IUMK berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses perizinan yang panjang dan rumit, karena pelaku usaha harus datang ke kantor pusat di Jakarta.

Setelah desentralisasi, kewenangan untuk menerbitkan IU dan IUMK didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus izin usaha di daerahnya masing-masing, sehingga proses perizinan menjadi lebih mudah dan cepat.

Manfaat desentralisasi pengurusan IU dan IUMK:

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Mempermudah akses perizinan bagi pelaku usaha.
Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
Contoh lain pelayanan publik yang bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi:

Pendidikan
Kesehatan
Infrastruktur
Kebersihan dan pengelolaan sampah
Keamanan dan ketertiban masyarakat
Desentralisasi pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang lebih merata.

Nama : Azzahra Risqi Andania
Npm : 2316041100
Kelas : Reguler C

Apakah tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik?

-Menurut Saya salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik adalah memastikan implementasi kebijakan dan perubahan yang diusulkan berhasil diterapkan secara efektif di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, Kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang disebabkan kurang nya akses pendidikan yang berkualitas, kurangnya investasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lain sebagainya.

Tantangan terbesar lainnya adalah adanya kemajuan teknologi serta pola perilaku pelayanan publik.

Beberapa penyebab kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Indonesia, antara lain:

1. Kurangnya akses pendidikan berkualitas.

2. Kurangnya investasi dalam pengembangan SDM.

3. Kurangnya fokus pada pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Untuk mengatasi tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik ini ada beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Penguatan Sistem Hukum dan Pengawasan: •Memperkuat sistem hukum untuk memberantas korupsi dan melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan reformasi administrasi publik.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: •Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan, serta memastikan akuntabilitas para pejabat publik terhadap masyarakat.

Salah satu alasan logis mengenai tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah adanya resistensi dan kebiasaan lama di dalam sistem. Birokrasi yang kompleks dan terkadang korupsi telah menjadi bagian dari budaya administrasi publik selama bertahun-tahun. Mengubah pola pikir dan praktik yang telah tertanam dalam sistem memerlukan waktu, upaya, dan komitmen yang besar dari semua pemangku kepentingan. Selain itu, tantangan lain termasuk kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan koordinasi yang kurang efektif antara lembaga-lembaga pemerintah.