Nama Kelompok: Dukcapil
1. Reyon Febrio 2316041093 (Reg C)
2. Khairinnur Annastasya 2316041134 (Reg D)
3. Widia Hartati 2316041119 (Reg D)
4. Berlia Maharani 2316041120 (Reg D)
5. Intan Cendykia 2316041123 (Reg D)
6. Hani Kalista 2316041134 (Reg D)
7. Cesya Gina Rahmatin 2316041140 (Reg D)

Nama: Cesya Gina Rahmatin
NPM: 2316041140

Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO)
Aliansi politik dan militer ini mempromosikan perdamaian dan keamanan melalui pertahanan kolektif. Dengan 32 Negara Anggota, NATO memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan keamanan global. Lanskap keamanan yang terus berkembang mengharuskan NATO untuk menyesuaikan kebijakannya untuk mengatasi tantangan yang muncul. Presentasi ini akan mengeksplorasi tren utama dan mengusulkan strategi untuk masa depan. Ancaman strategis dan tantangan gabungan di Eropa telah mendorong NATO untuk memperkuat langkah-langkah keamanannya. Bagian ini akan mengeksplorasi tanggapan NATO terhadap ancaman dan tantangan ini, serta upayanya untuk menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.

-Prinsip Utama
NATO didirikan berdasarkan prinsip-prinsip pertahanan kolektif dan keamanan bersama. Aliansi ini berkomitmen terhadap penyelesaian perselisihan secara damai dan mendukung demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum.

-Komunikasi Strategis
Komunikasi strategis yang efektif sangat penting untuk membentuk persepsi publik dan melawan disinformasi. Kebijakan NATO harus memprioritaskan strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan dan ketahanan.

-Kemitraan Strategis
NATO terlibat dalam kemitraan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan mengatasi tantangan bersama. Kemitraan ini berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian dalam komunitas internasional. Membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara non-NATO dan organisasi internasional juga sangat penting untuk mengatasi tantangan keamanan bersama. Upaya kolaboratif dapat meningkatkan Interoperabilitas dan berbagi informasi.

-Kemampuan beradaptasi dan Inovasi
Mempromosikan kemampuan beradaptasi dan inovasi dalam struktur dan operasi NATO sangat penting untuk mengatasi tren yang muncul. Merangkul teknologi dan pendekatan baru akan meningkatkan kesiapan aliansi. Meningkatkan ketahanan di tingkat nasional dan kolektif sangat penting untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Kebijakan NATO harus memprioritaskan adaptasi dan kesiapsiagaan untuk memastikan kemampuan respons yang efektif.

-Dinamika Keamanan Regional
Memahami dinamika dan konflik regional sangat penting bagi kebijakan keamanan NATO. Menyesuaikan pendekatan untuk mengatasi tantangan spesifik di berbagai wilayah akan meningkatkan efektivitas aliansi.

-Ruang Angkasa dan Domain Cyber
Ruang angkasa dan domain siber telah menjadi arena penting bagi persaingan keamanan. Kebijakan NATO harus memprioritaskan perlindungan domain-domain ini dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul.

-Perang Hibrida
Penggunaan taktik hibrida menimbulkan tantangan unik terhadap pendekatan keamanan tradisional. Kebijakan NATO harus mengatasi perpaduan metode konvensional dan non-konvensional untuk menjamin pertahanan komprehensif.

-Lanskap Ancaman Saat Ini
Kebangkitan kembali agresi Rusia dan taktik perang hibrida menimbulkan tantangan besar terhadap keamanan Eropa. Selain itu, serangan dunia maya dan kampanye disinformasi mengancam stabilitas di kawasan.

-Mengubah Lanskap Ancaman
Sifat ancaman modern yang beragam dan kompleks, termasuk serangan dunia maya dan perang hibrida, memerlukan respons komprehensif dari NATO. Beradaptasi terhadap tantangan-tantangan ini sangat penting bagi keamanan kolektif.

-Teknologi dan Peperangan
Kemajuan teknologi telah mengubah sifat peperangan, menghadirkan peluang dan risiko. NATO harus memanfaatkan Inovasi sambil mengatasi Implikasi kemampuan siber dan senjata otonom.

-Pencegahan Strategis
Mempertahankan pencegahan strategis sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan stabilitas. Kebijakan NATO harus menekankan pencegahan dan kemampuan pertahanan yang kredibel untuk menghalangi musuh potensial.

