Nama Kelompok: THE BLACKOUT

1. 2316041110 NOVENDRA DWI PRADANTA
2. 2316041113 ERNI SAPITRI
3. 2316041115 M. AFDZAL SYAPUTRA
4. 2316041124 ANNISA SALASATUN ROMADHONA
5. 2316041125 MARTHA OKTAVIA SIMBOLON
6. 2316041127 BILAL ALI SYAHPUTRA
7. 2316041130 ALDIVA MUKHSIN
8. 2316041131 DOVAZ MAY ROZA
9. 2316041137 RHIEN SILVI
10. 2316041143 ILHAM WAHYUDI

Nama : NOVENDRA DWI PRADANTA
Npm : 2316041110
Kelas : Reguler D

CONFLICT RESOLUTION IN PUBLIC AFFAIR (RESOLUSI KONFLIK DALAM URUSAN PUBLIK)

Adapting NATO’s Security Policy to Emerging Trends and Challenges
(Menyesuaikan Kebijakan Keamanan NATO dengan Tren dan Tantangan yang Muncul).

Agar tetap efektif dan relevan dalam menghadapi dinamika keamanan global, kebijakan keamanan NATO harus disesuaikan dengan tren dan tantangan baru. Secara historis, NATO menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, seperti berakhirnya Perang Dingin dan kebangkitan terorisme. Namun, dengan situasi keamanan saat ini, menghadirkan tantangan baru dan kompleks yang mengharuskan NATO mengubah kebijakannya.

Membentuk persepsi masyarakat dan memerangi disinformasi memerlukan strategi komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan NATO untuk meningkatkan kepercayaan dan ketahanan. Strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk melawan ancaman hibrida . Untuk melawan disinformasi dan membangun ketahanan publik, NATO menggunakan pengiriman pesan yang terkoordinasi, diplomasi publik, dan keterlibatan media.

Ancaman strategis dan tantangan hibrida di Eropa telah mendorong NATO untuk memperkuat langkah-langkah keamanannya. Bagian ini akan mengeksplorasi tanggapan NATO terhadap ancaman dan tantangan ini, dan upayanya untuk memastikan keamanan dan stabilitas kawasan.

Reaksi NATO:
NATO telah menanggapi ancaman-ancaman ini dengan meningkatkan kehadiran militernya di Eropa Timur, melakukan latihan pertahanan siber, dan mengimplementasikan Prakarsa komunikasi strategis untuk melawan disinformasi.

Tantangan dan Peluang:
Meskipun upaya NATO telah efektif, NATO menghadapi tantangan dalam mengoordinasikan tanggapan di antara negara-negara anggota dan mengatasi Direat yang muncul. Namun, NATO juga memiliki peluang untuk memperkuat kemitraan dan berinovasi dalam langkah-langkah keamanan.

Kerangka Kerja Respons NATO:
Tanggapan NATO terhadap tantangan hibrida dipandu oleh pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan kemampuan militer, diplomatik, dan siber. Kerangka kerja ini menekankan pada ketahanan, penangkalan, dan komunikasi strategis

Mengadaptasi kebijakan kerahasiaan NATO terhadap tren dan tantangan yang muncul membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berwawasan ke depan. Dengan memprioritaskan ketahanan, Inovasi, dan kemitraan strategis, NATO dapat secara efektif mengatasi lanskap keamanan yang terus berkembang.

NAMA : NOVENDRA DWI PRADANTA
NPM : 2316041110
KELAS : Reguler D

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah instansi yang memberikan layanan efektif dan efisien kepada masyarakat dengan mengkonsolidasikan sejumlah tugas administratif, termasuk pembayaran pajak dan registrasi kendaraan bermotor, dalam satu atap. Proses administrasi publik SAMSAT telah mengalami transisi dari sentralisasi, di mana pemerintah pusat biasanya membuat keputusan dan mengambil tindakan, menjadi desentralisasi, di mana pemerintah daerah dan masyarakat diberi pengaruh lebih besar atas keputusan dan tindakan. Sebagai hasilnya, SAMSAT telah menjadi contoh bagaimana desentralisasi dapat meningkatkan manajemen pelayanan publik dan membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menggunakan teori New Public Service (NPS) Saya menganalisis bahwa SAMSAT telah mengintegrasikan elemen-elemen NPS (New Public Service) seperti:

• Partisipasi Masyarakat melalui inovasi yang diusulkan, misalnya, SAMSAT telah menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses manajemen pelayanan mempertimbangkan kepentingan mereka.
• Peningkatan kualitas pelayanan dengan menawarkan layanan yang lebih efektif dan efisien, seperti layanan yang tersedia hingga tengah malam, SAMSAT telah meningkatkan standar layanannya memberikan prioritas utama kepada masyarakat.
• Pemerintah daerah dan masyarakat kini bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan di SAMSAT, menyusul pergeseran dari sentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa SAMSAT telah memberikan peran yang lebih aktif kepada masyarakat dalam pengelolaan layanan dan mempertimbangkan kepentingan mereka.
• SAMSAT telah menciptakan inovasi layanan, seperti aplikasi SAKPOLE BARU dan Layanan SAMLING ( Samsat Keliling) yang memudahkan masyarakat umum mendapatkan layanan. SAMSAT telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan membuat aksesibilitas layanan yang nyaman bagi mereka.
• Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, SAMSAT menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. SAMSAT telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan memberikan mereka keterlibatan langsung yang lebih besar dalam pengoperasian layanan.

Hasil analisis berbasis desentralisasi dari teori New Public Service menunjukkan bahwa SAMSAT menggabungkan komponen-komponen NPS yang dapat meningkatkan administrasi pelayanan dan memungkinkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Nama : NOVENDRA DWI PRADANTA
Npm : 2316041110
Kelas : Reguler D

Menurut saya tantangan terbesar reformasi administrasi publik di Indonesia sebagai berikut:

1. Budaya Birokrasi yang Berbelit-belit dan Lamban.
Pengambilan keputusan dan inovasi terhambat oleh budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis. Contohnya adalah pungutan liar, proses perizinan yang rumit, dan mentalitas "anda punya uang, anda punya kuasa". Hal ini menyebabkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi birokrasi dengan sistem meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat.

Teori pendukung: Teori "New Public Management" (NPM) menekankan bahwa administrasi publik harus efektif dan efisien. Prinsip-prinsip NPM bertentangan dengan budaya birokrasi konvensional.

2. Intervensi Politik dan Korupsi.
Pengambilan keputusan dan inovasi terhambat oleh budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis. Diperburuk lagi karena budaya politik yang sifatnya kekeluargaan dan penegakan hukum yang lemah terhadap korupsi. Contoh nyatanya adalah praktik suap dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa serta penempatan pejabat berdasarkan nepotisme dan politik. Hal ini menghambat kemajuan negara dan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Teori pendukung: Menurut teori "Teori Pemimpin-Agent" (PAT), hubungan antara politisi (pemimpin) dan birokrat (agen) dapat menyebabkan korupsi jika tidak ada mekanisme kontrol yang efektif.

3. Masyarakat kurang percaya pada pemerintah.
Pengikisan dan kehancuran kepercayaan publik disebabkan oleh budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis, kasus korupsi yang meningkat, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam survei dan pengambilan kebijakan. Masyarakat merasa tidak terlibat dan percaya bahwa pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah.

Teori pendukung: Teori "Governance yang baik" menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sangat penting.