POSYANDU: LAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT 

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK (REG C) :
1. AL-FAI'YA ZAHWA AZAHRA (2316041073)
2. APRILIA ANDIENA CAHYANINGTYAS (2316041077)
3. DAMARA SABITA (2316041079)
4. ERVINA PUTRI AZ-ZAHRA (2316041081)
5. CHRISTIAN ABIMAYU PANJAITAN (2316041092)
6. DILLA FEBRIANI (2316041099)
7. KEYSA ANDANI (2316041108)

Nama : A-Fai'ya Zahwa Azahra
NPM : 2316041073

ADAPTING NATO’S SECURITY POLICY TO EMERGING TRENDS AND CHALLENGES

Terdapat tiga topik utama yang dibahas dalam materi kuliah umum bersama Professor Robert Mikac, PhD, yaitu sebagai berikut:
1) Fakta-fakta dasar mengenai NATO.
2) Kebijakan keamanan NATO untuk era baru.
3) Respons NATO terhadap ancaman strategis dan tantangan hibrida di Eropa.

> Fakta-Fakta Dasar Mengenai NATO
North Atlantic Treaty Organization (NATO) adalah aliansi politik dan militer yang mempromosikan perdamaian dan keamanan melalui pertahanan kolektif. Dengan 32 negara anggota, NATO memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan keamanan global. Didirikan pada tahun 1949, NATO dibentuk sebagai tanggapan terhadap ancaman ekspansi Soviet. Tujuan utama aliansi ini adalah untuk melindungi kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya. Selama bertahun-tahun, NATO telah berkembang untuk mengatasi tantangan-tantangan keamanan yang baru. NATO terlibat dalam kemitraan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mempromosikan kerja sama keamanan dan mengatasi tantangan bersama. Kemitraan ini berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di komunitas internasional.

> Kebijakan Keamanan NATO untuk Era Baru
Lanskap ancaman yang berubah. Sifat ancaman modern yang beragam dan kompleks, termasuk serangan siber dan perang hibrida, menuntut tanggapan yang komprehensif dari NATO.

Kemitraan strategis. Membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara non-NATO dan organisasi internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan keamanan bersama. Upaya kolaboratif dapat meningkatkan interoperabilitas dan berbagi informasi.

Meningkatkan ketahanan dan adaptasi. Meningkatkan ketahanan di tingkat nasional dan kolektif sangat penting untuk menahan ancaman yang terus berkembang. Kebijakan NATO harus memprioritaskan adaptasi dan kesiapsiagaan untuk memastikan kemampuan respons yang efektif.

Perang hibrida. Penggunaan taktik hibrida menimbulkan tantangan unik terhadap pendekatan keamanan tradisional. Kebijakan NATO harus menangani pencampuran metode konvensional dan non-konvensional untuk memastikan pertahanan yang komprehensif.

> Respons NATO terhadap Ancaman Strategis dan Tantangan Hibrida di Eropa
Ancaman strategis dan tantangan hibrida di Eropa telah mendorong NATO untuk memperkuat langkah-langkah keamanannya. NATO telah menanggapi ancaman-ancaman ini dengan meningkatkan kehadiran militernya di Eropa Timur, melakukan latihan pertahanan siber, dan mengimplementasikan inisiatif komunikasi strategis untuk melawan disinformasi.

Kesimpulan
Mengadaptasi kebijakan keamanan NATO terhadap tren dan tantangan yang muncul membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berwawasan ke depan. Dengan memprioritaskan ketahanan, inovasi, dan kemitraan strategis, NATO dapat secara efektif mengatasi lanskap keamanan yang berkembang.

NAMA : AL-FAI'YA ZAHWA AZAHRA
NPM : 2316041073

1. Salah satu contoh pelayanan publik yang mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi adalah sektor layanan kesehatan. Sebelum era reformasi, pelayanan kesehatan di Indonesia dikendalikan secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Namun, sejak reformasi, pemerintah daerah diberikan otonomi lebih besar dalam mengelola sektor kesehatan, termasuk perencanaan, alokasi sumber daya, dan implementasi program kesehatan.

2. Dan saya mengambil contoh desentralisasi pelayanan kesehatan pada pemerintah kabupaten Tasikmalaya untuk dianalisis (berlandas pada teori New Public Service). Upaya pengembangan pengelolaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya:
1) Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya cenderung terjangkau, terutama melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Puskesmas. Biaya layanan juga relatif terjangkau, terlebih saat ini ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
2) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengubah status beberapa puskesmas di kecamatan tertentu untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah Utara, Timur, dan Selatan Kabupaten Tasikmalaya yang jauh dari RSUD SMC.
3) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga menyediakan ambulans baru untuk beberapa kecamatan.

> Teori yang mendasari analisis ini adalah Teori New Public Service (NPS), yang menekankan peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks layanan kesehatan, teori ini menggarisbawahi pentingnya memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk layanan kesehatan yang berkualitas, dengan cara meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan, meningkatkan kualitas layanan, dan menyediakan informasi kesehatan yang mudah diakses.

Desentralisasi dalam sektor layanan kesehatan di Indonesia memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menanggapi permasalahan kesehatan di wilayahnya secara lebih efektif. Dan pada hakikatnya, masalah layanan kesehatan bukanlah mutlak menjadi urusan pusat, namun merupakan urusan bersama antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh rakyat.

Nama : Al-Fai'ya Zahwa Azahra
NPM : 2316041073
Kelas : Reguler C

Menurut saya, tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah lambannya proses birokrasi serta kurangnya efektivitas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di dalamnya. Kedua hal tersebut menghambat proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai contoh, birokrasi yang lambat dan rumit terlihat dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Proses tersebut sering kali melibatkan aturan yang rumit dan berbelit-belit, mulai dari persyaratan dokumen yang sangat sangat rinci hingga berbagai tahapan yang memakan waktu. Selain itu, ketidakpastian akibat perubahan-perubahan aturan juga menambah kompleksitas proses tersebut. Kemudian, lemahnya akuntabilitas birokrasi juga dapat mengakibatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena kurangnya transparansi dalam operasional birokrasi dan pengelolaan keuangan publik.

Lalu, menurut pandangan saya pula, alasan yang logis dari tantangan tersebut adalah bahwa birokrasi di Indonesia cenderung tetap mempertahankan praktik lama dan resisten terhadap perubahan. Mereka mungkin enggan untuk beradaptasi dengan sistem baru yang diusulkan dalam reformasi administrasi publik. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam pola pikir dan praktik birokrasi Indonesia agar lebih terbuka terhadap inovasi dan mampu mengadopsi praktik terbaik dalam administrasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung pendapat ini, teori Good Governance sangat relevan. Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Di Indonesia, aspek-aspek tersebut masih lemah, sehingga menghambat proses reformasi administrasi publik. Hal ini menuntut pemerintah untuk perlu melakukan revisi dan penyederhanaan regulasi serta kebijakan terkait administrasi publik untuk menghilangkan hambatan dan birokrasi yang tidak perlu. Langkah ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pelayanan publik.