-Kerangka Respon NATO
Respons NATO terhadap tantangan hibrida dipandu oleh pendekatan multi-dimensi yang mengintegrasikan kemampuan diplomasi militer dan dunia maya. Kerangka kerja ini menekankan ketahanan, pencegahan, dan komunikasi strategis.

-Membangun Ketahanan
Membangun ketahanan di negara-negara anggota adalah aspek kunci dari strategi NATO. Hal ini termasuk meningkatkan perlindungan Infrastruktur penting, pertahanan siber, dan kesiapsiagaan sipil untuk bertahan dan pulih dari serangan hibrida.

NAMA: CESYA GINA RAHMATIN
NPM: 2316041140

Salah satu contoh pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah pengelolaan infrastruktur jalan raya. Sebelumnya, dalam sistem manajemen publik yang sentralistik, pengelolaan infrastruktur jalan raya sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Semua keputusan terkait perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan raya dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun, dengan adanya perubahan menuju desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola infrastruktur jalan raya di wilayah mereka.

Dalam pengembangan pengelolaan infrastruktur jalan raya dengan pendekatan New Public Management (NPM), beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

-Pemekaran otonomi daerah: Pemerintah daerah dapat diberikan wewenang yang lebih luas dalam mengelola infrastruktur jalan raya di wilayah mereka. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal.

-Penggunaan kontrak dengan pihak swasta: Pemerintah daerah dapat menggunakan pendekatan kontrak dengan pihak swasta untuk melibatkan sektor swasta dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan raya. Kontrak ini dapat mencakup aspek perencanaan, desain, konstruksi, pembiayaan, dan pemeliharaan jalan raya.

-Pengembangan lembaga pengelola: Pemerintah daerah dapat membentuk lembaga pengelola infrastruktur jalan raya yang mandiri dan profesional, seperti badan layanan jalan raya atau badan otonom. Lembaga ini bertanggung jawab atas perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan jaringan jalan raya di wilayah tersebut.

-Peningkatan partisipasi masyarakat: Pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur jalan raya. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, forum partisipatif, atau melibatkan masyarakat dalam pemantauan kondisi jalan raya dan pelaporan kerusakan.

-Pemantauan dan evaluasi kinerja: Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan infrastruktur jalan raya. Hal ini meliputi pengukuran kualitas jalan, kecepatan penanganan kerusakan, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepuasan pengguna jalan. Evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan sistem pengelolaan.

Dengan menerapkan pendekatan NPM dalam pengembangan pengelolaan infrastruktur jalan raya, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan dalam pengelolaan jaringan jalan raya di tingkat daerah.

Nama: Cesya Gina Rahmatin

Npm: 2316041140

Kelas: Reg D

Berikut ini beberapa pendapat saya mengenai tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik :

1. Mindset birokrasi lama yang kurang mendukung reformasi. Birokrasi Indonesia masih didominasi oleh mindset lama yang boros, lambat, kurang transparan, dan kurang berorientasi pada layanan publik. Untuk merubah mindset ini membutuhkan waktu yang lama sesuai teori perubahan organisasi.

2. Sumber daya manusia sumber daya manusia birokrasi yang kurang memadai. Banyak pejabat yang kurang kompeten dan profesional sesuai tuntutan reformasi. Hal ini sesuai teori SDM yang menyatakan SDM yang berkualitas sangat penentu keberhasilan suatu organisasi.

3. Keterbatasan dana untuk mendukung reformasi. Banyak program reformasi yang mengharuskan dana besar untuk pelatihan, pengadaan teknologi, insentif SDM, dll. Kondisi fiskal Indonesia yang belum memadai menjadi kendala sesuai teori biaya dan manfaat.

4. Masih kuatnya pengaruh elit politik dalam birokrasi. Sering intervensi politik menghambat profesionalitas aparatur sesuai teori relasi antar lembaga.

5. Ketergantungan pada regulasi lama yang sulit diubah mendukung reformasi. Banyak aturan turunan yang tidak mendukung reformasi dan sulit dirubah. Ini sesuai teori regulatory.

Demikian beberapa pendapat saya tentang tantangan besar reformasi administrasi publik di Indonesia dengan contoh berdasarkan beberapa teori terkait.